Upaya pencegahan korupsi meliputi pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, pencegahan korupsi di sektor publik dengan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat untuk memantau pemerintah dan memberikan akses informasi. Pendidikan karakter antikorupsi di sekolah juga penting untuk membangun generasi muda yang memiliki moral untuk menolak korupsi.
2. Pengertian Korupsi
Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere
yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau
menyogok. Arti harfiahnya adalah Kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat di suap, Tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian. Maka dapat disimpulkan korupsi
merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan
masyarakat luas dengan berbagai macam modus.
3. Upaya Pencegahan Korupsi
Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember
2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada
Jaksa Agung Dan kapolri:
Mengoptimalkan upaya–upaya penyidikan/Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
untuk menghukum pelaku dan menelamatkan uang negara.
Mencegah & memberikan sanksi tegas terhadap penyalah gunaan wewenang yg di
lakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan hukum.
Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian Negara RI, selain denagan
BPKP,PPATK,dan intitusi Negara yang terkait denagn upaya penegakan hukum dan
pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
4. Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana aksi
nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009.
Langkah – langkah pencegahan dalam RAN-PK di prioritaskan
pada :
Mendesain ulang layanan publik .
Memperkuat transparasi, pengawasan, dan sanksi pada
kegiatan pemerintah yg berhubungan Ekonomi dan sumber
daya manusia.
Meningkatkan pemberdayaan pangkat–pangkat pendukung
dalam pencegahan korupsi.
5. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberan-tas
korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku
tindak KKN.
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good
governance.
Membangun kepercayaan masyarakat.
Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
6. Bentuk – bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut
UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah SBB :
Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi
Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum
Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kpada penegak hukum
yang menangani perkara tindak pidana korupsi
Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada penegak
hukum waktu paling lama 30 hari
Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
7. Upaya Pencehan Korupsi
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang
independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara di-dirikan
lembaga yang dinamakan Ombudsman. Peran lembaga antara lain menyediakan sarana bagi
masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan
pegawainya. Di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama Independent Commission
against Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA). Kita sudah
memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut
adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya
penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur dan adil.
8. 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun
sesudah menjabat.
Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah
maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan
melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau
akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran
tersebut.
Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai negeri dan anggota militer baru.
Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang
transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan pegawai negeri dan anggota militer juga
perlu dikembangkan.
9. 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan
akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada
masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah / perguruan tinggi.
Pendidikan antikorupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan.
Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal
terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan,
dan rasa tanggung jawab.
Melaui pendidikan karakter antikorupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini sudah
mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh
para pelaku. Yang kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap
praktek-praktek korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik para siswa dari usia dini tentang
akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan
generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita
warga bangsa dalam menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik
dan beradab.
