Buku 3 bansos ansinglap resos 2014

PANDUAN
PANDUAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKANPROGRAM PAKET B
BUKU 3
BANSOSPENDIDIKAN PAKET B UNTUK
LAPAS, ANAK JALANAN, RUMAH SINGGAH,
PANTI SOSIAL, PANTI REHABILITASI DAN
LEMBAGA SEJENIS LAINNYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2014

iii
KATA PENGANTAR
Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar
mampu bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata
upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya
manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.
Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP Ditjen
Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang
merupakan realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat
diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir
tahun 2012 mencapai 100,16%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi
target yang diamanatkan Inpres No. 5 Tahun 2006, sebesar 95.0%, maka
orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP selanjutnya lebih
ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP
telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan
dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan
terkoordinasi. Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat
menunjang misi 5 K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait
dengan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian
juga diharapkan dapat terpenuhi.
Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang
telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada,
Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan
Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik yang
pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota,
maupun yang langsung oleh sekolah.
Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan
melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan
mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring,
evaluasi dan pelaporannya.

iv
Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat mempelajari
dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam
pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan
pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2014.
Jakarta, Januari 2014
Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
Didik Suhardi, Ph.D
NIP. 196312031983031004

v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................... 1
A. Latar Belakang........................................................................................... 1
B. Dasar Hukum............................................................................................. 1
C. Maksud dan Tujuan.................................................................................... 2
D. Sasaran...................................................................................................... 3
BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM................................................................. 5
A. Penyelenggara Program Paket B................................................................. 5
B. Peserta Didik.............................................................................................. 6
C. Proses Pembelajaran.................................................................................. 6
D. Pembiayaan............................................................................................... 7
BAB III MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN DANA
BANTUAN .......................................................................................................... 13
A. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan..................................................... 13
B. Penilaian Calon Lembaga Penerima.......................................................... 13
C. Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi............................................................. 15
D. Tahapan Pemberian Bantuan................................................................... 17
E. Penyaluran Dana...................................................................................... 18
F. Kewajiban dan Tanggungjawab................................................................ 19
G. Alur Pemberian Dana Bantuan ................................................................. 20
BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN........................................... 22
A. Pelaporan................................................................................................ 22
B. Sanksi ...................................................................................................... 23
C. Ketentuan Lain......................................................................................... 23
BAB V P E N U T U P....................................................................................... 23

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 3 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan Program Paket B sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan
yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat, memiliki peran strategis
dalam upaya memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah (drop out).
Program Paket B berfungsi memberi layanan pendidikan kepada
masyarakat yang berusia di atas 18 tahun atau anak usia sekolah tingkat
SMP yang sudah menikah.
Pemerintah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan bagi
semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang membutuhkan
layanan pendidikan Paket B, karena faktor sosial dan ekonomi.
Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan layanan pendidikan bagi
mereka, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk
Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B. Bansos dimaksud
disalurkan melalui Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B
yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Direktorat Pembinaan SMP2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007
tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,
Program Paket B, dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2007
tentang Koordinasi dan Pengendalian Program;
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Nonformal;
tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,
Program Paket B, dan Program Paket C;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008
tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme dan Pertanggungjawaban
Anggaran Belanja;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009
tentang Bantuan Sosial Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional;
15. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan
SMP, tentang Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi
Pendingkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
Tahun Anggaran 2013.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para
pengelola pada Lembaga Penyelenggara Program Paket B bagi
peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga yang
menangani Anak Jalanan, Rumah Singgah, Panti Sosial, Panti
Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya yang menangani layanan
pendidikan paket B pada sasaran didik dimaksud.

2. Tujuan
Bantuan Sosial (Bansos) untuk Penyelenggaraan Pendidikan
Program Paket B bertujuan :
a. Memberikan penguatan kepada Lembaga Penyelenggara
Program Paket B agar dapat memberikan layanan pendidikan
Program Paket B bagi peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga yang menangani Anak
Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis
lainnya.
b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kemandirian peserta didik Program Paket B di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga/organisasi
yang menangani Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi
dan Lembaga sejenis lainnya.
D. Sasaran
Sasaran bantuan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program
Paket B yang menangani peserta didik Program Paket B di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga/organisasi yang
menangani Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga
sejenis lainnya.
E. Pengertian
a. Program Paket B merupakan program layanan pendidikan
alternatif jalur pendidikan nonformal setingkat SMP/MTs yang
diberikan kepada kelompok sasaran peserta didik yang berasal dari
keluarga kurang mampu serta yang belum mendapatkan layanan
pendidikan setingkat SMP;
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B
Sasaran Khususmerupakan bantuan dana pendidikan yang
diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk
memberikan layanan pendidikan paket B kepada peserta didik
selama 1 (satu) tahun pelajaran untuk peserta didik di rumah
singgah, anak jalanan, Lembaga Pemasyarakatan, panti sosial dan
panti rehabilitasi serta sasaran khusus sejenis lainnya ;

