1.  YENI ISNAENI
MKPP-UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2012

3.  Pendidikan kita selama ini memandang
sekolah sebagai tempat untuk menyerahkan
anak didik sepenuhnya. Sekolah dianggap
sebagai tempat segala ilmu pengetahuan dan
diajarkan kepada anak didik. Cara pandang
ini sangat keliru mengingat sistem pendidikan
juga harus dikembangkan di keluarga.
Sekolah hanyalah sebagai instrumen untuk
memperluas cakupan dan memperdalam
intensitas penanaman cita-cita sosial budaya
yang tidak mungkin lagi dikembangkan
melalui mekanisme keluarga (Mukhlishah,
2002).

4.  Pembiasan atau penyimpangan arah pendidikan dari
tujuan pokoknya.
 Malproses dan penyempitan simplikatif lingkup
proses pendidikan menjadi sebatas pengajaran.
 Pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran
yang lebih diarahkan pada aspek-aspek intelektual
atau derajat kecerdasan nalar.

5.  Fakta-faktaironis tersebut menggambarkan
secara jelas bahwa kompetensi moral dan
kompetensi sosial SDM keluaran sistem
pendidikan kita sangat tidak compatible
dengan tuntutan dunia kerja di dalam
masyarakatnya. Sistem pendidikan tidak
menjadikan masyarakat sebagai dasar
prosesualnya dan tidak berakar pada sosial
budaya yang ada.

6.  Pendidikan berbasis Masyarakat merupakan
salah satu dari Desentralisasi pendidikan
dan konsep otonomi daerah

7.  SistemPendidikan Nasional terlihat bahwa
pendidikan berbasis masyarakat ditujukan
untuk memperoleh output pendidikan
yang dapat berperan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

8.  fungsikeluarga dan masyarakat sebagau
basis pendidikan di sekolah bukan lagi ide
untuk masa depan tetapi menjadi tuntutan
yang sangat mendesak

9.  Konsep demokratisasi dalam pengelolaan
pendidikan yang dituangkan dalam UU
Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip
penyelenggaraan pendidikan (pasal 4)
disebutkan bahwa pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan, serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai keagamaan , nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa (ayat 1)

10.  ditujukan
untuk menyelesaikan masalah krisis
ekonomi di Indonesia yang kemudian
mempengaruhi kemampuan negara untuk
menyediakan dana pendidikan

11. BAGAIMANA aparat pemerintah dalam menata dan
memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis
masyarakat?
 menurut Sihombing, U. 2001 adalah: peran
sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai
fasilitator, peran sebagai pendamping, peran
sebagai mitra dan peran sebagai penyandang
dana.

12.  Bagaimanaupaya dalam mengatasi adanya
ancaman integrasi nasional serta
mempengaruhi keberhasilan dari
pembangunan karakter manusia Indonesia

17. Dalam mewujudkan harapan dan inisiatif masyarakat
terhadap layanan pendidikan yang dapat dirasakan oleh
semua lapisan, pada tahun 1998, masyarakat banyak
mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan kebutuhan
akan layanan pendidikan yang mampu menjamin kepastian
perolehan layanan pendidikan bagi pemuda dan orang
dewasa. Pelaksanaan pendidikan orang dewasa mampu
meningkatkan ketersediaan, memperluas keterjangkauan,
mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan mutu
pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan hak-hak azasi
manusia. Pada masa 2000an, PKBM cukup berperan dalam
memperluas akses wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B,
termasuk perluasan akses pendidikan menengah melalui
Pendidikan Kesetaraan Paket C. Pada tahun 2006

18. Pendidikan masyarakat juga berupaya mencegah
kekambuhan ketunaaksaraan penduduk dewasa
dan meningkatkan budaya baca dengan
‘membacakan masyarakat dan memasyarakatkan
membaca’ melalui sinergi program pendidikan
keaksaraan dengan perluasaan akses terhadap
bahan bacaan. Layanan ketersedian bahan
bacaan ini diwujudkan dengan perluasan Taman
Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat
kecamatan dan diperluas di ruang publik seperti
pasar, mall, terminal, rumah ibadah, rumah
sakit, panti sosial, dan ruang publik lainnya.
Hingga saat ini terdaftar 6.350 TBM, temasuk
TBM ruang publik dan Mobile.


