Dokumen ini membahas pengembangan e-government lokal di kota dan pemukiman manusia. E-government lokal diukur menggunakan Indeks Layanan Online Lokal (LOSI) yang menilai empat kriteria: teknologi, konten, layanan, dan partisipasi pada 86 portal kota di seluruh dunia. Temuan menunjukkan adopsi indikator teknologi dan konten lebih luas daripada layanan dan partisipasi di portal-portal tersebut."

1. Mata Kuliah:
Teknologi Informasi
Pemerintahan
MUHLIZAR
NIM. 20102066

2. E-Government Lokal Pembangunan di Kota dan
Pemukiman Manusia

3. E-Government Lokal Pembangunan di Kota dan
Pemukiman Manusia
Pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat publik
administrasi di semua tingkatan; Integrasi TIK dapat diperluas dan ditingkatkan
penyediaan layanan, merampingkan dan mengoptimalkan proses internal, dan
memungkinkan warga untuk terlibat dengan institusi dan isu-isu publik dalam
berbagai cara baik secara nasional maupun lokal. Pentingnya pemerintah daerah
adalah terkadang diabaikan atau diremehkan; Namun, seperti yang disorot dalam
Agenda Perkotaan Baru, organisasi internasional sangat menyadari bahwa
kontribusi pemerintah subnasional dan lokal terhadap definisi kebijakan dan
implementasi sama pentingnya dengan Pemerintah nasional.
Pengembangan e-government memiliki agenda politik yang tinggi, tetapi
penekanannya terutama pada prioritas dan kemajuan nasional, sebagaimana
dibuktikan oleh banyak inisiatif regional dan internasional dan publikasi yang
menilai pertumbuhan dan efektivitas e-government di tingkat negara; contohnya
termasuk United Nations E-Government Survey (2001 hingga sekarang), Uni Eropa
eGovernment Benchmark, dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan
Pembangunan (OECD) Digital Government Review untuk masing-masing negara.
Ada mekanisme yang mapan untuk menilai kemajuan dalam pengembangan e-
government nasional, tetapi penilaian kematangan e-government lokal masih
dalam tahap awal dan masih relatif jarang.

4. Penerbitan edisi pertama menghasilkan minat yang kuat dan umpan balik positif yang
substansial. Edisi saat ini bertujuan untuk memperkuat gagasan bahwa menilai portal kota
berkontribusi pada peningkatan e-government lokal, berdasarkan gagasan bahwa jika sesuatu
tidak dapat diukur atau dinilai, itu tidak dapat ditingkatkan. Penilaian dengan demikian menjadi
"faktor keberhasilan penting untuk" pengembangan" dari penyediaan layanan online,4 yang
idealnya harus mencakup berbagai fitur, termasuk teknologi fasilitatif. LOSI mengukur aspek
teknis dan konten dari portal, serta layanan elektronik dan inisiatif e-partisipasi yang tersedia
melalui mereka.
Minat yang berkembang dalam pengembangan e-government, dikombinasikan dengan
meningkatnya jumlah permintaan inklusi dan representasi dalam survei e-government lokal,
memimpin penyelenggara studi untuk meningkatkan jumlah kota yang dinilai untuk Survei
2020. Ini merupakan perkembangan yang positif, karena menilai jumlah portal yang jauh lebih
besar memberikan manfaat berikut:
 Cakupan dan representasi yang lebih luas dari status/kematangan e-government lokal;
 Potret e-government lokal di seluruh dunia yang lebih komprehensif dan lengkap, dengan
yang lebih besar sampel survei yang memungkinkan wawasan yang lebih akurat, analisis
yang lebih konsisten, dan peluang untuk lebih baik mengidentifikasi tantangan, kesulitan,
dan peluang yang dimiliki kota-kota (dan di mana ada perbedaan);
 Kesempatan untuk terlibat dalam analisis berbasis bukti yang lebih luas tentang kehadiran
online lokal pemerintah di seluruh dunia, dengan peningkatan kapasitas untuk
perbandingan produktif dan kemampuan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan
perbaikan;
 Terbentuknya jaringan pakar dan praktisi yang dapat berbagi praktik yang baik dan
pelajaran yang dipelajari.