c. Peserta Didik Paket B adalah kelompok masyarakat kurang mampu
dan yang belum mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP
sejenis lainnya dapat disebabkab karena kondisi ekonomi, sosial,
budaya, geografi serta faktor lainya;
d. Lembaga Penerima BOP Paket B Sasaran Khususadalah lembaga
pendidikan nonformal penyelenggara layanan pendidikan paket B
yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat seperti Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB), pondok pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah
singgah dan lembaga sejenis lainnya yang mempunyai legalitas dan
ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kab/kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM
A. Penyelenggara Program Paket B
Penyelenggara Pendidikan Program Paket B yang menangani
peserta didik Program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS),
Rumah Singgah, Lembaga yang menangani Anak Jalanan,Panti Sosial,
Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya adalah lembaga yang
memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Lembaga telah berbadan hukum;
2. Memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
setempat;
3. Mampu menyiapkan fasilitas pembelajaran Paket B;
4. Memiliki rekening dan NPWP atas nama lembaga;
5. Memiliki surat keterangan domisili lembaga dari
Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat
6. Sanggup menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh
Bansos kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama(lihat lampiran 1);
7. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
8. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat(lihat
lampiran 3);
9. Bersedia membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (lihat
lampiran 4);
10.Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan
Program(lihat lampiran 5);
11. Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Kecamatan setempat;
12. Memiliki hubungan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti
Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya serta dinas
terkait dimana peserta didik berada.

B. Peserta Didik
1. Kriteria Peserta Didik
Peserta didik yang berhak mendapatkan bantuan
penyelenggaraan program Paket B adalah mereka yang memiliki
kriteria sebagai berikut.
a. Warga masyarakat berusia di atas 18 tahun atau di bawahnya
yang belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP di
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak
lainnya dan ingin mendapatkan ijazah Paket B;
b. Terdaftar sebagai peserta didik yang masih aktif mengikuti
Program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah
Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan
Lembaga sejenis lainnya.
2. Jumlah Peserta Didik tiap Kelompok Belajar
Jumlah peserta didik untuk setiap kelompok belajar berjumlah 25
orang peserta didik untuk program Paket B.
3. Seleksi Peserta Didik
Seleksi peserta didik atau kelompok belajar pada Lembaga
Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya dilakukan
oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B
berkoordinasi dengan dinas terkait. Hasil seleksi peserta didik
disyahkan dan disetujui oleh unsur pimpinan pada lembaga
terkait.
C. Proses Pembelajaran
1. Proses pembelajaran bagi anak Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga yang menangani Anak
lainnya pelaksanaannya sama dengan proses pembelajaran
paket B pada umumnya.

2. Tutor yang melaksanakan tugas pembelajaran pada Lembaga
Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya dapat
berasal dari PKBM/SKB atau karyawan lembaga setempat.
3. Tutor program Paket B minimal 7 orang yang terdiri atas 6 orang
tutor akademik dan 1 orang nara sumber teknis/tutor
keterampilan.
D. Pembiayaan
Pembiayaan program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS),
Rumah Singgah, Anak Jalanan,Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan
Lembaga sejenis lainnya diperuntukan untuk kelas awal, lanjutan 1
dan lanjutan 2 yang meliputi komponen biaya sebagai berikut.
TABEL
RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PAKET B KELAS AWAL
a. Komponen pembiayaan untuk Kelas VIIdengan rincian sebagai
berikut.
No Komponen
Paket B Kelas VII
Volume Biaya Total %Maksimum
A Bahan
121 Modul/Bahan ajar 25 Set 100.000 2.500.000
2
Penilaian tes semester (2
kali x 13 MP) 25 OK 50.000 1.250.000
B Alat
10.8
1 Alat tulis peserta didik 25 OT 100.000 2.500.000
2
Administrasi
pembelajaran
1 set 250.000 250.000
3 Sarana pembelajaran 1 set 625.000 625.000
C
Bantuan biaya belajar
dasar-dasar keterampilan
25 org 254.000 6.125.000 19,6

No Komponen
Paket B Kelas VII
D Tenaga
57,61
Transpor tutor (7 org x 12
bln)
84 OB 250,000 16.800,000
2
Transpor penyelenggara (1
org x 12 bln)
12 OB 100.000 1.200,000
Harga Satuan Kel 31.250.000
100
Harga Satuan Org 1.250.000
b. Komponen pembiayaan untuk Kelas VIIIdengan rincian sebagai
berikut.
No Komponen
Paket B Kelas VIII
A Bahan
13,63
1 Modul/Bahan ajar 25 Set 100.000 2.500.000
2
Penilaian tes
semester(2 kali x
13 MP)
25 OK 50.000 1.250.000
B Alat
7,27
1
Alat tulis peserta
didik
25 OT 62.000 1.550.000
2
Administrasi
pembelajaran 1 set 100.000 100.000
3
Sarana
pembelajaran
1 set 350.000 350.000
C Bantuan biaya
belajar dasar-
dasar
keterampilan
25 org 150.000 3.750.000 13,63
D Tenaga
65,451
Transpor tutor (7
org x 12 bln)
84 OB 200,000 16.800,000
2
Transpor
penyelenggara (1
12 OB 100.000 1.200.000

No Komponen
Paket B Kelas VIII
org x 12 bln)
Harga Satuan
Kelompok
27.500.000 99,89
Harga Satuan Orang 1,100,000
c. Komponen pembiayaan Kelas IX dengan rincian sebagai
berikut :
No Komponen
Paket B Kelas IX
Volume Biaya Total %Masimum
A Bahan
10,931
Modul/Bahan
ajar
25
Set 57.000 1.425.000
2
Penilaian tes
semester(2 kali x
13 MP)
25 OK 25.000 625.000
B Alat
5,86
1
Alat tulis peserta
didik
25 OT 24.000 600.000
2
Administrasi
pembelajaran 1 set 150.000 150.000
3
Sarana
pembelajaran
1 set 350.000 350.000
C Tenaga
83,2
1
Transpor tutor (6
org x 12 bln)
72 OB 200.000 14.400.000
2
Transpor
penyelenggara
(2 org x 6 bln)
12 OB 100.000 1.200.000
Harga Satuan Kelompok 18.750.000 100.00
Harga Satuan Orang 750.000

