3. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
iv vPENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
KataSambutan
D
eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang
berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa
memandangusia,jeniskelamin,ras,golonganataupunagamatertentu.
Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk
mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan
berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi,
persahabatan, dan perdamaian.
Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa
tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk
mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program
pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan,
peningkatan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan
pendidikanperempuan, pendidikankeorangtuaandanpenataankelembagaan
pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan
terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara
terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan
dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.
Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan
masyarakat ini, dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara
pendidikanmasyarakatuntukmengaksesbantuanbiayapelaksanaanberbagai
kegiatan program pendidikan masyarakat.
Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya
untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas
ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat
secara terarah dan terpadu.
Jakarta, Januari 2012
Plt. Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal
Hamid Muhammad
NIP 195905121983111001
4. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
vi viiPENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Kata Pengantar
P
endidikanmasyarakatmerupakansuatuprosesdimanaupayapendidikan
yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya
penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya
pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan
kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang
pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi
masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan
keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi
dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca
masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan
penyelenggara pendidikan masyarakat.
Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat
yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan
nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu
pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan
untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui
APBN 2012.
Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program
disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan diharapkan dapat
dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan
nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk
berpartisipasi dalam kegiatan Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan
PendidikanKecakapanHidupBerorientasiPemberdayaanPerempuan.Semoga
petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi
Pemberdayaan Perempuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas
kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya
semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan
keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga
Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.Amin.
Jakarta, Januari 2012
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
NIP 195804091984022001
5. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
viii ixPENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
SAMBUTAN DIRJEN.................................................................................... iv
PENGANTAR DIREKTUR............................................................................. vi
DAFTAR ISI.................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1
A. Latar Belakang............................................................................................... 2
B. Dasar Hukum.................................................................................................. 4
C. Tujuan Petunjuk Teknis............................................................................... 4
BAB II PEMBELAJARAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN...................................................... 5
A. Pengertian....................................................................................................... 5
B. Sasaran Kegiatan........................................................................................... 5
C. Tujuan Kegiatan............................................................................................ 5
D. Hasil yang Diharapkan................................................................................ 6
E. Deskripsi Kegiatan........................................................................................ 6
F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana................................................ 8
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.................... 10
A. Penerima Bantuan........................................................................................ 10
B. Syarat Penerima Bantuan.......................................................................... 10
C. Tatacara Pengajuan Bantuan.................................................................... 10
D. Proses Penyaluran Bantuan....................................................................... 11
E. Catatan Khusus.............................................................................................. 13
BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.......…………………………… 14
A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan....................................................... 14
B. Pelaporan......................................................................................................... 14
BAB V PENUTUP............……………………………………………….…… 16
LAMPIRAN.................................................................................................. 17
1. Format Proposal.................................................................................................... 17
2. Contoh Acuan Pelaksanaan.............................................................................. 25
3. Format Laporan Awal.......................................................................................... 27
4. Sistematika Laporan Akhir................................................................................ 29
5. Contoh Akad Kerjasama.................................................................................... 30
6. Instrumen Verifikasi Lembaga......................................................................... 35
7. Format buku kas................................................................................................... 37
Daftar isi
6. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
x 1PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
PENDAHULUAN
Bab I
Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan
tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad.
Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan
dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang
dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban
diperlukan kemampuan multikeaksaraan yang memberdayakan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan
membentuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pemberdayaan
akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan,
mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan
masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat
mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang
meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya,
iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan
berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses
yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan
yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan
lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan
kemitraan untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka
kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja
Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan,
peningkatan Kualitas dan Relevansi, serta Kesetaraan yang nondiskriminatif
dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. aksara membangun
peradaban meliputi, antara lain, pendidikan keaksaraan (dasar, usaha mandiri,
keluarga), aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan
7. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
2 3PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
anak, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, peningkatan
budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan
masyarakat.
Pelaksanaan progam- pendidikan masyarakat tersebut perlu terus
dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif,
khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan
keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan
masyarakat sebagai berikut:
• Swamanajemen (self managed)
• Lingkungan sepanjang hayat
• Menghargai norma, nilai dan budaya
• Berbasis kebutuhan
• Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan
• Pemberdayaan sebagai ciri utama
• Berakar pada nilai-nilai sosial
• Berbasis pengalaman
• Partisipatif dan demokratis
• Berbasis kecakapan hidup
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa
upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak
mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan
lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai pemberdayaan
masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan
kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat.
