Dokumen tersebut memberikan panduan untuk penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpadu dan terkoordinasi. Panduan ini mencakup latar belakang, dasar hukum, tujuan, prinsip-prinsip, persyaratan, struktur organisasi, program pembelajaran, peran masyarakat, dan pola pembinaan program PAUD Terpadu. Panduan ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di Indonesia.

1. MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
PEDOMAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

2. i
SAMBUTAN
Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam peraturan tersebut
ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di
bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
(Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini.
Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah
ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannya
dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2009, yang memperoleh layanan PAUD
baru sekitar 53,7 %. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain
disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman
Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun
lembaga Satuan PAUD Sejenis lainnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan
PAUD sebagai salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional dan
mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Paud sebagai bagian dari upaya mempersiapkan
generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk itu, Ditjen PAUDNI berupaya untuk
secara lebih intensif memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD agar lebih terarah
dan terpadu diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis ini untuk dijadikan pedoman oleh
seluruh pemangku kepentingan PAUD dalam melaksanakan program PAUD secara tertib
dan tepat sasaran. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk ini. Semoga petunjuk
ini benar-benar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai
bagian dari komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan generasi bangsa yang
unggul di masa yang akan datang. Semoga, dan selamat bekerja.
Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Hamid Muhammad
NIP.195905121983111001

3. ii
KATA PENGANTAR
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental bagi
terwujudnya sumber daya manusia unggul dan bermartabat. Oleh sebab itu
pemerintah telah mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu
prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia.
Upaya mewujudkan cita-cita tersebut di atas, diperlukan adanya peran serta semua
pihak dalam peningkatan dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa anak yang terlayani program Taman Kanak-
Kanak(TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB),Taman Penitipan Anak
(TPA) dan Satuan PAUD Sejenis baru mencapai 53.19%. Hal ini berarti masih
terdapat 46.81% anak belum terlayani program Pendidikan Anak Usia Dini. Berbagai
strategi telah dilakukan untuk meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan
yaitu dengan membangun kerja sama dengan Organisasi Kelembagaan, Organisasi
Profesi, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita dan pihak lain yang memiliki
komitmen terhadap pendidikan.
Agar penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini terlaksana secara
terpadu dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan adanya Pedoman
Penyelenggaraan PAUD Terpadu. Pedoman ini berisi tentang pengertian PAUD
Terpadu, prinsip-prinsip penyelenggaraan serta persyaratannya, struktur dan
program, peran serta masyarakat dan pola pembinaan PAUD Terpadu.
Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih sangat sederhana dan masih jauh dari
sempurna. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak
terutama para pengguna/pemangku kepentingan. Semoga pedoman ini dapat
dijadikan acuan dalam mengembangkan program PAUD Terpadu.
Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran
hingga tersusunnya pedoman ini.
Jakarta, Juni 2011
Direktur Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini,
Erman Syamsuddin
NIP. 19570304 1983031015

4. iii
DAFTAR ISI
SAMBUTAN ........................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................... 1
B. Dasar Hukum ...................................................................................................... 2
C. Batasan Pengertian ............................................................................................. 2
D. Tujuan Pedoman .................................................................................................. 4
E. Tujuan Penyelenggaraan PAUD Terpadu ............................................................ 4
F. Target/Sasaran .................................................................................................... 4
G. Hasil Yang Diharapkan ........................................................................................ 5
BAB II PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU .............. 6
A. Prinsi-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini .............................................................. 6
B. Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu ............................................ 6
BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU ........... 8
A. Persyaratan Administrasi ..................................................................................... 8
B. Persyaratan Lokasi/Lingkungan ........................................................................... 8
C. Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ……………………………. 9
D. Persyaratan Sarana dan Prasarana ................................................................... 10
E. Persyaratan Pembiayaan.................................................................................... 12
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PAUD TERPADU ...................................... 13
A. Struktur Organisasi............................................................................................ 13
B. Hak dan Kewajiban Lembaga PAUD Terpadu ................................................... 14
C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 14
BAB VPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN ................................................... 15
A. Program Pembelajaran ....................................................................................... 15
B. Proses Pembelajaran ......................................................................................... 16
BAB VI PERAN SERTAMASYARAKAT ............................................................................ 18
A. Identifikasi Potensi Masyarakat .......................................................................... 18
B. Pihak Yang Berperan Dalam Lembaga PAUD
C. Terpadu ............................................................................................................ 18
BAB VII POLAPEMBINAAN PROGRAM PAUD TERPADU ………………………………… 19
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................ 21

