Perjanjian ini mengatur hubungan antara PT sebagai pihak pertama yang memproduksi kertas koran dengan PT sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai agennya untuk memasarkan dan menjual produk tersebut di seluruh Indonesia. Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, komisi yang akan diterima pihak kedua, jangka waktu perjanjian selama satu tahun yang dapat diperpanjang, dan ketentuan pengakhir

1. 1
PERJANJIAN KEAGENAN
Perjanjian Keagenan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat di
____________pada hari _______, tanggal _____, bulan ______, tahun _____________
(________), oleh dan antara:
1. PT ____________, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum
Negara ____________, yang memiliki kantor pusat di ____________ (selanjutnya disebut
“PIHAK PERTAMA”); dan
2. PT __________, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum
Negara __________, yang memiliki kantor pusat di ___________ (selanjutnya disebut
“PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”
Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada
PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemasaran lokal kertas-koran yang diproduksi oleh
PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut “PRODUK”) ke seluruh wilayah Republik
Indonesia (untuk selanjutnya disebut “WILAYAH”) melalui pemanfaatan jasa PIHAK
KEDUA untuk mempromosikan penjualan PRODUK tersebut.
B. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini bersedia dan sanggup untuk memberikan jasanya kepada
PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pemasaran, promosi dan penjualan PRODUK di
WILAYAH sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk
kepada Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Penunjukan
PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai agen-nya untuk
melakukan pemasaran, promosi dan penjualan PRODUK di WILAYAH dan PIHAK
KEDUA dengan ini bersedia untuk menerima penunjukan tersebut.
2. Ketaatan Sebagai Agen
PIHAK KEDUA akan mematuhi setiap dan semua ketentuan yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA dan tidak akan melaksanakan suatu kontrak atau persetujuan atau mewakili
sesuatu, menjamin, memberi janji yang akan mengikat PIHAK PERTAMA atau apapun
itu yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA. Apabila dikemudian hari terjadi klaim dan
kerugian yang disebabkan oleh setiap dan/atau semua tindakan PIHAK KEDUA yang

2. 2
bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan
bertanggungjawab dan segera menyelesaikan klaim ataupun kerugian tersebut dan
membebaskan PIHAK PERTAMA dari setiap dan semua permasalahan yang ditimbulkan
oleh PIHAK KEDUA tersebut.
3. Biaya-Biaya
Kecuali disepakati secara lain oleh Para Pihak, PIHAK KEDUA akan memikul seluruh
biaya-biaya dan pengeluaran seperti biaya kawat, perjalanan, dan biaya-biaya lain yang
timbul sehubungan dengan pemasaran dan promosi PRODUK di WILAYAH.
Selanjutnya PIHAK KEDUA akan, atas tanggungannya sendiri, membiayai kantor,
operasional kantor, wiraniaga dan biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini.
4. Promosi Penjualan
PIHAK KEDUA menyetujui akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk
mempromosikan penjualan PRODUK di WILAYAH. Sehubungan dengan promosi
penjualan PRODUK, PIHAK PERTAMA akan sewaktu-waktu memberikan kepada
PIHAK KEDUA bahan-bahan iklan dan bahan-bahan promosi lainnya secara cuma-cuma
untuk membantu promosi penjualan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tersebut.
5. Laporan Dan Informasi
PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan-laporan
selama berlangsungnya Perjanjian ini, mengenai rencana penjualan PRODUK per
triwulan sebelum memasuki periode penjualan berikutnya, hasil-hasil penjualan per
triwulan dari PRODUK sebelum berakhirnya waktu penjualan berikutnya, kondisi pasar
dan setiap informasi lain yang tersedia sehubungan dengan pemasaran, promosi dan
penjualan PRODUK di WILAYAH.
6. Merek Dagang
a. PIHAK KEDUA dapat menggunakan merek dagang PIHAK PERTAMA hanya
dalam kaitannya dengan pemasaran, promosi dan penjualan PRODUK di WILAYAH
selama Jangka Waktu Perjanjian.
b. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PRODUK PIHAK PERTAMA tidak akan
melanggar hak paten atau suatu hak pemilikan industri atau hak kekayaan industrial
lainnya yang berada di WILAYAH. Apabila terdapat suatu pelanggaran terhadap hak
kekayaan intelektual sehubungan dengan PRODUK di WILAYAH, maka PIHAK
KEDUA akan segera memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA dan
mendampingi PIHAK PERTAMA untuk melakukan upaya hukum yang diperlukan.

