kontrak

1. SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
NOMOR : 02-Kontrak-P/IV/2022
TANGGAL : 16 April 2022
ANTARA
Bapak : Ariasto Tampubolon
DENGAN
Bapak : Dr. Ronald Rezeki Tarigan. ST.,MT
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN MEJA + PARTISI +PINTU + LISTRIK
Pada : Pembuatan Interior Kantor Bapak Ariaston Tampubolon
Pada hari ini Tanggal Enam BelasApril Dua RibuDua PuluhDua,kami yang bertandatangandi
bawah ini :
Nama : Ariasto Tampubolon
Jabatan : Owner/Pemilik
Alamat : Gaperta Ujung Gang Mutiara Kecamatan Medan Helvetia
Dalamhal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri,selaku Owner Atau pemberi kerja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Dr. Ronald Rezeki Tarigan ST.,MT
Jabatan : Pelaksana
Alamat : Jl. Karya Jaya Ujung – Tani Bersaudara Kompleks Perumahan
Johor Bahru Blok A No 23 Desa Delitua Kecamatan
Namorambe Kabupaten Deli Serdang
Dalamhal ini bertindak untuk dan atas nama Perorangan didalam jabatan tersebut dan oleh
sebab itu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat,
untuk melaksanakan :
Pekerjaan : MEJA + PARTISI +PINTU + LISTRIK
Lokasi : Gaperta Ujung Gang Mutiara Kecamatan Medan Helvetia
(Seperti terperinci dalam penawaran PIHAK KEDUA) berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal
berikut :
Pasal-1
TUJUAN PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pihak PERTAMA mengikat diri untuk memberikan pekerjaan (Seperti dirinci dalam
penawaranPIHAKKEDUA) kepadaPIHAKKEDUA yang dengan mengikat diri untuk menerima

2. pekerjaan tersebut dengan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Sampai pekerjaan
dinyatakan selesai 100% sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian
PelaksanaanPekerjaanatauadaperubahanmenjadi pekerjaantambah/kurang(sepertidirinci
dalam lembar perhitungan addendum tambah/kurang)
Pasal-2
DOKUMEN PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Dokumenkontrakyang dicantumkan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kontrak kerja yaitu:
a. Surat Perjanjian
b. Addendum/Amandemen Kontrak (bila ada)
c. Spesifikasi Teknis
d. Gambar-Gambar
Pasal-3
LINGKUP PEKERJAAN
Pekerjaan yang harus dilaksanakan diselesaikan dan dipelihara oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan kontrak meliputi :
- Pekerjaan Meja Kantor
- Pekerjaan Partisi
- Pekerjaan Pintu
- Pekerjaan Listrik
Sesuai dengan rincian item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran yang
diajukan oleh pihak KEDUA dan disetujui oleh pihak PERTAMA. Sebagai Pekerjaan Interior
Tahap I (Pertama)
Pasal-4
KETUA UMUM
Dalam Pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 sebagai Ketua umum adalah petugas
yang ditunjuk langsung oleh Pemilik untuk mengawasi seluruh pekerjaan di lapangan atau
petugas lain yang ditunjuk olehnya.
Pasal-5
JENIS DAN NILAI KONTRAK
1. Kontrak didasarkan atas Sistem Lumpsum
2. Nilai Kontrak padapekerjaantersebutdalamPasal 1Perjanjian Pekerjaan ini adalah
sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah)
Pasal-6
JANGKA WAKTU KONTRAK
1. Surat Penjanjian Pelaksanaan Pekerjaan berlaku sejak tanggal penandatanganan
Surat Perjanjian Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Waktu untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan diterbitkannya Berita Acara
Penyerahan Pekerjaan Kedua

