2. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia
adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan.
Pemerintahan Negara yang terdapat dalam bagian
penjelasan UUD 1945 ( pra amandemen), kini tidak di atur
lagi secara spesifik ( khusus ). Untuk memahami pkok-
pokok sytem pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari
empiris dalam pratek penyelenggaraan permerintaan.
3. Penyelengaraan pemerintahan Negara saat ini
berdasarkan Tujuan terbentuknya Negara
Penyelengaraan pemerintahan Negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang
Bagaimana mekanisme pemerintahan negara di jalankan oleh presiden seagai
Pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Sistem penyelegaraan pemerintahan
Negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang
Dipimpin oleh presiden baik selaku kepala perintahan maupun sebagai kepala Negara.
4. Beberapa ciri sistem penyelangaraan
pemerintahan presidensial :
1). Penyelengaraan negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara
sekaligus
Kepala pemerintahan. Presiden tidak di pilih oleh perlemen,tetatpi di pilih
langsung
Oleh rakyat.
2.)Kabinet ( dewan menteri ) dibentuk oleh presiden.Kabinet bertanggung
jawab kepada
Presiden tidak bertanggung jawab kepada perlemen atau legislatif.
3).Presiden tidak bertanggung jawab kepad perlemen. Hal itu di karnakan
presiden tidak
Dipilih oleh perlemen.
4). Presiden tidak dapat membubarkan perlemen seperti dalam sistem
parlementer.
5).parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan lembaga perwakilan.Anggota
parlemen dipilih
Oleh rakyat.
6).Presiden tidak berada dibawah pegawasan langsung parlemen.