2. Pemanfaatan Dana
Dana Bantuan Sosial Layanan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi
dan Lembaga sejenis lainnya yang digunakan untuk Penyelenggaraan
Program Paket B guna mendukung kegiatan pembelajaran akademik
dan keterampilan. Pemanfaatan dana bantuan tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Penggandaan Bahan
1) Penggandaan modul/bahan ajar sesuai mata pelajaran ujian
nasional
2) Penggandaan bahan/soal ujian semester ganjil dan semester
genap.
b. Pengadaan Alat Tulis dan Administrasi Pembelajaran.
1) Untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama dua semester
2) Kelengkapan Administrasi pembelajaran;
- Buku Induk Peserta Didik,
- Absensi Peserta Didik
- Daftar Hadir Tutor
- Buku Investaris
- Buku Kas Umum
- Buku Tamu
- Papan Informasi Tutor
- Papan Pengumuman
3) Pengadaan sarana pembelajaran lainnya seperti spidol, kapur
tulis, penggaris besar dan penghapus
c. Tenaga
A. Transport Tutor Program Paket B setiap orang dibayarkan
sebesar Rp. 200.000,- per-bulan selama 12 bulan untuk kelas
VII, sedangkan Rp. 200.000,- per bulan selama 12 bulan untuk
kelas VIII dan IX.
B. Transport Penyelenggara dibayarkan untuk 1 orang
penyelenggara sebesar Rp 100.000,- per bulan selama 12
bulan.
d. Bantuan pembelajaran keterampilan kewirausahaan hanya untuk
kelas VII dan VIIIdiperuntukan antara lain :
1) Pengadaan Bahan Pembelajaran.

- Pengadaan bahan praktek keterampilan
- Pengadaan Modul atau Buku Pelajaran Keterampilan
2) Pengadaan Alat Praktek.
Jenis dan jumlah alat praktek disesuaikan dengan Pelajaran
Keterampilan yang ditetapkan dan jumlah siswa yang
menggunakan alat.
e. Pengelolaan
Biaya pengelolaan digunakan oleh Lembaga Penyelenggara untuk
:
1) Kegiatan kelas VII adalah rekruitmen, motivasi belajar, dan
pelaporan.
2) Kegiatan kelas VIII dan IX adalah hanya motivasi belajar dan
pelaporan.
Catatan :
Biaya motivasi belajar digunakan Lembaga memfasilitasi peserta didik
untuk kegiatan rekreasi, permainan atau hiburan, perlombaan, dan lain-
lain dalam rangka memotivasi peserta didik agar dapat menyelesaikan
pembelajaran Paket B.

BAB III
MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN
DANA BANTUAN
A. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
melaksanakan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Sosial Anak Lapas,
Jalanan, Rumah Singgah, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga
sejenis lainnya diawali dengan mengirimkan surat edaran ke Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Untuk memperoleh Dana Bantuan Sosial dimaksud, Lembaga
Penyelenggara Program Paket B diwajibkan menyusun proposal yang
disusun oleh Lembaga dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya proposal yang telah
mendapatkan rekomendasi dikirim ke Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama dengan alamat:
Program Paket B, Subdit Pembelajaran,Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama,Gedung E lantai 16, kompleks
Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan , Jakarta Pusat
10270Telepon (021) 5725647, Faximile (021) 5725648 serta e-mail:
paketb.psmp @gmail.com web: www.paket-psmp.blogspot.com
B. Penilaian Calon Lembaga Penerima

1. Penilaian pemberian bantuan dilakukan melalui 2 (dua) cara
yaitu:
a. Verifikasi langsung ke lembaga, bagi lembaga penerima
bantuan BOP Paket B Sasaran Khusustahun sebelumnya.
b. Penilaian proposal bagi lembaga yang baru mengajukan
tahun 2014
2. Verifikasi langsung ke lembaga penerima tahun sebelumnya
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.
a. Direktorat menunjuk petugas verifikasi
b. Petugas verifikasi turun ke lembaga untuk melakukan
verifikasi tentang pelaksanaan pembelajaran, hasil dan
pelaporan di lembaga

c. Petugas membuat laporan hasil verifikasi dan kesimpulan
berupa rekomendasi diberikan atau tidaknya bantuan
d. Laporan hasil verifikasi petugas dilaporkan ke Direktorat
e. Rekomendasi petugas verifikasi menjadi dasar Direktorat
untuk memberikan kelanjutan dana bantuan BOP Paket B
Sasaran Khususpada lembaga
3. Bagi lembaga yang direkomendasi petugas verifikasi
mendapatkan dana bantuan lanjutan, sebelum menerima
bantuan diwajibkan menyusun proposal.
4. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga baru calon penerima
Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khususyang di rekomendasi
oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota akan dilakukan penilaian;
5. Penilaian proposal lembaga baru dilakukan melalui tahapan :
a. Penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan
lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
b. Penilaian substansi program meliputi : muatan isi sasaran
dan komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai
dampak peningkatan kemampuan akademik dan
keterampilan peserta didik paket B sasaran khusus;
6. Lembaga yang dinyatakan lolos penilaian proposal dilaporkan ke
Direktorat, untuk diteruskan dilakukan visitasi lembaga ke
lapangan oleh petugas.
7. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim penilai/petugas
visitasi dilaporkan dan ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama sebagai lembaga penerima bantuan
BOP Paket B Sasaran Khususpaket B Tahun 2014.
C. Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi
1. Tim penilai, verifikasi dan visitasi dibentuk dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama;
2. Tim Penilai, verifikasi dan visitasi berasal dari Direktorat
Pembinaan SMP, akademisi, praktisi, atau guru;
3. Tim Penilai bertugas menilai proposal Bantuan Sosial BOP Paket B
Sasaran Khusus, tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi
pelaksanaan kegiatan dan kelayakan lembaga penerima bantuan,
sedangkan tim visitasi melakukan kunjungan ke lembaga untuk