5. Pemerintah Elektronik Lokal
LOSI terdiri dari 80 indikator yang berkaitan dengan empat kriteria:
teknologi, penyediaan konten, layanan penyediaan, dan partisipasi dan
keterlibatan. Dimensi teknologi berfokus pada teknis fitur portal untuk
menentukan bagaimana situs dan konten tersedia untuk pengguna;
relevan indikator berhubungan dengan faktor-faktor seperti aksesibilitas,
kualitas, fungsionalitas, keandalan, kemudahan navigasi, daya tarik visual,
dan keselarasan dengan standar teknologi.
Ada dua faktor penting yang mendasari pemilihan 80 indikator yang
digunakan dalam instrumen penilaian. Tinjauan literatur dan penelitian
empiris sebelumnya membantu menentukan rangkaian metrik mana yang
terbaik mewakili elemen sentral dari layanan publik digital dan penyediaan
layanan di tingkat kota. Selain itu, dilakukan upaya untuk menyelaraskan
indikator LOSI dengan Online Service Index (OSI)—a keputusan
berdasarkan beberapa komentar yang diterima setelah edisi pertama
penelitian ini dirilis pada tahun 2018.

6. Status Layanan Online Lokal Saat Ini
100 kota yang disurvei untuk LOSI 2020 dipilih berdasarkan
lokasi geografis dan distribusi penduduk. Semua wilayah dunia
terwakili secara adil; jumlah negara dipilih dari masing-masing
wilayah didasarkan pada angka populasi wilayah itu dalam
populasi global. Di antara 100 kota yang dipilih, 29 di Asia, 32 di
Afrika, 21 di Eropa, 16 di Amerika, dan 2 di Oseania. Empat belas
dari kota-kota ini (11 di Afrika, 2 di Asia dan 1 di Amerika)
ditemukan tidak memiliki portal web.6 Untuk alasan ini, LOSI 2020
menilai 86 portal kota—27 di Asia, 21 di Afrika, 21 di Eropa, 15 di
Amerika dan 2 di Oseania. Pemeringkatan akhir kota
mencerminkan jumlah total indikator yang terpenuhi; nilai LOSI
masing-masing adalah rinci dalam lampiran.

7. Distribusi tingkat LOSI menurut kelompok pendapatan
Gambar 4.3 menunjukkan distribusi tingkat LOSI di antara kelompok pendapatan nasional.
Sedangkan asumsi hubungan positif antara tingkat LOSI kota dan kelompok pendapatan
negara tempat kota terletak sebagian besar ditanggung oleh hasil, analisis yang lebih dalam
dari temuan survei mungkin terbukti bermanfaat, karena lebih dari selusin negara yang disurvei
menunjukkan perbedaan dalam hal ini daerah. Budapest, Riyadh, Santiago, dan Wina adalah
kota-kota di negara-negara berpenghasilan tinggi tetapi memiliki tingkat menengah nilai LOSI.
Sebaliknya, Bogota, Buenos Aires, Istanbul, Moskow, dan Shanghai berada di pendapatan
menengah ke atas negara tetapi memiliki tingkat LOSI yang sangat tinggi. Sementara itu, Baku,
Bagdad, Caracas, Havana, Minsk dan Teheran terletak di negara-negara berpenghasilan
menengah ke atas tetapi memiliki tingkat LOSI yang rendah. Ini menyarankan bahwa
pengembangan e-government lokal yang efektif mungkin memerlukan tidak hanya sumber
daya keuangan yang cukup tetapi juga lingkungan yang mendukung dan mekanisme
dukungan yang ditargetkan seperti lokal yang komprehensif visi dan strategi e-government.

8. Temuan tinjauan paralel level LOSI dan OSI 2020 ini
mengkonfirmasi pernyataan di 2018 edisi bahwa perbedaan antara
kinerja e-government lokal dan nasional mungkin lebih ditandai
ketika penilaian e-government lokal yang lebih luas dilakukan.
Pada tahun 2018 hanya 40 kota yang dinilai, dibandingkan dengan
86 pada tahun 2020.

9. Level LOSI dengan level OSI yang sesuai untuk tahun 2020
Subbagian ini meninjau hasil penilaian untuk pengembangan e-
government lokal bersama dengan yang untuk subindeks pengembangan
e-government nasional di negara-negara di mana kota-kota yang dinilai
berada. LOSI dan tingkat Online Services Index (OSI) yang sesuai disajikan
untuk tujuan ini. Informasi rinci tentang nilai, level, dan pengelompokan
OSI disediakan dalam bab 1 laporan ini. Secara singkat, negara-negara
diberi salah satu dari empat level OSI berdasarkan nilai OSI mereka,
sebagai berikut: sangat tinggi (0,75 hingga 1,00), tinggi (0,50 hingga 0,75),
menengah (0,25 hingga 0,50), dan rendah (0,00 hingga 0,25).