A. Latar Belakang
Penduduk buta aksara pada tahun 2011 usia 15-59 tahun berjumlah
7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah
perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat
miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur.
Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental
pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi
dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia
juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang
memadai.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan
Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal,
dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik
keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara
maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang
merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan.
Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau
penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila
kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan
berkelanjutan.
Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang
meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan,
rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Program-
program tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan
mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan
pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan,
peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, dan aksara berbasis
cerita rakyat pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis
lainnya.
Kegiatan pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan
perempuan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan kaum
perempuan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program
pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Agar penyelenggara dapat mendukung terwujudnya perempuan yang
berdaya secara menyeluruh, termasuk mempunyai kesadaran pola hidup sehat
dan juga karakter yang kondusif, diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang
dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan
kualitas hidup dirinya melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan. ini
8. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
4 5PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
diarahkan agar dapat membantu lembaga yang memenuhi persyaratan
meningkatkan jumlah dan kualitas layanan mereka dalam pemberdayaan
perempuan. Agar para lembaga terkait dapat memperoleh bantuan ini sesuai
dengan aturan dan memanfaatkannya secara maksimal maka disusunlah
”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan tahun 2012.”
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010
tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
48Tahun2010tentangRencanaStrategisPembangunanPendidikan
Nasional Tahun 2010-2014 dan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam:
1. penyusunan dan pengajuan proposal;
2. melaksanakan penilaian proposal;
3. menyalurkan bantuan penyelenggaraan PKH berorientasi
pemberdayaan perempuan; dan
4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.
PEMBELAJARAN
KECAKAPAN HIDUP
BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Bab II
A. Pengertian
Merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action)
terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup meliputi kecakapan
personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan
karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah
dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah
pada kemandirian dan kehidupan keluarga.
Dana Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan
Perempuan merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan
pelatihan kecakapan hidup, pendidikan karakter, serta pendidikan
pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak, dan kesehatan bagi
perempuan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
B. Sasaran/Penerima Manfaat
Peserta didik yang menjadi sasaran Pembelajaran Kecakapan Hidup
Berorientasi Pemberdayaan Perempuan adalah para perempuan berusia
produktif yakni 18 - 59 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, minimal
20 orang.
C. Tujuan Program
Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan
bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam
melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga.
9. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
6 7PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
2. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang pendidikan
pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak yang berguna bagi
peserta didik maupun keluarganya secara umum.
3. Meningkatkan keterampilan vokasional perempuan untuk menjadi
bekal usaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat
kehidupan diri dan keluarganya
D. Hasil yang Diharapkan
1. Meningkatnya kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam
melaksanakan pendidikan karakter di keluarga.
2. Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan
pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak yang berguna bagi
peserta didik maupun keluarganya secara umum.
3. Meningkatnya keterampilan vokasional perempuan sehingga
mereka mampu berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk
memperkuat kehidupan diri dan keluarganya.
E. Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup berorientasi Pemberdayaan
Perempuan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan,
serta pendampingan. Kegiatan yang dibiayai melalui APBN tahun 2012.
Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah
sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan
perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: nama
kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal pembelajaran/pelatihan dan kegiatan
pendampingan yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/
fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan.
TahapankegiatanPendidikanKecakapanHidupberorientasipemberdayaan
perempuan sekurang-kurangnya, meliputi:
1. Persiapan
a. Mendeskripsikan jenis materi atau usaha dengan jelas dan rasional
sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik
b. Pemetaan sumber daya tutor/fasilitator/tenaga teknis lainnya yang
kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan
c. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam
Acuan Pelaksanaan.
d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan
a. Pembelajaran kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan
perempuan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dan/
atau pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan
kecakapan personal, social, dan keterampilan vokasional bagi para
perempuan;
b. Kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan dilakukan sekurang-
kurangnya setara dengan 66 jam pelajaran dan pendampingan
dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah
pembelajaran selesai. Pendampingan diarahkan pada upaya
mempraktekkan hasil pembelajaran dalam sebuah kelompok usaha
ekonomi dan/atau gerakan pemberdayaan perempuan lainnya;
c. Materi pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup:
1) Kecakapan Personal dan Sosial, diantaranya meliputi:
- Keterampilan berkomunikasi
- Etika/budi pekerti dan keteladanan
- Keterampilan mengambil keputusan
- Kesehatan ibu dan anak
- Kerukuntetanggaan dan perdamaian
- Peduli/pelestarian lingkungan
- Kecakapan berkeaksaraan
2) Kecakapan Vokasional
Kecakapan vokasional yang dilatihkan dipilih dengan
memperhatikan peluang pasar, bahan produksi yang mudah
diperoleh dan berbasis potensi lokal.
d. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi
atau pendekatan pendidikan orang dewasa yang dicirikan
mengutamakan pengalaman peserta didik.
e. Peserta didik yang telah menyelesaikan program pembelajaran
akan diberikan modal usaha yang digunakan dalam sebuah
kelompok usaha.
f. Pasca pembelajaran dan/atau pelatihan, dilakukan pendampingan
oleh tutor/ nara sumber/pendamping/pengelola. Pendampingan
pengelolaan inkubator bisnis dilaksanakan sekurang-kurangnya 2
(dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Bentuk pendampingann
melalui pendekatan kelompok dan pemantauan ke tempat
usaha/pengorganisasian gerakan pemberdayan perempuan.
Pendampingandapatdilakukanolehtutor/fasilitaor/penyelenggara
10. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
8 9PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
ataumitrausaha/narasumberteknisyangmemilikikompetensipada
bidang usaha yang akan/sedang dikembangkan. Pendampingan
dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
• Memberikanlayanankonsultasikesehatandanpsikologissecara
berkelanjutan
• Memfasilitasiterbentuknyaforumataukegiatanbersama,misal
nya kelompok usaha, pemeriksanaan kesehatan, dan lainnya
• Memberikan fasilitasi untuk memasarkan hasil-hasil karya
pesertadidik,baikuntukkepentinganekonomimaupunaktuali
sasi.
• Pengorganisasian gerakan perempuan, misalnya dalam
bentuk paguyuban perempuan peduli lingkungan, kelompok
perempuan pengrajin rajut, dll.
3. Penilaian
Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil
pembelajaran/pelatihan dan pendampingan. Penilaian terhadap
proses dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses
berlangsung serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan
bagi proses-proses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil belajar
dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah
dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan/
kecakapan hidup peserta didik. Materi penilaian disesuaikan dengan
materi pembelajaran/pelatihan yang dilaksanakan. Penilaian hasil
pendampingan dilakukan untuk memotret kemajuan-kemajuan yang
dicapai selama pendampingan, baik kemajuan individu peserta didik
maupun kemajuan kegiatan kelompok/kelembagaan.
Semua kegiatan penilaian dilakukan oleh tutor/instruktur/NST/
fasilitator/ pendamping dan dilaporkan oleh penyelenggara.
Alat/instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi/
pengamatan kinerja, hasil karya (portofolio), pameran, lomba-lomba,
dan alat evaluasi lain yang relevan. Peserta didik yang dinyatakan
memenuhi syarat setelah mengikuti pendidikan diberikan STSB (Surat
Tanda Selesai Belajar) oleh lembaga.
F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan
Pendidikan Kecakapan Hidup berorientasi Pemberdayaan Perempuan
dibiayai dengan dana Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN)
sebesar Rp. 7.000.000.000,- untuk 7000 orang. Oleh karena itu, satuan biaya
untuk per peserta didik adalah Rp. 1.000.000,- dengan alokasi pembiayaan
sebesar:
No. Komponen Pembiayaan Proporsi Biaya
1. Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan
koordinasi)
Maksimal 5%
2. Pelaksanaan
a. Bantuan Peserta Didik, meliputi: alat tulis, motivasi (seperti
hadiah, konsumsi) dan lainnya.
Maksimal 20%
b. Biaya Pembelajaran/Pelatihan (alat tulis, transport tutor/
instruktur/NST, bahan ajar/buku/bahan praktik, dan
kebutuhan pembelajaran/pelatihan lainnya yang diperlukan)
Minimal 40%
c. Biaya Pendampingan (transport pendamping/fasilitator,
transport pengelola, bahan/ alat/ modal usaha, dan lainnya
yang diperlukan)
Maksimal 30%
3. Penilaian dan Pelaporan meliputi; penilaian, pemantauan, dan
pelaporan
Maksimal 5%
11. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
10 11PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
PROSEDUR
PENGAJUAN DAN
PENYALURAN
BANTUAN
Bab III
A. Penerima Bantuan
Lembaga calon penerima bantuan Pembelajaran Kecakapan Hidup
Berorientasi Pemberdayaan Perempuan adalah PKBM/satuan PNF Sejenis/
lembaga masyarakat yang memiliki legalitas, kapasitas, integritas serta
memenuhi persyaratan.