5. 5
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu kebijakan strategis
dalam pembangunan sumber daya manusia mengingat bahwa:
1. Usia dini ini merupakan masa keemasan (the golden age) namun sekaligus
sebagai periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat
kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun
mencapai 80%, dan sisanya sekitar 20% diperoleh pada saat anak berusia 8
tahun keatas.
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini sangat menentukan
derajat kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan emosional dan
produktivitas manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian
pengembangan anak usia dini merupakan investasi sangat penting bagi
Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Berdasarkan kajian di atas, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14
menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Lebih lanjut pada pasal 28
dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui
jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan
formal dapat berupa Taman Kanak-Kanak dan (TK) /Raudathul Atfhal (RA).
Adapun PAUD pada jalur pendidikan nonformal dapat berupa Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
Meskipun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan dan
pelayanan PAUD telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun 2009
menunjukkan dari sekitar 28,8 juta anak usia dini (0-6 tahun) yang terlayani
PAUD baru sekitar 53,70%, baik yang terlayani melalui PAUD Formal
(TK/RA/BA) maupun PAUD Nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok
Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis, seperti PAUD Terintegrasi
BKB/Poasyandu, Taman Pendidikan Anak Sholeh/TAPAS, Taman Asuh Anak
Muslim/TAAM), Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), dan sejenisnya. Masih
rendahnya akses layanan PAUD tersebut, antara lain disebabkan belum
optimalnya pemanfataan berbagai lembaga PAUD yang ada untuk
memberikan layanan bagi anak usia 0 - 6 tahun, dan pada umumnya masih
bersifat parsial, antara satu lembaga PAUD dengan lembaga PAUD lainnya.
Oleh sebab itu pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilaksanakan
secara terpadu dan terkoordinasi, agar kemampuan anak dapat berkembang
sesuai dengan usianya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

6. 6
Nasional menetapkan bahwa pembinaan pendidikan anak usia dini, baik yang
mencakup PAUD Formal (TK/RA), PAUD Nonformal ( TPA, KB dan SPS), dan
PAUD Informal, pembinaannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, yang secara teknis
dilakukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD, maka
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini memandang perlu untuk
mengembangkan program pelayanan PAUD secara terpadu dengan
menyusun “Panduan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Terpadu”
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Perlindungan Anak.
tahun 2002 tentang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Sistem Pendidikan Nasional
tahun 2003 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
pendidikan
5. Peraturan Pemerintah dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Rencara Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun
2010-2014.
C. BATASAN PENGERTIAN
1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Taman Kanak - Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal yang memberikan layanan
pendidikan bagi anak usia 4 – 6 tahun, untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih
lanjut.
3. Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu
bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan
program pendidikan umum dan program keagamaan Islam bagi anak usia
4-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar
kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan
bagi anak usia 2 – 4 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

7. 7
5. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah layanan pendidikan yang
dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bagi anak usia lahir sampai
dengan enam tahun sebagai pengganti keluarga untuk jangka
waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja.
6. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk PAUD pada
jalur pendidikan nonformal (PAUD Nonformal) yang dapat dilaksanakan
secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini
yang telah ada di masyarakat (seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita,
Taman Pendidikan Al-Qur’an, Taman Pendidikan Anak Soleh, Bina Iman
Anak (BIA), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), Sekolah
Minggu, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Pasraman, Vihara dan Sekolah
Hindhu). Atau dengan kata lain Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu
bentuk layanan PAUD Nonformal selain dalam bentuk Taman Penitipan
Anak dan Kelompok Bermain yang memberikan layanan pendidikan
dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar
kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Program PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi
anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD
(TK, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan
pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.

