JUKNIS ASARANA PKBM

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039
Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

3. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
ii iii
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
D
eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas
tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama
tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia
untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan
berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi,
persahabatan, dan perdamaian.
Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang
diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang
hayat. Pemenuhan hak warga Negara terhadap pendidikan orang dewasa ini
diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh
masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan
untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi
kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas
dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan
pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha
mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat,
pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan
kelembagaan pendidikan nonformal.
Buku Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2013 ini disusun
sebagai acuan bagi Lembaga PKBM, UPTD-SKB sebagai penyelenggara

4. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
iv v
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
layanan pendidikan masyarakat, para pembina program di lapangan, dan
pemangku kepentingan pendidikan masyarakat dalam berpartisipasi untuk
menyukseskanpenyelenggaraanprogramtersebutsesuaidenganperanmasing-
masing. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) 2009 – 2014,
salah satu target capaian kinerja yang ditetapkan Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat Tahun 2013 adalah persentase kabupaten/kota yang
memiliki TBM minimal 10 mencapai 59%. Untuk mencapai target tersebut
pada tahun 2013 pemerintah telah menyediakan anggaran bantuan Sarana
PKBM dengan sasaran 50 PKBM yang akan didistribusikan kepada PKBM
yang sudah berdiri dan memberi layanan minimal 2 tahun dan belum pernah
mendapat bantuan Sarana PKBM.
Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya
untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas
ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat
secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita
semua sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT.
Jakarta, Maret 2013
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 195703221982112001
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
T
erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri
melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat
dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan
masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran
sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat
akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara
terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi
sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan
masyarakat.
Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i)
ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang
dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii)
kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv)
ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi
dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat
dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan-
kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat
terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang.
Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat
yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara dewasa
(15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana
dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah
2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan

5. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
vi vii
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Dasar yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan
Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar
memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi 14%. Selain
itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan
gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah
menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%.Terkait peningkatan
kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan
60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase
kabupaten/kota yang telah memiliki 10 TBM meningkat menjadi 47%.
Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut
disusunlah acuan teknis pengelolaan belanja bantuan sosial kegiatan pendidikan
masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi
pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran,
penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan
mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan
pengelolaan kegiatan bantuan Sarana PKBM ini diharapkan dapat menjadi
petunjuk bagi pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan
informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat.
Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas
kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga
petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya
dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah
SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.
Jakarta, Maret 2013
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
NIP 195804091984022001
DAFTAR ISI
Hal
KATA SAMBUTAN ............................................................................... iii
KATA PENGANTAR ............................................................................. v
DAFTAR ISI ........................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Dasar Hukum ..................................................................... 3
C. Tujuan Petunjuk Teknis....................................................... 4
BAB II BANTUAN SARANA PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ......................................... 4
A. Pengertian ........................................................................... 4
B. Sasaran ............................................................................... 6
1. Penerima Bantuan ........................................................ 6
2. Penerima Manfaat......................................................... 6
C. Tujuan Bantuan Sarana PKBM ........................................... 6
D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... 6
E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 7
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... 13
A. Penerima Bantuan .............................................................. 13
B. Persyaratan Kelembagaan .................................................... 13
C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. 15
D. Prosedur Penyaluran Dana .................................................. 16
E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... 22
F. Mekanisme Pengusulan dan Pencarian Dana ...................... 23
Jakarta, Maret 20133
ur Pembinaan Pendidikan Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasyar
Ella Yulaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelalalalallalaalallaalalllalallalalaalallaallalalallallalalalllaalaalalaaalal wati, M.A., Ph.D.
NIP 195804091984022022222222 01

6. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
viii 1
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
PENDAHULUAN
BAB IBAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... 26
A. Pelaporan ............................................................................ 26
B. Pemantauan ........................................................................ 27
C. Catatan Khusus .................................................................. 28
BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. 30
A. Pengawasan ......................................................................... 30
B. Pemeriksaan ........................................................................ 30
BAB VI PENUTUP ............................................................................... 31
LAMPIRAN– LAMPIRAN .................................................................... 33
Lampiran 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga...................... 33
Lampiran 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....... 34
Lampiran 3. Format Sistematika Proposal Sarana PKBM ................ 35
Lampiran 4. Format Perjanjian Kerjasama ....................................... 37
Lampiran 5. Format Laporan Penyelenggaraan ................................ 42
Lampiran 6. Format Rekapitulasi Penggunaan Dana ....................... 44
Lampiran 7. Buku Kas Umum .......................................................... 45
Lampiran 8. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ...... 46
Lampiran 9. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ... 48
Lampiran 10 Format Rincian Penggunaan Dana .............................. 50
Lampiran 11 Format Rekapitulasi Status Ketersediaan Sarana PKBM . 51
Lampiran 12 Format Faktur Pembelian Barang ............................... 52
A. Latar Belakang
Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna
aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki
dan 4.465.282 orang perempuan.
Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.390.172 orang atau 80,1 persen
berada di 12 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan
jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di
atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen. 1 (satu) provinsi dengan
jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase
di bawah persentase rata-rata nasional, dan 5 (lima) provinsi dengan angka
presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional.
Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412
orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000
orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah
perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat
miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur.
Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental
pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan
komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga
terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa

7. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
2 3
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik
keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara
maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang
merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan.
Hal ini dilakukan terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk
dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan
keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.
Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat menyediakan layanan pendidikan masyarakat antara lain:
Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan,
Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender
dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan dan Penataan
Kelembagaan Pendidikan Nonformal. Dalam penyelengaraannya, layanan
pendidikan masyarkat tersebut dapat dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM).
Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil
pembelajaran pendidikan masyarakat di PKBM diperlukan sarana pendukung
dalam pelaksanaannya. Kegiatan penyediaan sarana PKBM merupakan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan PKBM. Kegiatan ini
dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang
memenuhi persyaratan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
4. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012
tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-
2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun
2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan pemahaman dan
pengaturan kepada pihak yang terkait, antara lain:
1. lembaga mitra terkait, sebagai acuan dalam menyusun dan
mengajukan proposal bantuan sarana PKBM;
2. panitia seleksi proposal, sebagai salah satu acuan dalam melakukan
penilaian proposal;
3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, sebagai acuan untuk
menyalurkan dana bantuan, meningkatkan tatakelola, akuntabilitas,
pencitraan publik dalam mengelola dana bantuan;
4. Dinas pendidikan, sebagai salah satu bahan sosialisasi, mendampingi,
membina, serta melakukan pemantauan kepada lembaga dalam
menyelenggarakan pendidikan masyarakat.

8. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
4 5
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
BANTUAN SARANA PKBM
BAB II
A. Pengertian
1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan
pendidikan nonformal memiliki fungsi menyelenggarakan layanan
pembelajaran kepada masyarakat di bidang pendidikan nonformal.
PKBM dibentuk secara swadaya atas dasar “prakarsa/dari masyarakat,
oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”.
2. Sarana PKBM merupakan fasilitas minimal yang dibutuhkan
untuk mendukung berfungsinya layanan pembelajaran pendidikan
nonformal di PKBM. Layanan pendidikan nonformal di PKBM
antara lain: (i) pendidikan keaksaraan, (2) pengembangan budaya
baca masyarakat, (3) pendidikan pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak, (4) pendidikan kepemudaan, (5) pendidikan
keorangtuaan, (6) pengarusutamaan gender (PUG) bidang
pendidikan.
3. Bantuan Sarana PKBMmerupakanupayamemfasilitasipeningkatan
penyelenggaraan pembelajaran pendidikan nonformal yang
ditujukan bagi pemuda dan orang dewasa dengan memanfaatkan
dan memperluas akses penggunaan sarana Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);
4. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
bersangkutan;
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN;
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat
Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN
JakartaIII)adalahinstansivertikalDirektoratJenderalPerbendaharaan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang
memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara;
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya disingkat
SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ PPK dan disampaikan
kepada PP-SPM;
10. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat
keputusan;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan
SPM.

9. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
6 7
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
B. Sasaran.
1. Penerima Bantuan
Lembaga yang dapat mengajukan bantuan sarana PKBM adalah
PKBM di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat yang ditetapkan
dalam petunjuk teknis ini. Direktorat, dalam rangka mempercepat
pencapaian penuntasan tuna kasara di Indonesia, dapat memberikan
proiritas bantuan sarana PKBM kepada PKBM yang berada di
kabupaten/kota yang memiliki tingkat tuna aksara lebih tinggi.
2. Penerima Manfaat.
Penerima manfaat layanan adalah peserta didik pendidikan
masyarakat, tutor pendidikan keaksaraan, pendidikan masyarakat,
pengelola PKBM, tenaga kependidikan nonformal, dan masyarakat
umum berkepentingan dengan layanan pendidikan masyarakat.
C. Tujuan Bantuan Sarana PKBM
1. Memenuhi sebagian kebutuhan sarana PKBM pada 50 PKBM yang
sudah ditetapkan menjadi penerima bantuan;
2. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil
pembelajaran pendidikan masyarakat di PKBM;
3. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan masyarakat yang
terkait;
4. Memberikan stimulan kepada PKBM untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam rangka akreditasi nasional satuan pendidikan
nonformal;
5. Meningkatkan prosentase PKBM penyelenggara layanan pendidikan
masyarakat yang memiliki NILEM.
D. Hasil yang Diharapkan
1. Terpenuhinya sebagian kebutuhan sarana PKBM pada 50 PKBM
penyelenggara pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil
pembelajaran pada PKBM penyelenggara pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas belajar warga belajar dan masyarakat yang
berkepentingan;
4. Prosentase PKBM ber-NILEM penyelenggara layanan pendidikan
masyarakat mengalami peningkatan.
E. Deskripsi Kegiatan
1. Indikator keberhasilan
a. Lima puluh PKBM yang ditetapkan masing-masing menerima
satu paket bantuan sarana PKBM;
b. PKBM penerima bantuan sarana PKBM dapat memenuhi
sebagian kebutuhan sarana yang dibutuhkan dengan tepat waktu,
jumlah, dan sasaran;
c. Prosentase jumlah PKBM yang memiliki NILEM meningkat;
d. Kualitas layanan PKBM kepada peserta didik pendidikan
masyarakat mengaami peningkatan menjadi lebih baik;
e. Lima puluh PKBM penerima bantuan sarana dapat memenuhi
sebagian standar sarana PKBM yang disyaratkan untuk
memperoleh status skreditasi;
2. Sarana PKBM
Setiap PKBM idealnya dapat memeunhi dan menyediakan
standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan. Kenyataan
menunjukkan bahwa masih banyak PKBM yang belum memiliki
sarana yang memadai, baik dalam jenis, jumlah, maupun kalaikannya.
Bantuan sarana PKBM ini merupakan upaya untuk memenuhi
sebagian dari kebutuhan PKBM untuk dapat memberikan layanan
yang baik dalam pembelajaran kepada masyarakat. Penyediaan sarana
PKBM ini diharapkan akan memberikan peningkatan:
a. layanan pembelajaran kepada peserta didik dan masyarakat yang
lebih memadai;
b. iklim pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih interaktif;

10. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
8 9
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
c. semangat tenaga pendidik dan kependidikan penyelenggara
pendidikan masyarakat dalam memberikan layanan belajar;
d. meningkatnya motivasi belajar masyarakat;
e. terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
3. Komponen Sarana PKBM
Komponen sarana PKBM dapat diklasfikasikan sebagai berikut:
a. Sarana Sekretariat/administrasi kantor
1) Peralatan/perlengkapan kantor (Office Supplies):
Adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu
pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu
pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat
dan lebih baik. Peralatan/perlengkapan kantor dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu:
a) Peralatan perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya.
(1) Peralatan kantor berbentuk lembaran (berbagai jenis
kertas, map, amplop dll)
(2) Peralatan/perlengkapan berbentuk non lembaran
(stapler,perforator,binderclip,sandaranbuku,bantalan
stempel, ordner, gunting, pemotong kertas dll.)
(3) Peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari
penggunaannya, seperti: (1) Barang habis pakai
adalah barang yang penggunaanya hanya satu/
beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Contoh:
kertas, tinta, karbon, staples, pulpen, pensil dll.,
(2) Barang tidak habis pakai adalah barang/benda
kantor yang penggunaannya tahan lama contoh:
stapler, perforator, cutter dan gunting, dll.
b) Peralatan/perlengkapan kantor berbentuk buku, seperti:
buku agenda surat masuk dan surat keluar, buku induk
peserta didik, buku data tutor dan nara sumber teknis,
presensi tutor mengajar, buku laporan kemajuan warga
belajar, buku tamu, buku ekspedisi, buku inventaris,
buku kas, buku leger, buku data usaha, buku catatan
keuangan, dll.
2) Mesin-mesin kantor (Office Mechine)
Mesin-mesin kantor (office mechine) adalah alat yang
digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-
bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja
secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contoh: komputer,
laptop, LCD Projector (Liquid Crystal Display), mesin tik,
mesin fotokopi, mesin penghancur kertas (paper shreeder),
scanner, mesin presensi.
3) Mesin Komunikasi Kantor
Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang
digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan
organisasi sendiri maupun ke luar organisasi. Contoh:
telepon, interkom, faksimili, dan pesawat telepon, dll.
4) Perabot Kantor (Office Furniture)
Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari
bahan dasar kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan
tugas pekerjaan kantor. Contoh: Meja, kursi, sofa (meja
dan kursi untuk tamu) rak buku, lemari, filing cabinet,
papan tulis, brangkas/cash box, tempat majalah/koran meja
resepsionis, papan data, papan nama, papan pengumuman,
dll.
b. Sarana Pembelajaran
Sarana belajar merupakan sarana yang langsung mendukung
proses pembelajaran. Sarana belajar terdiri atas: meja dan kursi
pembelajaran, papan tulis, lemari dan rak buku, komputer, alat
praktik keterampilan, alat peraga. Sarana pembelajaran tersebut
bukan hanya yang dipergunakan oleh peserta didik, tetapi juga
oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran.

11. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
10 11
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
4. Layanan Bantuan Sarana PKBM
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikanan
layanan bantuan sarana PKBM diberikan dalam bentuk dana. PKBM
selanjutnya mempergunakan untuk mengadakan sarana pembelajaran
pendidikan nonformal bagi peserta didik yang dibinanya. Sarana
yang diberikan tersebut untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana
pembelajaran yang diperlukan. Kebutuhan sarana belajar yang belum
disediakan oleh direktorat merupakan bentuk partisipasi yang harus
disediakan oleh masyarakat dan/atau lembaga penyedia layanan
pembelajaran pendidikan masyarakat.
Jenis kebutuhan sarana PKBM selanjutnya diadakan oleh lembaga
berdasarkan jenis peruntukan penggunaan dana yang ditetapkan
dalam petunjuk teknis. Adapun gambaran pelaksanaan atau tahapan
kegiatan yang perlu dilakukan oleh PKBM penyelenggara pendidikan
masyarakat adalah sebagai berikut.
a. Persiapan
1) Melakukan identifikasi kebutuhan sarana PKBM, sarana yang
akan diadakan harus berdasarkan atas kebutuhan minimal
PKBM dalam mendukung layanan pembelajaran pendidikan
masyarakat.
2) Lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat mengajukan
permohonan bantuan sarana PKBM. Permohonan lembaga
dibuat dalam bentuk usulan (proposal) pengajuan bantuan.
Proposal disusun dengan mengacu kepada ketentuan
penyusunan proposal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan sarana
PKBM tahun 2013.
b. Pelaksanaan
1) Ketersediaan bantuan sarana PKBM bersifat terbatas. Oleh
karena itu penentuan lembaga penerima bantuan bersifat
kompetisi. Hanya lembaga yang lulus seleksi dan ditetapkan
menjadi penerima yang dapat menerima bantuan sarana PKBM.
2) Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana
PKBM akan menerima bantuan dalam bentuk dana sebesar
Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3) Dana bantuan tersebut dalam butir (2) semata-mata wajib
dipergunakan untuk mengadakan satu paket sarana PKBM
yang sudah disetujui.
4) Rincian, jenis, volume, serta komponen sarana PKBM
ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis ini, dengan
mempertimbangkan dan/atau memperhatikan usulan yang
diajukan oleh lembaga, serta hal-hal khusus yang bersifat
kearifan lokal tempat lembaga berada/menyelenggarakan
pembelajaran pendidikan masyarakat.
5) Lembaga penerima bantuan sarana PKBM bertanggungjawab
mutlak atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan keamanan,
pengadministrasian sarana PKBM yang sudah diterima.
c. Pascapelaksanaan
1) Lembaga juga berkewajiban melakukan pencatatan status
keberadaan sarana PKBM tersebut dan melaporkan kepada
dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat;
2) Lembaga penerima wajib memanfaatkan sarana PKBM yang
diterima sesuai peruntukan yang ditetapkan;
3) Setelah sarana PKBM diadakan, PKBM wajib mencatat
dalam buku inventaris lembaga, serta membubuhi label
dalam setiap perangkat tersebut. Label pada sarana PKBM
dilakukan dengan membubuhkan tulisan pada fisik luar
sarana yang memiliki kemampuan daya tahan lama dan
terbaca dengan jelas. Label diharapkan dengan bahan cat
minyak yang baik.Tulisan dalam label menyebutkan asal usul
dan tahun perolehan sarana tersebut. Sebagai contoh:
“Bantuan Direktorat BINDIKMAS Tahun 2013”
PKBM ......................., ß--( nama lembaga penerima)
Kab/Kota.................. (nama kab/kota lokasi lembaga).

12. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
12 13
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
5. Ruang Lingkup Sarana PKBM
a. Ruang lingkup, jenis, dan kuantitas sarana PKBM yang
penyediaannya melalui fasilitasi bantuan tahun anggaran 2013,
meliputi: (i) Satu paket/set perlengkapan kantor/sekretariat, dan
(ii) satu paket sarana pembelajaran;
b. Kebutuhan Minimal Sarana PKBM
Lembaga penerima bantuan sarana PKBM, wajib segera
mengadakan sarana tersebut dengan memenuhi kebutuhan
minimal yang telah diidentifikasi oleh lembaga, dan kebutuhan
minimal tersebut harus memenuhi jenis komponen sarana PKBM
yang telah ditentukan dalam buku petunjuk teknis ini;
c. Partisipasi Lembaga
Lembaga calon penerima bantuan wajib berpartisipasi
langsung dalam menyediakan kelengkapan kebutuhan untuk
memanfaatkan sarana PKBM yang tidak disediakan oleh
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENYALURAN DANA
BAB III
A. Penerima Bantuan
1. Lembaga yang dapat mengajukan permohonan untuk menerima
bantuan sarana PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM), yang sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM);
2. Lembaga penerima bantuan sarana PKBM dapat diprioritaskan yang
berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota memiliki tingkat tuna
aksara lebih tinggi.
3. Menyelenggarakan pendidikan masyarakat diantaranya: (1)
pendidikan keaksaraan, (2) pengembangan budaya baca masyarakat,
(3) pendidikan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak,
(4) pendidikan kepemudaan, (5) pendidikan keorangtuaan, (6)
pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan.
B. Persyaratan Kelembagaan
1. Syarat Administrasi (Umum)
Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana
PKBM wajib memenuhi ketentuan administrasi, yaitu:
a. PKBM memiliki legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan
kepemilikan surat keputusan pendirian/pembentukan lembaga
yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, atau akte notaris
pendirian PKBM
b. PKBM memiliki status domisili yang pasti yang dibuktikan
dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kepala
desa/kepala kelurahan setempat;

13. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
14 15
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
c. PKBM memiliki status sekretariat tetap, dibuktikan ststus
kepemilikan bangunan PKBM antara lain, sertifikat tanah
dan/atau bangunan PKBM, dan/atau rekening listrik, dan/
atau rekening PAM, bukti pemenuhan kewajiban pajak bumi
dan bangunan (PBB), atau bukti sah lainnya), yang memiliki
hubungan dengan penanggung jawab lembaga;
d. PKBM memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan status
aktif, dibuktikan dengan fotokopi rekening lembaga dan fotokopi
halaman transaksi pada seminggu terakhir;
e. Ketua/penanggung jawab PKBM memiliki status kependudukan
pada satu kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat
lembaga, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk
(KTP) yang sah dan masih berlaku;
f. PKBM Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama dan sesuai
dengan nama lembaga pengusul dalam rekening;
g. PKBM memiliki surat/keterangan izin operasional dan/atau
izin penyelenggaraan program yang dikeluarkan oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota setempat yang masih berlaku (aktif);
h. Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota
setempat;
i. Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) yang valid;
j. PKBM sanggup membuat surat pernyataan yang memuat tentang:
1) sudah memenuhi kewajiban pelaporan tahun 2012 dan
sebelumnya ( khusus lembaga yang pernah memperoleh
bantuan);
2) berpengalaman menyelenggarakan layanan pendidikan
masyarakat dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut
(bukti disertakan);
3) kesanggupan bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan,
keamanan, dan perawatan sarana PKBM yang diterima dari
Direktorat Dikmas;
4) kesanggupan memanfaatkan dan menggunakan sarana
PKBM semata-mata untuk layanan pembelajaran pendidikan
masyarakat;
5) sanggup menyediakan kelengkapan sarana PKBM yang tidak
disediakan oleh Direktorat Dikmas;
2. Persyaratan Teknis
PKBM yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana PKBM
yaitu:
a. memiliki rencana kerja yang objektif dan jelas untuk
memanfaatkan sarana PKBM yang diterima;
b. memilikirencanapembelajaranpendidikanmasyarakat,sekurang-
kurangnya untuk dua tahun satu tahun ke depan bagi peserta
didik pendidikan masyarakat (pemuda dan orang dewasa);
c. sanggup menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana PKBM
yang belum dapat disediakan oleh direktorat;
d. sanggup menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan
yang memadai untuk berlangsungnya layanan pembelajaran
pendidikan masyarakat;
e. memiliki prestasi yang baik dalam menyelenggarakan layanan
pendidikan nonformal mamupun pendidikan masyarakat pada
umunya.
C. Tatacara Pengajuan Dana
1. PKBM menyusun proposal beserta kelengkapannya (disusun
berurutan) yaitu:
a. Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
b. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga,
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga,
d. Fotokopi;
1) akte notaris pendirian lembaga, atau
2) surat keterangan pendirian lembaga dari pejabat yang
berwenang, atau
3) surat izin opersional penyelenggaraan lembaga, atau
4) surat legalitas lembaga lainnya dari pejabat yang berwenang;
2. Proposal selanjutnya dikirimkan kepada:

14. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
16 17
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
u.p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Komplek Kantor Kemendikbud, Gedung E Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta 10270
3. PKBM dapat terlebih dahulu mengirimkan proposal dalam bentuk
soft copy (file) melalui surat elektronik ke alamat email:
• subdisarpras.dikmas2011@gmail.com
• sarpras.dikmas2011@ymail.com
D. Prosedur Penyaluran Dana
1. Sosialisasi
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyrakat menyosialisasikan
tersedianya bantuan melalui berbagai cara, antara lain:
a. pemberitahuan secara tertulis kepada dinas pendidikan provinsi
dan kabupaten/kota. Pelaksanaan strategi ini dapat berupa
pengiriman surat dinas dan/atau juknis;
b. melalui pertemuan-pertemuan dengan dinas pendidikan
provinsi dan kabupaten/kota atau lembaga mitra;
c. melaluiteknologikomunikasidaninformasi,yaitumengunggah
petunjuk teknis melalui laman Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat dengan alamat http://www.paudni.
kemdikbud.go.id/dikmas
2. Seleksi/Penilaian Proposal
a. Seleksi/Penilaian Administrasi
1) Proposal yang memenuhi ketentuan waktu pemasukan
proposal diikutkan dalam seleksi administrasi;
2) Seleksi administrasi untuk memastikan terpenuhinya syarat
administrasi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
3) Seleksi administrasi akan menghasilkan dua kemungkinan,
(i) lembaga dinyatakan lulus administrasi; (ii) lembaga
dinyatakan tidak lulus administrasi;
4) Proposal yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diikutkan
dalam tahap seleksi/penilaian substansi/teknis.
5) Objek dan instrumen seleksi administrasi mengacu ketentuan
yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
6) Pelaksana seleksi administrasi adalah Subdit Sarana dan
Prasarana dan/atau tim yang diberi tugas khusus oleh pejabat
yang berwenang;
7) Objek dan kriteria seleksi/penilaian administrasi.
No Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai
Sesuai/
Ada
Tdk Sesuai/
Tdk Ada
(1) (2) (3) (4)
1 Lembaga pengusul adalah PKBM
2 Fotokopi bukti pendirian lembaga (akte notaris/ surat
keputusan pajabat berwenang)
3 Asli surat keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan
oleh kepala desa/kelurahan
4 Bukti kepemilikan/hak menggunakan bangunan sebagai
sekretariat lembaga (sertifikat/ rekening listrik/PDAM/
PBB/dan lainnya yang relevan).
5 Foto copy rekening bank an. lembaga+ halaman transaksi
yang mencantumkan saldo rekening
6 Fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan/
penanggungjawab lembaga yang masih berlaku
7 Melampirkan foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
an. PKBM (sesuai nama rekening).
8 Melampirkan foto copy ijin operasional/ penyelenggaraan
Program PAUDNI yang dikeluarkan dinas pendidikan
kabupaten/kota/provinsi.
9 Melampirkan asli surat rekomendasi dari dinas pendidikan
kabupaten/kota setempat.
10 Melampirkan bukti/mencantumkan kepemilikan NILEM
yang valid.
11 Melampirkan bukti bahwa PKBM berpengalaman sekurang-
kurangnya tiga tahun berturut-turut meyelenggarakan
Program Pendidikan Masyarakat
12 Surat pernyataan yang memuat tentang:

15. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
18 19
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
No Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai
Sesuai/
Ada
Tdk Sesuai/
Tdk Ada
(1) (2) (3) (4)
a. bahwa sudah memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan
tahun yang lalu (khusus lembaga yang menerima bantuan
dari Dikmas tahun 2012 dan sebelumnya)
b. kesanggupan bertanggungjawab penuh terhadap
keutuhan, keamanan, dan perawatan sarana PKBM yang
diterima dari Direktorat Dikmas;
c. kesanggupan menggunakan sarana PKBM semata-mata
untuk layanan pembelajaran pendidikan masyarakat;
d. sanggup menyediakan kelengkapan sarana PKBM yang
tidak disediakan oleh Direktorat Dikmas;
b. Seleksi/Penilaian Substansi/Teknis
1) Hanya proposal yang lulus seleksi administrasi yang diikutkan
dalam seleksi/penilaian substansi/teknis;
2) Pelaksana seleksi/penilaian substansi/teknis, adalah panitia/
tim yang diangkat/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;
3) Seleksi/penilaian subtansi/teknis untuk memastikan
terpenuhinya persyaratan/aspek-aspek teknis yang ditetapkan
dalam petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengajuan
bantuan sarana PKBM;
4) Hasil seleksi/penilaian substansi/teknis ada tiga kemungkinan
yaitu, proposal dinyatakan:
a) lulus teknis,
b) lulus teknis dengan perbaikan;
c) tidak lulus seleksi/penilaian teknis;
5) Lembaga yang dinyatakan lulus seleksi teknis/substansi
selanjutnya disusun dalam daftar rangking berdasarkan
perolehan akhir skor nilai teknis/substansi.
6) Lembaga yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, untuk
dinyatakan lulus, wajib memperbaiki proposal sesuai saran/
rekomendasi revisi yang disampaikan tim penilai;
7) Proposal perbaikan harus sudah diterima oleh tim penilai/
direktorat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender
terhitung tanggal penerimaan pemberitahuan revisi oleh
lembaga;
8) Dalam hal lembaga tidak menyerahkan proposal perbaikan
sampai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan kehilangan
haknya untuk mengikuti tahapan lebih lanjut seleksi/
penilaian proposal;
9) Tahapan selanjutnya proses seleksi proposal adalah verifikasi;
10) Hanya lembaga dengan proposal dinyatakan lulus teknis,
yang diikutkan dalam tahapan verifikasi;
11) Pelaksanaan dan ketentuan verifikasi lembaga mengikuti
ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
c. Verifikasi Lembaga
Proposal yang dinyatakan lolos penilaian subtansi/teknis,
selanjutnya dapat dilakukan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan
untuk memastikan kesesuaian data, informasi, dokumen yang
sudahdisampaikandalam proposalsesuaidenganfaktasenyatanya
di lembaga. Petugas melakukan verifikasi dengan salah satu
atau beberapa cara sekaligus, yaitu visitasi/kunjungan langsung
ke lokasi dan alamat lembaga, koresponden/surat menyurat,
berkerjasama dengan dinas pendidikan dan/atau pihak terkait
lainnya, serta cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Objek verifikasi lembaga meliputi namun tidak terbatas pada
data/ informasi/bukti berkas tertulis yang sudah diserahkan
bersama proposal. Hasil akhir verifikasi adalah (i) lembaga
dinyatakan lulus verifikasi, (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus
verifikasi. Hanya lembaga yang dinyatakan lulus verifikasi yang
dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi calon penerima
bantuan sarana PKBM.
d. Penetapan Penerima Bantuan
PKBM penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan pejabat
yang berwenang.

16. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
20 21
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
e. Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana PKBM
1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang
ditunjuk, menandatangani perjanjian kerjasama dengan
lembaga penerima.
2) Penyerahan dan Penerimaan Sarana Belajar
a) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
menyerahkan kepada lembaga yang sudah ditetapkan
dalam bentuk dana;
b) Penyerahan dan penerimaan bantuan dilakukan setelah
Pejabat Pembuat Komitmen terkait dan penanggung
jawab lembaga penerima menandatangani perjanjian
kerjasama.
c) Mekanisme dan tata cara penyerahan dan/atau
penerimaan bantuan akan diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerjasama.
d) Lembaga penerima bantuan sarana PKBM tidak dikenai
biaya apapun untuk penerimaan bantuan sarana PKBM.
3) Pengadaan Sarana PKBM
a) PKBM setelah menerima dana, segera merencanakan
dan melaksanakan pengadaan sarana PKBM yang
sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat;
b) PKBM bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan dan
hasil pengadaan sarana dalam hal ruang lingkup, jenis,
kuantitas, kualitas, spesifikasi teknis, dan waktu yang
ditetapkan;
c) PKBMtidakdiperkenankanmenggunakansebagaianatau
seluruh dana bantuan yang diterima untuk mengupah
kepada pihak lain atas bantuan teknis pelaksanaan
pengadaan sarana;
d) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
berwenang memverifikasi proses pelaksanaan dan hasil
pengadaan sarana berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
e) Lembaga wajib melakukan pencatatan dan
pengadministrasian sarana PKBM hasil pengadaan
dengan tertib, rapi, dan akuntabel sesuai keadaan yang
sebenarnya.
4) Pemanfaatan Bantuan
Lembaga wajib memanfaatkan sarana PKBM yang sudah
diterima sesuai dengan peruntukan meliputi antara lain:
a) untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran
pendidikan masyarakat, yaitu: (1) pendidikan
keaksaraan, (2) pengembangan budaya baca masyarakat,
(3) pendidikan pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak, (4) pendidikan kepemudaan, (5)
pendidikan keorangtuaan, (6) pengarusutamaan gender
(PUG) bidang pendidikan;
b) apabila dikemudian hari diketahui bahwa lembaga
terbukti melakukan penyimpangan pemanfaatan
sarana PKBM tidak sesuai peruntukan semestinya,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak
meminta pertanggungjawaban dan/atau mengusulkan/
menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5) Pengelolaan Sarana PKBM
PKBM wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang
pengadaan dan/ atau pengelolaan sarana PKBM antara lain
meliputi:
a) pemanfaatan sarana PKBM untuk pembelajaran
pendidikan masyarakat
b) kemanfaatan sarana bagi penyelenggaraan pembelajaran
pendidikan masyarakat;
c) kondisi fisik, yaitu kuantitas, dan kualitas sarana yang
diperoleh;

17. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
22 23
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
d) upaya-upaya inovatif yang sudah dan/atau direncanakan/
dilaksanakan untuk pemanfaatan lebih baik (maksimal);
e) melaporkan secara berkala pencatatan (inventarisasi)
saranaPKBMkepadadirektoratdengantembusankepada
dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Laporan
pencatatan status inventaris tersebut dilaksanakan pada
setiap akhir tahun anggaran berjalan setelah sarana
belajar diterima.
E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran
2013 memfasilitasi penyediaan bantuan sarana PKBM untuk 50 lembaga
yang memenuhi syarat. Masing-masing lembaga akan menerima bantuan
sarana PKBM senilai Rp 40.000.000,-. Dana tersebut diperuntukkan semata-
mata untuk membiayai penyediaan sarana PKBM yang proporsi alokasi
peruntukan bantuannya ditetapkan sebagai berikut:
No Komponen Sarana PKBM Volume Alokasi (%)
A Sarana sekretariat/administrasi PKBM
(disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
yang meliputi: (1). peralatan/perlengkapan
kantor (office supplies); (2) mesin-mesin kantor
(office mechine); (3). mesin komunikasi kantor;
dan (4). perabot kantor (office furniture))
1 set 70% (maksimal)
B Sarana Pembelajaran
(Meja dan kursi pembelajaran, papan tulis,
lemari dan rak buku, komputer, alat praktik
keterampilan, alat peraga, dll). Sarana
pembelajaran tersebut juga bisa digunakan oleh
tutor dalam merancang rencana pembelajaran.
1 set 30% (minimal)
F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana
Adapun mekanisme pengusulan dan pencairan dana dapat digambarkan
dalam bagan berikut ini:
Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Bantuan Sarana PKBM
Tahun 2013
PKBM
Penyusunan
Juknis
Dit. Bindikmas
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Dinas Pendidikan
Provinsi
Dinas Pendidikan
Kab./Kota
Pengajuan
rekomendasi
Seleksi Adm. &
Teknis
Pengajuan Dana
ke KPPN
Dokumen
lengkap?
Menerbitkan
SP2D
Menerima
Dana
Pelaksanaan
kegiatan
Pelaporan
kegiatan
Tembusan
laporan
Tembusan
laporan
Penyampaian
laporan
Penyaluran
Dana
Pelaporan
kegiatan
Pengajuan
Proposal
Penetapan
Lembaga
Ya
Tidak
Akad Kerjasama
Verifikasi
Lembaga
Penyusunan
Proposal
KPPN III

18. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
24 25
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Keterangan Diagram Alur:
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyusun juknis dan
menyosialisasikan kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/
kota, dan PKBM;
2. Lembaga PKBM menyusun proposal (format proposal lihat
lampiran 3) dan mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota (lihat format rekomendasi lampiran 2);
3. Lembaga PKBM mengajukan proposal yang sudah mendapatkan
rekomendasi kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
4. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan
seleksi administrasi dan teknis terhadap proposal lembaga yang
masuk;
5. Apabila dipandang perlu Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat akan melakukan verifikasi lapangan kepada lembaga
calon penerima dana bantuan. Verifikasi dilakukan dengan maksud
mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Dalam verifikasi
lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah cheking dokumen asli,
klarifikasi data, akurasi informasi, dan melihat fisik lembaga serta
kegiatan-kegiatan yang dilakukan;
6. Jika hasil verifikasi dianggap memenuhi kriteria dan layak untuk
mendapatkan bantuan, PPK menetapkan lembaga penerima bantuan
dengan Surat Keputusan yang disahkan oleh KPA disesuaikan dengan
alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan Surat Keputusan, PPK
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan Perjanjian
Kerjasama tentang Bantuan Sarana PKBM (lihat lampiran 4)
dengan lembaga penerima bantuan.
7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan SPP
kepada pejabat penerbit SPM untuk selanjutnya mengirimkan
dokumen-dokumen pencairan dana kepada KPPN dalam rangka
pencairan bantuan.
8. KPPN menerbitkan SP2D untuk pencairan dana kepada PKBM
melalui rekening atas nama lembaga tersebut.
9. Setelah menerima dana bantuan PKBM melaksanakan kegiatan sesuai
dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan. Selama
pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
melakukan pemantauan.
10. Lembaga PKBM wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan,
dengan mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur pada Bab IV
petunjuk teknis ini. Sistemaika mengikuti ketentuan yang ditetapkan
(lihat lampiran 5)

19. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
26 27
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
A. Pelaporan
1. Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, pernyataan tertulis tentang penerimaan
bantuansaranaPKBM(lihatlampiran9).Laporanditandatanganidi
atas materai Rp 6.000,- dilampiri bukti penerimaan dana (copy buku
transaksi rekening terakhir), dan rincian rencana penggunaan dana
(lihat lampiran 10), kemudian dikirimkan selambat-lambatnya
dalam 7 hari kerja setelah dana diterima.
2. Lembaga penerima bantuan sarana PKBM wajib menyampaikan
kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas
pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, c.q.
bidang yang menangani pendidikan masyarakat. Laporan tertulis
pemanfaatan sarana PKBM sekurang-kurangnya sekali dalam satu
tahun mengenai:
a. status kelengkapan dan kondisi sarana PKBM yang pernah
diterima;
b. pemanfaatan sarana PKBM untuk menyelenggarakan layanan
pendidikan masyarakat dan kendala yang dihadapi;
c. kemanfaatan (utilitas) atas ketersediaan sarana PKBM bagi
penyelenggaraan pembelajaran dan upaya menumbuhkan
kegemaran dan budaya membaca dan belajar masyarakat;
d. status keberadaan (kuantitas dan kualitas), serta keberfungsian
sarana PKBM;
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
BAB IV e. Laporan pencatatan (inventarisasi) sarana PKBM dengan
tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
Laporan inventarisasi tersebut dilaksanakan pada setiap akhir
tahun anggaran berjalan setelah sarana belajar diterima dengan
mengacu format terlampir. (lihat lampiran 11)
B. Pemantauan
1. Tujuan, Subjek, Objek, dan Strategi Pemantauan
a. Pemantauan dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi
hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja
lembaga dan publik.
b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau
memanfaatkan bantuan sarana PKBM.
c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan
kelengkapan sarana, kesesuaian kuantitas dan kualitas,
pemanfaatan dan kemanfaatan sarana, keberfungsian, dukungan
infrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima, dan lain-
lainnya;
d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii)
korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga;
(iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas
pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Petugas Pelaksana
a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah
berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan
provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau
bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c. Dinaspendidikankabupaten/kotasetempatsetelahberkoordinasi/
bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat;

20. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
28 29
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
d. Penilik Pendidikan Masyarakat baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota
melakukan pembinaan kepada lembaga dalam hal pemanfaatan,
pengamanan, perawatan, pelaporan, serta optimalisasi
kemanfaatan penerima bantuan sarana PKBM.
C. Catatan Khusus.
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan
dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan
bantuan sarana PKBM;
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh
pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara
perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian
dana dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik
langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan
penerimaan bantuan sarana PKBM;
3. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak
langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/
seleksi/penyaluran/penyerahan/penerimaan bantuan sarana PKBM,
tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan/
menawarkan suap/imbalan/komisi/hadiah atau sejenisnya kepada
pegawai/petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang
akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan
dengan penyaluran bantuan;
4. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pedoman ini, baik yang
dilakukanolehpetugasDirektorat PembinaanPendidikanMasyarakat
dan/atau lembaga pengusul/penerima bantuan sarana PKBM, akan
dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak
mendiskualifikasi usulan/proposal bantuan sarana PKBM dari
lembaga yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan
pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan
masyarakat tahun 2012 dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul
sebagai akibat pengajuan proposal, seperti biaya administrasi/materai,
pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan
sarana PKBM
7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam
sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/
ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.

21. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
30 31
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
A. Pengawasan
Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan
sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan
kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang
dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial
sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan
tindaklanjut pasca kegiatan.
B. Pemeriksaan
Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari
APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud
agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi
terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
P
enyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal, khususnya dalam bidang layanan pendidikan masyarakat
dapat diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat, peran serta
masyarakat ini dapat dilakukan dan dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM).
Untukmeningkatkankualitaslayananpenyelenggaraandanhasilpembelajaran
pendidikan masyarakat di PKBM diperlukan sarana pendukung dalam
pelaksanaannya. Kegiatan penyediaan sarana PKBM merupakan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan PKBM. Kegiatan ini
dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang
memenuhi persyaratan.
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sarana
PKBM ini sebagai pegangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan provinsi dan
kabupaten/kota, penilik, tim penilai, dan lembaga pemohon Bantuan Sarana
PKBM tahun 2013. Dengan mengikuti Petunjuk Teknis ini maka penyaluran
Bantuan Sarana PKBM akan berjalan dengan baik, transaparan, akuntabel,
tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna.
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sarana
PKBM ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada
lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk
keberhasilan program pendidikan masyarakat secara umum dan peningkatan
budaya baca secara khusus. Penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat
PENUTUP
BAB VI

22. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
32 33
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan alamat:
Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman-
Senayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501, faksimili (021) 5725039.
Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat:
• http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas
• email: ditbindikmas@kemdikbud.go.id
• sarana.paudni@kemdikbud.go.id
Lampiran–Lampiran
Lampiran 1: Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga
SURAT PERNYATAAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : …………..……………………………
Jabatan dalam lembaga : …………………….…………………
Alamat Lembaga : …………..……………………………
Telepon/HP/Fax. : …………..……………………………
Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ………
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:
1. MengeloladanmemanfaatkanbantuansaranaPKBMsesuaiperuntukan
yang seharusnya dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di
dalam perjanjian kerja asama;
2. Bertanggungjawab mutlak tentang keamanan, kelengkapan, perawatan,
operasionalisasi seluruh sarana PKBM yang kami terima;
3. Menerima sanksi yang ditetapkan apabila dikemudian hari diketahui
dan terbukti menyalahgunakan sarana PKBM tidak sesuai peruntukan
semestinya;
4. Menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan
Masyarakat tentang status, kondisi, pemanfaatan, dan kemanfaatan
sarana PKBM sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
.Pernyataan ini kami buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari
siapapun juga.
…………………………2013
Yang menyatakan,
(nama lembaga)
Materiai Rp 6000;
Tanada tangan + stempel
( nama terang + jabatan.)

23. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
34 35
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 2: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
KOP DINAS
______________________________________________________
REKOMENDASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ............................................................................
Jabatan : ............................................................................
menerangkan bahwa:
Nama lembaga/organisasi : .........................................................
Alamat di : .........................................................
Ketua : .........................................................
adalah dinilai layak mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mendapat dana bantuan Sarana PKBM Tahun 2013.
Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan
bagi yang berkepentingan..
..............,........................2013
Kepala Dinas Pendidikan/Kabid..
cap/tanda tangan
.....................................
NIP.................
Lampiran 3: Format Sistematika Proposal Sarana PKBM
a. Sampul Proposal
Proposal
Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana PKBM
Diajukan Oleh
Nama Lembaga : ……………………………………………
Alamat Lembaga
• Jalan :
• Nomor :
• Desa/Kel*) :
• RT/RW :
• Kecamatan :
• Kab/Kota*) :
• Provinsi :
• Alamat email*) :
• Telp/HP :
.........(tulis nama kota) domisili lembaga) .........
Tahun 2013

24. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
36 37
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 4. Format Perjanjian Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : /B4/AKS/2012
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
............... (diisi nama lembaga) .......................
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN
SARANA PKBM TAHUN 2013
Pada hari ini .............., tanggal ......................, bulan ................ tahun
dua ribu tigabelas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : Ir. Triana Januari, DTS, M. Pd.
NIP : 196201251993012001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
PAUDNI.
Alamat : Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
b. Sistematika Proposal Bantuan Sarana
PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang/Rasional
2. Sasaran Penerima Manfaat
3. Tujuan Kegiatan
4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan
B. PROFIL LEMBAGA
1. Identitas Lembaga (nama dan alamat lengkap, jelas, legalitas
lembaga )
2. Susunan Kepengurusan
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Manusia
5. Kegiatan yang telah dilakukan
6. Kemitraan
7. Prestasi yang dimiliki
C. RENCANA, KEGIATAN
1. Persiapan
f) Sasaran
g) Lokus
h) Rincian Anggaran Biaya
i) Sarana dan Prasarana
j) Jadwal
2. Pelaksanaan
• Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana
PKBM
3. Pasca Pelaksanaan
• Pengelolaan Bantuan Sarana PKBM
• Pemanfaatan Bantuan PKBM
LAMPIRAN-LAMPIRAN

25. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
38 39
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
2. Nama : ………………………….................................................
Jabatan : ...........……………..... ....................................................
Alamat : ………………………….................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (......... tulis nama lembaga
……), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan:
1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan
pembinaan pendidikan masyarakat.
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan
kegiatan pendidikan masyarakat..
PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan
program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM dengan ketentuan sebagaimana
diatur pada pasal-pasal berikut:
Pasal 1
Tujuan Kerjasama
Perjanjian kerjasama ini bertujuan:
1. Memfasilitasi penyediaan sebagian dari kebutuhan sarana PKBM pada 50
lembaga yang ditetapkan;
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan PKBM;
3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil layanan pendidikan masyarakat
di PKBM;
4. Meningkatkan daya jangkau layanan pendidikan masyarakat di PKBM;
5. Memfasilitasi PKBM dalam memenuhi standar minimal penyediaan
sarana di PKBM
Pasal 2
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan
dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian
Kerjasama oleh PARA PIHAK;
b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM;
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA;
d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika
ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan
negara.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM
berbasis elekktronik sesuai dengan proposal yang sudah disetujui;
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan
Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik dengan dinas pendidikan
provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
dana bantuan secara transparan akuntabel sesuai peraturan yang
berlaku;
d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan penyelenggaraan Bantuan
Sarana PKBM dengan tepat waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang
sudah direncanakan;
e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM secara
tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;

26. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
40 41
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Pasal 3
Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana
1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan
berupa dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah
perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, semata-
mata dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik yang sudah
disepakati dalam pasal 3 ayat 2 perjanjian kerjasama ini.
3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal,
dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5
Desember 2013, dengan kode …………….......
4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke
rekening PIHAK KEDUA berikut:
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Atas Nama :
NPWP Lembaga :
5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
Pasal 4
Sanksi
1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari
diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan
yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau
perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah
diterima ke Kas Negara.
2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan
mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini,
PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana
Bantuan Sarana PKBM yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 7
Ketentuan Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK,
sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan.
PerjanjiankerjasamainiditandatanganiolehPARAPIHAKdalamrangkap
lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing
rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
.................................. ...............................

27. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
42 43
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 5 : Format Laporan Penyelenggaraan
a. Sampul Laporan
Laporan
Penyelenggaraan Kegiatan
Bantuan Sarana PKBM Tahun Anggaran 2013
Oleh
Nama Lembaga : ………………………………………………………
Alamat Lembaga
• Jalan :
• Nomor :
• Desa/Kel*) :
• RT/RW :
• Kecamatan :
• Kab/Kota*) :
• Provinsi :
• Alamat email*) :
• Telp/HP :
.........(tulis nama kota) domisili lembaga) .........
Tahun 2013
b. Sistematika Laporan
PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang/Rasional
2. Sasaran Penerima Manfaat
3. Tujuan Kegiatan
4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan
B. RENCANA, KEGIATAN
1. Persiapan
a. Sasaran
b. Lokus
c. Rincian Anggaran Biaya
d. Sarana dan Prasarana
e. Jadwal
2. Pelaksanaan
• Kegiatan Bantuan Sarana PKBM
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan
• Kegiatan Pengelolaan Sarana PKBM
• Kegiatan Pemanfaatan Sarana PKBM
C. HASIL YANG DICAPAI
D. MASALAH DAN TANTANGAN
E. KESIMPULAN DAN SARAN
F. PENUTUP
LAMPIRAN
• Rencana kerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan
pemanfaatan sarana PKBM.
• Hasil-hasil kegiatan pemanfaatan sarana PKBM
• Dokumentasi visual kegiatan dan sarana PKBM.
• Bukti-bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan
• Lain-lain

28. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
44 45
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lamiran 6 : Format Rekapitulasi Penggunaan Dana (untuk Pelaporan)
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA
No Dana Diterima Pengeluaran
Jumlah
(unit)
Jumlah
Harga
(Rp)
Nomor
Bukti/
Faktur*)
1 Rp …………
Tanggal ……
1. Pembelian Personal Computer …….. ……… ………
2.Penyediaan sambungan
Internet
…….. ……… ………
3.Pembelian …………………. ……. ……… ………
4…..
5…..
.
.
.
dst.
Jmlh Rp ……….. Jumlah Rp ……………….
Catatan:
*) Nomor bukti/faktur:
• Yaitu nomor urut (dibuat sendiri oleh lembaga di sudut kanan atas faktur/
bukti pengeluaran) bukti pengeluaran yang disusun menurut urutan tanggal
terjadinya pembelian (transaksi), dengan urutan tanggal yang lebih awal
memperoleh nomor bukti pengeluaran/faktur yang lebih kecil (dulu).
• Bukti pengeluaran dapat berupa faktur pembelian atau kuitansi yang valid/
otentik dan dikeluarkan oleh toko/perusahaan tempat membeli barang.
• Seluruh salinan/potocopy bukti pembelajaan/pembelian dilampirkan di akhir
laporan akhir lembaga.
Lampiran 7: Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
Kegiatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lengkap :
Tanggal Penerimaan :
Tahun Anggaran :
TANGGAL
NOMOR
KODE
NOMOR
BUKTI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7
…………………………,2013
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
Stempel Lembaga
..................... ....................
Nama Terang Nama Terang

29. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
46 47
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran: 8. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: …………………….
Kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : …………..……………………………
Jabatan dalam lembaga : …………………….…………………
Alamat Lembaga : …………..……………………………
Telepon/HP/Fax. : …………..……………………………
Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ………
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:
1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana PKBM sesuai proposal
yang sudah disetujui, ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis,
perjanjian kerjasama;
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang
berlaku, dan tidak menyalahgunakan diluar peruntukan yang ditetapkan;
3. Membuat dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan
Masyarakat:
a. Surat pemberitahuan tentang penerimaan bantuan, selambat-
lamabatnya dua minggu setelah dana diterima di rekening kami
(menggunakan format pada lampiran 6).
b. Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan
pemanfaatan, sarana PKBM tahun 2013, selambat-lambatnya tanggal
7 Desember 2013.
4. Mengelola dan memanfaatkan sarana PKBM sesuai peruntukan yang
seharusnya;
5. Bertanggungjawab penuh atas keamanan, kelengkapan, perawatan,
operasionalisasi seluruh sarana PKBM yang kami terima;
6. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/
kota setempat, serta lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan
kegiatan secara berkesinambungan.
7. Menerima sanksi yang administrasi/hukum sesuai perundang-
undangan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti tidak
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait
dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah disepakati.
Pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
…………………………2013
Yang menyatakan,
(nama lembaga)
Materiai Rp 6000;
Tanada tangan + stempel
.......................................
( nama terang + jabatan.)

30. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
48 49
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 9: Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
KOP SURAT LEMBAGA
.......................................................................................
LAPORAN PEMBERITAHUAN
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
PENYELENGGARAAN .................(TULIS NAMA KEGIATAN
YBS) ........ TAHUN ANGGARAN 2013
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………………………………………
Jabatan : …………………………………………
Alamat : …………………………………………
Telp/HP, ……… ./Hp. ..................... Fax .......... .... e-mail, ………....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga
saudara) …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sudah
menerima dana Penyelenggaraan Sarana PKBM tahun anggaran 2013
sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dana tersebut kami
terima melalui rekening lembaga:
1. Nomor : ..........................................................
2. Bank : ..........................................................
3. Atas nama : ..........................................................
4. Tanggal terima : ..........................................................
Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban:
1. Menggunakan bantuan yang sesuai peruntukan yang seharusnya,
sesuai rencana kegiatan dalam proposal yang sudah disetujui, dan
tidak memberi atau mengembalikan kepada siapapun, dalam bentuk
apapun, sesuai ketentuan dalam acuan;
2. Melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana
PKBM sesuai proposal yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian
kerjasama yang sudah disepakati;
3. Menyerahkan laporan kegiatan secara tertulis sesuai ketentuan yang
ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013;
4. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh
bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti
menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan;
5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan kegiatan.
Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya.
…………………, 2013
Yang Menyatakan
………………………*)
Materai Rp 6000
(…………………........….)**
(nama terang dan tanda tangan)
*) nama lembaga
**) Jabatan dalam lembaga
• Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima (time
table/schedule)
• Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, c.q.
Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.
• Salinan laporan penerimaan dana dikirim dahulu melalui email (1) sarana.paudni@
kemdikbud.go.id atau (2) subditsarpras.dikmas2011@gmail.com, atau (3) subdit.
sarpras2011@ymail.com,

31. Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
50 51
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 10. Format Rincian Penggunaan Dana.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan Sarana PKBM Tahun 2013
No Kegiatan Volume
Har-sat
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(3x4)
(1) (2) (3) (4) (5)
A Sarana Sekretariat/administrasi kantor ................%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B Sarana Pembelajaran .................%
1.
2.
3.
4.
Jumlah keseluruhan (A+B) ..............
Terbilang: ( ........................................................................................)
Lampiran 11.Format Rekapitulasi Status Ketersediaan Sarana PKBM
No
Jenis/ Nama, Merk,
spesifikasi teknis,
Volume
(unit/ buah)
Tahun
Perolehan
Nilai/
harga
Perolehan
Keadaan
(baru/
baik)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Sarana Sekretariat/
administrasi kantor
Spesifikasi teknis: (jelaskan
secara rinci/detail spesifikasi
teknis masing-masing barang
di kolom ini
-……….
- ………
- ………..
dst. ……
…………..
B Sarana Pembelajaran
-…….;
- …….
-............
dst
Petunjuk pengisian rekap pelaporan status sarana PKBM .
1. Nomor urut, cukup jelas
2. Volume, diisi jumlah untuk jenis/nama sarana belajar yang berangkutan yang
diadakan/terima lembaga
3. Tahun perolehan, diisi tahun pembelian (diperoleh) berdasarkan tahun dierimanya
dana/bantuan dari Direktorat;
4. Nilai/harga peroleh: diisi dengan harga pembelian yang sudah dilakukan lembaga
sesuai dengan bukti riil/faktur pembelian yang otentik.
5. Keadaan: diisi keadaan barang saat dibeli dan dilaporkan (baru/ baik).

32. 52
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 12. Format Faktur Pembelian Barang
No.Bukt…...............
FAKTUR PENJUALAN
Toko : ………………………………………
Nomor : ………………………………...........
Alamat :…………………………………..….
Tanggal : ……………………………........…..
Telp/Fak :…………………………......……….
Nama Pembeli :………...............................................
No
Kode Item/
Barang
Nama Barang
Jumlah &
Satuan (unit/
buah)
Harga
Satuan (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
Sub Jumlah harga (Rp) …………….
Diskon/potongan(%) …………….
Jumlah harga setelah diskon (Rp) ……………
PPn (10%) dari harga setelah diskon ……………
Jumlah harga dibayarkan (Rp) …..……….
Keterangan:
Kasir Penjual Penerima/Pembeli
……………. ……………… …………………..
____________
Keterangan:
Nomor Bukti Pengeluaran biasanya tercantum di sudut kanan atar faktur/
bukti pembelian.