Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, mulai dari pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, fungsi-fungsi negara, ancaman terhadap negara, serta upaya bela negara.

1. pengertian negara
a. Prof. Soenarko :Negara adalah organisasi
masyarakat yang mempunyai daerah tertentu,
yang mengatur atau mengendalikan persoalan –
persoalan bersama atas nama masyarakat.
unsur-unsur negara
a. Unsur konstitutif atau unsur pokok
Rakyat,wilayah,pemerintah berdaulat
b. Unsur deklaratif atau unsur tambahan Unsur
tambahan untuk berdirinya suatu negara
berupa pengakuan dari negara lain yaitu
pengekuan de facto (secara nyata)dan
pengakuan de jure (secara hukum).
terjadinya negara berdasarkan teori
Teori terbentuknya Negara:
1. Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan
aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia
berkembangnya Negara.
2. Teori ketuhanan (islam + Kristen) segala sesuatu
adalah ciptaan tuhan.
3. Teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam
dan timbullah kekerasan

2. Teori tentang asal mula atau teori terbentuknya Negara
dapat dilihat dari dua segi, yakni : (a) teori yang bersifat
spekulatif, dan (b) teori yang bersifat evolusi.
a) Teori yang Bersifat Spekulatif
Teori yang bersifat spekulatif, meliputi antara lain : teori
teokratis, teori perjanjian masyarakat, dan teori
kekuatan/ kekuasaan.
arti penduduk bukan warga negara
a. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal
atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara
(menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang
lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu
Negara tertentu.
b. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada di
dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara
waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu
instansi tertentu di dalam suatu Negara.
Antara penduduk dan bukan penduduk dapat
dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya.
Misalnya, hanya yang berstatus penduduk saja yang
dapat melakukan pekerjaan di suatu Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan
hubungannya dengan pemerintah negaranya adalah
sebagai berikut:

3. a. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan
hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara.
Dengan kata lain, warga Negara adalah mereka yang
menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai
warga Negara atau melalui proses naturalisasi.
b. Bukan warga Negara (orang asing), adalah mereka
yang masih mengakui Negara lain sebagai negaranya,
dan belum diakui secara hukum. Yang bukan warga
Negara adalah mereka yang berada dalam suatu Negara
tertentu sebagai duta besar, konsuler, kontraktor, atau
pedagang Negara asing.
pengakuan de facto
Pengakuan De Facto adalah Pengakuan yang diberikan
oleh suatu negara kepada negara lain yang telah
memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin,
rakyat dan wilayahnya berdasarkan kenyataan (fakta).
Sifat-Sifat Negara :
1. Sifat memaksa:
penjelasan=agar peratura perundang-undangan di taati
dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat
tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara
memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai
kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.

4. 2. Sifat Monopoli :
penjelasan=Negara mempunyai monopoli dalam
menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam
rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran
ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi
hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap
bertentang dengan tujuan masyarkat.
3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all
embracing).
penjelasan=Semua peraturan perundang-undangan
berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali
tujuan negara menurut Merriam Budiardjo
Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo Sebagai
berikut.....
1. Fungsi Menegakkan keadilan yang dilaksanakan
melalui badan-badan peradilan
2. Fungsi Pertahanan adalah untuk menjaga
kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus
mempunyai alat-alat pertahanan
3. Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat,
negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak
sebagai stabilisator.
4. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negar
baru, fungsi ini amat penting karena untuk mencapai

5. kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan
campur tangan dan peran aktif dari negara.
fungsi negara menurut Jacobsen dan Lipman
G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman berpendapat bahwa ada
tiga fungsi negara.
Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi
kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi : (1) memelihara
angkatan perang untuk mempertahankan seragam dari
luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri; (2)
memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas
kejahatan; (3) memelihara pengadilan untuk mengadili
pelanggaran hukum; (4) mengadakan hubungan luar
negeri dan; (5) mengadakan pemungutan pajak.
Fungsi jasa, yaitu aktifitas yang mungkin tidak akan ada
apabila tidak diselenggarakan oleh negara.
Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh
individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Fungsi ini dapat pula dilaksanakan oleh negara dengan
mempertimbangkan bahwa modal swasta tidak
mencukupi atau negara ingin memperluas
menyelenggarakan berbagai fungsi diseluruh wilayah.
dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :

6. c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan
Negara
arti monarkhi
kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai
pemegang kekuasaan dominan negara.
bentuk-bentuk negara
Bentuk negara ada dua macam yaitu
a) negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk
negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai
berikut :Terdapat pemerintah pusat yang
memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke
luar.Terdapat satu UUD yang berlaku untuk
seluruh wilayah negara.Terdapat satu kepala
negara atau pemerintahan.Terdapat satu badan
perwakilan rakyat
b) bentuk negara serikat merupakan negara yang
terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu
pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan.
upaya bela negara bagi siswa
Menaati tata tertib :
dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan
Negara

7. arti upaya bela negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada negara berdasarkan pancasila dan
UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara tersebut
tugas POLRI
Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia
adalah:
a) memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat;
b) menegakan hukum, dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.
bentuk ancaman militer
1) Agresi : penggunaan kekuatan bersenjata oleh
Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-
2) Pelanggaran wilayah: pelanggaran wilayah yang
dilakukan oleh Negara lain, baik yang melakukan kapal
maupun pesawat non komersial.
3) Spionase: mencari dan mendapatkan rahasia militer
Negara lain.
4) Sabotase dari luar negeri: merusak instalasi penting
militer dan obyek vital nasional yang membahayakan
keselamatan bangsa oleh Negara lain.
5) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan
terorisme internasional

8. kedudukan Menwa dalam upaya bela negara
Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib
tugas TNI
Tugas pokok TNI adalah
a) menegakkan kedaulatan negara,
b) mempertahankan keutuhan wilayah Negara
c) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
komponen-komponen siskamhamkarata
a) KOMPONEN UTAMA : TNI dan Kepolisian RI
terdiri dari AD, AU, AL.
b) KOMPONEN CADANGAN :Wamil, Kamra,
Hansip, Wanra, Menwa, dan seluruh warga
Negara.

9. c) KOMPONEN PENDUKUNG :Sumber daya alam
dan sarana prasarana lainya
pengertian ancaman non militer
ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata
tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan
segenap bangsa.
ancaman dari dalam negeri
a. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan
separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau
pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah
terhadap kebijakan pemerintah pusat.
b. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan
ekonomi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia
yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru
hara/kerusuhan massa.
c. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan
ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai
dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa
Indonesia.
d. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik
perbedaan pendapat dalam masalah politik,
maupun akibat masalah SARA.

10. e. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah
dan konstitusional
bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri
ancaman dari luar negeri:
1. agresi
2. pelanggaran wilayah
3. spionase
4. pemberontakan bersenjata
5. aksi teror bersenjata
ancaman dari dalam negeri
1.tawuran
2. demo
3.unjuk rasa
4. pelanggaran HAM
5. teroris
bentuk ancaman terhadap pancasila
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi
lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan
semangat perjuangan bangsa Indonesia.
sikap siswa dalam upaya bela negara
a. belajar yang tekun agar menjadi pelajar yang
dapat mewakili indonesia di perlombaan dunia

11. b. membuat sebuah karyaa yang berguna dan
diakui oleh seluruh dunia (beraaat tapi kalo
berusaha pasti bisa)
tujuan pertahanan dan keamanan nasional
a. Kedalam, menciptakan suasana dan
keadaan aman, tenteram, tertib dan
dinamis, yang merupakan landasan dan
iklim bagi tiap usaha dalam
pelaksanaan pembangunan disegala
bidang.
b. keluar, ikut serta menjamin adanya
perdamaian dunia, dan mewudjudkan
kestabilan di Wilajah Asia Tenggara.
c. Siap menghadapi segala kemungkinan
ancaman dalam segala bentuk dan
manifestasinja baik dari luar maupun
dari dalam, yang dapat menghambat,
mengganggu serta dapat
membahayakan kelangsungan hidup
bangsa dan negara.
Pengertian Otonomi Daerah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pengertian Daerah Otonom
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

12. prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah Berdasarkan
Pasal 18 UUD 1945
a. Digunakannya asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh
dan bulat yang dilaksanakan di Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota; dan
c. Asas tugas pembantuan yang dapat
dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah
Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.
Landasan hukum otonomi daerah
UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
pengertian dari otonomi yang bertanggung jawab
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan
daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Asas-asas otonomi daerah
1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana
segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