8. 8
D. TUJUAN PEDOMAN
1. Sebagai acuan/panduan bagi petugas atau pembina PAUD di tingkat pusat
sampai dengan tingkat kabupaten dan kota dalam melaksanakan program
PAUD Terpadu.
2. Sebagai acuan pengelolaan Lembaga PAUD dalam menyelenggarakan
program PAUD Terpadu.
3. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan
program PAUD Terpadu.
E. TUJUAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU
1. Tujuan Umum
Memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak
usia dini ( 0 - 6 tahun), melalui berbagai program PAUD (TK, KB, TPA,
SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan akses layanan PAUD bagi anak usia 0 - 6 tahun, melalui
berbagai layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu.
b. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam
pengembangan, pembinaan dan penyelengaraan berbagai program
layanan PAUD secara terpadu dan terkoordinasi.
c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengelolaan layanan PAUD (peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan, pembelajaran , sarana dan prasarana, pembiayaan dan
pembinaan PAUD).
F. TARGET/SASARAN
Target/sasaran Program PAUD Terpadu adalah penyelenggara dan
organisasi yang telah menyelenggarakan salah satu program layanan PAUD
(TK/KB/TPA/SPS), dan selanjutnya ingin mengembangkan program layanan
PAUD lainnya, misalnya TK Pembina/TK Swasta didirikan layanan KB,TPA
dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), demikian juga sebaliknya.

9. 9
G. HASIL YANG DIHARAPKAN
Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu diharapkan menghasilkan:
1. Meningkatnya jumlah anak usia dini (0 - 6 tahun) yang terlayani di lembaga
PAUD Terpadu.
2. Meningkatnya jumlah layanan program PAUD di lembaga PAUD Terpadu.
3. Meningkatnya tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam
pengembangan, pembinaan dan penyelenggaraan berbagai program
layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu.
4. Meningkatnya keterpaduan lembaga PAUD dalam melakukan pembinaan
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran , sarana
dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan program layanan PAUD.

10. 10
BAB II
PRINSIP - PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU
A. PRINSIP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan atas prinsip - prinsip sebagai
berikut :
1. PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
2. Pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek
layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan
pendidikan.
3. PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil tanpa
memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan
status sosial anak.
4. Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak
memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun
inklusif.
5. PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan
kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang
disiapkan secara sadar dan terencana.
6. Pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan
nasional.
7. Pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan
pemerintah.
B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU
Penyelenggaraan PAUD Terpadu harus didasarkan pada prinsip - prinsip
sebagai berikut :
1. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan
bagi anak.
2. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui bermain yang merangsang anak
untuk aktif, kreatif, dan eksploratif.
3. Proses pembelajaran berfokus pada anak secara individu sesuai dengan
minat, potensi, dan tahapan perkembangan yang dicapai.
4. Proses pembelajaran mendorong terjadinya interaksi di antara Anak dengan
anak, anak dengan orang dewasa, dan anak dengan lingkungannya dalam
suasana yang alami.
5. Proses pembelajaran membantu anak agar mandiri, berdisiplin, mampu
bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang mendukung
perkembangan anak berikutnya.
6. Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, berulang, konsisten,
konkrit dan tuntas sehingga memiliki kebermaknaan bagi anak.

11. 1
1
7. Setiap Satuan PAUD wajib berupaya menampung anak-anak berkebutuhan
khusus sebatas kapasitas yang dimiliki dengan tetap menjamin hak-hak
anak yang bersangkutan untuk bergaul dengan sesama peserta didik secara
wajar serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, baik dari peserta didik
lain, pendidik, maupun orang dewasa lainnya.
8. Setiap satuan PAUD wajib memberikan layanan gizi dan kesehatan dasar
kepada anak dan/atau mengintegrasikan layanan PAUD dengan layanan
gizi dan kesehatan dasar yang diselenggarakan pihak lain.
9. Setiap satuan PAUD wajib menyelenggarakan penyuluhan bagi para orang
tua dan keluarga tentang gizi dan praktek kesehatan yang baik.
10. Secara bergotong royong penyelenggaran satuan PAUD bersama orang tua
dan masyarakat mengupayakan penyediaan makanan bergizi dan
kebutuhan suplemen vitamin yang dibutuhkan anak.