menilai kelayakan lembaga menyelenggaraakan layanan paket B
sasaran khusus;
4. Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis pada proposal
lembaga, dengan lingkup penilaian antara lain sebagai berikut.
a. Kelembagaan lembaga pengusul
b. Rencana dan tahapan kegiatan pembelajaran paket B sasaran
khusus
c. Penganggaran (RAB)
5. Verifikasi dan visitasi ke lapangan terhadap lembaga penerima
bantuan tahun sebelumnya dan menjadi nominator penerima
bantuan sosial dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
6. Hasil petugas verifikasi dan visitasi berupa rekomendasi menjadi
dasar pertimbangan Direktorat memberikan bantuan

D. Tahapan Pemberian Bantuan
1 Tahap Persiapan
a. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial BOP Paket B
Sasaran Khusus ;
b. Membentuk Tim Penilai, Visitasi dan Verifikasi;
c. Menyusun instrumen penilaian oleh Tim Penilai, Visitasi dan
Verifikasi.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Sosialisasi kegiatan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota
dan lembaga;
b. Lembaga penerima sebelumnya, dengan tahapan sebagai
berikut.
1) Verifikasi ke lembaga penerima
2) Rekomendasi hasil verifikasi petugas
3) Penyusunan proposal lembaga
4) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima
Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus sebagai
program lanjutan.
5) Proses pencairan dana Bantuan Sosial BOP Paket B
Sasaran Khusus.
c. Lembaga baru dengan tahapan sebagai berikut.
1) Lembaga menyusun dan mengirimkan proposal ke
Direktorat Pembinaan SMP setelah direkomendasi Dinas
Pendidikan Kab/Kota;
2) Penilaian Proposal oleh Tim Penilai;
3) Visitasi oleh tim ke Lembaga calon penerima Bantuan
Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus.
4) Usulan dan rekomendasi dari Tim Penilai untuk
penetapan lembaga calon penerima Bantuan Sosial BOP
Paket B Sasaran Khusus;
5) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Lembaga Penerima
Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus;
6) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima
Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus;

7) Proses pencairan dana Bantuan Sosial BOP Paket B
Sasaran Khusus.
3) Tahap Pengendalian
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dana Bantuan
Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus dapat dilakukan oleh
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dinas
Pendidikan Provinsi, Kab/Kota atau instansi lain terkait;
E. Penyaluran Dana
Penyaluran dana Bantuan BOP Paket B Sasaran KhususProgram Paket
B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
1. Peran Direktorat Pembinaan SMP dalam Pencairan Bantuan BOP
Paket B Sasaran Khususadalah:
a. Pencairan dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP
melalui Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi
Peningkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program
Paket B tahun 2014di Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan melampirkan:
1) Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima
bantuan.
2) Dokumen pendukung pencairan dana bantuan BOP Paket
B sasaran khususlainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebutPejabat
Penandatangan SPM Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM).
c. Surat PerintahMembayar (SPM) disampaikan ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana
dicairkan oleh KPPN langsung ke Bank Penampung yang
bekerjasama/ditunjuk Direktorat Pembinaan SMP.
2. Peran Bank Penampung Dalam Pencairan Bantuan BOP Paket B
Sasaran Khusus
a. Bank penampung menerima pencairan dana dari KPPN III
Jakarta;

b. Dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima dana Bank
harus mulai menyalurkan bantuan ke lembaga penerima;
c. Bank menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga sesuai
dengan lampiran SK Penetapan Lembaga dari Direktorat
Pembinaan SMP;
d. Jika ada retur penyaluran dana bantuan dikarenakan
kesalahan rekening dan lain sebagainya, Bank harus segera
menyampaikan laporan ke Direktorat paling lambat dalam
waktu 3 hari;
e. Setelah dilakukan perubahan atas kesalahan yang
menyebabkan retur pencairan dana bantuan, maka Bank
harus segera mengirimkan kembali dana bantuan tersebut
kepada rekening lembaga penrima ;
f. Bank wajib memberikan laporan daya serap (pengiriman dana
bantuan ke rekening lembaga) pada akhir bulan berjalan
kepada Direktorat Pembinaan SMP;
g. Bank wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyaluran dan penyerapan dana serta sisa dana ke
Direktorat Pembinaan SMP pada akhir tahun anggaran atau
sewaktu-waktu jika diminta sesuai dengan kebutuhan;
F. Kewajiban dan Tanggungjawab
1. Lembaga Penyelenggara
a. Melaksanakan Program Paket B sesuai Panduan dan Kebijakan
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
b. Memanfaatkan dana Bantuan Sosial sesuai dengan usulan dan
peruntukkan dalam proposal;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
dan laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan awal dan
akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program
pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota
a. Memberi rekomendasi secara objektif pada lembaga yang
layak dan sesuai dengan persyaratan dalam panduan;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
di lembaga penerima bantuan;

