Dokumen tersebut membahas tentang tujuan instruksional khusus mata kuliah yang menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia setelah kemerdekaan, konstelasi politik dunia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, sikap Indonesia dalam perang dingin, serta bentuk kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif yang dicetuskan oleh Sutan Syahrir untuk mempertahankan kemerde
2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari bab VI ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia setelah pengakuan
kedaulatan.
2. Menjelaskan konstelasi politik dunia pada masa demokrasi liberal dan
Terpimpin.
3. Menerangkan sikap dan posisi Indonesia dalam situasi perang dingin.
4. Menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain.
3. Hubungan luar negeri Indonesia yang dirintis sejak
perang kemerdekaan berkembang sesudah pengakuan
kedaulutan Indonesia tahun 1949. Kabinet RIS dibawah
perdana menteri Hatta melaksanakan hubungan luar
negeri yang dititikberatkan pada negara-negara asia
dan negara-negara barat.
Setelah Indonesia kembali ke bentuk
negara kesatuan, dimasa Kabinet Natsir
(1950-1951), politik luar negeri Indonesia
masih menjalankan politik luar negeri
bebas aktif dengan mengadakan kerjasama
yang tidak memikat.
4. Pada bulan september tahun
1950 dalam Sidang Majelis
Umum, PBB menerima Indonesia
menjadi Anggotanya yang ke-60Pengibaran Bendera Merah
Putih di Markas Besar PBB
Kabinet Sukiman (1951-1952)
menempuh kebijakan yang
menyimpang dari politik bebas aktif
dikarenakan pada tahun 1952 Menteri
Luar Negeri Ahmad Subarjo
melakukan pertukaran surat dengan
Duta Besar Amerika Serikat Merle
Cochran. DPRS menganggap kabinet
ini telah memasukan Indonesia
kedalam bagian Blok Barat
5. Selain mengadakan hubungan baik dengan negara-
negara di barat, untuk membuktikan bahwa Indonesia
menganut politik luar negeri yang bersifat bebas-aktif,
pada bulan Agustus 1956 Presiden Soekarno
mengunjungi Uni Soviet. Dalam kunjungan ini Uni
Soviet memberikan bantuan ekonomi tanpa ikatan
terhadap Indonesia.
Pada bulan yang sama Presiden Soekarno juga
melakukan kunjungan ke Cekoslovakia dan
Yugoslavia. Kemudian presiden juga melakuka
kunjungan ke RRC pada bulan Oktober di
tahun yang sama
6. Prinsip bebas aktif sebagai sumber kebijakan luar negeri
telah di adopsi sejak awal kemerdekaan yaitu dalam
pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia percaya
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa. dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri
kemanusiaan dan pri keadilan”.
Indonesia juga percaya, pembentukan negara ini adalah
untuk “ikut melaksanaka ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”. dua prinsip tersebut ternyata kemudian menjadi
semangat penggerak politik luar negeri bebas aktif
7. Landasan politik idiil PLNRI adalah
dasar negara Republik Indonesia
yaitu Pancasila yang berisi pedoman
dasar bagi pelaksanaan kehidupatan
berbangsa dan bernegara yang ideal
dan mencakup seluruh sendi
kehidupan manusia.
Sedangkan untuk landasan
konstitusional PLNRI adalah UUD
1945 alinea pertama dan alinea
keempat, serta pada batang tubuh
UUD 1945 pasal 11 dan pasal 13.
Politik luar negeri indonesia erat kaitannya dengan
kerja sama dengan negara lain untuk
mempertahankan kepentingan nasional suatu negara.
Politik bebas dan aktif bukanlah politik netral,
melainkan suatu politik luar negeri yang tidak
mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta
militer. Tujuannya ialah mempertahankan kebebasan
Indonesia terhadap imperialisme modern dalam
segala bentuk manifestasinya.
8. Politik luar negeri bebas aktif dicetuskan pertama kali
oleh Sutan Syahrir di New delhi pada tahun 1947, pada
saat Inter Asia Relations Conference
Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati
bersama dengan Gubernur Jenderal
Pakistan Khwaja Nazamuddin dalam
rangka kunjungannya ke Pakistan
Konferensi Asia Afrika
(KAA) adalah salah satu
realisasi politik luar negeri
Indonesia selepas
pengakuan kemerdekaan
dari Belanda. Prinsip
bebas-aktif diaplikasikan
dengan menjadi negara
inisiator KAA dan GNB
9. Pada masa akhir perang dunia kedua, Presiden
Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memiliki gagasan
untuk membentuk suatu kerjasama dan hubungan
komplementer bagi setiap negara dengan
memposisikan negara-negara besar sebagai penjaga
perdamaian dunia.
Gagasan Roosevelt inilah yang pada akhirnya
melahirkan pembentukan organisasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan
menempatkan lima Negara besar (Amerika
Serikat, Uni Soviet, Inggris, Cina, Prancis)
10. Namun pada pelaksanaannya tujuan PBB tidak
berjalan lancar, hal ini dikarenakan Amerika
serikat dan Uni Soviet selalu menaruh
kecurigaan dan saling merasa terancam
antara satu sama lain.
Permasalahan diantara kedua negara ini
mengakibatkan terjadinya perang dingin
antara Amerika Serikat sebagai Blok Barat
dengan Uni Soviet sebagai Blok Timur
11. Meskipun secara resmi pemerintah Indonesia mengambil
sikap tidak memihak, namun faktanya hubungan politik
luar negeri Indonesia justru lebih dekat dengan negara-
negara Blok Timur (sosialis) terlihat dari pertemuan antara
Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy pada 24 April
1961 di Washington.
Dalam pertemuan tersebut, Kennedy meminta agar
Indonesia sebagai negara merdeka tidak begitu saja
dikuasai oleh kekuatan komunis. Namun Menlu Soebandrio
yang turut hadir menyatakan bahwa Indonesia tidak mau
diatur-atur oleh Washington
12.
13. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia
pada periode ketiga bercirikan anti kolonial
dan anti barat. Bahkan, secara tidak resmi,
Indonesia di bawah Presiden Soekarno lebih
condong bersahabat dengan negara-negara
komunis dan sosialis yang menjadikan
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
sangat agresif