12. 12
BAB III
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian dan penyelenggaraan
Program PAUD Terpadu adalah sebagai berikut :
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. Memiliki izin operasional/pendirian lembaga PAUD
2. Memiliki struktur organisasi kepengurusan
3. Memiliki minimal 2 (dua) program PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
4. Memiliki peserta didik minimal 20 anak setiap jenis program.
5. Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi
dan kompetensi dasar
6. Rencana Kerja dan Rencana Pembelajaran sesuai program
7. Memiliki alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan
8. Memiliki Rekening Bank atas nama Lembaga PAUD
9. Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD
10. Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau
bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan
11. Izin Penyelenggaraan PAUD Terpadu cukup satu saja walaupun program
layanan lebih dari satu layanan.
B. PERSYARATAN LOKASI/LINGKUNGAN
1. Dekat pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai dengan
kapasitas yang direncanakan
2. Jauh dari keramaian dan hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar
serta terhindar dari sumber kebisingan, polusi , tegangan tinggi dan limbah
industri yang dapat mengganggu serta membahayakan.
3. Lingkungan tempat penyelenggaraan PAUD Terpadu harus dapat
menciptakan rasa aman kepada anak untuk belajar dan berkembang.
Lingkungan di dalam ruangan hendaknya disusun dan direncanakan
sesuai dengan kegiatan dan jumlah anak. Fasilitas yang terdapat di luar
ruangan harus dapat digunakan untuk kegiatan bermain dan
perkembangan motorik kasar anak-anak peserta didik.

13. 1
3
C. PERSYARATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Persyaratan Pengelola
a. Lulusan S1 dan atau sederajat
b. Memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen
c. Memiliki wawasan tentang pendidikan anak usia dini
d. Memiliki pengalaman dalam mengelola suatu lembaga
e. Diangkat secara sah oleh Pemerintah Daerah atau Pengurus Yayasan
f. Sehat jasmani dan rohani
2. Hak dan Kewajiban Pengelola
a. Hak
Pengelola Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik
dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai
dengan kemampuan dan kondisi setempat.
b. Kewajiban
Pengelola berkewajiban mendukung kegiatan proses pembelajaran
dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD
Terpadu dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan,
lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan
rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Pendidik PAUD
Pendidik PAUD minimal memiliki kualifikasi, hak dan kewajiban serta
kompetensi sebagai berikut :
a. Kualifikasi
1) Minimal pendidikan SLTA/sederajat.
2) Memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan
di bidang PAUD.
b. Hak dan Kewajiban
1). Hak Pendidik
Pendidik pada Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif
baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja
sesuai dengan kemampuan dan kondisi lembaga.
2). Kewajiban Pendidik
Pendidik pada Lembaga PAUD Terpadu berkewajiban untuk
membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung
perkembangan semua potensi anak dan pembentukan sikap serta
perilaku anak.

14. 14
c. Kompetensi
Pendidik PAUD memiliki kompetensi sbb;
1) Memahami dan menguasai dasar-dasar pengetahuan PAUD, tahap-
tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, perbedaan cara
belajar anak, prinsip bermain sambil belajar, serta memiliki sikap
dan keterampilan untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari
secara tepat dan layak.
2) Memahami tujuan penataan lingkungan main serta mampu
memanfaatkan lingkungan yang meliputi tempat, bahan-bahan, dan
waktu yang tersedia sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan
sejalan dengan program pembelajaran yang akan dilakukan.
3) Mampu memahami dan melaksanakan model pembelajaran yang
efektif.
4) Mampu menggunakan beragam media dan sumber belajar.
5) Mampu membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan melakukan
pengukuran dan/atau penilaian terhadap kemajuan yang dicapai
masing-masing peserta didik.
6) Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi tindakannya sendiri dan
melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
7) Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara berkelanjutan
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu
keragaman dan cara menangani anak secara benar.
4. Pengasuh/Perawat
a. Persyaratan
1) Minimal Lulusan SLTA sederajad yang telah mendapat pelatihan
PAUD.
2) Memiliki keterampilan di bidang perawatan dan pengasuhan anak
(Pramubalita).
3) Sehat jasmani dan rohani.
4) Diangkat secara sah oleh Pengelola Lembaga PAUD Terpadu.
b. Hak dan Kewajiban
1). Hak
Pengasuh Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik
dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja
sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2). Kewajiban
Pengasuh berkewajiban mendukung kegiatan proses
pembelajaran pada Lembaga PAUD Terpadu dalam meletakkan
dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan
menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak
mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut.
D. PERSYARATAN SARANA & PRASARANA
1. Tempat Belajar
a. Gedung
Tempat penyelenggaran program PAUD Terpadu hendaknya didirikan
dengan bangunan/gedung permanen dan mudah dijangkau oleh