c. Menerima laporan dari lembaga penerima bantuan dan
menyampaikan rekapitulasi laporan ke Direktorat Pembinaan
SMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Direktorat Pembinaan SMP
a. Membuat kebijakan dalam bentuk panduan pelaksaanaan
pemberian bantuan BOP Paket B sasaran khusus;
b. Menyalurkan bantuan BOP Paket B sasaran khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
c. Menerima laporan rekapitulasi laporan pelaksanaan program
pembelajaran paket B dari Dinas Pendidikan Kab/Kota;
d. Melakukan pembinaan berupa supervisi, monitoring dan
evaluasi kelembaga secara langsung atau melalui Dinas
Pendidikan Kab/Kota.
G. Alur Pemberian Dana Bantuan
Dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Paket B sasaran
khusus, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
melakukan rangkaian kegiatan yang digambarkan seperti dalam alur
di bawah ini.

Alur Permohonan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial
Bagi Peserta Didik Program Paket B Sasaran Khusus
Lembaga
Penyelenggara
Paket B
Dinas
Pendidikan
Kab/Kota
Direktorat
Pembinaan
SMP
Dinas
Pendidikan
Provinsi
KPPN
Jakarta
III
SK Direktur &
Dokumen MoU
Bansos
Verifikasi ke
lembaga
Mulai Surat edaran Surat edaran
Surat edaran /
sosialisasi
Proposal
Lembaga
Rekomendasi
Proposal
TolakMemenuhi
Penilaian
Proposal
Tanda tangan
MoU & Bintek
Lembaga
Penerima
Pencairan
Bansos BOP
Bansos BOP
Paket B
Bank
Teknis
Pencairan,
Penggunaan dan
Pertanggung-
jawaban
Alur pemberian bantuanKoordinasi / konsultasi

BAB IV
PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN
A. Pelaporan
Lembaga penerima dana Bantuan Sosial Program Paket B wajib
membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang
telah diterima.
1. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dalam 2 (dua) tahap:
a. Laporan Awal, laporanpenerimaan dana bantuanoperasional
dan kegiatan awal paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana
BOP paket B cair ke rekening lembaga. Laporan ini
memuat:(Lihat lampiran 6);
1) tanggal dan jumlah dana bantuan yang diterima melalui
rekening lembaga;
2) rencana pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran yang akan
dilakukan selama 1 tahun pelajaran program paket B.
b. Laporan Akhir, laporan akhir pelaksanaan pembelajaran
program paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang
memuat: (lihat lampiran 7);
1) Keseluruhan kegiatan pelaksanaan program
pembelajaran paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran
yang meliputi:
a) Pembelajaran akademik
b) Pembelajaran keterampilan
c) Hasil penilaian pembelajaran akademik berupa
ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian
semester
d) Keaktifan peserta didik
e) Keaktifan tutor/pamong belajar dan narasumber
teknis
f) Permasalahan dan solusi mengatasi
g) Analisis hasil pembelajaran akademik dan
keterampilan
h) Kesimpulan

2) Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan
(dalam bentuk buku kas umum, laporan keuangan
lembaga, disertai copy bukti-bukti pengeluaran dan
setoran pajak) selama semester satu, dua dan
rekapitulasi laporan keuangan selama 1 (satu) tahun
pelajaran dari dana BOP paket B);
3) Dokumentasi kegiatan berupa pembelajaran akademik
dan keterampilan selama 1 (satu) tahun pelajaran.
2. Laporan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara paket B
penerima BOP, disampaikan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota setempat;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota membuat Rekapitulasi laporan
lembaga penerima BOP yang selanjutnya dikirim ke Direktorat
Pembinaan SMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan
Provinsi(lihat lampiran 8).
B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dari masing-masing
pihak yang terlibat dalam pemberian dana bantuan BOP Paket B
sasaran khusus yang dapat merugikan negara dan/atau lembaga
dan/atau peserta didik paket B akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat
yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran
berupa penyimpangan/penyelewengan dana bantuan diberikan
sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Pengaduan
Jika terdapat ketidakjelasan informasi atau adanya permasalahan
pelaksanaan program instansi/lembaga/dan masyarakat dapat
meminta penjelasan dan/atau mengadukan permasalahan
penyelenggaraan Program Paket B tersebut kepada:
Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai
16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta. Telp/Fax 021-5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail:
paketb.psmp @gmail.com dan web: www.paket-
psmp.blogspot.com

D. Ketentuan Lain
Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan Pelaksanaan ini
sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, Direktorat
Pembinaan SMP dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan
langsung oleh instansi/lembaga lain yang terkait jika lembaga yang
diusulkan tersebut memenuhi/sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan pada panduan ini.

