Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinopsis pranata hukum

3,519 views

Published on

Sinopsis: pranata hukum-suatu telaah sosiologis hukum

  • Be the first to comment

Sinopsis pranata hukum

  1. 1. SINOPSIS PRANATA HUKUM: Sebuah Telaah Sosiologis ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum ) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2011 1
  2. 2. PERKEMBANGAN STUDI HUKUM ORTHODOX SOCIOLOGICAL NORMALOGIJURISPRODENCE(JURISPRODENCE Normative JURISPRODENCE (Law as it should be) (Normative & Theoritical Theoritical Study of Law) Study with Social Empiris) SOCIO- SOCIO-LEGAL STUDIES (Pragmatic Social Investigation of Law in Action) Efektivitas Bekerjanya Hukum NOMOLOGI SOCIOLOGYOF LAW (Law as it is) (Empirical-Theoritical Study of Law in Social Context)Normalogi adalah ilmu yang mengkaji tentang norma, dapat disebut juga das sollen atauIsi UUD (seharusnya); sedangkan Nomologi adalah ilmu yang mengkaji tentang perilakuhukum, dapat disebut juga das sain yang terjadi dalam kehidupan riil masyarakattermasuk perilaku institusi - institusi negara; dan Norma adalah pedoman perilaku. 2
  3. 3. PERIODE NOMOLOGI ( Pembentukan Sosiologi Hukum) SOCIOLOGY OF LAW (Emprical-Theoritical Study Of Law in Social Context) Hubungan antar lembaga hukum Struktur sosial dari hukum : 1. Hubungan Nilai Sosial dengan Hukum 2. Pola Lapisan Sosial dengan Hukum Hubungan antara : 1. Lembaga Hukum dengn Ekonomi 2. Lembaga hukum dengan Politik 3. Lembaga hukum dengan lembaga sosial lainnya Perubahan Sosial dan Hukum : 1. Hukum dan implikasinya terhadap perubahan sosial 2. Perubahan sosial dan implikasinya terhadap perubahan hukum PERBANDINGAN ILMU HK & SOS.HUKUM ILMU HUKUM SOSIOLOGI HUKUMObyek : Ketentuan Hukum Sbg Alat Obyek = Perilaku Hukum : Aktual Penil ai Perilaku Hukum atau Terd okumentasiOrientasi : Menil ai dalam rangka pola- Orientasi = menemp atkan Peri laku hk r isasi perilaku hukum : B enar sbg. dasar membangun teori vs Salah * Hukum = bag ian sistem sosial * Pemahaman h k sec.komprehensif * Peri laku hk = bagian perilaku dan Konsisten sosialTeori P endukung = Teor i Hukum Teori Pen dukung = Teori Sosiologi HkMetode : Metode : * Preskri ptif * Deskriptif * Deduktif * Eksplanatif 3
  4. 4. TRADISI BESAR TRADISI BARUPenguasaan Hukum Positif Theory buildingMenerapkan Hukum Pendidikan keilmuanProblem solving Legal scientistPragmatis Legal theoristPendidikan professional DeskriptifVocational traning Ilmu dasar“Legal Craftmanship”“Legal Mechanic”Perspektif Penelitian sosiologiIlmu terapanPeneltian doktrinal POLA PENEGAKAN HUKUM ASPEK Konservatif Progresif Asumsi Hukum sbg sentral Manusia sbg sentral Manusia Sbg alat dari hukum Hukum sbg alat dari manusiaPosisi Hk Sbg pedoman yg final & mutlak Sbg pedoman yg tdk pernah final Sekali dibuat & diberlakukan Hukum terus mengalami penye- tdk mungkin ada perubahan suaian Hrs ditegakkan sbgmn adanya Penegakannya disesuaikan dengan kondisi sosial yg ada Tujuan Terwujudnya kepastian hukum Terujudnya kepentingan bersam a Pencapaian keadilan formal Pencapaian keadilan sosial Orientasi Menekankan pada : Menekankan pada Tekstual = Konsep & Rumusan Kontekstual = mendasarkan pd mjd kata kunci semangat yg mendasari hk Prosedural = ketepatan meka- Tercapainya tujuan = dpt terjadi nisme mjd syarat sahnya pengabaian thd prosedur 4
  5. 5. Perubahan Basis Hukum ABAD XVII ABAD VVIII-XX ABAD XXICommunity Negara GlobalisasiSosial Community of States Community of interestBoderless World Domestic nasional law Boderless WorldSosiologis Internasional law Tradisional practice Sumber hukum Tradisional Corporation Relativisme Tradisional Capitalis Yuridis Kedaulatan kelas Tradisional information Exchange Sosiologis GIANFRANCO POGGI 1. Feodalisme 2. Standestaat - Lahirnya sistem pengorganisasian masyarakat yang baru. - Acuan teritorial. - Penguasa - Stande : Penduduk yang mempunyai status sama. - Pembuatan hukum - ”dualistik”. - Perkembangan negara - negara Pengausa - Kekuasaan mutlak. 5
  6. 6. - Tahap Absolut - Dalam kehidupan hukum dan kenegaraan.3. Masyarakat Sipil - Keluarga borjuasi - kompetensi ekuilibirium - Badan : menyelenggarakan hukum bersifat publik. - Kedudukan berdaulat.MARC GALANTER, menurut beliau ”hukum modern”, yaitu : • Bentuk tertulis • Berlaku diseluruh wilayah negara • Peraturannya bersifat uniform • Bersifat teritorial • Sebagai sarana yang secara sadar untuk mewujudkan keputusan - keputusan politik masyarakat. 6
