SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
1
KETAHANAN NASIONAL DIBIDANG PERTAHANAN
MILITER DAN KEAMANAN
Disusun Oleh :
1. NINDY PUTRI ZEPTIYANI 7101413262
2. GEMMY ROZALIA 7101413265
3. FATMI RITASARI 7101413318
4. ROSALIA YUNISA 7101413365
5. MERISA IRMADIT ASRI 7101413391
ROMBEL 003
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
2
ABSTRAK
Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang
datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
perjuangan mengejar tujuan nasional1
. Sejauh menyangkut ancaman militer dari
luar dan ancaman- ancaman dibidang yang lain, maka tidak diragukan bahwa
peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan
sa1ah satu pilihan yang utama dalam mempertahankan Negara dari ancaman-
ancaman pihak luar. Sehubungan dengan Ancaman- ancaman militer dari berbagai
pihak, sangat perlu di amankan dan dipertahankan oleh Negara kita. Sebab, jika
ancaman- ancaman tersebut diabaikan saja maka akan terjadi perpecahan dari
berbagai pihak. Misalnya saja ancaman Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh
jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam
negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk itu,
perlu adanya peran dan kerjasama antara berbagai Pihak dan komponen di
Negara. Baik itu dari komponen utama yaitu TNI dan juga komponen- komponen
pendukung lainnya.
Kata kunci :Ketahanan Nasional, Ancaman Militer, Pertahanan Negara.
1
Sunarto dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT UNNES PRESS
3
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang
datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
perjuangan mengejar tujuan nasional2
(Drs. Sunarto, S.H., M.si.:2013).
B. Pengertian Pertahanan, Keamanan
Pertahanan
Dalam bidang Militer Pertahanan nasional umumnya dibedakan antara pertahanan
aktif dan pertahanan pasif. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama
(sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas
wilayahnya, perlindungan dari orang dan/ atau menjaga kepentingan-
kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan.
Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara
(misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Pertahanan komunitas adalah kekuatan
sipil dan militer yang dilaksanakan oleh Negara untuk menjamin integritas
wilayah mereka, melindungi penduduk dan/atau melindungi kepentingan mereka.
Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan
dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-
cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara
(sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll.
2
Sunarto dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT UNNES PRESS
4
Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk
menentang/membalas serangan3
.
Keamanan
Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan
hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan
merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional terhadap serangan
teroris, keamanan komputer terhadap hacker, kemanan rumah terhadap maling
dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan
banyak situasi berhubungan lainnya4
.
Pengertian Militer
Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara
atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.
Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang
lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya
bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan
perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin.
Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para
atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah
pasukan bersenjata5
.
3
http://id.wikipedia.org/wiki/ diakses tanggal 9 mei 2014. 09.00
4
Ibid diakses tanggal 9 Mei 2014.09.00
5
Ibid diakses tanggal 9 Mei 2014. 09.00
5
PEMBAHASAN
Ancaman- ancaman militer dari berbagai pihak sangat perlu di amankan dan
dipertahankan oleh Negara kita. Sebab, jika ancaman- ancaman tersebut diabaikan
saja maka akan terjadi perpecahan dari berbagai pihak.
 Ancaman dari dalam
1. Perang Saudara
Perang Saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah
yang sama
Contoh : Perang saudara di Ambon yang terjadi di Kota Poso, Palu dan Palopo
pada tangga 19 Januari 1999. Peristiwa ini terjadi karena hal sepele yaitu saat
supir taxi (orang Nasrani) bertengkar dengan orang Islam Ambon6
.
2. Aksi teror bersenjata
Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang
bekerjasama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi
tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa. Aksi terorisme pada prinsipnya adalah suatu tindak
pidana kriminal tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki ciri-ciri,
bergerak dalam kelompok, anggotanya memiliki militansi tinggi, beroperasi di
bawah tanah (rahasia), menggunakan perangkat/senjata yang canggih dan
mematikan serta umumnya terkait dalam jaringan internasional
Contoh: Kekerasan bersenjata terjadi di Nangroe Aceh Darussalam. Minggu
