Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan tugas dan persyaratan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. PEJABAT/PANITIA
PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

2. PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (Pj/PPHP) PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
(Pj/PPHP)
TUGAS:
1. memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian
3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan
TUGAS:
1. PjPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling banyak Rp200 juta dan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100 juta
2. PPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling sedikit di atas Rp200 juta dan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100
juta
Keanggotaan:
- pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun
instansi lainnya.
- pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat
berasal dari bukan pegawai negeri
Keanggotaan:
• pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun
instansi lainnya
• dapat ditetapkan dari Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

3. PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018
PERSYARATAN:
1. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas
2. memahami isi Kontrak
3. memiliki kualifikasi teknis
4. menandatangani Pakta Integritas
5. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
PERSYARATAN:
1. memiliki integritas dan disiplin
2. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan
Barang/Jasa
3. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa
4. menandatangani Pakta Integritas
5. tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penanda Tangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
PENETAPAN
PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
PENETAPAN
1. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah menetapkan PjPHP/PPHP
2. Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak
terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

4. PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa
sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi:
 dokumenprogram/penganggaran
 surat penetapan PPK
 Dokumen perencanaan pengadaan
 RUP/SIRUP
 dokumen persiapan pengadaan
 dokumen pemilihan Penyedia
 dokumen Kontrak dan perubahannyadokumen serah terima hasil pekerjaan

5. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
 PA/KPA setelah menerima pekerjaa dari Pejabat Penandatangan Kontrak meminta PjPHP/PPHP
untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang
diserahterimakan.
 PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen
program/penganggaran, surat penetapan PPKom, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak
dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/ kekurangan, PjPHP/PPHP
melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif.
 Untuk Pengadaan Langsung hasil pemeriksaan administratif tersebut dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Pemeriksaan Administratif dengan nilai paling sedikit di atas Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

6. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
NOMOR : ........................................
Pada hari ini1 ……….. tanggal …………. bulan ………. tahun ..............................,
bertempat di .........................., Kami selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan
Keputusan Pengguna Anggaran2 ................... tanggal …………… Nomor : ........................,
tentang ............................. dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
1. N a m a3 : ……………………….. jabatan : Ketua
2. N a m a : ……………………….. jabatan : Sekretaris/Anggota
3. N a m a : ……………………….. jabatan : Anggota
Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan
administratif terhadap penyerahan :
Pekerjaan : 4........................................................................................
Penandatangan Kontrak : 5......................................................................
Kontrak : Nomor : 6........................
Tanggal : 6……………………
Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana terlampir dan hasil
pemeriksaan dinyatakan (Sesuai huruf yang dilingkari):
a.7 LENGKAP SESUAI, yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) 8....................................
b. LENGKAP TIDAK SESUAI/TIDAK LENGKAP, yang selanjutnya direkomendasikan kepada
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 8....................................
untuk memerintahkan Penandatangan Kontrak melengkapi/memperbaiki dokumen
sesuai hasil pemeriksaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
1. Nama9 : .......…............................
Tanda tangan : .......…............................
2. Nama : .......…............................
Tanda tangan : .......................……….....
3. Nama : .......…............................
Tanda tangan : …...........................….....
BERITA ACARA PPHP
Petunjuk Pengisian Berita Acara :
1. Isikan dengan huruf hari, tanggal, bulan, tahun dan kota pelaksanaan pemeriksaan.
2. Isikan Nama Perangkat Daerah Pengguna Anggaran yang menetapkan (SK PA mencantumkan
penugasan bagi PPHP untuk langsung memeriksa dokumen administrative hasil PBJ dan
melaporkan secara berkala maksimum 1 bulan kepada PA/KPA)
3. Isikan nama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sesuai jabatan.
4. Isikan nama paket pekerjaan sesuai dengan kontrak
5. Isikan Pejabat Penandatangan kontrak (PA/KPA/PPK) dan nama Perangkat Daerah/UPT
(contoh..... Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah).
6. Isikan Nomor dan tanggal Kontrak
7. Lingkari huruf a atau b sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif.
8. Isikan nama Perangkat Daerah untuk PA atau Bidang/bagian/UPT untuk KPA.
9. Isikan nama semua Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan

7. DAFTAR : Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif
Nomor1
: ................................
Pekerjaan2
: ................................
No. Jenis dokumen diperiksa3 Lengkap
Sesuai4
Lengkap
tidak
sesuai/tidak
lengkap4
Keterangan
1 2
1 Dokumen program/penganggaran (DPA)
2 Surat penetapan PPK
3 Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP
4 Dokumen persiapan pengadaan :
- HPS (PBJ yang perlu HPS)
- spesifikasi teknis/KAK]
- gambar rencana (bila diperlukan)
5 Dokumen proses pemilihan penyedia
6 Dokumen kontrak dan perubahannya (jika ada)
7 Dokumen serah terima hasil pekerjaan
- BAST
- BA Penyerahan Barang/Jasa (persyaratan
lainnya bisa lebih dari 1 dokumen)
8 Dokumen Lainnya (Bila perlu)
5
..................., ……………………….
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
1. Nama6 : .......…............................
Tanda tangan : .......…............................
2. Nama : .......…............................
Tanda tangan : .......................……….....
3. Nama : .......…............................
Tanda tangan : …...........................….....
BERITA ACARA PPHP
Petunjuk Pengisian Lampiran Berita Acara :
1. Isikan Nomor Berita Acara.
2. Isikan nama paket pekerjaan sesuai dengan kontrak
3. Isikan jenis Dokumen Administratif yang diperiksa (dokumen dalam contoh format tidak
mengikat untuk detailnya disesuaikan sesuai kontrak).
4. Isikan tanda √ sesuai dengan kolom yang dipilih berdasarkan hasil pemeriksaan.
5. Isikan Kota tempat pemeriksaan dan isikan hari tanggal tahun pemeriksaan
6. Isikan nama semua Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan

8. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
NOMOR : ........................................
Pada hari ini1 ……….. tanggal …………. bulan ………. tahun ..............................,
bertempat di .......................... yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a 2 : ……………………………………
NIP : ……………………………………
berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran3 ................... tanggal …………… Nomor :
........................ ditetapkan sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SKPD/UPTD)
..................................., telah melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap
penyerahan :
Pekerjaan : 4........................................................................................
Penandatangan Kontrak : 5......................................................................
Kontrak : Nomor : 6........................
Tanggal : 6……………………
Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana terlampir dan hasil
pemeriksaan dinyatakan (Sesuai huruf yang dilingkari):
a.7 LENGKAP SESUAI, yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) 8....................................
b. LENGKAP TIDAK SESUAI/TIDAK LENGKAP, yang selanjutnya direkomendasikan kepada
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 8....................................
untuk memerintahkan Penanda Tangan Kontrak melengkapi/memperbaiki dokumen
sesuai hasil pemeriksaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan
sebagimana mestinya.
Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
(…………………………..)
NIP...........................
BERITA ACARA
PjPHP
Petunjuk Pengisian Berita Acara :
1. Isikan dengan huruf hari, tanggal, bulan, tahun dan kota
pelaksanaan pemeriksaan.
2. Isikan Nama Perangkat Daerah Pengguna Anggaran yang
menetapkan.
3. Isikan nama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sesuai
jabatan.
4. Isikan nama paket pekerjaan sesuai dengan kontrak
5. Isikan Pejabat Penanda Tangan kontrak (PA/KPA/PPK) dan
nama Perangkat Daerah/UPT (contoh..... Pejabat Pembuat
Komitmen Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah).
6. Isikan Nomor dan tanggal Kontrak
7. Lingkari huruf a atau b sesuai dengan hasil pemeriksaan
administratif.
8. Isikan nama Perangkat Daerah untuk PA atau
Bidang/bagian/UPT untuk KPA.
Isikan nama semua Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan

9. DAFTAR : Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif
Nomor1
: ................................
Pekerjaan2
: ................................
No. Jenis dokumen diperiksa3 Lengkap
Sesuai4
Lengkap
tidak
sesuai/tidak
lengkap4
Keterangan
1 2
1 Dokumen program/penganggaran (DPA)
2 Surat penetapan PPK
3 Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP
4 Dokumen persiapan pengadaan :
- HPS (PBJ yang perlu HPS)
- spesifikasi teknis/KAK]
- gambar rencana (bila diperlukan)
5 Dokumen pemilihan penyedia (pembelian
langsung tidak perlu)
6 Dokumen kontrak dan perubahannya (jika ada)
7 Dokumen serah terima hasil pekerjaan
- BAST
- BA Penyerahan Barang/Jasa (persyaratan
lainnya bisa lebih dari 1 dokumen)
8 Dokumen Lainnya (Bila perlu)
5
..................., ……………………….
Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
(…………………………..)
NIP...........................
Petunjuk Pengisian Lampiran Berita Acara :
1. Isikan Nomor Berita Acara.
2. Isikan nama paket pekerjaan sesuai dengan kontrak
3. Isikan jenis Dokumen Administratif yang diperiksa (dokumen
dalam contoh format tidak mengikat untuk detailnya
disesuaikan sesuai kontrak).
4. Isikan tanda √ sesuai dengan kolom yang dipilih berdasarkan
hasil pemeriksaan.
5. Isikan Kota tempat pemeriksaan dan isikan hari tanggal tahun
pemeriksaan
6. Isikan nama semua Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan
BERITA ACARA
PjPHP

10. PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Untuk Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang sudah
dibentuk, pelaksanaan tugasnya tetap mengacu pada ketentuan
dalam Peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan-
perubahannya apabila:
a) Pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaannya
dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018.
b) Kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani
berdasarkan Peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 beserta
perubahan-perubahannya.

11. CONTOH SK