Materi kali ini akan membahas tentang peran dan fungsi Profesi jaksa di indonesia, kedudukan, kategori dan kode etik profesi jaksa

1. Peran dan fungsiJaksa
Mengenal profesi Jaksa

2. Pengertian
Jaksa
 Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16Tahun 2004
Tentang kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 Jaksa adalah penegak hukum yang mewakili Korban suatu tindak
pidana didalam sebuah persidangan, Jaksa yang bertindak sebagai
penegak yang mewakili korban disebut sebagai Jaksa Penuntut
Umum. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 16Tahun
2004Tentang kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.

3. Kedudukan
Jaksa di
Indonesia
 Prihal kedudukan lembaga Kejaksaan diatur didalam pasal 2 ayat
(1) Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan
Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa, Kejaksaan
Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini
disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 Kejaksaan termasuk kedalam jenis kelompok Pro Justisia Murni
bersama dengan Polisi, dan Hakim.

4. Ruang lingkup
pelaksanaan
kekuasaan
negara oleh
kejaksaan
 Ruang Lingkup pelaksanaan kekuasaan negara oleh kejaksaan
terbagi kedalam 3 (tiga) Lembaga kejaksaan yaitu ; Kejaksaan
Agung, KejaksaanTinggi, dan Kejaksaan negeri. Adapun lingkup
wilayah 3 (tiga) kelembagaan tersebut yang dijelaskan dalam
pasal 4 Undang-undang No. 16 tahun 2004Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia adalah sebagi berikut:
 KejaksaanAgung berkedudukan di ibukota negara Republik
Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan
negara Republik Indonesia.
 KejaksaanTinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi.
 Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang
daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

5. Ruang lingkup
kewenangan
kejaksaan
 Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004Tentang kejaksaan
Republik Indonesia, Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta
bertanggung jawab menurut saluran hierarki. kemudian
ditegaskan didalam ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum
dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan,
kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa
menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

6. Tugas dan
Fungsi
Kejaksaan di
bidang pidana
 Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan
wewenang Kejaksaan.
Di bidang pidana :
 melakukan penuntutan;
 melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;
 melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang- undang;
 melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.

7. Di bidang
perdata dan
Tata usaha
negara
Di bidang perdata dan tata usaha negara :
 Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.

8. Dibidang
ketertiban dan
ketentraman
umum
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:
 peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 pengawasan peredaran barang cetakan;
 pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;
 pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

9. Kode etik
Profesi jaksa
 Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman
untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan
profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta
menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.
Adapun Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan
administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai
wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan
administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode
Perilaku Jaksa.

10. Sekian dan
terimakasih
 Sumber referensi
 Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan Republik
Indonesia
 Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia NOMOR : PER-
067/A/JA/07/2007
 https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7

11. Materi
selengkapnya
dapat di lihat
di
 https://selancarinfo.my.id/