malam, 4 Desember 2011, sejumlah pekerja perkebunan di Krueng Jawa,
6
http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10
Mei 2014. 15.45
6
pedalaman Kecamatan Geureudong, Pase, Aceh Utara, yang sedang asyik
menonton televisi tiba-tiba diberondong tembakan oleh orang tidak dikenal7
.
 Ancaman dari luar
1. Agresi
Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam
bentuk dan cara-cara:
1) Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara musuh, misalnya Invasi
Teluk Babi.
2) Bombardemen berupa penggunaan senjata/bom yang dilakukan oleh musuh
melalui angkatan udara.
3) Blokade terhadap pelabuhan, pantai, wilayah udara.
4) Serangan unsur Angkatan Bersenjata yang berada dalam wilayah negara
dimana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
5) Tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan
Agresi.
6) Pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan.
Contoh: Agresi militer Belanda II, agresi ini terjadi pada tanggal 19 Desember
1948 dan terjadi di kota Yogyakarta (Yogyakarta waktu itu masih Ibu kota
Indonesia)8
.
7
http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10
Mei 2014. 15.45
8
Ibid diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
7
2. Pelanggaran wilayah
Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin,
baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang.
Contoh: Pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang
berlokasi di Ambalat yaitu terletak di Sulawesi yang terjadi pada tanggal 24 dan
25 Februari 20079
.
Membicarakan peran dan tugas angkatan bersenjata dalam sistem keamanan
nasional sebuah Negara demokrasi sebenarnya bukan hal yang terlalu rumit. Di
banyak Negara demokrasi, angkatan bersenjata merupakan komponen penting
dalam melindungi Negara dari berbagai ancaman, khususnya ancaman yang
berasal dari luar negeri. Dalam tatanan demikian, peran utama angkatan bersenjata
adalah sebagai instrumen dalam menjalankan pertahanan luar. Peran tersebut
dilaksanakan baik melalui operasi perang, maupun non perang yang lingkup
kegiatannya dapat bersifat eksternal (di luar negeri, seperti operasi peacekeeping
dan operasi penyelamatan warga Negara yang terancam di luar negeri) maupun
internal di dalam negeri10
.
Tugas- tugas TNI dalam pertahanan dan keamanan Negara
1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
3. Mengatasi aksi terorisme
4. Mengamankan wilayah perbatasan
9 http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10
Mei 2014. 15.45
10
Rizal Sukma.pdf diakses pada tanggal 11 Mei 2014. 14.00
8
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar
negeri
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini
sesuai dengan sistem pertahanan semesta
9. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas
keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
10. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian
bantuan kemanusiaan
11. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
Pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan untuk membina komponen
utama pertahanan negara, yakni TNI yang profesional untuk memiliki
kemampuan yang andal dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal,
penindak, dan pemulih NKRI. Pembinaan kemampuan pertahanan TNI
dilaksanakan melalui pola Tri-Matra Terpadu yang saling mengisi dan saling
memperkuat. Sebagai komponen utama, sasaran pembinaan kemampuan TNI
adalah untuk memiliki kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, dan
kemampuan dukungan, serta kemampuan pemberdayaan wilayah11
.
Sedangkan Pembinaan pertahanan nirmiliter mencakup pembinaan terhadap
sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, sarana dan
prasarana, wilayah negara, serta faktor-faktor non-fisik. Dalam rangka Sistem
11
http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm
diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
9
Pertahanan Semesta, pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter diarahkan
untuk terwujudnya komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen
cadangan dibentuk untuk digelar di tiap kabupaten dan kota dengan kekuatan
sekitar satu detasemen sampai satu batalyon. Pembangunan Postur Pertahanan
negara dilaksanakan secara total, terpadu, mandiri guna mewujudkan kekuatan
militer dan nir militer berdasarkan “capability based defence” yang tersusun
dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang
didukung oleh mayarakat yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi.
Pembangunan Postur kekuatan TNI antara lain diarahkan pada penataan
organisasi dengan modernisasi Alutsista dan tidak diarahkan pada penambahan
personel. Penataan organisasi diarahkan untuk dapat mewujudkan strategi militer
yang bersifat Tri-Matra Terpadu, dengan menitikberatkan pada efektivitas dan
pemanfaatan teknologi. Pengisian personel untuk unit organisasi bentukan baru
atau yang bersifat pengembangan dilaksanakan melalui efisiensi dari kekuatan
yang ada. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan penataan Markas Besar