BAB V
P E N U T U P
Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan petunjuk bagi
pengelola Lembaga Penyelenggara Program Paket B agar memahami
kebijakan tentang pengelolaan Dana Bantuan Sosial program Paket B yang
ada di Lapas, Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Rehabilitasi dan
Lembaga sejenis lainnya agar dapat mencapai tujuan dan dapat
mempertanggungjawabkan program dengan sebaik-baiknya.
Keberhasilan penyelenggaraan program ini perlu adanya komitmen dan
kerja sama yang baik dari semua pihak terkait dan pemangku kepentingan.
Disamping itu juga ditentukan adanya keterbukaan dan transparansi dari
semua pihak.
Hal-hal yang belum jelas dan yang belum diatur dalam panduan ini dapat
menghubungi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama agar
mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16,
Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.
Telp/Fax 021-.5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp
@gmail.com web: www.paket-psmp.blogspot.com
Demikian panduan ini disusun untuk menjadi pedoman semua pihak yang
terlibat dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan paket B.
Sehingga pelaksanaan program paket B akan lebih baik dalam memberikan
layanan pendidikan kepada peserta didik, dan semua lembaga
penyelenggara dapat memberikan layanan paket B lebih bermutu.

Lampiran 1:
PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL
Sebagai dasar untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Paket B untuk Anak
Lapas, Jalanan, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis
lainnya salah satu syarat utama adalah adanya proposal yang disusun oleh
lembaga/satuan penyelenggara pendidikan program Paket B.
Di dalam penyusunan proposal agar memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
A. Judul
Halaman paling depan proposal (Cover) harus ditulis dengan jelas
judul proposal berikut alamat lengkap
PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B
UNTUK ANAK LAPAS, JALANAN, RUMAH SINGGAH, PANTI REHABILITASI,
PANTI SOSIAL, DAN LEMBAGA SEJENIS LAINNYA
NAMA LEMBAGA : .............................................
ALAMAT : ...........................................................
No. Tlp./Hp./Fax : ..................................................
KABUPATEN/KOTA : .....................................................
PROVINSI : .....................................................................

Kata Pengantar
Ditulis maksud dan tujuan pengajuan proposal.
B. Bab Pendahuluan (Bab I)
Memuat tentang:
1. Latar belakang, yang menggambarkan profil lembaga/satuan,
program yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang
dihadapi, dan pemanfaatan bantuan sosial jika memperoleh
bantuan sosial;
2. Tujuan, memuat tentang tujuan umum dan khusus dalam
kaitannya dengan peserta didik jika memperoleh bantuan sosial;
3. Hasil yang diharapkan, memuat tentang indikator kunci
keberhasilan dengan adanya bantuan sosial yang bisa
dikuantitatifkan, misalnya 100 orang peserta didik mengikuti
program paket B. Dengan adanya bantuan sosial ini peserta didik
yang berhasil dibidang akademik dan keterampilan 75 peserta
didik, hal ini menunjukkan baru 75% yang berhasil. Selanjutnya
diutarakan upaya pembinaan terhadap 25 peserta didik yang
belum berhasil agar tercapai 100%.
C. Analisis Situasi (Bab II)
Menggambarkan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat dimana
lembaga berada yang mencakup;
1. Karakteristik wilayah dan warga masyarakat sekitar dilihat dari
aspek sosial yang terkait dengan pendidikan (fasilitas pendidikan
yang ada sekitar Lembaga agar mendukung keterlaksanaan dan
keberhasilan program;
2. Peran lembaga dalam pembelajaran program paket B dilihat dari
karakteristik wilayah dan warga masyarakat serta pengalaman
lembaga dalam memberikan layanan pembelajaran, peserta didik
yang dilayani dan nilai tambah jika memperoleh bantuan sosial.

3. Peluang keberhasilan kegiatan di Lembaga yang mengusulkan
Dana Bantuan Sosial Program Paket B.
D. Rencana Aksi (Bab III)
Dalam Bab III harus memuat rencana aksi yakni keterkaitan dengan:
1. Peserta Didik
Berapa jumlah peserta didik yang akan dilayani dan bagaimana
karakteristiknya; usia, jenis kelamin, tempat tinggal, serta
program apa yang akan dibelajarkan Paket B.
2. Arah Program
Agar digambarkan program pembelajaran apakah diarahkan
pada penguasaan kompetensi akademik saja atau diarahkan
kompetensi akademik dan kompetensi keterampilan. Bagi yang
memilih kompetensi akademik dan keterampilan difokuskan
kepada keterampilan produktif untuk peluang peserta didik
memperoleh pekerjaan dan penghasilan,
3. Rencana Program Pembelajaran
a. Pembelajaran Akademik
Untuk pelaksanaan program yang baru harus tergambarkan
tentang rencana pembelajaran dalam satu tahun dilihat dari
mata pelajaran yang diajarkan, waktu pembelajaran, bahan
yang digunakan, jumlah tutor/fasilitatornya, nara sumber
teknis, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Sedangkan
untuk program lanjutan cukup mencantumkan nama-nama
peserta didik beserta karakteristiknya (usia, jenis kelamin,
program yang diikuti, serta semesternya).
b. Pembelajaran Keterampilan
Jelaskan pembelajaran keterampilan apa saja yang sudah
berjalan selama ini dan komoditas/kegiatan apa saja yang