10. Temuan tinjauan paralel level LOSI dan OSI 2020 ini mengkonfirmasi
pernyataan di 2018 edisi bahwa perbedaan antara kinerja e-government lokal dan
nasional mungkin lebih ditandai ketika penilaian e-government lokal yang lebih
luas dilakukan. Pada tahun 2018 hanya 40 kota yang dinilai, dibandingkan dengan
86 pada tahun 2020.
Implementasi indikator LOSI di portal kota
Seperti terlihat pada Gambar 4.4, hanya 10 persen portal kota yang dinilai telah
menerapkan 75 hingga 100 persen dari 12 indikator teknologi yang diukur,
sementara 48 persen telah menerapkan antara 50 dan 75 persen dari indikator ini.
Kepatuhan yang tinggi paling jelas terlihat untuk penyediaan konten; 27 persen
portal kota dinilai telah memenuhi 75 hingga 100 persen dari 32 ketentuan konten
indikator, sementara 24 persen telah mencapai 50 hingga 75 persen kepatuhan
untuk kriteria ini. Sementara 16 persen portal kota yang dinilai telah menerapkan
75 hingga 100 persen dari 11 partisipasi dan indikator keterlibatan, hanya 7 persen
yang telah menerapkan 75 hingga 100 persen dari 25 layanan indikator ketentuan.

11. Gambar 4.4 Implementasi indikator LOSI di portal e-government kota
Implementasi indikator teknologi di portal kota
Gambar 4.5 menunjukkan bahwa indikator teknologi yang paling sering ditemui
berkaitan dengan kompatibilitas portal dengan browser web yang berbeda, aksesibilitas
portal melalui perangkat seluler, kemudahan yang portal kota dapat ditemukan, dan
ketersediaan fitur pencarian di portal kota. Mirip dengan 2018 LOSI temuan, hampir semua
portal kota (96,5 persen) dapat diakses melalui platform seluler; ini mempunyai relevansi
khusus mengingat penetrasi perangkat seluler yang tinggi. Khususnya, hanya sekitar
setengah dari portal kota yang dipelajari mudah dinavigasi, dapat dimuat dalam waktu
kurang dari lima detik,8 dan menyediakan konten portal mereka dalam lebih dari satu
bahasa. Selanjutnya, hanya 36,1 persen dari portal kota yang menawarkan opsi pencarian
lanjutan, dan hanya 27,9 persen yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan opsi
tampilan portal seperti seperti jenis font, ukuran dan warna. Hasil survei menunjukkan
bahwa sebagian besar portal kota yang dinilai tidak sesuai dengan Pedoman Aksesibilitas
Konten Web 1.0; hanya 10 portal (11,6 persen) yang memenuhi standar ini. Kepatuhan
dengan rekomendasi validasi tampilan dan markup oleh World Wide Web Konsorsium
(W3C) juga buruk, dengan hanya 9 dan 2 portal kota (10,5 dan 2,3 persen) yang
memuaskan standar teknologi ini.

12. Gambar 4.5 Implementasi indikator teknologi
di portal kota
Implementasi indikator penyediaan konten di portal kota
indikator penyediaan konten dipenuhi oleh proporsi terbesar kota portal berhubungan dengan
informasi nama dan jabatan kepala dinas kota/kabupaten dan fungsi, jam kerja dan detail kontak
mereka, dan informasi tentang layanan portal menyediakan. Sebagian besar portal kota juga
menyediakan berbagai informasi yang luas (dan memuaskan) terkait ke berbagai sektor, termasuk
kesehatan, pendidikan, lingkungan, kesejahteraan sosial, rekreasi, budaya dan olahraga. Pengumuman
pengadaan dan informasi tentang organisasi, operasi, manajemen dan anggaran kota / kotamadya
tersedia di portal lebih dari 60 persen kota dinilai. Hanya sekitar sepertiga dari portal kota (37,2 persen)
yang membuat hasil pengadaan dan terkait informasi yang tersedia. Lebih dari setengah kota yang
disurvei (53,5 persen) telah memperbarui konten portal mereka di dalam bulan lalu. Khususnya, kurang
dari setengah kota yang diteliti (48,8 persen) menyediakan akses gratis ke layanan online pemerintah
melalui kios, pusat komunitas, kantor pos, perpustakaan, ruang publik atau Wi-Fi gratis. Kurang dari
separuh kota (46,5 persen) memiliki kebijakan privasi atau pernyataan yang tersedia di portal, yang
menunjukkan perhatian dan pertimbangan yang tidak memadai untuk privasi orang dan terbatas
kesadaran akan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hanya 36 persen dari kota portal
memiliki kebijakan data terbuka dan hanya 33,8 persen yang mempublikasikan informasi tentang
penggunaan. Pada 32,6 per persen dari portal kota dinilai ada beberapa bukti bahwa layanan
disediakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga, seperti masyarakat sipil atau sektor swasta, dan sekitar
24,4 persen menunjukkan bahwa mereka menggunakan teknologi baru.

