3. Bela Negara
Pengertian
Bela Negara
Unsur Dasar
Bela Negara
Dasar Hukum
Bela Negara
Konsep
Makna Bela
Negara
Implementasi
Bela Negara
Sishankamrata
Hak &
Kewajiban
Warga
Negara
dalam Upaya
Bela Negara
Contoh Bela
Negara
5. PENGERTIAN NEGARA DAN BELA NEGARA
Negara merupakan terjemahan dari bahasa Latin, yaitu
Status atau statum, yang artinya “ Dalam keadaan tetap berdiri
atau tegak atau sesuatu yang memiliki sifat tetap dan tegak “.
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang
kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun
budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut.
6. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang
teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh
kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta
keyakinan akan pancasila sebagai ideologi Negara guna menghadapi
ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang
membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di
bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan
Keamanan Negara.
7. UNSUR DASAR BELA NEGARA
1.Cinta tanah air
Pelaksanaannya :
• Mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional
• Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
• Melestarikan dan mencintai lingkungan hidup
• Memberi kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara
• Menjaga nama baik bangsa dan negara
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
Pelaksanaannya :
• Membina kerukunan serta persatuan dan kesatuan mulai dari lingkungan terkecil,
yaitu keluarga
• Mencintai budaya bangsa dan produk dalam negeri
• Mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara,
dan lagu indonesia raya
• Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan
• Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan
golongan
8. 3. Meyakini pancasila sebagai ideologi negara
Pelaksanaannya :
• Memahami hakikat atau nilai dalam pancasila
• Melaksanakan pancasila dalam kehidupan sehari-hari
• Menjadikan pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin
pada kebenaran pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara
Pelaksanaannya :
• Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan
bangsa dan negara
• Siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara
dari berbagai ancaman serta aktif dalam pembanunan
• Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan
9. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara
Pelaksanaannya :
• Secara psikis memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan
intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, serta
memiliki sifat disiplin, ulet, keraja keras, dan tahan uji
• Secara fisik memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan
jasmani untuk mendukung kemampuan awal secara psikis
dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga
kesehatan
10. DASAR HUKUM BELA NEGARA
1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) :” Bahwa tiap warga Negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara”.
2. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :”Bahwa tiap warga
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan
Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan
Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan
Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen
Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”.
3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B :”
Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
11. 4. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :”
Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela
Negara ysng diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”.
5. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2)
:”Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dimaksud
ayat (1) diselenggarakan melalui :
- Pendidikan Kewarganegaraan
- Pelatihan dasar kemiliteran
- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan
- Pengabdian sesuai dengan profesi.
12. KONSEP MAKNA BELA NEGARA
Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik.
1. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan
atau agresi musuh.
2. Secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya
untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan
rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara,
menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif
dalam memajukan bangsa dan negara. Landasan pembentukan
bela negara adalah wajib militer.
13. IMPEMENTASI BELA NEGARA
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN memuat
serangkaian kebijakan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih
mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Implementasi bela negara harus tercermin pada pola pikir, pola
sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa
dan negara kesatuan RI daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
Dengan demikian, bela negara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,
bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau
menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan
rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
14. SISHANKAMRATA
( Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta )
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta adalah suatu sistem
pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi,
kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral serta
berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan
keamanan Negara.
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) bersifat
semesta dalam ruang lingkup dan semesta dalam pelaksanaannya.
(Zainal Ittihad Amin,(2007)).
15. Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada maka dalam
Sishankamrata terdapat dua kekuatan perlawanan yaitu :
1. Kekuatan Perlawanan bersenjata, yaitu Bela Semesta.
a. Bela Negara
- ABRI (AD, AL, AU, dan POLRI) merupakan kekuatan
pertahanan dan keamanan Negara.
- Cadangan: AD, AU, AL
b. Bela Potensial yaitu rakyat yang berfungsi untuk
ketertiban umum, baik keamanan, perlawanan, dan
perlindungan rakyat.
2. Kekuatan Perlawanan Tidak Bersenjata, yaitu rakyat di luar
Bela Semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat
dalam menanggulangi akibat bencana perang.
16. Pola-pola Operasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat
Semesta (Sishankamrata)
1. Pola Operasi Pertahanan
Bertujuan untuk menggagalkan serangan dan acaman dari kekuatan perang
musuh, dengan jenis-jenis perlawanan rakyat dan pertahanan sipil merupakan
unsur yang penting dalam kekuatan perang dengan angkatan bersenjata
sebagai intinya.
Tahap-tahap operasi pertahanan:
a) Tahap operasi defensif strategis, yaitu digunakan apabila
perbandingan kekuatan perang antar musuh dengan kita. Sehingga tidak
memungkinkan bagi kita melakukan operasi ofensif strategis yang
diselengarakan berlandaskan:
Keharusan untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Negara RI.
Tujuan untuk menjamin terselenggaranya garis-garis komunikasi
antar pulau.
b) Tahap operasi ofensif strategi, bertujuan untuk menghancurkan kekuatan
perang musuh atau memaksanya menyerah baik dalam bentuk ofensif awal
atau ofensif balas. Operasi efensif strategis digunakan apabila perbandingan
antara kekuatan perang musuh dangan kita adalah sedemikian rupa, sehingga
menguntungkan kita.
17. 2. Pola Operasi Keamanan Dalam Negeri
Pola opersi ini adalah kerangka tetap dalam mengunakan segala unsur
kekuatan yang berfungsi sebagai alat untuk memelihara atau mengembalikan
kekuasaan pemerintah Negara RI terhadap subversi dan pemberontakan dalam
negeri.
3. Pola Operasi Intelejen Strategis
Operasi intelejen strategis adalah semua oprasi untuk menjalankan
kegiatan intelejen, dan perang urat syaraf di tingkat strategis.
4. Pola Operasi Kerja Sama Pertahanan Keamanan Asia Tenggara
Pola operasi kerja sama Pertahanan Keamanan Asia Tenggara merupakan
salah satu pola utama Sishankamrata. Agar dalam melaksanakan pembangunan
dapat berhasil dengan baik, diperlukan adanya stabilitas dan perdamaian, yang
berarti bahwa kekacauan dan gangguan keamanan harus dicegah.
Kerja sama hankam adalah usaha bersama dalam menghadapi
kemungkinan gangguan seperti keamanan, stabilitas nasional, dan perdamaian.
18. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA BELA NEGARA
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang
telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa
Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
Contoh : hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita
karena hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik.
Contoh : apabila anda membeli suatu barang maka anda berkewajiban
membayar barang tersebut.
19. CONTOH HAK WARGA NEGARA DALAM UPAYA BELA NEGARA
1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945: "setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
2. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1: "Setiap orang
wajib menghormati hak asai manusia orang lain" .
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945:
“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.”
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J
ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“.
20. CONTOH KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA BELA
NEGARA
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam
membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan
musuh.
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-
baiknya.
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala
hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia.
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun
bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.