Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerjasama antara PT _______________ dengan PT ____________ (“Perjanjian
Kerjasama”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ..........., tanggal ..................,bulan ................,
tahun .......................... (00-00-2020) di ..............., oleh dan antara:
1. PT _______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan menurut dan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang
beralamat di ............................................................, dalam hal ini diwakili oleh .................
dalam kedudukannya selaku kuasa direksi berdasarkan surat kuasa tertanggal..............
yang dilekatkan dalam Perjanjian ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
serta mewakili kepentingan PT _______________ (PT _______________ dan/atau para
pengganti serta penerus haknya untuk selanjutnya disebut sebagai “ B ”; dan
2. PT ____________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan menurut dan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,
berkedudukan di ............., dan beralamat di ................................................., dalam hal ini
diwakili oleh [______] dalam kedudukannya selaku [______] dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT ____________ (PT
____________ dan/atau para pengganti serta penerus haknya untuk selanjutnya disebut
sebagai “ D ”.
Bdan D untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing
sebagai “Pihak”.
Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa D adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan Pengolahan
Hasil Pertanian serta memiliki hak guna usaha berdasarkanSertifikat Hak Guna Usaha Nomor
1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten .............. pada tanggal
..........................., dengan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal .........................,
yang terletak di ............................................................,
.................................................................. dengan total seluas ± .................. m2 (kurang
lebih .................................................................. meter persegi (“Luas Lahan”),
sebagaimana diuraikan dan dirinci dalam Surat Ukur No. ....................... tanggal
................................ yang terdaftar atas nama D (untuk selanjutnya disebut sebagai
“Lahan”);
B. bahwa B bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan D dalam usaha proyek penanaman
singkong (”Singkong”) sebagaimana terdapat dalam Proposal Proyek yang menjadi
Lampiran 1 Perjanjian ini di atas sebagian Lahan perkebunan HGU atas nama D tersebut di
atas dan D bersedia menerima kerjasama tersebut dengan B yang akan dituangkan dalam
Perjanjian ini; dan

2. C. bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengatur lebih lanjut dan lebih lengkap atas syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dalam suatu perjanjian tertulis yang
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah setuju untuk dan dengan ini membuat
dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat dan ketentuansebagai berikut:
PASAL 1
DEFINISI
1.1. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana
didefinisikan di dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
“Pelanggaran B” berarti pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian
Kerjasama ini oleh B.
“Pelanggaran D” berarti pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian
Kerjasama ini oleh D.
“UUPT” berarti Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
1.2. Acuan terhadap suatu undang-undang atau peraturan-peraturan harus diartikan sebagai
acuan terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut berikut perubahan dan
penggantinya yang diundangkan dari waktu ke waktu.
1.3. Istilah-istilah yang didefinisikan di dalam Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk tunggal
mempunyai pengertian yang korelatif apabila dipergunakan dalam bentuk jamak dan
sebaliknya.
1.4. Acuan terhadap suatu pasal atau lampiran adalah acuan terhadap pasal atau lampiran di
dalam Perjanjian Kerjasama ini.
1.5. Judul-judul dari tiap pasal hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak dipergunakan
atau dipertimbangkan di dalam penafsiran setiap pasal atau ayat dari Perjanjian Kerjasama
ini.
1.6. Setiap dan seluruh lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang terpadu dan
menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, tanpa
pembuatan dan penandatanganan lampiran-lampiran dimaksud, Perjanjian Kerjasama ini
tidak akan pernah dibuat dan ditandatangani.