15. 1
5
orangtua calon peserta didik, cukup aman dan tenang. Memiliki surat-
surat yang sah dan izin dari instansi yang berwenang.
b. Ruang Pembelajaran
Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik dengan rasio
1 anak : 2 meter, agar anak dapat leluasa. Ruangan harus dilengkapi
dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Memiliki ruang belajar
sesuai dengan kebutuhan anak, ruang untuk kantor/administrasi, ruang
untuk kantor/administrasi, dapur, kamar mandi/WC untuk anak didik,
kamar mandi/WC untuk orang dewasa (Pengelola Pendidik, dan
Pengasuh), ruang baca untuk anak, dan tempat menyimpan barang.
2. Sarana Pembelajaran
Untuk menunjang proses pembelajaran di lembaga PAUD Terpadu
hendaknya disediakan sarana belajar minimal berupa :
a. Buku-buku cerita
b. Alat-alat peraga pendidikan untuk pengetahuan alam (science),
matematika, memasak dll.
c. Alat elektronik (Tape Recorder dan atau VCD Player beserta kaset dan
atau VCD cerita/lagu), dan sarana pembelajaran yang menunjang
kegiatan proses pembelajaran.
d. Papan tulis (white atau black board) serta alat tulis
e. Papan Flanel dan perlengkapannya
3. Alat Permainan
Jenis Alat Permainan antara lain :
a. Alat permainan di luar ruangan seperti bak air, bak pasir, papan luncur,
papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan dll.
b. Papan geometris, puzzle, balok, mote untuk dironce.
c. Alat untuk bermain peran makro dan mikro.
d. Alat permainan edukatif sederhana.
e. Alat permainan untuk mendukung mengenal budaya lokal dan atau
tradisional/daerah

16. 16
E. PERSYARATAN PEMBIAYAAN
1. Sumber Dana
Sumber dana untuk pembiayaan penyelengggaraan program PAUD
terpadu dapat berasal dari :
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Yayasan/Badan/Perorangan
penyelenggara Program PAUD Terpadu.
b. Masyarakat
c. Lembaga/perusahaan yang tidak mengikat
2. Penggunaan Dana
Dana yang dimiliki oleh lembaga PAUD Terpadu dapat dipergunakan
antara lain :
a. Insentif Pengelola, Pendidik, pengasuh dan tenaga lain yang
mendukung penyelenggaran program PAUD terpadu.
b. Biaya operasional untuk proses penyelenggaran.
c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD.
d. Untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan.
e. Untuk biaya manajemen, jasa, dan perkantoran.

17. 1
7
KEPALA
...........................
- Guru
- Guru Pendamping
- Pengasuh
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PAUD TERPADU
A. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi lembaga PAUD terpadu terdiri dari unsur :
1. Kepala pengelola PAUD Terpadu
2. Petugas Tata Usaha/Administrasi
3. Kepala Satuan PAUD
Misalnya : - Kepala Taman Kanak-Kanak
- Penanggung Jawab Program Kelompok Bermain
- Penanggung Jawab Program Taman Penitipan Anak
- Penanggung Jawab Program Pos PAUD
- dll
Jabatan Kepala TK, KB, TPA, Pos PAUD dapat dirangkap sesuai kebutuhan.
4. Tenaga Pendidik/Pengasuh
5. Tenaga kebersihan
Contoh struktur Organisasi Lembaga PAUD Terpadu seperti bagan di bawah ini:
PENGELOLA
PAUD TERPADU
Petugas Tata
Usaha
KEPALA
...........................
KEPALA
...........................
- Guru
- Guru Pendamping
- Pengasuh
- Guru
- Guru Pendamping
- Pengasuh