3. 3
7. Komisi
a. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA komisi senilai
Rp. ________- (_______ Rupiah) (“Komisi”) belum termasuk PPN dan PPH per ton.
b. Pembayaran Komisi akan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA segera setelah
PIHAK PERTAMA menerima pembayaran secara keseluruhan dari pelanggan
PIHAK KEDUA.
c. Pembayaran Komisi dilakukan melalui transfer rekening sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
d. Para Pihak sepakat akan tunduk kepada peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Jangka Waktu Perjanjian
a. Masa berlakunya Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak (“Jangka Waktu Perjanjian”).
b. Para Pihak dapat melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan
kesepakatan tertulis Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
9. Pengakhiran Perjanjian
a. Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri berdasarkan kejadian-kejadian
sebagai berikut:
1) Secara otomatis berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan Para
Pihak tidak melakukan perpanjangan atas Jangka Waktu Perjanjian; atau
2) Diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang tidak terkena force majeure berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 11 huruf c Perjanjian; atau
3) Masing-masing Pihak berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan
memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya apabila:
a) salah satu Pihak gagal melaksanakan sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
b) apabila kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tidak dapat
dipenuhi, sedangkan Pihak yang bermaksud membatalkan Perjanjian ini telah
memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu
14 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.
4) Diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan kesepakatan
bersama Para Pihak.

4. 4
b. Para Pihak sepakat terhadap pengakhiran Perjanjian yang dilakukan berdasarkan
ketentuan Pasal 9 ayat a angka 2) atau 3) atau 4) di atas tidak serta merta
menghilangkan/menghapuskan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan sebelum
dilakukannya pengakhiran Perjanjian.
c. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sehubungan dengan diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan
terhadap pengakhiran perjanjian.
10. Pengalihan Perjanjian
Tidak ada satu Pihak pun di dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan sebagian atau
seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak
lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
11. Force Majeure
a. Tidaklah suatu Pihak akan dibebani tanggung-jawab dalam bentuk apapun atas
kegagalan atau tertundanya pemenuhan secara keseluruhan atau sebagian dari
Perjanjian ini, secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh Kehendak
Tuhan, pembatasan-pembatasan oleh pemerintah, perang, suasana peperangan,
kebakaran, pemberontakan, pemogokan, banjir, kecelakaan atau sebab-sebab lainnya
atau keadaan-keadaan yang berada di luar kemampuan masing-masing Pihak (“force
majeure”).
b. Pihak yang mengalami force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara
tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3x24 jam dan berusaha mengatasi dan
menyelesaikan masalahnya sebaik-baiknya.
c. Dalam hal force majeure terjadi berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka Pihak yang tidak terkena force majeure mempunyai hak untuk mengakhiri
Perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
yang terkena force majeure.
12. Hukum yang berlaku
Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan kepada hukum Negara
Republik Indonesia.
13. Penyelesaian Sengketa
a. Setiap dan segala perselisihan, pertentangan, yang timbul sehubungan dengan
dan/atau sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.

5. 5
b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
pertemuan musyawarah pertama diadakan Para Pihak tidak berhasil mencapai
musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) di Jakarta berdasarkan peraturan
BANI. Dewan arbitrase terdiri dari 3 (tiga) juri, 1 (satu) juri ditetapkan oleh masing-
masing Pihak dan yang ketiga yang memimpin arbitrase dipilih oleh kedua belah
pihak atau oleh Ketua BANI. Bahasa yang digunakan untuk arbitrase adalah Bahasa
Indonesia. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa keputusan arbitrase adalah final
dan mengikat Para Pihak.
c. Para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian sebelum
dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut.
14. Lain-Lain
a. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini, addendum Perjanjian dan/atau dokumen-
dokumen lain yang disepakati Para Pihak yang ada dan/atau mungkin ada di
kemudian hari adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian.
b. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara
Para Pihak dan mengesampingkan seluruh kesepakatan-kesepakatan, baik secara lisan
maupun tulisan, yang ada dan/atau mungkin ada di antara Para Pihak sebelum
ditandatanganinya Perjanjian ini.
c. Apabila satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak
berlaku karena bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan di dalam
setiap hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal
tersebut tidak akan mempengaruhi dan/atau mengurangi keabsahan dan/atau
keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur di dalam Perjanjian, dan Para
Pihak sepakat untuk, dalam setiap kejadian semacam itu, mengganti ketentuan yang
tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut dengan ketentuan lain yang paling
mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang digantikan tersebut.

6. 6
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal
tersebut pertama di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT _______________ PT ____________
______________________ ______________________
Nama: _______________ Nama: ________________
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur Utama