B. Syarat Penerima Bantuan
1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional
dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya.
2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan
dengan print out transaksi terakhir;
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga.
5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas.
6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga
(NILEM).
C. Tata Cara Pengajuan Bantuan
1. Penyusunan Proposal
Lembaga yang tertarik dapat mengajukan permohonan bantuan
dengan cara menyusun proposal yang disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis ini. Kesesuaian
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku akan meningkatkan
presentase dalam penilaian proposal termasuk juga kejelasan dan
ketepatan informasi yang diberikan.
2. Pengiriman Proposal
Proposal disusun sesuai dengan ketentuan dibuat rangkap dua,
kemudian dikirimkan langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat melalui alamat sebagai berikut:
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
u.p.KasubagTataUsaha,DirektoratJenderalPAUDNI,Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270
3. Waktu Pengajuan Proposal
Proposal dapat diajukan setelah petunjuk teknis secara resmi
disebarluaskan, dan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi.
D. Proses Penyaluran Bantuan
1. Penilaian Proposal
Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian
substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi
dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi
proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat.
2. Verifikasi
Setiap lembaga calon penerima bantuan akan diverifikasi untuk
memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik
dan kelayakan lembaga penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan
guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara
sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi
faktual dilapangan.
Verifikasi dapat dilakukan dengan cara:
• Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan
pelaksanaan program.
• Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat.
• Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung
lembaga calon penerima Bantuan.
Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang
memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
12. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
12 13PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
• Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF),
• Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau
• Lembaga pengusul menyelenggarakan program yang merupakan
kelanjutan dari program tahun sebelumnya
3. Penetapan
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat
Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan PKH berorientasi
pemberdayaan perempuan setelah melewati proses penilaian dan
verifikasi oleh tim yang ditunjuk.
4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama
PejabatPembuatKomitmendanlembagapenerimabantuanyangtelah
ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan
PKH berorientasi pemberdayaan perempuan. perjanjian kerjasama
dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua
belah pihak. Contoh akad kerjasama terlampir.
5. Peluncuran Bantuan
Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masya
rakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilam
piri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah
pihak;
b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud melalui Biro
Keuangan.
c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D);
f. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer
dana bantuan ke rekening lembaga penerima.
E. Catatan Khusus
5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana
dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah
ditetapkan.
6. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan Nasional
tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa
diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan
pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan
dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara.
7. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun
sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan
pendidikan masyarakat tahun 2012.
8. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi
biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib
mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh
dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
9. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara
penerima bantuan.
13. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
14 15PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
A. Pemantauan dan Evaluasi
Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melibatkan dinas
terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing
lembaga penyelenggara kegiatan. Penilik yang membidangi pendidikan
masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan /kegiatan.
Sasaran pemantauan meliputi:
1. Keberhasilan yang dapat dilihat dari bukti-bukti fisik kegiatan.
2. Kendala-kendala yang terdokumentasikan selama pelaksanaan
kegiatan.
3. Penentuan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan solusi-solusi atas
permasalahan yang dihadapi.
Evaluasi kegiatan berdasarkan atas keberhasilan yang ditentukan
melalui kesesuaian rencana pelaksanaan yang telah ditentukan
sebelumnya dengan kondisi riil yang sebenarnya. Hasil evaluasi akan
berperan penting dalam meningkatkan efektifitas kegiatan di masa
yang akan datang. Dengan kata lain, hasil evaluasi akan memberikan
solusi efektif pelaksanaan dan hal – hal yang kontradiktif bagi
pengembangan.
B. Pelaporan
Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan
pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima, sesuai mekanisme
pelaporan yang diatur didalam acuan ini.
1. Tujuan laporan
a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga;
b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keber
hasilan yang dilaksanakan;
PEMANTAUAN DAN
PELAPORAN
Bab IV
2. Tahapan dan isi laporan
a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana
bantuan diterima dengan mengacu pada format (lampiran 3).
b. Laporan akhir:
* Bagi lembaga yang menyelesaikan kegiatan sebelum tanggal 15
Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat 2 minggu
setelah selesai kegiatan.