sudah mampu menghasilkan keuntungan/ pendapatan bagi
peserta didik dan atau bagi lembaga. Bagaimana peluang
pengembangan kegiatan usaha dengan basis keterampilan
tersebut serta bagaimana mewujudkan kewirausahaan.
4. Kontribusi lembaga/satuan penyelenggara
Dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan
dijelaskan kontribusi lembaga dan kalau diuangkan berapa
nilainya, misalnya; sarana tempat pembelajaran, honor tutor,
buku-buku pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan lain-lain.
E. Program Aksi (Bab V)
Dalam penulisan program aksi harus merupakan implementasi atau
pelaksanaan dari rencana aksi.
1. Tempat Pembelajaran
Ditulis dengan jelas dimana tempat pembelajaran dilakukan
(alamat lengkap), menggunakan bangunan apa, status
kepemilikan bangunan, berapa lokal yang digunakan, berapa luas
masing-masing bangunan.
2. Organisasi Pelaksanaan
a. Struktur Organisasi
b. Tugas dan fungsi personal yang terlibat dalam
penyelenggaraan program
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Jadwal pembelajaran dalam satu tahun yang memuat materi
yang diajarkan, lama pembelajaran tiap minggu (dalam
seminggu berapa hari dan masing-masing berapa jam), nama
tutor atau instruktur dan nara sumber teknis (tingkat
pendidikan, lulusan bidang studi, mengajar di mata pelajaran
apa, jenis kelamin, dan usia, serta alamatnya);
b. Metode pembelajaran akademik dan metoda pembelajaran
keterampilan;

c. Kelengkapan administrasi yang disiapkan;
d. Proses pelaksanaan penilaian hasil belajar (formatif dan
sumatif).
4. Usulan Rincian Penggunaan Bantuan Sosial
Rincian harus jelas jenis kegiatan, volume/jumlah, satuan biaya
dengan jumlah biaya yang dibutuhkan (lihat penjelasan BAB II
butir D)
F. Penutup (Bab VI)
Diuraikan harapan yang akan dicapai jika menerima dan
melaksanakan program.
G. Lampiran
Proposal Bantuan Sosial ini harus dilampiri beberapa dokumen
sebagai berikut.
1. Profil Lembaga (lihat lampiran2)
2. Badan Hukum lembaga seperti Akte Notaris
3. Ijin Operasional/Penyelenggaraan program paket B.
4. Nomor Rekening Bank atas nama lembaga (bukan nama
pribadi)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga
6. Foto-foto atau dokumentasi kegiatan pembelajaran akademik
dan pembelajaran keterampilan/ kegiatan usaha peserta didik
7. Biodata Pengelola
8. Biodata Tutor
9. Biodata Peserta Didik

Lampiran 2:
PROFIL LEMBAGA
A. IDENTITAS LEMBAGA
1. Nama Lembaga : …….........………….......................
2. Alamat Lengkap : …………………………..................
…………………………..................
3. No. Telp/HP : ………………………….................
4. Nama Ketua : ………………………….................
5. Nama Bank : ………………………….................
6. No. Rek. Bank A.n Lembaga : ………………………….................
7. Pemegang Rekening Bank : 1. .........………………........................
2. ...............................................
8. NPWP : ………………………….................
9. Program yang dilaksanakan saat ini:
1. .................................................
2. .................................................
Program Lain :
1. .................................................
2. ................................................, dst

B. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR
a. Data peserta didik Program Paket B
No
Nama
Peserta
Didik
Tempat/Tanggal
Lahir
L/P
Agama
Ijazah
Terakhir
Tahun
Lulus
Tahun
Masuk
PaketB
NamaOrangtua
Ket
Tempat
Tgl
Bln
Thn
b. Data Tutor Program Paket B
No
Nama
Tutor
Tempat
Lahir
Tanggal Lahir
L/P
Agama
Ijazah
Terakhir
Tahun
Lulus
Jurusan
Pengalaman
SbgTutor(Tahun)
BidangMatpel
Ket
Tgl Bln Thn
C. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1. Lahan (Luas dan Status Kepemilikan)
2. Bangunan (Jumlah dan Fungsi)
3. Peralatan

D. PERKEMBANGAN KEGIATAN
1. Pembelajaran Akademik
Tempat Kegiatan
Jadwal Pembelajaran
2. Pembelajaran Keterampilan
Tempat Kegiatan
Jadwal Pembelajaran
Komoditas/Produk/Jasa unggulan
E. JARINGAN KEMITRAAN
1. Jenis Kerjasama Kemitraan
2. Nama Lembaga Mitra yang bekerjasama
3. Status Kerjasama
F. PEMBIAYAAN
Sumberdana
Pemanfaatan Dana
G. PENGALAMAN KEBERHASILAN
1. Kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan
2. Prestasi Yang Pernah dicapai
3. Penghargaan yang pernah diperoleh

Lampiran 3:
SURAT REKOMENDASI
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Kab./Kota
.................... menerangkan bahwa :
Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini
kami menyatakan bahwa propsoal yang diajukan
Nama Lembaga : ....................................................
Penanggung jawab : ....................................................
Alamat lembaga : ....................................................
Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami
memberikan rekomendasi kepada lembaga dimaksud untuk disertakan
dalam seleksi calon penyelenggara program Bantuan Sosial Program Paket
B untuk Anak Jalanan, Lapas, Rumah Singgah, Panti Sosial, dan Panti
Rehabilitasi dan sejenis lainnya.
Apabila proposal tersebut dapat disetujui, kami bersedia bertanggung
jawab pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program
tersebut.
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
............................., 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota …….........………
Provinsi ................................
(.........................................)
NIP.
Stempel
Dinas

Lampiran 4:
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini saya,
Nama : ………………………..……….……...............................
Jabatan : ...………………………..…………...............................
Alamat Lembaga : ......……….……………....….……...............................
..........................................................................
Telp./HP : .........…………………..……….................................
Bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sosial Program
Paket B di lembaga Saya. Pertanggungjawaban mutlak saya tersebut
meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan, subtansi kegiatan, administrasi
kegiatan, penggunaan keuangan, dan ketertiban serta ketepatan
menyusun laporan.
Selain itu, saya bertanggung jawab mutlak atas segala kesalahan akibat
penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana bantuan secara
hukum, serta siap menjalani proses hukum tindak pidana.
…………………………. 2014
Yang Menyatakan
(…………..…………….)
Ketua/pimpinan lembaga