18. 18
B. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PAUD TERPADU
1. Hak :
a. Mendapatkan bantuan atau dukungan pemerintah , masyarakat atau
lembaga lain.
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan
program PAUD Terpadu.
2. Kewajiban :
a. Menyelenggarakan minimal 2 program PAUD (misalnya
menyelenggarakan TK dan KB).
b. Menjamin pelaksanaan Program PAUD yang berkesinambungan dan
melakukan diversifikasi program baru.
c. Membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan program.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Pengelola Lembaga PAUD Terpadu
a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan melibatkan
bagian tatausaha dan pananggung jawab masing-masing program
layanan (misalnya TK, KB, TPA, SPS).
b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang
dilaksanakan di lembaga PAUD Terpadu.
c. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang
diselenggarakan oleh lembaga PAUD Terpadu.
d. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan
masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di
lembaga PAUD Terpadu.
2. Kepala Satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS, POS PAUD)
a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang menjadi tangung
jawabnya, dengan melibatkan pendidik PAUD.
b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, guru pendamping,
pengasuh.
c. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang
diselenggarakan guru, guru pendamping, dan pengasuh
d. Melakukan kerjasama dengan penanggung jawab program lainnya dalam
rangka mutu layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu.
3. Tenaga Pendidik PAUD
a. Menyusun persiapan pembelajaran.
b. Melaksanakan program pembelajaran.
c. Melakukan penilaian pembelajaran.

19. 1
9
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PROGRAM PEMBELAJARAN
1. Tujuan Pembelajaran
a. Tujuan Umum
Pembelajaran bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak
dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungannya.
b. Tujuan Khusus
1) Anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
melakukan ibadah, mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
2) Anak memiliki nilai moral, sikap dan budi pekerti yang
baik.
3) Anak mampu mengelola dan mengontrol keterampilan tubuh
termasuk gerakan halus dan gerakan kasar serta mampu menerima
rangsangan sensorik (panca indera).
4) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif
dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir
dan belajar.
5) Anak mampu berpikir kreatif, logis, kritis, memberi alasan,
memecahkan dan menemukan sebab akibat.
6) Anak memiliki keterampilan hidup (life skill) untuk membentuk
kemandirian anak.
7) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan
sosial,
masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta
mampu mengembangkan konsep diri, rasa memiliki dan sikap positif
terhadap belajar.
8) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai
bunyi, bertepuk tangan serta menghargai hasil karya yang kreatif.
2. Perencanaan Program Pembelajaran
a. Perencanaan Tahunan dan Semester
Untuk memulai kegiatan awal tahun ajaran baru, antara lain penyusunan
jadwal dan pengadaan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran
pelaksanaan program kegiatan bermain anak didik.
Kegiatan semester antara lain menyiapkan buku program kegiatan
mingguan dan harian serta pembelajaran fasilitas-fasilitas keperluan
semester.
b. Perencaaan Kegiatan Mingguan dan Harian
Kegiatan mingguan adalah kegiatan yang secara pasti bisa
diprogramkan setiap minggu. Misalnya, setiap hari Senin diprogram
pemeriksaan kerapian anak didik, hari Sabtu diprogram kegiatan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bermain yang telah diselenggarakan
.
Kegiatan harian antara lain kegiatan bermain yang akan diberikan
kepada anak didik, termasuk memeriksa kebersihan dan ketertiban ruang

20. 20
bermain anak didik. Kegiatan bermain mingguan dan harian disusun
berdasarkan perencanaan tahunan dan semester.