(termasuk Departemen Pertahanan), Balakpus (Badan Pelaksana Pusat), dan Mako
(Markas Komando) di tingkat Kotama (Komando Utama). Penataan tersebut tidak
lain untuk merampingkan organisasi sehingga menjadi efektif dan berbasis kinerja
melalui perubahan sistem padat manusia menjadi padat teknologi serta diawaki
oleh personel yang berkualitas tinggi12
.
Sedangkan untuk pembangunan postur kekuatan nir militer, diarahkan pada
pembangunan Komponen Cadangan yang pembentukannya diarahkan pada
kekuatan satu batalyon di tiap Kabupaten/Kota. Adapun untuk Komponen
12
http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm
diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
10
Pendukung diarahkan pada penataan 5 segmen Komponen Pendukung, dengan
fokus pada Industri Pertahanan Negara.
Komponen Cadangan bersifat lokal atau kedaerahan yang dibentuk, ditempatkan
dan dibina berdasarkan daerah domisili yang bersangkutan. Sifat lokal Komponen
Cadangan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi serta hak-hak
perorangan dari warga negara yang terikat dengan profesi dan pekerjaannya
masing-masing, serta masa bhakti Komponen Cadangan yang terbatas. Besarnya
kekuatan Komponen Cadangan sampai dengan 20 tahun akan datang
diproyeksikan untuk mencapai 160.000 personel yang dialokasikan untuk
cadangan TNI AD cadangan TNI AL dan Cadangan TNI AU. Pengorganisasian
sampai dengan tahun 2029 diarahkan kepada terwujudnya satu Batalyon
Cadangan di tiap Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,
dimulai dari pembentukan satu Kompi Cadangan di tiap Kodim pada Tahap I,
kemudian dua Kompi pada Tahap II, dan 1 Batalyon pada Tahap III. Pengisian
struktur Komando di tiap Batalyon Cadangan dipegang oleh personel Kowil13
.
Pembentukan Komponen Pendukung didasarkan atas hak dan kewajiban warga
negara dalam pembelaan negara dan kepentingan pertahanan yang
diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak sipil serta hak-hak kepemilikan
masyarakat. Proses rekrutmen warga negara untuk menjadi Komponen
Pendukung dilakukan secara sukarela dengan memperhatikan faktor keahlian dan
keterampilan yang dimiliki untuk mendukung Komponen Utama dan Komponen
Cadangan. Warga negara yang menjadi Komponen Pendukung disusun dalam tiga
kategori: rakyat terlatih, tenaga ahli dan tenaga profesi, serta warga negara
13
http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm
diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
11
lainnya. Rakyat terlatih terdiri atas unsur-unsur Kepolisian, termasuk di antaranya
Brimob, Menwa, Satpam, Hansip, tenaga Sarnas, Pramuka, sedangkan Tenaga
Ahli dan Profesi termasuk di antaranya, dokter, para medis, montir, ahli kimia,
wartawan, dosen, guru, ustad, pendeta, pastor, peneliti, dan laboran. Selain warga
negara, kekuatan Komponen Pendukung juga mencakup industri nasional serta
sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Dalam rangka
pertahanan negara, kekuatan industri nasional selain merupakan faktor ekonomi
untuk kepentingan kesejahteraan juga memiliki peran vital dalam mendorong
industri pertahanan. Produk-produk industri nasional baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.14
14
http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm
diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
12
KESIMPULAN
Ancaman- ancaman militer dari berbagai pihak sangat perlu di amankan dan
dipertahankan oleh Negara kita. Sebab, jika ancaman- ancaman tersebut diabaikan
saja maka akan terjadi perpecahan dari berbagai pihak. Jadi, peranan TNI dalam
sistem hankam adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tanpa
adanya TNI maka keadaan suatu negara akan terancam kedaulatannya, mudah di
ganggu negara lain. TNI juga sebagai bagian dari komponen bangsa menyerahkan
pikiran dan tenaganya semua untuk negara. TNI mempunyai tujuan khusus yakni
memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam mendukung tugas pertahanan tapi
tidak boleh dipisahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah
bagian yang tidak bisa diabaikan dan itu juga bagian dari tanggung jawab TNI
dalam pengabdian tugasnya. Untuk itu perlu adanya Pembinaan kemampuan
pertahanan militer yang diarahkan untuk membina komponen utama pertahanan
negara, yakni TNI yang profesional untuk memiliki kemampuan yang andal
dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal, penindak, dan pemulih NKRI.
13
Daftar Pustaka
Sunarto dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT UNNES
PRESS
http://id.wikipedia.org/ diakses pada tanggal 9 Mei 2014. 09.00
http://JURNALPERTAHANAN About Defense&Security.htm diakses pada
tanggal 9 mei 2014. 09.15
http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses
pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal petro
terbaru 02-27-13-10-19-02.pdf diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 16.00
Rizal Sukma.pdf diakses pada tanggal 11 Mei 2014. 14.00
http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo
Soepandji.htm diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45