* Bagi lembaga yang kegiatannya belum selesai tanggal 31
Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat tanggal 31
Desember 2012, dengan melaporkan apa yang sudah dilakukan
dan apa yang direncanakan akan dilaksanakan setelah tanggal
31 Desember 2012.
14. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
16 17PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
penutup
Bab V
Lampiran 1. Format Proposal
PROPOSAL
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN
PENYELENGGARAAN Pembelajaran Kecakapan Hidup
Berorientasi Pemberdayaan Perempuan
TAHUN 2012
Diajukan Kepada
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal, Kemdikbud
Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Oleh:
Nama Lembaga : ............................................................
Alamat : ............................................................
No. Telp./HP/Faks. : ............................................................
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis yang
diperlukan baik untuk kesuksesan proses penyaluran bantuan sesuai
dengan aturan yang berlaku maupun untuk pelaksanaan di lembaga
yang terpilih. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan program PKH
berorientasi pemberdayaan perempuan akan berkontribusi bagi
kesuksesan Pembinaan Pendidikan Masyarakat secara keseluruhan.
Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas, harap segera
menghubungi:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270,
telepon (021) 5725715,
faksimili (021) 5725039
Website: http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/
15. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
18 19PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Format Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA)*
SURAT REKOMENDASI
Nomor :
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ..............................................................................................................
Jabatan : (Pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan . (Pejabatstrukturaleselon3yangmengelolapendidikan
masyarakat/pendidikan nonformal)
Alamat : ..............................................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa:
Nama Lembaga : ..............................................................................................................
Alamat Lembaga : ..............................................................................................................
Nama Ketua : ..............................................................................................................
Telp/HP/Faks : ..............................................................................................................
Adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program
pendidikan masyarakat dan mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan
Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan tahun
anggaran 2012.
Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
....................................................................2012
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*)
..................................................................
(..................................................................)
*) coret yang tidak perlu
Format Surat Pernyataan
KOP LEMBAGA
PERYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ...........................................................................................................................
Jabatan : Ketua Penyelenggara PKBM/Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
Alamat : ...........................................................................................................................
Telp/HP/Faks : ...........................................................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Belanja bantuan operasional Peningkatan Kecakapan Hidup Berorientasi
Pemberdayaan Perempuan akan digunakan untuk mendukung
peningkatan Keaksaraan orang dewasa 15– 59 tahun, dan tidak akan
digunakan untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Peningkatan Kecakapan Hidup
Berorientasi Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang diajukan dalam proposal.
3. Penyerahan laporan awal dilaksanakan 3 hari setelah dana cair dan laporan
akhir disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir.
4. Apabila dikemudian pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya,sayabersediadikenakansanksiadministrasidan/atautuntutan
lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai
cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kabupaten/Kota*) . . . . . . . . . . . . . . . .2012
Ketua Penyelenggara ...................................
Materai
6000
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
*) coret yang tidak perlu
16. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
20 21PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
1. Profil Lembaga
a. Nama Lembaga : ....................…….……........................................
b. Alamat Lengkap : ...............………..................................................
.………...........……..............................................
c. No. Telp./HP : .....................…………........................................
d. Nama Ketua Jurusan : .……………….....…………….....................
e. Nomor Rekening
Atas Nama Lembaga*) : ................................................................................
f. Nama Bank : ................................................................................
g. NPWP**) : …...……..............................................................
*) Melampirkan surat keterangan Bank
**) Fotocopy dilampirkan
h. Program pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini:
1) ...............................................................................................................
2) ...............................................................................................................
3) dst..........................................................................................................
i. Daftar Pengurus Lembaga
No. Nama Tmpt/Tgl Lahir L/P Pendidikan Pekerjaan Jabatan
1.
2.
3.
Dst.
Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja agar dilampirkan
j. Sarana dan Prasarana
No Jenis Sarana Keadaan Keterangan
1 Luas Gedung
Lembaga
Luas Tanah:…………………..............m²
Luas Bangunan:…..........……...........m²
2 Tempat
Penyelenggaraan
Kegiatan
Gedung Perkantoran
Rumah
Ruko
.................................................
3 Status Bangunan /
Gedung Lembaga
Milik sendiri
Kontrak/sewa
Pinjam
.....................................................
