Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Demokrasi Terpimpin dan Pembebasan Irian Barat
Similar to Demokrasi Terpimpin dan Pembebasan Irian Barat (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Demokrasi Terpimpin dan Pembebasan Irian Barat
- 1. Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin
- 3. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap Pemilu 1955, beranggapan bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa “era ‘demokrasi raba-raba’ telah ditutup”. Nyatanya, hanya sebuah angan dan harapan semata. Tanggal 21 Feb 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya (menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat dan di bentuknya Dewan Nasional) untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet.
- 4. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. yaitu : 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatankekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Lalu di adakan Pertemuan yang menyepakati mengambil langkah untuk melakukannya melalui Dekrit Presiden. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit yang memuat tiga hal pokok.
- 6. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden yang terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan oleh Pemerintah membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada 5 Maret 1960. Lalu mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR) yamg terdiri atas dua kelompok besar yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional (karya),namun akhirnya di bubarkan karna berbagai kelompok partai yang diberi nama “Liga Demokrasi” tidak menyetujui. Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari M. Hatta, melalui tulisannya dalam Majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul “demokrasi kita”. Lalu Hatta mengungkapkan kritiknya.
- 7. Tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, sejak kabinet Djuanda diberlakukan kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta tahun 1958, mulai berperanan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing- puing pemberontakan Madiun 1948 sebagai kekuatan baru Pemilu 1955 Dengan menerima Penetapan Presiden No. 7 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pedukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat.
- 8. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata “sedang” di depan kata “memberontak”, sehingga rumusannya berbunyi “sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan....”. Sesuai dengan rumusan itu maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. PKI sangat pandai menjaga citranya di hadapan Presiden Soekarno. Saat Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet Gotong Royong (Nasakom) tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR).
- 9. disudutkan dengan berita ditemukannya tahun rahasia 1964, PKI tentang Resume Program Kegiatan PKI. Dokumen Akhir dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Pimpinan PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Kedudukannya yang semakin kuat PKIberusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet dan berbagai upaya dilakukan. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumatera Utara), Peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi.
- 10. Dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi Asia Afrika. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI dalam pidato yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan penyerahan Irian kepada RI datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bungker. secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan “Politik Konfrontasi” disertai dengan uluran tangan. Palu godam disertai dengan ajakan bersahabat.
- 11. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, segala upaya telah dilakukan dan didukung oleh semua kalangan baik kalangan politisi maupun militer. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Upaya diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul.
- 12. MTB macan tutul & lokasi pertempuran laut
- 13. 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA) yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari Pepera tersebut, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jaya Pura. Kembali Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksankan Act Free Choice/Penentuan PendapatRakyat (Pepera).
- 14. Awal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman-Persekutuan Tanah Melayu & Lee Kuan Yu-Republik Singapura menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia, namun di tentang Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara, menganggap wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia saat itu menentang karena menurut Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Meredakan ketegangan di antara tiga negara, lalu diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina 31Juli - 5 Agustus 1963 yang menghasilkan 3 dokumen penting. Sekretaris Jenderal PBB membetuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore dan memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963.
- 15. Sebelum misi PBB melaporkan kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan tanggal 16 Sept 1963. Pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelangggaran Komunike Bersama Manila, secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada 21 September memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonilisme Inggris. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah. Namun masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut tetap tidak terpecahkan, karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara.
- 16. Pertemuan Bangkok yang dilakukan hingga dua kali tidak menghasilkan keputusan positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwi Kora) di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya.Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo tanggal 20 Juni 1964. karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan “Indonesia PBB, dengan spontan Presiden Sokearno menyatakan keluar dari P B B ” Namun kehilangan forum yang dapat digunakan mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai.
- 17. Created by : A_Bimbi