More Related Content

What's hot

Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananAncaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananmaranathatesa
 
Aneka Bahan Terkait KSN Laut Lepas
Aneka Bahan Terkait KSN Laut LepasAneka Bahan Terkait KSN Laut Lepas
Aneka Bahan Terkait KSN Laut LepasFitri Indra Wardhono
 
Menatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasionalMenatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasionalghinahuwaidah
 
PPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara
PPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap NegaraPPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara
PPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap NegaraShieni Rahmadani Amalia
 
Materi PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRI
Materi PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRIMateri PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRI
Materi PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRIMustofa Hidayat
 
Pertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negaraPertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negaraZidni Ilma K.
 
Bentuk bentuk usaha pembelaan negara
Bentuk bentuk usaha pembelaan negara Bentuk bentuk usaha pembelaan negara
Bentuk bentuk usaha pembelaan negara Balqis Falah Robbani
 
Bentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraBentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraLia Letifah
 
Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)
Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)
Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)ecstasya
 
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraBela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraNita NTD
 
ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaabd_
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Muhammad Sirajuddin
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat SemestaSistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semestapjj_kemenkes
 
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan NegaraPartisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negaradaryaninolywijaya
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraIkhsan D'Zuheldy
 
Pentingnya usaha pembelaan negara
Pentingnya usaha pembelaan negaraPentingnya usaha pembelaan negara
Pentingnya usaha pembelaan negaraMonica Lintang
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanannatal kristiono
 

What's hot (20)

Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananAncaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
 
Aneka Bahan Terkait KSN Laut Lepas
Aneka Bahan Terkait KSN Laut LepasAneka Bahan Terkait KSN Laut Lepas
Aneka Bahan Terkait KSN Laut Lepas
 
Menatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasionalMenatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasional
 
PPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara
PPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap NegaraPPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara
PPKN : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara
 
Materi PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRI
Materi PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRIMateri PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRI
Materi PPKN Kelas XI SMA Bab Ancaman terhadap NKRI
 
Pertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negaraPertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negara
 
Bentuk bentuk usaha pembelaan negara
Bentuk bentuk usaha pembelaan negara Bentuk bentuk usaha pembelaan negara
Bentuk bentuk usaha pembelaan negara
 
Bentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraBentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela Negara
 
Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)
Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)
Tugas pkn (bentuk ancaman nkri)
 
Jeane
JeaneJeane
Jeane
 
pertahanan semesta
pertahanan semestapertahanan semesta
pertahanan semesta
 
Bela negara (2)
Bela negara (2)Bela negara (2)
Bela negara (2)
 
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraBela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
 
ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat SemestaSistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
 
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan NegaraPartisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negara
 
Pentingnya usaha pembelaan negara
Pentingnya usaha pembelaan negaraPentingnya usaha pembelaan negara
Pentingnya usaha pembelaan negara
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
 