19. Di samping PKBM dan TBM, terdapat juga Rumah
pintar sebagai salah satu Satuan Pendidikan
Nonformal Sejenis (SPNF-S) yang didisain dengan
strategi pembelajaran bermakna dan
menyenangkan bagi para warga
belajar, terutama anak-anak berusia 4-15 tahun.
Selain daripada itu, terdapat juga program-
program kecakapan hidup untuk para ibu dan
pemuda, kemampuan keorangtuaan (parenting)
bagi para ibu muda dengan anak-anak usia
dini, dan ketahanan pangan keluarga melalui
pengadaan kemampuan kewirausahaan. Oleh
karena itu, semua orang pada semua tingkat
kelompok usia berpartisipasi dalam proses
pembelajaran sepanjang hayat untuk
memberdayakan masyarakat mereka sendiri.

20. melalui hal-hal sebagai berikut.
 Peningkatan mutu kelembagaan PKBM termasuk
manajemen kelembagaandan alokasi dana untuk membuat
outlet PKBM sehingga PKBM dapat memasarkan produknya
atau produk PKBM lain untuk menggerakan dana
masyarakat yang bermanfaat bagi keberlangsungan dan
kebertahanan PKBM itu sendiri.
 Pengembangan PKBM Tematik yang menguatkan potensi
lokal atau khas masyarakat di sekitar PKBM seperti batik,
bordir, kerancang, sutra, anyaman, aneka kuliner, dan
manajemen pemasaran kuliner, serta hal-hal berkaitan
dengan bisnis busana atau produk gaya hidup lainnya.
 Pengembangan PKBM diarahkan pada terbentuknya
komunitas usaha mandiri, bukan hanya sekedar penyedia
jasa pelatihan.
 Peningkatan peran PKBM dalam pemassalan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) yang sangat mungkin dilakukan
mengingat PKBM merupakan

21.  Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 Sebagai perbandingan perlu dicatat bahwa setelah
jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya
Perang Dunia ke II, pemerintah Jepang menganggap
rekonstruksi pendidikan melalui sekolah atau pendidikan
anak-anak tidaklah cukup untuk mengembalikan kejayaan
Jepang. Kemudian diputuskan untuk membangun sebuah
sistem pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat)
melalui Kominkan (Citizen’s Public Hall) untuk
mengakomodasikan, menyatukan, dan melayani seluruh
kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya, terutama
layanan keterampilan bagi orang dewasa. Saat ini terdapat
17.143 Kominkan, melebihi perpustakaan umum (2.979)
dan Sekolah Menengah Pertama (10.915). Kominkan
dianggap berperan secara berhasil dalam memberdayakan
masyarakat dan berkontribusi sangat signifikan dalam
rekonstruksi pendidikan Jepang pada masa restorasi hingga
saat ini.

22.  lembaga pendidikan nonformal penyelenggara layanan
pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal.
Layanan PAUD yang diselenggarakan PKBM juga memiliki
sisi strategis lainnya karena dapat disinergikan dengan
layanan pendidikan kecapakapan keorangtuaan (parenting
education) bagi para orang tua dengan anak usia
dini, pendidikan kecakapan hidup, dan pengembangan
Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
 Pengembangan sarana PKBM melalui pengembangan Taman
Bacaan Masyarakat (TBM) dan Rintisan Balai Belajar
Bersama (RB3).
 Sinergi PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam hal
peningkatan kualitas tutor dan penyelenggara pendidikan
nonformal.
 Pendataan PKBM atau satuan pendidikan nonformal sejenis
lainnya berbasis Nomor Induk Lembaga (NILEM) online.