4 Sarana belajar Meja & kursi belajar……........................set
Papan tulis .........……......…................set
Lemari/rak buku ....….......................…unit
Mesin tik ............……......................…unit
Komputer ..........……......................…unit
Bahan ajar ....................................... jenis
Bahan Bacaan ..................................judul
Kondisi :
2. Deskripsi Usulan
Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai:
a. Nama Kegiatan
b. Tujuan Kegiatan
c. Hasil yang Diharapkan
d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan)
e. Rencana Kegiatan Pembelajaran (Jadwal kegiatan dilampirkan):
1) Persiapan, antara lain penyiapan rencana dan jadwal kegiatan,
sosialisasi, dan koordinasi kegiatan
2) Pelaksanaan: (a) Lama , Jumlah & waktu pertemuan
(menggambarkan 66 jam), (b) Metode, Materi Bahan Ajar, dan
Media yang dipergunakan, (c) Tutor, Pelatih/Nara Sumber Teknis/
Instruktur, (d) Mitra kerjasama
3) Penilaian Hasil Belajar: (a) Penilaian Proses Pembelajaran, (b)
Penilaian Hasil Pembelajaran, (c) Penilaian Hasil Pendampingan
f. Rencana Kegiatan Pendampingan/Penguatan/Fasilitasi/sejenis : (a)
Jenis/Bentuk kegiatan, (b) Lama, Jumlah & waktu pertemuan, (c)
Pendamping/Fasilitator, (d) Mitra kerjasama
3. Rencana Anggaran Belanja
No. Komponen Pembiayaan Vol Satuan Harga Satuan Jumlah
1. (Uraikan rencana pembiayaan untuk
Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan,
sosialisasi dan koordinasi))
2. (Uraikan rencana pembiayaan untuk
Bantuan Peserta Didik, meliputi: alat tulis,
motivasi (seperti hadiah, konsumsi) dan
lainnya).
3. (Uraikan rencana pembiayaan untuk Biaya
Pembelajaran/Pelatihan (alat tulis, transport
tutor/instruktur/NST, bahan ajar/buku/bahan
praktik, dan kebutuhan pembelajaran/
pelatihan lainnya yang diperlukan)).
4. (Uraikan rencana pembiayaan untuk Biaya
Pendampingan (transport pendamping/
fasilitator, transport pengelola, bahan/ alat/
modal usaha, dan lainnya yang diperlukan)
5. (Uraikan rencana pembiayaan untuk
Penilaian dan Pelaporan meliputi; penilaian,
pemantauan, dan pelaporan).
17. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
22 23PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
5. Lampiran Proposal
a. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga
b. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang dinyatakan
dengan print out transaksi terakhir
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga
d. Struktur organisasi kepengurusan lembaga
e. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program PKH
berorientasi Pemberdayaan Perempuan
f. Daftar pengelola, NST, peserta didik dan pendamping yang terlibat
(contoh format terlampir)
Format Calon Peserta Didik
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK
Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan
TAHUN 2012
NAMA LEMBAGA : ...............................................................................
LOKASI Penyelenggaraan : ...............................................................................
No
Nama
Peserta
Didik
Jenis
Kelamin
Alamat Umur
Latar
Belakang
Pendidikan
Pekerjaan
Jenis Keterampilan yang
akan dipelajari
1.
2.
3.
4.
5
dst
Mengesahkan, ........., .............................., 2012
Kepala Desa/Lurah.................*) Ketua Lembaga
( Nama Terang ) ( Nama Terang )
*) coret yang tidak perlu
Tanda Tangan,
Stempel
Tanda Tangan,
Stempel
18. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
24 25PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber
DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER TEKNIS/
INSTRUKTUR Pembelajaran
Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan
NAMA LEMBAGA : ..........................................................................
No Nama Umur
Jenis
Kelamin
Pekerjaan
Pendidikan
Terakhir
Tahun
Lulus
Bidang
Keahlian
Ket
1.
2.
3.
4.
5.
dst
. . . . . . . . . . ....... . . 2012
Ketua Lembaga
(__Nama Terang )
Tanda Tangan,
Stempel
Lampiran 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan
Acuan Pelaksanaan Kegiatan ………………………………………….
(diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan)
A. DASAR PEMIKIRAN
(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?)
B. NAMA KEGIATAN
(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan)
C. TUJUAN KEGIATAN
(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?)