Similar to Kelompok 5 ketahanan nasional

Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3Leonardus Munanto
 
Pertananan nasional dibidang militer dan keamanan
Pertananan nasional dibidang militer dan keamananPertananan nasional dibidang militer dan keamanan
Pertananan nasional dibidang militer dan keamanannatal kristiono
 
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanAncaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanPutri Aisyah
 
Bab 7 PKN Semester 2
Bab 7 PKN Semester 2Bab 7 PKN Semester 2
Bab 7 PKN Semester 2Cherry Vitrah
 
Politik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan KeamananPolitik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan Keamananpjj_kemenkes
 
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docx
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docxANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docx
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docxJRskuadGames
 
Presentasi kelompok 2 (PPKN).pptx
Presentasi kelompok 2 (PPKN).pptxPresentasi kelompok 2 (PPKN).pptx
Presentasi kelompok 2 (PPKN).pptxHalomoan123
 
Ancaman militer dan strategi ancaman militer
Ancaman militer dan strategi ancaman militerAncaman militer dan strategi ancaman militer
Ancaman militer dan strategi ancaman militerJajangSumitra
 
BAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.ppt
BAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.pptBAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.ppt
BAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.pptMardiWayan1
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraSeptian Muna Barakati
 
Presentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan NasionalPresentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan NasionalErma Marlita
 
Presentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan NasionalPresentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan NasionalErma Marlita
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4eli priyatna laidan
 

Similar to Kelompok 5 ketahanan nasional (20)

Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
 
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
 
Pertananan nasional dibidang militer dan keamanan
Pertananan nasional dibidang militer dan keamananPertananan nasional dibidang militer dan keamanan
Pertananan nasional dibidang militer dan keamanan
 
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanAncaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
 
Bab 7 PKN Semester 2
Bab 7 PKN Semester 2Bab 7 PKN Semester 2
Bab 7 PKN Semester 2
 
Politik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan KeamananPolitik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan Keamanan
 
Pertahanan keamanan pkn SMA N 1 SIMO BOYOLALI
Pertahanan keamanan pkn SMA N 1 SIMO BOYOLALIPertahanan keamanan pkn SMA N 1 SIMO BOYOLALI
Pertahanan keamanan pkn SMA N 1 SIMO BOYOLALI
 
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 1
 
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docx
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docxANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docx
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA.docx
 
Presentasi kelompok 2 (PPKN).pptx
Presentasi kelompok 2 (PPKN).pptxPresentasi kelompok 2 (PPKN).pptx
Presentasi kelompok 2 (PPKN).pptx
 
Ancaman militer dan strategi ancaman militer
Ancaman militer dan strategi ancaman militerAncaman militer dan strategi ancaman militer
Ancaman militer dan strategi ancaman militer
 
Uu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 PjlsUu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 Pjls
 
BAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.ppt
BAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.pptBAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.ppt
BAB 1 Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan NKRI.ppt
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Ancaman terhadap nkr1
Ancaman terhadap nkr1Ancaman terhadap nkr1
Ancaman terhadap nkr1
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Kelompok6
Kelompok6Kelompok6
Kelompok6
 
Presentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan NasionalPresentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan Nasional
 
Presentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan NasionalPresentasi Ketahanan Nasional
Presentasi Ketahanan Nasional
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
 

More from natal kristiono (20)

Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerah
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Tugas pkn iqbale
Tugas pkn iqbaleTugas pkn iqbale
Tugas pkn iqbale
 
Pkn zaskia
Pkn zaskiaPkn zaskia
Pkn zaskia
 
Bab xiv
Bab xivBab xiv
Bab xiv
 
Bab xiii
Bab xiiiBab xiii
Bab xiii
 
Bab xii
Bab xiiBab xii
Bab xii
 
Bab xi
Bab xiBab xi
Bab xi
 
Bab x
Bab xBab x
Bab x
 
Bab viii
Bab viiiBab viii
Bab viii
 
Bab vii
Bab viiBab vii
Bab vii
 
Bab vi
Bab viBab vi
Bab vi
 
Bab v
Bab vBab v
Bab v
 
Bab ix
Bab ixBab ix
Bab ix
 
Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Babi 5~1
Babi 5~1Babi 5~1
Babi 5~1
 