3. Pasal-7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai 7 (tujuh) hari setelah
dikeluarkannyaSuratperintahMulai Kerja(SPMK) PIHAKKEDUA harus melaksanakan
dan menyelesaikan pekerjaan Serta menyerahkan dan diterima baik oleh PIHAK
PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan
Pertama Pekerjaan
2. Jangka waktu pelaksanaan adalah 50 hari kalender termasuk hari libur dan hari
minggu dengan anggapan cuaca cerah (tidak hujan) setelah Surat Perintah Mulai
Kerja dikeluarkan, yaitu dari tanggal 16 April 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 atau
terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja diberikan PIHAK PERTAMA
Pasal-8
PENYERAHAN PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN
1. Segerasetelahseluruh pekerjaan diselesaikan, PIHAK KEDUA dapat meminta secara
tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Penyerahan Pekerjaan
2. PIHAKPERTAMA berdasarkanBeritaAcaraPemeriksaanPenyelesaianPekerjaan akan
mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
3. JangkaWaktu PemeliharaanPekerjaanadalah 60 (enampuluh) hari kalender setelah
berita acara penyerahan.
Pasal-9
CARA PEMBAYARAN
Pembayaran Upah dilakukan bertahap sebagai berikut :
a. Pembayaran Tahap pertama atau Uang Muka/Down Payment (DP) sebesar 50% dari
Nilai Kontrak yaitu Rp. 50.000.000.00,- sebesar Rp 25.000.000,00,- (Pada saat tanda
tangan kontrak)
b. Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari Nilai Kontrak yaitu Rp. 50.000.000.00,-
sebesar Rp 25.000,000,00,- (Pada Saat Pekerjaan Finishing HPL)
Pasal-10
SANKSI DAN DENDA
Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Dokumen Kontrak yang antara lain meliputi gambar kerja, bahan, peralatan, personil,
administrasi, metoda, dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya
penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan administrasi kontrak maka PIHAK
PERTAMA dapat dilakukan :
a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan secara tertulis
b. Penangguhan Pembayaran
c. Pemberian perintah pembongkaran/penggantian
d. Pemutusan Kontrak
Pasal-11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Apabiladalamwaktupelaksanaanpekerjaantersebutdalampasal 1 kontrakini terjadi hal-hal
di luar dugaan atau kemampuan PIHAK KEDUA maka kejadian semacam itu dimasukkan ke
dalam “KEADAAN MEMAKSA” PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda-denda atau
keterlambatanpenyerahanpekerjaan menurut batas waktu yang ditetapkan jika “KEADAAN
MEMAKSA” tersebut dapat dibuktikan.

4. Yang dimaksud dengan “KEADAAN MEMAKSA” adalah:
1. Bencana Alam (yang dinyatakan oleh Gubernur Sumatera Utara) yaitu:
a. Gempa bumi, Banjir, Angin Taufan, Tanah Longsor
b. Kebakaran
c. Perang, Huru-hara, Pemogokan, Pemberontakan, dan Epidemic yang secara
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini
2. Peraturanpemerintahmengenaikeadaanbahaya,yangmengakibatkanPIHAKKEDUA
harus menghentikan pekerjaan
3. Tindakanpemerintah dibidang moneter untuk hal ini ditentukan kepastiannya oleh
pemerintah pusat.
4. Tindakan PIHAK PERTAMA yang menyebabkan PIHAK KEDUA menunda pekerjaan
apabila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA harus dapat
membuktikandanmemberitahukansecaratertulisdalamwaktusekurang-kurangnya
3 (tiga) hari kalender, apabila 1 (satu) bulan tidak ada jawaban dari PIHAK PERTAMA
maka “KEADAAN MEMAKSA” terus disetujui oleh PIHAK PERTAMA
5. Apabilaterjadi hal-halsebagaimanatersebutayat(1),(2),dan(4) pasal 11 maka PIHAK
KEDUA hanya dapat mengajukan tuntutan kepada PIHAK PERTAMA terhadap
perpanjangan waktu saja, sedangkan tuntutan perubahan nilai kontrak hanya dapat
diajukan apabila terjadi tersebut pada pasal 11 ayat (3)
Pasal-12
PEKERJAAN TAMBAH KURANG
1. Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan
penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah
mendapatkanperintahtertulisdari PIHAKPERTAMA,denganmenyebutkan jenis dan
perincian pekerjaan secara jelas;
2. Perhitunganpenambahanataupenguranganupahpekerjaandilaksanakan atas dasar
harga yang disetujuiolehkeduabelahpihak,jikatidaktercantumdalam harga satuan
pekerjaan Adanyaupahpekerjaantambahkurang tidak dapat dipakai sebagai alasan
untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan dari PIHAK
PERTAMA;
3. Untuk upah Pekerjaan tersebut diatas, dapat dibuat perjanjian tambahan
(Addendum)
Pasal-13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan
diselesaikan dengan musyawarah;
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan oleh “Panitia Pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang
dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
a. Seorang Wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
b. Seorang Wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota,dan
c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua disetujui oleh kedua belah
pihak
3. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya
penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama;
4. Apabilapenyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan oleh PANITIA
PENDAMAItidakdapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka
penyelesaian perselisihan Akan di selesaikan Secara Hukum Yang Berlaku.