13. 2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu.
4. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu.
realisasi Asas Dekonsentrasi
penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah
tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi
dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan
Republik Indonesia.
pengertian asas pembantuan (Mede Bewind)
Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan aurusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah
daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah
tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung
jawabkan kepada yang menugaskan

14. pengertian azas kepastian hukum
Asas dalam Negara hukum yangmengutamakan
landasan peraturan perundangan,kepatutandan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraNegara.
tujuan pemberian otonomi daerah
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang
semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daerah dalam
rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
persyaratan Penyelenggaraan otonomi daerah
a) Kemampuan Ekonomi
b) Potensi Daerah

15. c) (kemampuan secara) Sosial Budaya
d) (kemampuan secara) Sosial Politik
e) Kependudukan
f) Luas daerah
Tugas dan wewenang Kepala Daerah
a. memimpin penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD;
b. mengajukan rancangan Peraturan
Daerah;
c. menetapkan Peraturan daerah yang
telah mendapat persetujuan bersama
DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan
Peraturan daerah tentang APBD kepada
DPRD untuk dibahas an ditetapkan
bersama;
Komponen- komponen pemerintah pusat
PRESIDEN DAN MENTERI
fungsi DPRD
Fungsi DPRD
 Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk
Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah
;

16.  Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas,
memberikan persetujuan dan menetapkan
APBD bersama Pemerintah Daerah ;
 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,
Peraturan Perundangan yang
ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala
Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah
Hak Interpelasi
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala
daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang
penting dan strategis yang berdampak luas pada
kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
pengertian Kebijakan publik
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu di masyarakat atau segala kebijakan,
baik yang berkaitandengan hukum, dan peraturan
perundang-undangan lainnyayang ditujukan untuk
kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh
lembaga yang berwenang
tujuan diadakannya kebijakan public
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi hak–hak masyarakat

17. 3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam
masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat dari Kebijakan Publik
a. Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan
masyarakat
b. Untuk memecahkan masalah/mencari solusi
wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik
a. Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran)
melalui media masa bahwa masyarakat sangat
membutuhkan kesejahteraan, misalnya jalan
yang harus diperbaiki karena rusak.
b. Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota
DPRD berkunjung ke kampung-kampung/desa-desa
bahwa masyarakat desa/kampung sangat
membutuhkan sarana transportasi.
c. Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan
pemerintah daerah yang tidak memihak
kepentingan masyarakat, misal kebijakan
pembuatan jalan tetapi dalam kebijakan
tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi
tanah masyarakat yang terkena jalan.
d. Masyarakat memberikan masukan masalah
yang

18. dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi
kepada pemerintah daerah lewat telepon atau SMS
dengan menunjukkan fakta-fakta di lapanga
akibat negatif apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam
a. tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat.
b. Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau
bahkan bertentangan dengan nilai‐nilai budaya
masyarakat.
Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik
a) Ikut Pemilu , jangan GolPut
b) Memberikan kritik dan saran buat pemerintah
misalnya melalui suara pembaca
c) Mengikuti pemilihan kepala daerah
d) Ikut membantu tugas pemerintah dengan
merawat sarana dan prasarana umum di daerah
dampak negatif Apabila kebijakan publik tidak menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat
Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
perilaku yang sesuai dengan semangat otonomi daerah
di Indonesia
a. Daerah akan berlomba lomba meningkatkan
pendapatan daerah,

19. b. Berlomba lomba membangun daerah masing-masing
contoh penerapan kebijakan publik di lingkungan sekolah
a. Mentaati tata tertib sekolah dengan penuh
kesadaran.
b. Belajar sesuai jadwal dengan penuh semangat.
c. Menunjukkan prestasi belajar secara optimal.
d. Aktif dalam kegiatan ekstra kurikules atau
pengembangan diri.
e. Melaksanakan jadwal piket kebersihan dengan
penuh rasa tanggung jawab.
f. Menjaga nama baik sekolah dimana pun berada.
g. Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru
dan sesama siswa.
dampak positif dari kewenangan yang lebih luas dan
nyata terhadap daerah di Indonesia
a. kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat
sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah
daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan
situasi daerahnya,
b. Pemerintah akan lebih cepat mengambil
kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat
itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat
pusat.