Lampiran 5:
SURAT KESANGGUPAN
LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B
Yang bertanda tangan dibawah ini saya,
Nama : ……………………..……….……...............................
Jabatan : ...………………..……….………...............................
Alamat Lembaga : ......……….……………..….……...............................
......................................................................
Telp./HP : .........…………………..…….………....
Berdasarkan proposal yang diajukan, apabila lembaga kami ditetapkan
sebagai penerima bantuan sosial bagi peserta didik Paket B melalui Surat
keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dengan ini
kami menyatakan sebagai berikut:
1. Sanggup menyelenggarakan program dengan melaksanakan
pembelajaran Paket B sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi
........ peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.
2. Peserta didik yang akan kami rekrut sesuai sasaran dan telah
memenuhi prosedur yang ditetapkan.
3. Bertanggung jawab atas keberhasilan program, melakukan pembinaan
untuk keberhasilan peserta program paket B.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kecamatan
dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya termasuk mengembalikan dana
Bantuan bila dikemudian hari sesuai hasil evaluasi dari Direktorat
dan/atau keputusan pengadilan negeri karena secara hukum terbukti

melakukan penyimpangan atas penggunaan dana maupun dalam
pelaksanaan program.
6. Pernyataan dibuat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan tanggung
jawab tanpa paksaan dari pihak manapun.
…………………………. 2014
Yang Menyatakan
(…………..………………….)
Ketua/pimpinan lembaga
Materai
Rp. 6.000

Lampiran 6:
LAPORAN AWAL
1. Tanggal penerimaan bantuan : ................................
2. Jumlah dana bantuan yang diterima : Rp. .......................................
3. Rencana kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
No Tahapan kegiatan
Jenis
kegiatan
(buat secara
rinci)
Waktu
pelaksanaan
Keterangan
1 Sosialisasi
2 Rekrutmen
didik
3 Persiapan
4 Pelaksanaan
5 Penilaian
6 Pelaporan
............., ........................2014
Ketua Lembaga
(..................................)
Stempel
Lembag

Lampiran 7:
LAPORAN AKHIR
PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B
I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Sasaran
II. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
a. Pembelajaran Akademik
Jelaskan pelaksanaan pembelajaran akademik dan hasil
penilaian selama satu tahun pelajaran
b. Pembelajaran Keterampilan
Jelaskan perkembangan pelaksanaan pembelajaran
keterampilan dan hasilnya selama satu tahun pelajaran
c. Penilaian Hasil Belajar selama satu tahun pejaran
Jelaskan pelaksanaan dan hasil penilaian belajar seperti ulangan
harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester
d. Matrik perkembangan pelaksanaan program paket B
Uraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang pelaksanaan
pembelajaran program paket B dalam satu tahun pelajaran
(semester 1 dan 2) bentuk matriks dibawah ini
III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET B TAHUN 2014/2015
a. Hasil Kegiatan
Uraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Paket B di
Lembaga Saudara secara jelas mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan sampai dengan berakhirnya proses pembelajaran
akademik dan keterampilan.
b. Analisis Hasil Kegiatan
Uraikan tentang analisis terhadap kegiatan pembelajaran, peserta
didik, bahan ajar dan pencapaian kompetensi peserta didik
terhadap mata pelajaran dan keterampilan.
c. Permasalahan dan Upaya Pemecahan
d. Kesimpulan dan Saran
e. Rekomendasi

IV. LAPORAN KEUANGAN
Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
Penerimaan Pengeluaran
No
Sumber
Penerimaan
Jumlah
(Rp)
No Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Volume
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Dana
Saldo
..............
Jumlah
Saldo : Rp ………………………….
Saldo Bank : Rp. ………………………….
Saldo Kas : Rp. …………………………
………………,……2014
Mengetahui
Kepala Dinas …………………… Ketua. …………………
---------------------------------- -------------------------
NIP.
Stempel
Lembaga
Stempel
Dinas

V. PENUTUP
LAMPIRAN
- Salinan bukti-bukti Pengeluaran yang realistis dan objektif
sesuai dg rencana anggaran biaya yang sesuai panduan
pelaksanaan program
- Surat Setor Pajak (SSP)
- SK Ketua Lembaga tentang Pengelola, Peserta Didik, dan
Tutor/NST Program Paket B
- Daftar Peserta Didik Terakhir
- Daftar Tutor/NST
- Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 8:
Laporan Rekapitulasi
Lembaga Penerima Bantuan BOP Program Paket B
Sasaran Khusus Tahun 2014
Kabupaten/Kota ......................................
No Nama Alamat Ketua
Penerimaan
Bantuan
Laporan
Awal
Laporan
Akhir Ket
VII VIII IX Sdh Blm Sdh Blm
Mengetahui
Kepala DinasPendidikan Kab/Kota
...............................
----------------------------------
NIP.
Stempel
Dinas

Buku 3 bansos ansinglap resos 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (14)

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to Buku 3 bansos ansinglap resos 2014

Similar to Buku 3 bansos ansinglap resos 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Buku 3 bansos ansinglap resos 2014