KABUPATEN MUNA

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor
kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka
ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan
dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan
sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salah
satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan.
Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan
kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan
aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah
didapatkan setiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang
kesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah
menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif
terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke
bawah.
Dalam makalah ini, kami akan membahas mengenai “Pelayanan Puskesmas” karena
Puskesmas sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmas
merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu?
2. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas?
3. Apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup
Puskesmas?
4. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas?
5. Bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas
2. Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup
Puskesmas.
1

2. 4. Mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di
lingkup Puskesmas.
5. Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
1.4 Manfaat
Dari pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini, diharapkan dapat
memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi dan fungsi
Puskesmas, serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Puskesmas. Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam
pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor-faktor
penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas, sekaligus dapat mengetahui
solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas
a. Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)
“Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan
yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan
pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu
yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun
tidak mencakup aspek pembiayaan”.
Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling
dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit
pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri). Fungsi Puskesmas
adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan
misinya. Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut
dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive,
preventif, curative, dan rehabilitatif. Prioritas yang harus dikembangkan oleh
Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care
services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health
service).
Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka Puskesmas dituntut untuk
mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan. Tetapi
pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi pelayanan
mandiri, kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi : kewenangan
merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya, kewenangan
menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta
kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas. Jumlah
kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan
masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, namun Puskesmas tetap
melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional.
Jadi, yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai
ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak
sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit.
3

4. LEVEL PELAYANAN KESEHATAN
RS Provinsi
RS Kabupaten
Puskesmas Kecamatan
Puskesmas Kelurahan
Posyandu
b. Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)
1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan
kemampuan untuk hidup sehat
2. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya.
Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara:
a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam
rangka menolong dirinya sendiri.
b. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan
menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
c. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis
maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut
tidak menimbulkan ketergantungan.
d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan
program
2.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat
2010. Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar
Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur
kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan
dasar kepada masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai
(benchmark). Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)
diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh
seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya
diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat. UW-SPM wajib
meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, penyelenggaraan perbaikan gizi
masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan
4

5. promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan
kerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.
RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL
Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan
1. Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Dasar
 Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir
 Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah
 Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
 Pelayanan kesehatan usia subur
 Pelayanan kesehatan usia lanjut
 Pelayanan imunisasi
 Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
 Pelayanan pengobatan / perawatan
2. Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
rujukan dan penunjang
 Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi dasar
(kebidanan, bedah, penyakit dalam, anak)
 Pelayanan kesehatan darurat
 Pelayanan laboratorium kesehatan yang
mendukung upaya kesehatan perorangan dan
kesehatan masyarakat
 Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan
3. Penyelenggaraan
pemberantasan penyakit
menular
 Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi
dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB)
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB
paru
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit
malaria
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD
 Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare
5

6.  Pencegahan dan pemberantasan penyakit
fliariasis
4. Penyelenggaraan
perbaikan gizi masyarakat
 Pemantauan pertumbuhan balita
 Pemberian suplemen gizi
 Pelayanan gizi
 Penyuluhan gizi seimbang
 Penyelenggaraan kewaspadaan gizi
5. Penyelenggaraan promosi
kesehatan
 Penyuluhan prilaku sehat
 Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam
upaya kesehatan
6. Penyelenggaraan
kesehatan lingkungan dan
sanitasi dasar
 Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik, kimia,
biologi
 Pengendalian vektor
 Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum
7. Pencegahan dan
penanggulangan
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat
adiktif lain
 Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)
yang berbasis masyarakat
8. Penyelenggaraan
pelayanan kefarmasian
dan pengamanan sediaan
farmasi, alat kesehatan
serta makanan dan
minuman
 Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar
 Penyediaan dan pemerataan pelayanan
kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan
 Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan
Program Pokok Puskesmas
Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya,
karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda. Namun demikian
kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )
2. Keluarga Berencana
3. Usaha Peningkatan Gizi
6

7. 4. Kesehatan Lingkungan
5. Pemberantasan Penyakit Menular
6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
8. Usaha Kesehatan Sekolah
9. Kesehatan Olah Raga
10. Perawatan Kesehatan Masyarakat
11. Usaha Kesehatan Kerja
12. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
13. Usaha Kesehatan Jiwa
14. Kesehatan Mata
15. Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )
16. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan
17. Kesehatan Usia Lanjut
18. Pembinaan Pengobatan Tradisional
Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan
masyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan
kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap kegiatan
pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Desa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti
tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program
kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan Imunisasi Nasional ). Dalam hal
demikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah
Pusat bersama Pemerintah Daerah. Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi,
misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam. Untuk mengatasi
kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain.
Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004
1. Azas pertanggungjawaban wilayah
a. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
bertempat tinggal di wilayah kerjanya.
b. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung
c. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling
2. Azas pemberdayaan masyarakat
7

8. a. Puskesmas harusmemberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan
aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas
b. Potensi masyarakat perlu dihimpun
3. Azas keterpaduan
Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu
‰ Keterpaduan lintas program
· UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro, Remaja,
Kesehatan Jiwa
‰ Keterpaduan lintassektoral
· Upaya Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK
· Upaya Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama
4. Azas rujukan
 Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan
· rujukan kasus
· bahan pemeriksaan
· ilmu pengetahuan
 Rujukan upaya kesehatan masyarakat
· rujukan sarana dan logistik
· rujukan tenaga
· rujukan operasional
2.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan
kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam
memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan
kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat
pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak
masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau
petugas kesehatan praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif
dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu
pelayanan yang terkesan seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananya
maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya
sehari-hari. Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu
8

9. tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya:
sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada, yang
dikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis
yang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada
puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada
apotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat
mengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain mengantarnya ke
Puskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)
mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmas
sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu
dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan
kesehatan. Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan
dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurut
masyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketika
keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk
atau penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif
dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP,
puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawat
melakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasien
dengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak ada
supervisi dari siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis.
Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karena
mungkin tugas kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatan
masyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan
anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan
masyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah
kuratif, maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit
akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik. Tapi kalaulah
Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas
eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas
kesehatan, atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur
program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi dana
dan pengadaan petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada
Puskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak
hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahan
yang muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat
hanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmas
yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belum
9

10. terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawan
yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas
2.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-masalah.
Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh
faktor-faktor sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)
 Faktor Internal
· Pelaksanaan Manajemen
Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam
mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas. Dimana
fungsi manajemen itu untuk planning, organaizing, leading, dan controling.
Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga
kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap ‘baik/sudah
biasa’. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan.
Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang
disebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan, dan perhatian tersita pada
upaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada
masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik. Dapat dikatakan
juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya
disiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan. Tentu
hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam
bidang kesehatan.
· Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai
target dari program-program Puskesmas. Tetapi apa yang terjadi pada
Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan
alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana dan
prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alat
medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang
dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi
rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.
· Tenaga medis
Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya
melaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya program Posyandu
yang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari
pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena
berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk
10

11. mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan
pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi
kebutuhan hidupnya.
· Sumber keuangan Puskesmas
Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak
sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya
pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak
sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada
masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik
daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai
berikut:
 Pemerintah
Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana
pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahap
ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
 Retribusi
Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang
membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya
ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 PT. ASKES
Puskesmas menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagai
imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 PT. JAMSOSTEK
Puskesmas menerima dana dari PT. JAMSOSTEK yang peruntukannya
sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai / karyawan
yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja.
 BPP (Badan Penyantun Puskesmas)
Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai
operasinal dari program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan oleh
beberapa faktor yaitu, birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah
sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen
Puskesmas.
· Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk
11

12. Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas
dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas
biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah
tersebut, sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi
jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh
penduduk, maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.
 Faktor Eksternal
· Kondisi Geografis
Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau
setingkat dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki
keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan
puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu
Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga
puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di
dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas.
Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat
transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya
lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas.
· Pemerintah daerah
Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman
pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan
eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai
tulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan tualng
punggung pendapatan daerah. Padahal upaya menyehatkan masyarakat
sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan UU No. 25
tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan
rakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah
mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar
pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar.
· Keadaan Ekonomi Penduduk
Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan
pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara Indonesia
mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi
ekonominya kurang memadai. Walaupun ada ketentuan yang
memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar
12

13. retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian
justru enggan datang ke Puskesmas.
· Kondisi Pendidikan Penduduk
Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan
yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat
pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah,
maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum
paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional
yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat
pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia
lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia, sehingga hal
berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya
dekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit
lebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas merupakan pelayanan
kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat.
· Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani
penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan
dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya
pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain
pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan
kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain itu
Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak
terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis.
2.5 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi
mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan
kesehatan di daerah. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk
meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan
revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien
di Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK,
pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang
komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah.
Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah, jelas bahwa Puskesmas memiliki
pencitraan yang rendah pada saat sekarang, terutama jika dilihat dari sarana, Puskesmas
13

14. tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas
Kesehatan.
BAB III
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata
masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai, tetapi juga dari
segi tenaga medis yang demikian pula adanya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian
khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta
komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh
masyarakat. Selain itu, Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat
memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.
4.2 Saran
1. Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan
pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh
2. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
3. Merestrukturisasikan peran Puskesmas
4. Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
5. Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah
citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat
14

15. DAFTAR PUSTAKA
 Tjiptoherijanto, prijono, Said Z. Abidin, Reformasi Administrasi dan Pembangunan
 Nasional. 1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
 www.dinkesjatim.go.id
 www.litbang.depkes.go.id
 www.litbang.depkes.go.id
 definisi-puskesmas.html
 model-puskesmas-era-desentralisasi.html
 http://one.indoskripsi.com, diunduh tanggal 24 November 2009
 http://muharrikyanuar.wordpress.com, diunduh tanggal 24 November 2009
 http://groups.yahoo.com, diunduh tanggal 24 November 2009
 http://els.bappenas.go.id, diunduh tanggal 24 November 2009
 http://alfredsaleh.files.wordpress.com, diunduh tanggal 24 November 2009
15

16. MAKALAH
PERMASALAHAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS
DISUSUN OLEH :
NAMA : WA ODE SITI NURAZIZAH
NIM : 13.13.1089
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
AKADEMI KEPERAWATAN
2014
16

17. KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Makalah Keperawatan tentang Permasalahan
Kesehatan di Puskesmas.
Saya berharap makalah ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan
bagi yang membaca makalah ini. Selain itu kami juga berharap makalah ini digunakan
sebagai mana mestinya.
Penulis sadar bahwa memiliki banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini, oleh
karena itu penulis mengharapakan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk
proses dimasa yang akan datang.
Raha, 14 September 2014
Penyusun
17

18. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………….....…............ i
DAFTAR ISI …………………………………………………….....…...... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………….. ………........... 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………...........1
C. Tujuan……………………………………….. ..............………........... 1
D. Manfaat…………………………............…………….. ………........... 2
BAB II PEMBAHASAN……............…………….. ………..................... 3
2.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas……............…………….……….......... 3
2.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas……….............4
2.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas………............. 8
2.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas……….................... 10
2.5 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas…….. 13
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ………………………………..............................................14
3.2 Saran........................................................................................................ 14
DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 15
18
i
ii