Recently uploaded

Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 

Kelompok 5 ketahanan nasional

  • 1. 1 KETAHANAN NASIONAL DIBIDANG PERTAHANAN MILITER DAN KEAMANAN Disusun Oleh : 1. NINDY PUTRI ZEPTIYANI 7101413262 2. GEMMY ROZALIA 7101413265 3. FATMI RITASARI 7101413318 4. ROSALIA YUNISA 7101413365 5. MERISA IRMADIT ASRI 7101413391 ROMBEL 003 DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2014
  • 2. 2 ABSTRAK Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional1 . Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar dan ancaman- ancaman dibidang yang lain, maka tidak diragukan bahwa peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan sa1ah satu pilihan yang utama dalam mempertahankan Negara dari ancaman- ancaman pihak luar. Sehubungan dengan Ancaman- ancaman militer dari berbagai pihak, sangat perlu di amankan dan dipertahankan oleh Negara kita. Sebab, jika ancaman- ancaman tersebut diabaikan saja maka akan terjadi perpecahan dari berbagai pihak. Misalnya saja ancaman Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk itu, perlu adanya peran dan kerjasama antara berbagai Pihak dan komponen di Negara. Baik itu dari komponen utama yaitu TNI dan juga komponen- komponen pendukung lainnya. Kata kunci :Ketahanan Nasional, Ancaman Militer, Pertahanan Negara. 1 Sunarto dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT UNNES PRESS
  • 3. 3 TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional2 (Drs. Sunarto, S.H., M.si.:2013). B. Pengertian Pertahanan, Keamanan Pertahanan Dalam bidang Militer Pertahanan nasional umumnya dibedakan antara pertahanan aktif dan pertahanan pasif. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/ atau menjaga kepentingan- kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Pertahanan komunitas adalah kekuatan sipil dan militer yang dilaksanakan oleh Negara untuk menjamin integritas wilayah mereka, melindungi penduduk dan/atau melindungi kepentingan mereka. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara- cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. 2 Sunarto dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT UNNES PRESS
  • 4. 4 Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan3 . Keamanan Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker, kemanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya4 . Pengertian Militer Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata5 . 3 http://id.wikipedia.org/wiki/ diakses tanggal 9 mei 2014. 09.00 4 Ibid diakses tanggal 9 Mei 2014.09.00 5 Ibid diakses tanggal 9 Mei 2014. 09.00
  • 5. 5 PEMBAHASAN Ancaman- ancaman militer dari berbagai pihak sangat perlu di amankan dan dipertahankan oleh Negara kita. Sebab, jika ancaman- ancaman tersebut diabaikan saja maka akan terjadi perpecahan dari berbagai pihak.  Ancaman dari dalam 1. Perang Saudara Perang Saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama Contoh : Perang saudara di Ambon yang terjadi di Kota Poso, Palu dan Palopo pada tangga 19 Januari 1999. Peristiwa ini terjadi karena hal sepele yaitu saat supir taxi (orang Nasrani) bertengkar dengan orang Islam Ambon6 . 2. Aksi teror bersenjata Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Aksi terorisme pada prinsipnya adalah suatu tindak pidana kriminal tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki ciri-ciri, bergerak dalam kelompok, anggotanya memiliki militansi tinggi, beroperasi di bawah tanah (rahasia), menggunakan perangkat/senjata yang canggih dan mematikan serta umumnya terkait dalam jaringan internasional Contoh: Kekerasan bersenjata terjadi di Nangroe Aceh Darussalam. Minggu malam, 4 Desember 2011, sejumlah pekerja perkebunan di Krueng Jawa, 6 http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
  • 6. 6 pedalaman Kecamatan Geureudong, Pase, Aceh Utara, yang sedang asyik menonton televisi tiba-tiba diberondong tembakan oleh orang tidak dikenal7 .  Ancaman dari luar 1. Agresi Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara: 1) Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara musuh, misalnya Invasi Teluk Babi. 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata/bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. 3) Blokade terhadap pelabuhan, pantai, wilayah udara. 4) Serangan unsur Angkatan Bersenjata yang berada dalam wilayah negara dimana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5) Tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan Agresi. 6) Pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan. Contoh: Agresi militer Belanda II, agresi ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 dan terjadi di kota Yogyakarta (Yogyakarta waktu itu masih Ibu kota Indonesia)8 . 7 http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45 8 Ibid diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
