Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
Similar to Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik (20)
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
- 3. Sumpah jabatan PNS Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;" Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji*) jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pegawai Negeri Sipil Pejabat Yang mengangkat sumpah/janji*), Yang mengarnbil sumpah /janji*), Perka BKN No 7 Tahun 2017:
- 4. Gerakan Nasional Revolusi Mental Revmen YANLIK Budaya Kerja • Nawa Cita • Inpres 12/2016 • Gerakan indonesia melayani • Roadmap • Perka LAN 6/2017 • Budaya kerja
- 5. PROGRAM GERAKAN INDONESIA MELAYANI DALAM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
- 6. ARAH KEBIJAKAN Masalah pokok ini mustahil dapat diatasi tanpa adanya perubahan yang bersifat mendasar berupa terobosan (breakthrough), baik dalam pola pikir (mind set) maupun budaya kerja (culture set) oleh segenap komponen bangsa, termasuk diantaranya ASN. Perubahan mendasar disebut “Revolusi Mental”.
- 8. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PELAKU KUNCI MELAKUKAN PENGATURAN MELALUI KEBIJAKAN YANG PRO PUBLIK MENYEDIAKAN PELAYANAN BERKUALITAS SESUAI HARAPAN PUBLIK MENGAWASI SECARA OBYEKTIF DAN TERUS MENERUS MENYAMPAIKAN KELUHAN DAN HARAPAN MENDUKUNG KEBIJAKAN ANTI KKN MEMBERIKAN SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK PERBAIKAN BIROKRASI
- 9. ARAH KEBIJAKAN R E F O R M A S I B I R O K R A S I 2006 - 2009 2010 - 2014 INCREMENTAL (BERTAHAP) KEMAJUAN DIPEROLEH, NAMUN LAMBAT TARGET-TARGET BLM DAPAT DICAPAI 2015 - 2019 R E V O L U S I M E N T A L REFORMASI BIROKRASI MELALUI REVOLUSI MENTAL APARATUR “Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.”
- 10. REVOLUSI MENTAL APARATUR A dramatic and wide-reaching change in the way something works or is organized (http://www.thefreedictionary.com/revolution) a sudden, extreme, or complete change in the way people live, or work a fundamental change in the way of thinking about or visualizing something : a change of paradigm (http://www.merriam-webster.com/dictionary/revolution) a sudden, complete or marked change in something (http://dictionary.reference.com/browse/revolution) TEROBOSAN UNTUK MEMBERANTAS SETUNTAS-TUNTASNYA SEGALA PRAKTIK-PRAKTIK BURUK DALAM BIROKRASI PEMERINTAH “Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas- tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.”
- 11. TUJUAN UTAMA DAN PRINSIP DASAR UU 5/2014 TTG ASN TUJUAN UTAMA a. Independensi dan Netralitas b. Kompetensi c. Kinerja/ Produktivitas Kerja d. Integritas e. Kesejahteraan f. Kualitas Pelayanan Publik g. Pengawasan dan Akuntabilitas setkab.go.id PRINSIP DASAR Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Menerapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. REVOLUSI MENTAL (RPJMN 2015-2019) “Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat” internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum”
- 12. Kerangka Pikir Revolusi Mental MODAL DASAR RM Posisi geografis: strategis sebagai negara maritim Geo-ekonomi dan geo-politik: strategis menjadi kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan Jumlah Penduduk yang besar (254 juta jiwa) Kekayaan Sumber Daya Alam SYARAT RM Manusia Unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan. NILAI-NILAI ESENSIAL RM Integritas -Jujur, Dapat Dipercaya, Berkarakter, Bertanggungjawab Etos Kerja -Kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing Gotong Royong -Bekerjasama, Solidaritas Tinggi, Komunal, Berorientasi pada Kemaslahatan, Kewargaan. MAKNA REVOLUSI MENTAL • Mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku untuk berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, • Gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran institusi pemerintahan dan pranata sosial- budaya di masyarakat. • Internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat dan lembaga negara. RASIONAL Mentalitas menentukan kemajuan suatu bangsa Revolusi Mental bermula di alam pikiran, menuntun dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju bangsa maju dan modern. PILAR REVOLUSI MENTAL Kedaulatan Politik Kemandirian Ekonomi Kepribadian dalam Kebudayaan HASIL AKHIR Bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera & bermartabat 12