D. RENCANA KEGIATAN
1. Persiapan
NO. KEGIATAN WAKTU PARTISIPAN
1 Penyusunan Acuan Pelaksanaan
2 Sosialisasi kegiatan
3. Pembelajaran, Pendampingan:
a. Pembelajaran:
NO
WAKTU
(Bln, Mgg, Tgl)
jam
MATERI METODE BAHAN AJAR/MEDIA PENDIDIK
c. Pendampingan pasca pembelajaran:
NO KEGIATAN (hari/ minggu/bulan) MATERI METODE ALAT
4. Rencana Penilaian
NO JENIS PENILAIAN WAKTU
TEKNIK
PENILAIAN
ALAT/ INSTRUMEN
PENILAIAN
PETUGAS
1 Penilaian proses
2 Penilaian hasil
3 Penilaian kinerja/
Performa
19. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
26 27PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
E. RENCANA TINDAK LANJUT
1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA atau STSB)
2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan
Keterangan:
1. Dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga
penyelenggara;
2. Lampirkan daftar peserta didik.
Lampiran 3. Format Laporan Awal
a. Format Laporan Awal
KOP LEMBAGA
=====================================================
LAPORAN AWAL
PENYELENGGARAAN
PKH berorientasi pemberdayaan perempuan
TAHUN 2012
Yangbertandatangandibawahinikamiatasnamalembagapenerimabantuan
penyelenggaraan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan tahun 2012:
Nama Lembaga : …………………………………………………………
Alamat Lembaga : ...……………………………………………………….
…........……………………………………………………
Nama Ketua :……...……………………………………….…………....
Telp./HP/Faks. : ..……………………………………………….……….
Dengan ini melaporkan sebagai berikut:
1. Dana bantuan penyelenggaraan PKH berorientasi pemberdayaan
perempuan sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. .............................
telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ...................
2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan PKH
berorientasi pemberdayaan perempuan sesuai dengan Pedoman dan
Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani.
3. PKH berorientasi pemberdayaan perempuan akan kami selenggarakan
mulai tanggal .........................................
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang
baik, kami sampaikan terima kasih.
....…………………….. 2012
Pimpinan Lembaga,
(…………..………………….)
Keterangan:
1. Melampirkan acuan pelaksanaan kegiatan
2. Fotocopy buku rekening yang nebubjukkan dana yang diterima
20. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
28 29PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Lampiran 4. Sistematika Laporan Akhir
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR
PENYELENGGARAAN PKH berorientasi pemberdayaan perempuan
TAHUN 2012
Cover/sampul laporan
Kata Pengantar
Daftar Isi
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Tujuan Pelaporan
B. Kegiatan Pembelajaran/Pendampingan/Penguatan.
Uraikan kegiatan pembelajaran yang meliputi;
a. Persiapan (penyiapan rencana dan jadwal kegiatan, sosialisasi, dan
koordinasi pelaksanaan kegiatan).
b. Pelaksanaan (metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, waktu,
tempat, tutor, warga belajar).
c. penilaian(penilaianprosespembelajaran,penilaianhasilpembelajaran,
penilaian hasil pendampingan).
C. Penggunaan Dana.
Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan
dana sebagaimana tertera dalam Acuan Pelaksanaan dan Proposal yang
disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti
setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga).
D. Penutup.
1. Kesimpulan
Simpulkan tentang :
a) motivasidanpartisipasipesertadidikdalamkegiatanpembelajaran/
pendampingan
b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan/
penguatan,
c) hasil belajar, dan
d) tantangan/hambatan yang dialami.
2. Saran/Rekomendasi
Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan
penyelenggaraan dan kebijakan.
3. Tindak Lanjut
Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah /dana
bantuan berakhir.
Lampiran laporan:
1. Acuan Pelaksanaan
2. Foto-foto kegiatan (softcopy dan hardcopy)/dokumentasi lainnya yang
relevan
3. Fotokopi kuitansi penggunaan dana
4. Materi/bahan ajar/modul
5. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)
21. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
30 31PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Lampiran 5 : Contoh Perjanjian Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR :
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
LEMBAGA : .......................................................................................................
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PKH berorientasi pemberdayaan perempuan
TAHUN 2012
Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu
dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :……………………………………………………….…
NIP :…………………………………….……………………
Jabata :…………………………………….……………………
Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya
disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Nama : ……………………………….……………………
Jabatan : ……………………………….……………………
Alamat : ……………………………….……………………
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi
………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut
sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan
pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat.
2. BahwaPIHAKKEDUAsebagailembaga/organisasiyangmenyelenggarakan
pendidikan masyarakat.
PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan PKH
berorientasi pemberdayaan perempuan dengan ketentuan sebagaimana
diatur pada pasal-pasal berikut:
Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA
Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:
1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
3. Memfasilitasi pembelajaran PKH berorientasi pemberdayaan perempuan.
Pasal 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah
perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;
b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan ;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA;
d. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta
III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika
ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan
negara.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan;
b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan ;
c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas
Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. Menjamin terselenggaranya dan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan
target sasaran yang ditentukan dalam pedoman.
f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
setempat;
22. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
32 33PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Pasal 3
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di
atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp. ……………………… (………………………..…………….), untuk
membelajarkan sebanyak …………………. orang .