  • 7. 7 2. Pelanggaran wilayah Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Contoh: Pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat yaitu terletak di Sulawesi yang terjadi pada tanggal 24 dan 25 Februari 20079 . Membicarakan peran dan tugas angkatan bersenjata dalam sistem keamanan nasional sebuah Negara demokrasi sebenarnya bukan hal yang terlalu rumit. Di banyak Negara demokrasi, angkatan bersenjata merupakan komponen penting dalam melindungi Negara dari berbagai ancaman, khususnya ancaman yang berasal dari luar negeri. Dalam tatanan demikian, peran utama angkatan bersenjata adalah sebagai instrumen dalam menjalankan pertahanan luar. Peran tersebut dilaksanakan baik melalui operasi perang, maupun non perang yang lingkup kegiatannya dapat bersifat eksternal (di luar negeri, seperti operasi peacekeeping dan operasi penyelamatan warga Negara yang terancam di luar negeri) maupun internal di dalam negeri10 . Tugas- tugas TNI dalam pertahanan dan keamanan Negara 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 3. Mengatasi aksi terorisme 4. Mengamankan wilayah perbatasan 9 http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45 10 Rizal Sukma.pdf diakses pada tanggal 11 Mei 2014. 14.00
  • 8. 8 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta 9. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang 10. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan 11. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) Pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan untuk membina komponen utama pertahanan negara, yakni TNI yang profesional untuk memiliki kemampuan yang andal dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal, penindak, dan pemulih NKRI. Pembinaan kemampuan pertahanan TNI dilaksanakan melalui pola Tri-Matra Terpadu yang saling mengisi dan saling memperkuat. Sebagai komponen utama, sasaran pembinaan kemampuan TNI adalah untuk memiliki kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, dan kemampuan dukungan, serta kemampuan pemberdayaan wilayah11 . Sedangkan Pembinaan pertahanan nirmiliter mencakup pembinaan terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana, wilayah negara, serta faktor-faktor non-fisik. Dalam rangka Sistem 11 http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
  • 9. 9 Pertahanan Semesta, pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk terwujudnya komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan dibentuk untuk digelar di tiap kabupaten dan kota dengan kekuatan sekitar satu detasemen sampai satu batalyon. Pembangunan Postur Pertahanan negara dilaksanakan secara total, terpadu, mandiri guna mewujudkan kekuatan militer dan nir militer berdasarkan “capability based defence” yang tersusun dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang didukung oleh mayarakat yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi. Pembangunan Postur kekuatan TNI antara lain diarahkan pada penataan organisasi dengan modernisasi Alutsista dan tidak diarahkan pada penambahan personel. Penataan organisasi diarahkan untuk dapat mewujudkan strategi militer yang bersifat Tri-Matra Terpadu, dengan menitikberatkan pada efektivitas dan pemanfaatan teknologi. Pengisian personel untuk unit organisasi bentukan baru atau yang bersifat pengembangan dilaksanakan melalui efisiensi dari kekuatan yang ada. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan penataan Markas Besar (termasuk Departemen Pertahanan), Balakpus (Badan Pelaksana Pusat), dan Mako (Markas Komando) di tingkat Kotama (Komando Utama). Penataan tersebut tidak lain untuk merampingkan organisasi sehingga menjadi efektif dan berbasis kinerja melalui perubahan sistem padat manusia menjadi padat teknologi serta diawaki oleh personel yang berkualitas tinggi12 . Sedangkan untuk pembangunan postur kekuatan nir militer, diarahkan pada pembangunan Komponen Cadangan yang pembentukannya diarahkan pada kekuatan satu batalyon di tiap Kabupaten/Kota. Adapun untuk Komponen 12 http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