3. PASAL 2
LOKASI DAN JANGKA WAKTU KERJASAMA
1. Lokasi
Lokasi pengelolaan lahan garapan untuk budidaya tanaman Singkong adalah sebagian
lahan dalam area HGU atas nama D, seluas total .......... (...............) Ha di
......................................
Lokasi dapat dipilih berdasarkan lahan yang bisa diolah secara mekanisasi.
2. Jangka Waktu
Jangka waktu kerjasama antara B dan D ini adalah selama 1 (satu) tahun dimulai sejak
ditanaminya Singkong pertama kali oleh B yang akan dibuat dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Para Pihak atau wakilnya yang sah. Dan apabila B akan meneruskan
masa pakai lahan tersebut pada musim tanam berikutnya, maka akan dilakukan
perpanjangan masa sewa sebelum kontrak kerjasama berahir.
PASAL 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN B
1. B, menanggung seluruh biaya serta menyediakan dana proyek tersebut, sejak pembukaan
lahan, pengolahan tanah sampai dengan panen, dan memberdayakan Tenaga Kerja setempat
sesuai instruksi dari Pemerintah dan Perkebunan dengan standar UMK Kabupaten Sukabumi.
2. B, memberikan kompensasi uang kerjasama kepada D sebesar :
a. Rp. ......................(.......................) per Ha lahan per tahun, dibayarkan lunas pada saat
penandatanganan perjanjian kerjasama ini untuk musim tanam pertama.
3. B, berkewajiban memenuhi kewajiban dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap
instansi luar terkait seperti Desa maupun pihak Kecamatan di wilayah lokasi kerjasama ini,
seperti Retribusi, dan lain-lain.
4. Tidak menanam tanaman keras/tanaman tahunan/tanaman jangka panjang selain daripada
Proyek Budidaya Singkong tersebut terkecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
D dengan menyatakan jenis tanamannya, lokasi penanamannya dan luas areal penanamannya.
PASAL 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN D
1. D,selaku pemilik/penyedia lahan dapat langsung mengajir, melubang danmenanam karet sebagai
tanaman pokok Perkebunan pada tepian jalan yang akan ditanami Singkong oleh B, sehingga
tanaman karet tersebut tidak mengganggu aktivitas Proyek Budidaya Singkong oleh B. Adapun
mengenai teknis pelaksanaan penanaman karet dan penanaman Singkong akan dilakukan
koordinasi yang berkesinambungan antara Para Pihak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman
dalam penanaman karet dan Singkong tersebut.

4. 2. D, akan ikut serta di dalam pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan, agar terjaga keserasian
pelaksanaan penanaman karet dan Singkong.
3. D, berhak untuk setiap saat menghentikan kegiatan Proyek Budidaya Singkong apabila B
melaksanakan Proyek Budidaya Singkong tidak sesuai dengan perencanaan dalam Proposal
Proyek yang telah disepakati bersama dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan
untuk pembetulan proyek tersebut.
4. D,akan ikut serta membantu Bdengan merekomendasikan B kepadapihak Desa/Kecamatan agar
dapat dibantu dalam menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan proses administrasi,
maupun masyarakat disekitar area Lahan demi terlaksananya Proyek Budidaya Singkong oleh B.
5. Ikut serta bersama-sama dengan B dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di
lapangan (apabila ada) demi terlaksananya Proyek Budidaya Singkong oleh B.
PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA KOMPENSASI
1. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Kompensasi akan dibayarkan oleh B kepada D sebesar Rp.
..................,- (..................) x ....... Ha (....................) atau sama dengan Rp. .......................,-
(........................) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatangan Perjanjian ini
melalui mekanisme transfer ke rekening D sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
2. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Kompensasi akan tunduk kepada peraturan perpajakan yang
berlaku.
PASAL 6
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Hukum Yang Berlaku
Perjanjian Kerjasama ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak
didalamnya tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia.
2. Penyelesaian Perselisihan

5. a. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
b. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak
mengenai adanya perselisihan tersebut atau dalam jangka waktu lainnya yang
disepakati oleh Para Pihak maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta tanpa mengurangi hak dan wewenang
masing-masing Pihak untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan kepada Pihak(-
Pihak) lainnya di pengadilan-pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia.
PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini hanya dapat berakhir dan/atau diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:
a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh B dalam hal berakhirnya Proyek Budidaya Singkong; atau
c. Diakhirinya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak apabila terdapat salah satu Pihak yang
dinyatakan pailit dan/atau bangkrut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap atau dinyatakan dilikuidasi dan/atau direorganisasi atau adanya suatu
penunjukan kurator atau pengampu atau likuidator terhadap sebagian dan/atau seluruh
bisnis dan/atau aset Pihak tersebut; atau
d. Diakhirinya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak karena Pihak yang lain terlambat dan/atau
tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak tersebut tetap gagal
untuk memperbaiki keterlambatan dan/atau gagal melakukan kewajibannya dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pihak yang lain melakukan pemberitahuan secara
tertulis terkait dengan perbaikan atas keterlambatan dan/atau pelaksanaan kewajibannya;
atau
e. Diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1
huruf b atau c atau d atau e, maka hal tersebut tidak serta menghilangkan kewajiban-kewajiban
Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak lainnya sampai dengan tanggal dilakukannya
pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa apabila pengakhiran perjanjian dilakukan
oleh D sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir maka D berkewajiban untuk
mengembalikan Biaya Kompensasi yang belum terpakai untuk sisa Jangka Waktu Perjanjian
kepada B, dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari Para Pihak yang timbul bukan
berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.