21. 2
1
B. PROSES PEMBELAJARAN
1. Persiapan Pembelajaran
a. Perencanaan pembelajaran Program PAUD Terpadu dapat dilaksanakan
berdasarkan atas tema-tema yang dekat dengan kehidupan anak.
Dikembangkan dalam silabi atau satuan kegiatan (mingguan atau harian)
dengan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu.
b. Satuan kegiatan mingguan dan harian disusun oleh pendidik yang
mengacu pada Acuan Menu Pembelajaran yang berdasarkan aspek-
aspek perkembangan anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak.
c. Pembelajaran Program PAUD Terpadu dapat menggunakan berbagai
metode pembelajaran, tetapi harus mengacu pada prinsip-prinsip
pembelajaran anak usia dini.
d. Kegiatan Main
1) Kegiatan main untuk anak usia 2 - 3 tahun mencakup main
sensorimotor dan main peran.
2) Kegiatan main untuk anak usia 4 - 6 tahun mencakup main
sensorimotor, main peran dan main pembangunan.
2. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan Program PAUD Terpadu dapat mengacu pada Kalender
Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.
Ada 5 (lima) hal yang ditetapkan dalam kegiatan bermain, yaitu :
1) Kegiatan bermain yang akan dimainkan anak didik.
2) Alat Permainan Edukatif (APE) yang akan dimainkan anak didik.
3) Waktu untuk menyelenggarakan kegiatan bermain.
4) Tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermain.
5) Tenaga pendidik yang bertugas mendampingi anak bermain.
3. Evaluasi Pembelajaran
a. Tujuan Evaluasi Pembelajaran
1) Untuk mengetahui status pertumbuhan dan tahap perkembangan
anak.
2) Untuk mengetahui efektivitas materi, metode, sumber belajar, dan
media untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran.
3) Untuk menyusun perencanaan pembelajaran lebih lanjut.
4) Untuk menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan anak.
5) Untuk memberikan informasi pada orang tua/wali tentang kemajuan
pertumbuhan dan perkembangan anak.
b. Prinsip Evaluasi Pembelajaran
1) Menyeluruh
Evaluasi mencakup seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan
dalam proses kegiatan pembelajaran anak.
` 2) Berkesinambungan
Evaluasi dilakukan secara terencana, bertahap dan terus - menerus
untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari hasil pembelajaran.
3) Mendidik
Hasil evaluasi dan pelaporan digunakan untuk membina dan

22. 22
memberikan dorongan kepada pendidik atau orang tua untuk
memberikan proses pembelajaran (interaksi, lingkungan dan alat)

23. 2
3
kepada anak agar dapat mencapai tahapan perkembangan secara lebih
optimal.
4) Kebermaknaan
Hasil evaluasi dan pelaporan harus bermakna bagi anak, pendidik dan
orang tua serta pihak lain yang memerlukan Instrumen Evaluasi.
4. Pelayanan Bimbingan
Pelayanan bimbingan di lembaga PAUD Terpadu mencakup bimbingan
kepada anak dan kepada orang tua.
a. Bimbingan kepada anak
Mencakup pelayanan bimbingan kepada anak didik , guna membantu
mengenal lingkungannya, memahami bakat dan minatnya, membantu
mengenal kemampuan dirinya sendiri dan lain-lain.
b. Bimbingan kepada orang tua anak didik
1) Memberikan informasi yang diperlukan orang tua berkenaan dengan
keadaan anaknya, memberikan bantuan cara mengatasi masalah
anak, membantu memahami keseluruhan kegiatan bermain di lembaga
yang bersangkutan.
2) Memberikan informasi yang diperlukan orang tua tentang proses
pembelajaran di PAUD Terpadu.
3) Pembinaan kepada orang tua anak didik mengenai tumbuh kembang
anak, gizi anak dan program pembelajaran di lembaga PAUD Terpadu.

24. 24
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu memerlukan dukungan masyarakat
yang memadai terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran serta
masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara lembaga PAUD,
masyarakat dan pemerintah yang dibangun berdasarkan kebutuhan rill.
Pemberdayaan peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui :
A. Identifikasi Potensi Masyarakat
1. Penggalian sumber dana
2. Menjadi narasumber kependidikan
3. Membantu pengadaan fasititas dan sarana prasarana
4. Membantu penyebaran informasi kegiatan PAUD Terpadu
B. Pihak yang berperan dalam lembaga PAUD Terpadu
Agar bentuk peran serta masyarakat dapat terorganisir secara baik dan
berjalan efektif serta efisien, maka dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain
di bawah ini:
1. Gugus PAUD Terpadu
2. Komite Sekolah/PAUD
3. Orang tua
4. Organisasi mitra PAUD yaitu (Organisasi Kelembagaan, Organisasi
Profesi,Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi lain
yang memiliki kepedulian dengan PAUD)
5. Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka pendukungan dana
6. Akademisi dan Praktisi