13. Berbagai kondisi dan peristiwa yang
melahirkan Governance System
 Sistem pemerintahan komunis Uni Soviet
runtuh.
 Terjadinya keajaiban pertumbuhan
ekonomi Asia Timur,
 Privatisasi masif yang dilakukan oleh
Thatcher.
 Komunikasi dianggap sebagai roh
kehidupan bermasyarakat, kualitas
komunikasi menentukan kualitas
kehidupan

14.  Perkembangan masyarakat oleh meningkatnya
kesadaran sebagai mahluk
berbudayapeningkatan penguasaan informasi
kebangkitan masyarakat madani.
 Perkembangan demokrasi, tuntutan untuk
terlibat lebih mendalam dalam pengambilan
keputusan.Demokrasi 4 tahunan tidak cukup.
 Perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi  dokumentasi digital dan demokrasi
internet.
 Dengan sistem konvensional dan statis
pemerintah tidak dapat mengimbangi
perkembangan masyarakat

15. Pengklasifikasian baru ideologi penyelenggaraan negara:
memudarnya klasifikasi komunisme, sosialisme, kapitalisme menjadi
sbb:

18. Jejaring
Individu
Berbagai Jejaring dalam Tata
Penyelanggaraan Negara

19. Data, Informasi dan pengetahuan.
• Data: abstraksi benda dan atau keadaan, realita dan atau
fenomena yang diresepresantasikan oleh faktor yang diukur
(parameter) dalam bentuk angka (variabel), citra (images),
gambar, kata-kata, suara.
• Informasi: data yang telah dipilah dan dipilih, diorganisasikan,
dinalisis, diungkapkan antara lain menjadi indikator keadaan
• Pengetahuan : wawasan dan pengalaman yang dimiliki
seseorang (tacit knowledge) atau diketahui umum (explicit
knowledge) yang memberikan kemampuan untuk merubah
data dan informasi menjadi tindak yang efektif. Kerapkali
diwujudkan berupa rule of thumb, peringkat, indeks, rasio
yang siap untuk pengambilan keputusan.

20. Pengembangan data, informasi
dengan pendekatan deduktif
Persoalan deduksi data dari kebijakan adalah:
 Kebijakan belum ada atau ada tetapi berubah-ubah.
 Kebijakan bisa implisit, tidak langsung dan tidak jelas,
 Kebijakan bisa ad-hoc, reaktif
 Kebijakan bisa bersifat instrumental dan operasional
Data dan informasi dikembangkan :
 Berdasarkan kerangka kebijakan: penentuan bobot
etika, posisi serta peranan pemerintah, dan pilihan
tindak.

21. Contoh data, informasi dan
pengetahuan dideduksi dari
kebijakan
 Contoh kebijakan pengendalian pasar 
digunakan pengetahuan: Housing Affordibility
Index, Housing Market Price Index, Housing
Demand Index, Housing Supply Index (Amerika
Serikat) . Data Vacant houses , Abandon Houses
 Contoh kebijakan pengendalian pasar,
pemenuhan hak dan pengendalian dampak
sekaligus: Housing Health and Safety Rating
System (Inggris)
 Contoh kebijakan pemenuhan hak,
pelaksanaan kebajikan dan pengendalian
dampak. Housing Qualiy Index (Afrika Selatan,
Ghana)

22. Bagaimana memilih dan menentukan
kebijakan
 Oleh kepemimpinan: kearifan, kewibawaan dan
wawasan pengambil keputusan.
 Melalui proses politik: hasil tekanan dan negosiasi
dengan pihak lain.
 Melalui proses birokratik
 Oleh hekuatan pengetahuan, informasi dan data.
 Kombinasi diantaranya.

23. Pengembangan data dan informasi
dengan pendekatan induktif
Data dan informasi disiapkan berdasarkan
 kebiasaan meskipun tidak selalu jelas asal
muasalnya,
 meniru apa yang dilakukan ditempat lain
 asumsi penyelenggara pendataan
 mengdopsi konsep/ kerangka teoritik.
 maksud dan tujuan yang tidak dirumuskan dengan
jelas
Dianalisis , dimanipulasi dan ditafsirkan untuk
perumusan kebijakan

24.  Dialog dan negosiasi perumusan kebijakan publik dalam jejaring
tata penyelenggaraan

25. Governance process:
Peserta dialog dala tata
penyelenggaraan negara

26. TERIMAKASIH