- 13. INPRES NOMOR 12 TAHUN 2016
- 14. Indonesia Melayani Kemenpanrb Indonesia Bersih Kemenko Kemaritiman Indonesia Tertib Kemenko Polhukam Indonesia Mandiri Kemenko Perekonomian Indonesia Bersatu Kemendagri
- 15. GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat Indonesia Mandiri Indonesia Bersatu Indonesia Melayani Indonesia Bersih Indonesia Tertib Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016
- 16. INPRES NO 12/2016 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL MEMPERBAIKI DAN MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA DENGAN MELAKSANAKAN REVOLUSI MENTAL GERAKAN INDONESIA MELAYANI GERAKAN INDONESIA BERSIH GERAKAN INDONESIA TERTIB GERAKAN INDONESIA MANDIRI GERAKAN INDONESIA BERSATU Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan MENPANRB MENKO BIDANG KEMARITIMAN MENKO BIDANG POLHUKAM MENKO BIDANG PEREKONOMIAN MENDAGRI
- 17. KOORDINASI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KEMENKO MARITIM KEMENKO POLHUKAM KEMENKO PEREKONOMIAN KEMENPAN RB KEMENDAGRI Indonesia Mandiri Indonesia Bersatu Indonesia Melayani Indonesia Bersih Indonesia Tertib Terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu
- 18. Terwujudnya Perilaku SDM ASN yang melayani GERAKAN INDONESIA BERSIH Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih 7 FOKUS PROGRAM GERAKAN INDONESIA TERTIB Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib 8 FOKUS PROGRAM 15 FOKUS PROGRAM GERAKAN INDONESIA MANDIRI Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri GERAKAN INDONESIA BERSATU Terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu 10 FOKUS PROGRAM Inpres 12/2016 10 FOKUS PROGRAM GERAKAN INDONESIA MELAYANI
- 20. Survei Litbang Kompas September 2016 di 14 Kota Besar di Indonesia
- 21. IMAGE PELAYANAN PUBLIK INDONESIA YANG DIHARAPKAN
- 22. • Gerakan Indonesia Melayani (GIM) berawal dari Permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik yang dinilai belum dapat memberikan pelayanan yang 1. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Membudayakan perilaku pelayanan publik yang baik terutama bagi penyelenggara negara. Menegakkan disiplin penyelenggara negara dalam pelayanan publik. Menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (E-government). Menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) penyelenggara negara. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. memuaskan kepada masyarakat3. sehingga mutu pelayanan yang disediakan pemerintah perlu4. ditingkatkan menjadi lebih baik. 5. • Dengan adanya GIM diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik pada instansi yang mempunyai tugas utama melakukan pelayanan umum. 6. • Gerakan ini dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan kepada Masyarakat. TUJUAN LATAR BELAKANG
- 23. 10 Fokus program Pencapaian dalam waktu singkat (1-3 tahun) Memberikan dampak perubahan signifikan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Peningkatan citra positif Pemerintah
- 24. Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani 4. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja • Meningkatnya K/L/D yang akuntabel • Meningkatnya K/L/D yang nilai Reformasi Birokrasi Baik • Meningkatnya penyelenggara negara yang menyempurnakan sistem manajemen kinerja 1. Peningkatan Kapasitas SDM ASN • Meningkatnya ASN yang bersertifikasi profesi • Meningkatnya SDM ASN yang sudah menduduki jabatan sesuai stankom • Meningkatnya kompetensi ASN dlm yanlik 2. Peningkatan Penegakan Disiplin • Menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah (ASN dan TNI) dan Aparat Penegak Hukum (APH) 5. Peningkatan perilaku pelayanan •Meningkatnya integritas penyelenggara negara •Meningkatnya kualitas pelayanan publik •Meningkatnya pendidikan penyelenggara pelayanan publik untuk mendapatkan sertifikat profesi di lingkungan Polri •Meningkatnya penyelenggara pelayanan publik yang bersertifikat profesi di lingkungan Polri 3. Penyempurnaan Standar Pelayanan E-Gov • Meningkatnya K/L/D yang menerapkan standar pelayanan sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik • Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (e- government) • Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPP) Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani
- 25. 6. Deregulasi • Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan • Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan 7. Debirokratisasi • Meningkatnya K/L/D yang telah menyederhanakan proses pelayanan birokrasi • Meningkatnya Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerapkan pembayaran non tunai (cashless payment) Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani 8. Peningkatan Penyediaan Sarpras • Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus 9. Peningkatan Penegakan Hukum Dan Aturan Di Bidang Pelayanan Publik • Meningkatnya kepatuhan dan penindakan terhadap pelaksanaan UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik 10. Penerapan Sistem Penghargaan Dan Sanksi Beserta Keteladanan Pimpinan • Mengembangkan standar sistem penghargaan dan sanksi • Meningkatnya K/L/D yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan kepada penyelenggara negara
- 26. INPRES NO 12/2016 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL GERAKAN INDONESIA MELAYANI PENYEMPURNAAN/PEMBANGUNAN SISTEM/PENGUATAN • MENYEMPURNAKAN/ PENYUSUN PEDOMAN-PEDOMAN, MANUAL, PETUNJUK TEKNIS • MEMPERKUAT PELAKSANAAN SISTEM YANG SUDAH BERJALAN 2017 2018 2019 PELAKSANAAN RENCANA AKSI • MELAKSANAKAN RENCANA AKSI GERAKAN INDONESIA MELAYANI • MENYEMPURNAKAN DAN MEMPERKUAT SISTEM PELAKSANAAN RENCANA AKSI • MELAKSANAKAN RENCANA AKSI GERAKAN INDONESIA MELAYANI • MENYEMPURNAKAN DAN MEMPERKUAT SISTEM • MENYIAPKAN RENCANA LIMA TAHUN KEDUA MEMBANGUN SISTEM MONEV MONITORING DAN EVALUASI & PERBAIKAN BERKELANJUTAN MONITORING DAN EVALUASI & PERBAIKAN BERKELANJUTAN PETA JALAN BUDAYA
- 27. Peta Jalan Indonesia Melayani No Fokus Program Kelompok Target Sasaran program 1 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara 1. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah bersertifikat profesi 2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia ASN yang sudah menduduki jabatannya sesuai dengan standar kompetensi 3. Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelayanan publik 2. Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI) dan Penegak Hukum Menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah (ASN dan TNI) dan Aparat Penegak Hukum (APH) 3 Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e- government) Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) 1. Meningkatnya Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang menerapkan standar pelayanan sesuai Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik 2. Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (e-government) 3. Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan
- 28. Peta Jalan Indonesia Melayani No Fokus Program Kelompok Target Sasaran program 4 Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) 1. Meningkatnya K/L/D yang akuntabel 2. Meningkatnya K/L/D yang nilai Reformasi Birokrasi Baik 3. Meningkatnya penyelenggara negara yang menyempurnakan sistem manajemen kinerja 5 Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) 1. Meningkatnya integritas penyelenggara negara 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya pendidikan penyelenggara negara untuk mendapatkan sertifikat profesi 4. Meningkatnya penyelenggara negara yang bersertifikat profesi 6 Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi) Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) 1. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang- undangan 2. Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan
- 29. Peta Jalan Indonesia Melayani No Fokus Program Kelompok Target Sasaran program 7 Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi) Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) 1. Meningkatnya K/L/D yang telah menyederhanakan proses pelayanan birokrasi 2. Meningkatnya Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerapkan pembayaran non tunai (cashless payment) 8 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus 9 Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) Meningkatnya kepatuhan dan penindakan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 10 Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) 1. Mengembangkan standar sistem penghargaan dan sanksi 2. Meningkatnya K/L/D yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan kepada penyelenggara negara Permenp an RBPerme npan RB YANLIK.pp tx