6. 3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat
untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia.
PASAL 8
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan, permintaan atau korespondensi lain untuk keperluan Perjanjian
Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada Para Pihak yang
berkepentingan di alamat atau faksimili yang tercantum di bawah ini (atau alamat maupun
nomor faksimili lain yang diberitahukan setidaknya dalam tempo 5 (lima) hari kerja
sebelumnya oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya).
Kepada B:
d/a PT _______________
.............................................................
.............................................................
.............................................................
No. Telepon : ...............................
No. Faksimili : ...............................
Up. : Direksi
Kepada D:
d/a PT ____________
.............................................................
.............................................................
No. Telepon : ................................
No. Faksimili : ................................
Up. : Direksi
2. Setiap pemberitahuan, permintaan atau bentuk hubungan lain yang dikirim kepada suatu Pihak
akan dianggap telah diterima oleh yang bersangkutan (a) jika dilakukan dengan kurir, pada
saat ditandatanganinya tanda terima oleh Pihak yang menerima pemberitahuan, permintaan
atau bentuk hubungan lainnya tersebut; dan (b) jika dilakukan dengan faksimili, pada saat
dikeluarkannya tanda terima dari faksimili tersebut yang menyatakan bahwa pemberitahuan,
permintaan atau bentuk hubungan lainnya tersebut telah terkirim.
PASAL 9
LAIN-LAIN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, dilengkapi dan
disempurnakan dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

7. 2. B tidak dapat mengalihkan kepada pihak ketiga manapun setiap kepentingan, hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal adanya satu atau lebih ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang menjadi
batal dan/atau tidak berlaku dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau suatu
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ketidakberlakuan ketentuan
tersebut tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak berlakunya ketentuan lain dari
Perjanjian Kerjasama ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini masih
tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta
wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan
ketentuan yang telah tidak berlaku atau batal tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang
sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau
keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu Pihak adalah bukan
merupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang
berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam,
keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan,
huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, terorisme, keadaan
darurat militer, keputusan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan dari Perjanjian
Kerjasama ini (masing-masing disebut “Keadaan Kahar”).
5. Dalam keadaan tersebut, Pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak-Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kalender terhitung sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan bukti yang
memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan
Kahar tersebut dan lama dari Keadaan Kahar tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh
oleh Keadaan Kahar akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi
segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kemampuannya dan
melindungi kepentingan Para Pihak selama Keadaan Kahar masih berlangsung. Para Pihak
sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan Keadaan Kahar tersebut hanya
berlaku selama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut dan keterlambatan atau tidak
terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak
yang terpengaruh Keadaan Kahar telah melakukan segala tindakan-tindakan berdasarkan Pasal
ini.
6. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap
haknya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak merupakan atau tidak dapat diartikan
sebagai suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
7. Perjanjian Kerjasama ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara
Para Pihak dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan,

8. kesepakatan dan perjanjian sebelumnya di antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang
diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
8. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian
oleh Para Pihak berdasarkan persetujuan tertulis oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
9. Para Pihak dilarang memperbanyak, mengedarkan dan menunjukan dokumen Perjanjian ini
kepada pihak ketiga lainnya selain kepada instansi pemerintah terkait demi terlaksananya
proyek budidaya Singkong oleh B.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai
yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Jakarta pada hari dan
tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.
B, D,
PT _______________ PT ____________
_______________________ _______________________
Nama: ............................. Nama: ..................................