  7. 7. WEBER, membagi perkembangan hukum rational menjadi 4 tahap : 1) Pengadaan hukum melalui pewahyuan secara kharismatik. 2) Pengadaan dan penemuan hukum secara empiris. 3) Pengadaan hukum melalui pembebanan dari atas, yaitu dari kekuatan sekuler/teokratis. 4) Penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang dilakukan secara profesional oleh mereka yang mendapatkan pendidikan hukum dengan ciri - ciri ilmiah dan logis formal. 7
  8. 8. ”BEKERJANYA HUKUM”Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa :1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (rule occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi- peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain- lainnya mengenai dirinya.2) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang 8
  9. 9. ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.3) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi. 9
  10. 10. Dalam tampilan yang lebih detail, wajah hukum yang regularities (pola – pola perilaku)dapat tampil dalam dua tipologi berbeda. Pertama, wajah hukum yamg tampil sebagai intitusi pilriil dan funsional dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemuli iil pemuliihanketertiban, penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan polaperilaku yang baru. Kedua, tampil sebagai makna – makna simbolik sebagaimana ,termanifestasi dan tersimak dalam aksi – aksi serta interakasi masyarakat.I. CITA HUKUM1. FUNGSI CITA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG DEMOKRATIS Model Pembentukan Hukum yang Demokratis Pertama, secara makro proses penyusunan suatu produk hukum (peraturan) dalam penyusunan dalatahapan sosiologis berlangsung dalam masyarakat dan ditentukan oleh tersedianya bahan bahan- 10
  11. 11. bahan di dalamnya. Apabila problem yang timbul tersebut dapat dimasukkan dalam agendapemerintah atau sebagai policy problems, maka perbincangan itu akan memasuki tahapankedua yang disebut tahapan politis. Tahapan ini berusaha mengidentifikasi dan kemudianmerumuskan lebih lanjut. Di sini, seluruh ide atau gagasan yang berhasil diidentifikasi dalamproses sosiologis itu dipertajam lebih lanjut dalam wacana yang lebih kritis oleh kekuatanyang ada dalam masyarakat. Setelah tahapan sosiologis dan politis dilalui, barulah proses pembuatan hukummemasuki tahapan terakhir (ketiga) yang disebut “tahapan yuridis”. Pada tahapan ini lebihmemfokuskan diri pada masalah penyusunan dan pengorganisasian masalah-masalah diaturkedalam rumusan-rumusan hukum. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam prosespengorganisasian dan penyusunan rumusan-rumusan hukum itu antara lain aspek consistency,sound arrangement dan normal usage. Proses yang tejadi pada tahapan yuridis ini pun tidakbebas nilai melainkan selalu dalam kungkungan subsistem-subsistem non-yuridis, sepertisosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. TAHAP - TAHAP PEMBUATAN HUKUM Tahap Inisiasi : Memunculkan suatu gagasan dalam masyarakat. Tahap Sosio-Politis : Pematangan dan penajaman gagasan. Tahap Yuridis : Penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Proses Transformasi Sosial Dalam Hukum Didalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan sangatditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok didalammasyarakat. Disamping itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan,geografi dan sebagainya dapat berpengaruh dan menjadi bahan atau input bagi sistem politikyang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif partai – partai politik, tokohmasyarakat, dan sebagainya. Semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untukmengubah input menjadi output. Proses ini, oleh Easton disebut dengan withinputs,conversion process dan the black box. 11
  12. 12. 2. PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI PARADIGMA KEKUASAAN MENUJU PARADIGMA MORAL Paradigma Kekuasaan dan Tatanan Hukum Kualitas hukum kita menjadi hukum otoriter dengan memperlihatkan ciri-ciri otoritarianantara lain sebagai berikut : (1). Kaidah dasar otoliter, (2).Kaidah dasar di atas konstitusi,(3).Hukum yang membudak, (4).Birokrasi Totalitarian, (5).Trias Politika pro-forma, (6). Kepatuhanterpaksa, (7).Tipe rekayasa merusak. PENGARUH MASA TRANSISI SOSIAL TERHADAP PERILAKU HUKUM ABNORMAL PERILAKU HUKUM ABNORMAL YG KHAS KORUPSI BERJAMAAH DI KALANGAN MASA TRANSISI KONFLIK INSTITUSI HK Belum Adanya pedoman Berperilaku yg sama BARU DG YG LAMA Politik Otoriter ke Dlm Menjalankan Peranan PENEMPATAN SATU Demokrasi BIDANG HK sbg “LEX SUPER SPECIALIS” PENEGAKAN HK YG BLM SISTEMIK 12