2. Danasebagaimanadimaksudpadaayat1diatas,dibebankanpadaanggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor …………..
tanggal …………………. dengan kode anggaran …………………...
3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke:
Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
NPWP :
5. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK
KEDUAuntukpenyelenggaraan sesuairencanakegiatandantargetsasaran
yang ditentukan dalam pedoman.
6. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
7. BiayaadministrasidanperpajakanyangterkaitdenganperjanjianKerjasama
ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
Pasal 4
SANKSI
1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana
kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam pedoman, maka PIHAK
KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank.
2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan
PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.
Pasal 5
TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan dan pengelolaan
keuangan.
Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Akad Kerjasama ini.
2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai
dengan berakhirnya pelaksanaan .
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
23. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
34 35PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Lampiran 6. Instrumen Verifikasi Lembaga
INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA
PROGRAM : ........................................
1. IDENTITAS LEMBAGA
a. Nama Lembaga : ...............................................................................
b. Alamat Lengkap : ...............................................................................
c. No.Telepon/Hp : ...............................................................................
d. Nama Ketua : ...............................................................................
e. Alamat Lengkap : ...............................................................................
f. No.Telepon/Hp : ...............................................................................
g. Akta Notaris/Izin Pendirian
1) Nomor : ...............................................................................
2) Pejabat : ...............................................................................
h. Nama Bank : ...............................................................................
i. Nomor Rekening : ...............................................................................
j. Atas nama : ...............................................................................
k. NPWP : ...............................................................................
2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
No. Jenis Administrasi
Keadaan
Keterangan
Ada Tidak ada
Papan nama lembaga
Struktur organisasi
Rincian tugas pengelola/penyelenggara
Nomor rekening bank atas nama lembaga
(tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan)
NPWP lembaga
3. SARANA DAN PRASARANA
No. Jenis Sarana Keadaan Keterangan
1. Luas Gedung Luas Tanah:……………….…..............m²
Luas Bangunan:…..........……...........m²
2. Status Bangunan /
Gedung
Milik sendiri
Kontrak/sewa
Pinjam
...................................................
3. Sarana belajar Meja & kursi belajar…….............set
Papan tulis .........……......…..............set
Lemari/rak buku ....…...............…unit
Mesin tik ............…….....................…unit
Komputer ..........……....................…unit
Bahan ajar ....................................... jenis
Bahan Bacaan ............................ judul
Kondisi :
4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
No. Nama
Jenis Kelamin
Pendidikan
Peran/
TugasLk Pr
5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih
berlangsung saat ini
No.
Jenis
Program/
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan
program
Jumlah Sasaran
Sumber
Dana
Lokasi Sasaran
..............., ................................................... 2012
Mengetahui
Pengurus Lembaga Petugas,
...................................................... ...........................................................
Catatan:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Kesimpulan: = Layak = Tidak Layak
24. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
36 37PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2012
Lampiran 7. Format Buku Kas
A. BUKTI KAS UMUM
PROGRAM :
NAMA LEMBAGA :
ALAMAT LENGKAP :
TANGGAL PENERIMAAN :
TAHUN ANGGARAN :
TANGGAL
NOMOR
KODE
NOMOR
BUKTI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7
…………………………,2012
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
stempel
lembaga
Nama Terang Nama Terang
B. BUKTI pembantu pajak
BULAN:.................................
PROGRAM :
NAMA LEMBAGA :
ALAMAT LENGKAP :
TANGGAL PENERIMAAN :
TAHUN ANGGARAN :
TANGGAL
NOMOR
KODE
NOMOR
BUKTI
URAIAN
PENERIMAAN (DEBIT)
PENGELUARAN
(KREDIT)
SALDO
PPN
PPh
21
PPh
22
PPh
23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
…………………………,2012
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
stempel
lembaga
Nama Terang Nama Terang
25. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
38
Contoh BUKTI KAS UMUM
PROGRAM :
NAMA LEMBAGA :
ALAMAT LENGKAP :
TANGGAL PENERIMAAN :
TAHUN ANGGARAN :
TGL
Nomor
Bukti
Uraian Penerimaan
Penge
luaran
Saldo Pajak
JML
Pajak
1 2 3 4 5 6
PPH
21
PPH
22
PPN