4. Ruang Lingkup Perencanaan
• Perencanaan memiliki dimensi ruang dan waktu :
• Memerlukan penjelasan fenomena masa lalu dan masa mendatang
• Distribusinya secara spesial
• Secara umum, dua unsur penting dalam perencanaan :
• Hal yang ingin dicapai
• Cara untuk mencapainya
Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, projek, dsb.
5. Regional science (ilmu wilayah
Regional science
(ilmu wilayah
Ilmu wilayah mempertimbangkan
ruang dan lingkungan sepanjang
berkaitan dengan aspek-aspek
lokasi, lokal, kota, desa atau
wilavah. Ilmu wilayah membahas
sejauhmana pengaturan-
pengaturan dan dimensi spasial
berpengaruh nyata di dalam
perilaku-perilaku perusahaan,
konsumen dan lembaga.
ilmu wilayah dikembangkan
sebagai ilmu pengetahuan
terapan (applied science) baru,
dengan memasukkan dimensi
ruang (lokasi) terhadap ilmu
ekonomi, sehingga menjadi suatu
ilmu baru. Dalam proses
perkembangannya, sense ilmu
ekonomi pada ilmu ini sangat
menonjol
Secara harfiah, ilmu wilayah dapat
dipandang sebagai ilmu yang
mempelajari aspek-aspek dan kaidah-
kaidah kewilayahan, dan mencari cara-
cara yang efektif dalam
mempertimbangkan aspek-aspek dan
kaidahkaidah tersebut ke dalam proses
perencanaan pengembangan kualitas
hidup dan kehidupan manusia.
7. Ilmu wilayah dan ilmu kewilayahan lainnya
Ilmu kewilayahan ini bersumber dari dua
mazhab :
Regional economics (ekonomi wilayah):
Menganalisa kekurangan dengan menganalogikan teori-teori ekonomi umum.
Regional geography (geografi wilayah) :
Menganalisa lebih mendasar pada sifat-sifat dasar keruangan seccara geografis dan
implikasinya terhadap evolusi Spatiotemporal dan tatanan perekonomian yang
kompleks
9. Ciri dan orientasi ilmu-ilmu perencanaan pengembangan wilayah
Pemilihan model, konsep dan pendekatan pembangunan wilayah yang
dipergunakan banyak menentukan jenis alat analisis yang dinilai relevan untuk
dikembangkan
sosiologi
ekonomi
Demografi
sosial
geologi geografi fisik
Teknik sipil
transfortasi
Pemban
gunan
wilayah
DISIPLIN ILMU DASAR
10. Aspek ekonomi
Dalam teori
ekonomi
prinsip efisien
di bagi 2
Dalam proses perencanaan dan pengembangan wilayah, aspek
ekonomi berperan penting untuk mengalokasikan sumber daya
secara lebih efektif dan efisien baik dalam perspektif jangka pendek
maupun jangka panjang.
Efisien alokasi
Efisien
produksi
Suatu kondisi
dimana dalam suatu
produksi output,
sumberdaya yang di
alokasikan adalah
maksimum dan
harga produksi
barang sama dengan
biaya marginalnya
Dicapai dengan
meminimumkan biaya
untuk menghasilkan satu
unit output
11. Aspek kelembagaan (institusional)
Kelembagaan (institution), sebagai kumpulan aturan
main (rules of game) dan organisasi, berperan penting
dalam mengatur penggunaan atau alokasi sumberdaya
secara efisien merata, dan berkelanjutan
Dalam konsep ekonomi kelembagaan organisasi
merupakan suatu bagian pengambilan keputusan yang
didalamnya diatur oleh sistem kelembagaan atau
aturan main
Teori ekonomi neo- klasik terlalu menekan kepada
pemilihan alternatif alokasi sumberdaya dengan
mengasumsikan bahwa motivasi manusia dan
kelembagaan adalah tetap
12. Aspek lokasi atau spasial
Aspek spasial adalah
fenomena yang alami.
Dalam perkembangan suatu
wilayah lebih di pengaruhi
oleh wilayah disebelahnya
atau lebih dekat
dibandingkan dengan
wilayah lain yang lebih
berjauhan akibat adanya
interksi sosial ekonomiantar
penduduk
Dalam konteks wilayah dikenal
istilah daerah belakang , daerah
pelayan, desa, kota dan
sebagainya. Istilah-istilah tersebut
adalah istilah yang beriplikasi
posisi fisiknya. Dengan demikian,
aspek spasial dan lokasi dalam
ilmu wilayah tidak selalu
bernuansa fisik saja tapi juga
berrnuansa sosial ekonomi
13. Paradigma baru perencanaan pengembangan wilayah
Dalam perkembangan waktu, pengalaman
manusia, perkembangan ilmu dan teknologi
menyebabkan semakin luasnya ruang
pengetahuan.
Secara historis, kajian pembangunan wilayah
dimulai dari timbulnya kesadaran akan adanya
masalah-masalah ketidakseimbangan
pembangunan secara spasial
15. wilayah
Berbagai istilah terkait wilayah :
wilayah kawasan daerah ruang region
Legalitas dapat dicermati dalam UU NO 26/2007 TENTANG
PENATAAN RUANG
16. Menurut johnston (1976):
“Memandang wilayah sebagai bentuk istilah teknis klafikasi spasial dan
merekomendasikan dua tipe wilayah”.
1. Wilayah formal meruakan tempat-tempat yang memiliki kesamaan-
kesamaan karakteristik
2. Wilayah fungsional atau nodal, merupakan konsep wilayah dengan
menekan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi atau
tempat
17. Blair (1991) memandang konsep wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan
fenomena yang ada dan cenderung menggunakan konsep wilayah fungsional (functional
region), yakni suatu konsep wilayah yang lebih luas, di mana konsep wilayah nodal
hanyalah salah satu bagian dari konsep wilayah fungsional.
Wilayah dapat dibagi 3
kategori:
Wilayah
homogen
Wilayah
sistem
Wilayah
perencanaan
18. Wilayah homogen
• Dibatasi berdasarkan kenyetaan bahwa faktor-faktor dominan pada
wilayah tersebut bersifat homogen.
• Faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja heterogen.
Dengan demikian wilayah homogen tidak lain adalah wilayah-wilayah yang
diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor
pencirinya yang meonjol diwilayah tersebut.
19. Wilayah fungsional/sistem
• Menekankan perbedaan komponen wilayah yang terpisahkan berdasarkan
fungsinya.
• Pengertian wilayah sebagai suatu sistem:
Sistem sederhana ; sistem yang bertumpu atas
konsep ketergantungan atau keterkaitan antara
dua bagian atau komponem wilayah
sistem kompleks : mendeskripsikan wilayah
sebagai suatu sistem yang komponem di
dalamnya bersifat kompleks
20. Wilayah perencanaan
• Wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat teertentu pada
wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang semedikian rupa
sehingga perlu direncanakan dalam suatu kesatuan wilayah perencanaan /
pengelolaan
• Tidak selalu berwujud wilayah administratif
21. penutup
Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian wilayah secara
akademis bersifat sangat relatif, tergantung pada aspek yang ditinjau.
Pengertian demikian sangat berbeda dengan konsep wilayah secara
ketatanegaraan, di mana suatu wilayah mempunyai status hukum
tertentu.