25. 2
5
BAB VII
POLA PEMBINAAN PROGRAM PAUD TERPADU
Penyelenggaraan program PAUD Terpadu dapat berjalan dengan baik apabila
semua pemangku kepentingan melakukan pembinaan secara terpadu, terarah, dan
berkesinambungan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.
1. Tingkat pusat
Di tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas;
a. melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini
b. melakukan bimbingan teknis dan advokasi dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
PAUD Terpadu.
2. Tingkat Provinsi
Di tingkat Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi khususnya
Bidang/Sub Dinas PNFI/PAUD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan
terhadap lembaga-lembaga PAUD Terpadu, antara lain dalam bentuk
a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan program PAUD Terpadu untuk
Wilayah kerjanya,
b. melakukan bimbingan teknis dan advokasi dan
c. melakukan pendataan lembaga, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan,
d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PAUD
Terpadu
e. membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada
di wilayah kerjanya
3. Tingkat Kab/Kota
Pada tingkat Kabupaten dan Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan
Kota khususnya Bidang/Sub Dinas PNFI/PAUD antara lain dalam bentuk
a. Melakukan sosialiasi, promosi dan edukasi ke seluruh pengelola lembaga
PAUD dan stakeholder
b. Memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD yang akan mengembangkan program
PAUD Terpadu
c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga
PAUD di wilayahnya yang mengembangkan PAUD Terpadu
d. Membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada
diwilayah kerjanya.
4. Tingkat Kecamatan
Pada tingkat Kecamatan dalam hal ini pejabat yang membina Pendidikan atau
UPT atau Penilik/Pengawas yang membidangi PAUD mempunyai tugas antara
lain :
a. Melakukan need assesment terhadap potensi di daerahnya yang
memungkinkan dikembangkannya program PAUD Terpadu,
b. Melakukan pendataan terhadap lembaga-lembaga PAUD di wilayahnya yang
dimungkinkan dapat diusulkan menjadi Lembaga PAUD Terpadu,
c. Membimbing lembaga-lembaga PAUD di wilayah kerjanya untuk

26. 26
-- -------
mengembangkan PAUD Terpadu,
d. Memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD untuk mendapatkan bantuan, insentif
atau dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan PAUD Terpadu, dan
e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga-
lembaga PAUD Terpadu,
f. Membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada
di wilayah kerjanya.
Adapun bentuk pola pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD tersebut
dapat digambarkan pada bagan di bawah ini :
PUSAT DIREKTORAT
PEMBINAAN PAUD
------- Lembaga/
Organisasi/Instansi Terkait
PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI/BIDANG/
SUBDIN PNFI/PAUD -----
Lembaga/
Organisasi/Instansi Terkait
/P2PNFI/BP-PNFI
KAB/KOTA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAN KOTA
BIDANG/SUBBIDANG
-------
Lembaga/
Organisasi/Instansi Terkait
/P2PNFI/BP-PNFI/SKB
KECAMATAN
UPTD (PENGAWAS
TK/PENILIK PAUD)
Lembaga
PAUD
Terpadu
Lembaga
PAUD
Terpadu
Lembaga
PAUD
Terpadu
Lembaga
PAUD
Terpadu
Keterangan :
Penugasan
---------------- Koordinasi
Pelaporan

27. 2
7
BAB VIII
PENUTUP
Seiring dengan meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh layanan pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di
seluruh pelosok tanah air, maka kebijakan untuk pengembangan Program PAUD
Terpadu, sangatlah strategis dalam rangka meningkatkan angka partisipasi anak
usia dini yang memperoleh layanan PAUD. Oleh sebab itu berbagai upaya telah dan
sedang dilakukan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan mutu
layanan PAUD Terpadu baik yang mencakup pengelolaan pembelajaran,
pengelolaan peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan, pengelolaan
pembiayaan, pengelolaan sarana prasarana serta membangun kerja sama
kemitraan.
Akhirnya melalui pengembangan Program PAUD Terpadu ini, diharapkan dapat
memberikan mendorong peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di Indonesia,
yang pada gilirannya mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang
unggul, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia di masa mendatang.

28. MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 7, Senayan Jakarta
http://www.paud.kemdiknas.go.id/