  13. 13. II. BUDAYA HUKUM1. PERANAN KULTUR HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkanselalu berada diantara berbagai faktor (interchange). Dalam konteks yang demkian itu, titiktolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (blueprint) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang – undangan. Hukumhendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati didalam masyarakat antara lainmelalui tingkah laku masyarakatnya. 13
  14. 14. 14
  15. 15. Hukum Sebagai Suatu Sistem Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakanadanya komponen – komponen yang terkandung dalam hukum itu : 1. Komponen struktur, adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem itu sendiri. Komponen sruktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur. 2. Komponen substansi yang berupa norma hukum, baik itu peraturan – peraturan, keputusan – keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. 3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide – ide, sikap – sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yaitu kultur hukumnya lawyer dan judged’s. dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Hukum dan Struktur Masyarakat Hubungan fungsional antara sistem hukum dan masyarakatnya diuraikan oleh EmileDurkheim yang membedakan antara masyarakat dengan “solidaritas mekanik” dengan tipe 15
  16. 16. hukumnya “represif”, dan masyarakat denga “solidaritas organik” dengan tipe hukumnya dengan“restitutif”. Hubungan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat ini perkemb nganjuga diuraikan oleh H.L.A. Hart dan Bredemeier, yaitu : 16
  17. 17. 17
  18. 18. 2. PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP FUNGSI HUKUM Melembagakan Nilai Hukum Baru Untuk dapat menanamkan nilai – nilai baru sehingga dapat melembaga sebagai pola –pola tingkah laku yang baru di masyarakat, maka perlu ada proses pelembagaan dan masyarakat,internalisasi dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimanakah proses masyarak .pelembagaan tersebut berjalan dapat dilihat pada formula tentang proses pelembagaan.Efektivitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat – alat, manusiorganisasi dan metoda untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat Penggunaan alam masyarakat.tenaga manusia disini adalah bagaimana birokrasi itu bekerja. Dalam proses ini dibutuhkankomitmen yang tulus lus dan kemampuan yang tinggi dari para petugas dalammengimplementasikan kebijaksanaan yang tertuang dalam hukum itu.3. PEMBINAAN KESADARAN HUKUM Motivasi Bertingkah Laku Menghadapi produk hukum yang cenderung memasukkan unsur – unsur baru itu,apakah sesorang pemegang peran akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu ukumatau tidak, sangat bergantung pada tiga variabel utama, antara lain : (1) apakah normanyatelah disampaikan; (2) apakah norma – normanya serasi dengan tujuan – tujuan yangditerapkan bagi posisi itu; (3) apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yangmenyimpang. Pendapat Seidman tersebut menunjukan bahwa selain sosialisasi dansinkronisasi produk hukum, faktor motivasi juga ikut mempengaruhi tingkah laku seseorangpemegang peran dalam menaati isi produk hukum tersebut. Seidman membuat suatu model tersebut at 18
  19. 19. yang berkamar empat untuk menunjukkan hubungan antara bentuk tingkah laku denganmotivasi para pemegang peran, sebagai berikut : Pertimbangan Pembuatan Hukum Setiap peraturan hukum tentulah mempunyai tujuannya sendiri yang ingin dicapai,untuk itu diperlukan suatu usaha yang sistematis meliputi teknik – teknik perundang –undangan yang dipakai. Strategi yang ditempuh ini pun sangat mirip dengan cara – carapemecahan masalah dalam manajemen ilmiah. A. Podgorecki mengembangkan empat asaspokok yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tujuan sosial yang dikehendaki, yakni : (1) Suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi; (2) Membuat suatu analisa mengenai penilaian – penilaian yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan hirarki. Analisis disini meliputi pula perkiraan mengenai apakah cara – cara yang dipakai tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang baik malah memperburuk keadaan; (3) Melakukan verifikasi hipotesis – hipotesis, seperti apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan itu pada akhirnya membawa kita kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki; dan (4) Pengukuran terhadap efek peraturan – peraturan yang ada. 19

×