  • 10. 10 Pendukung diarahkan pada penataan 5 segmen Komponen Pendukung, dengan fokus pada Industri Pertahanan Negara. Komponen Cadangan bersifat lokal atau kedaerahan yang dibentuk, ditempatkan dan dibina berdasarkan daerah domisili yang bersangkutan. Sifat lokal Komponen Cadangan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi serta hak-hak perorangan dari warga negara yang terikat dengan profesi dan pekerjaannya masing-masing, serta masa bhakti Komponen Cadangan yang terbatas. Besarnya kekuatan Komponen Cadangan sampai dengan 20 tahun akan datang diproyeksikan untuk mencapai 160.000 personel yang dialokasikan untuk cadangan TNI AD cadangan TNI AL dan Cadangan TNI AU. Pengorganisasian sampai dengan tahun 2029 diarahkan kepada terwujudnya satu Batalyon Cadangan di tiap Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembentukan satu Kompi Cadangan di tiap Kodim pada Tahap I, kemudian dua Kompi pada Tahap II, dan 1 Batalyon pada Tahap III. Pengisian struktur Komando di tiap Batalyon Cadangan dipegang oleh personel Kowil13 . Pembentukan Komponen Pendukung didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara dan kepentingan pertahanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak sipil serta hak-hak kepemilikan masyarakat. Proses rekrutmen warga negara untuk menjadi Komponen Pendukung dilakukan secara sukarela dengan memperhatikan faktor keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Warga negara yang menjadi Komponen Pendukung disusun dalam tiga kategori: rakyat terlatih, tenaga ahli dan tenaga profesi, serta warga negara 13 http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
  • 11. 11 lainnya. Rakyat terlatih terdiri atas unsur-unsur Kepolisian, termasuk di antaranya Brimob, Menwa, Satpam, Hansip, tenaga Sarnas, Pramuka, sedangkan Tenaga Ahli dan Profesi termasuk di antaranya, dokter, para medis, montir, ahli kimia, wartawan, dosen, guru, ustad, pendeta, pastor, peneliti, dan laboran. Selain warga negara, kekuatan Komponen Pendukung juga mencakup industri nasional serta sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Dalam rangka pertahanan negara, kekuatan industri nasional selain merupakan faktor ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan juga memiliki peran vital dalam mendorong industri pertahanan. Produk-produk industri nasional baik secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.14 14 http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45
  • 12. 12 KESIMPULAN Ancaman- ancaman militer dari berbagai pihak sangat perlu di amankan dan dipertahankan oleh Negara kita. Sebab, jika ancaman- ancaman tersebut diabaikan saja maka akan terjadi perpecahan dari berbagai pihak. Jadi, peranan TNI dalam sistem hankam adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tanpa adanya TNI maka keadaan suatu negara akan terancam kedaulatannya, mudah di ganggu negara lain. TNI juga sebagai bagian dari komponen bangsa menyerahkan pikiran dan tenaganya semua untuk negara. TNI mempunyai tujuan khusus yakni memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam mendukung tugas pertahanan tapi tidak boleh dipisahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dan itu juga bagian dari tanggung jawab TNI dalam pengabdian tugasnya. Untuk itu perlu adanya Pembinaan kemampuan pertahanan militer yang diarahkan untuk membina komponen utama pertahanan negara, yakni TNI yang profesional untuk memiliki kemampuan yang andal dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal, penindak, dan pemulih NKRI.
  • 13. 13 Daftar Pustaka Sunarto dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT UNNES PRESS http://id.wikipedia.org/ diakses pada tanggal 9 Mei 2014. 09.00 http://JURNALPERTAHANAN About Defense&Security.htm diakses pada tanggal 9 mei 2014. 09.15 http://ilmanzblog.blogspot.com/2013/04/contoh-ancaman-militer.html diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45 http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal petro terbaru 02-27-13-10-19-02.pdf diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 16.00 Rizal Sukma.pdf diakses pada tanggal 11 Mei 2014. 14.00 http://Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.htm diakses pada tanggal 10 Mei 2014. 15.45