5. Pasal-14
PEMUTUSAN KONTRAK
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
kontrak atau perintah Direksi atau mengundurkan diri setelah menandatangani
kontrak, atau PIHAK KEDUA dalam waktu yang telah ditetapkan tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan, maka Direksi dapat menetukan waktu yang wajar dalam
mana PIHAK KEDUA masih diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya;
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak menaati peringatan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat
(1), atau dalam pelaksanaan selanjutnya ia masih saja melakukan hal atau kelalaian
yang sama, setelah diberi peringatan tertulis tiga kali berturut-turut, maka dengan
sendirinya ia dianggap dalam keadaan lalai, dan PIHAK PERTAMA berhak
memutuskan kontrak secara sepihak;
3. ApabilaPIHAKKEDUA terlambatmenyelesaikanpekerjaansedemikian rupa sehingga
denda-denda yang dikenakan akibat keterlambatan tersebut mencapai maksimum,
maka PIHAK PERTAMA dapat menetukan waktu yang wajar untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban . Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan pekerjaan dalam
batas waktu yang telah ditetapkan tersebut pada ayat ini maka PIHAK PERTAMA
berhak memutuskan kontrak secara sepihak;
4. Apabila terjadi pemutusan kontrak berdasarkan pasal ini, tanpa mengurangi hak
PIHAKKEDUA untukmemperoleh pembayaran bagi pekerjaan yang telah dikerjakan
dan PIHAKKEDUA wajib selain untuk membayar denda-denda yang saat pemutusan
kontrak terhutang dan karenanya berdasarkan kontrak dikenakan kepadanya, juga
wajibuntukmembayarsemuabiayayangsebagai akibatpemutusan kontrak diderita
olehPIHAKPERTAMA terhitungsejakmulai terjadinyaketerlambatan sampai dengan
saat pemutusan kontrak;
5. Dalam hal terjadinya pemutusan kontrak berdasarkan pasal ini, PIHAK PERTAMA
sebelum memutuskan kontrak berwenang untuk :
a. Sisa uang muka harus dilunasi sesuai dengan progres proyek
b. Pengenaan denda yang diatur sebagai berikut:
 Apabilakontrakputussebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir, PIHAK
KEDUA tidak dikenakan denda apapun
 Apabilakontrakdiputussetelahjangkawaktu pelaksanaan berakhir belum
melampaui masa untuk denda maksimum, maka dendanya hanya
dikenakan sampai waktu pemutusan kontrak
 Apabila kontrak diputus setelah masa pengadaan denda maksimum maka
denda dikenakan maksimum
6. Untuk pelaksanaanpemutusankontraktersebutpasal ini PIHAKPERTAMA dan PIHAK
KEDUA sepakatuntukmengesampingkanketentuanpasal 1266 KitabUndang-Undang
Hukum Perdata Indonesia.
Pasal-15
DOMISILI
Mengenai Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih
domisili umumyangtetapdantidakdapat diubah wilayah hukum Kantor Pengadilan
Negeri didaerah kawasan Proyek yang dikerjakan.

6. Pasal-16
PENUTUP
1. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal surat
perjanjianini danseluruhketentuandalamdokumen-dokumen yang merupakan
kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini
termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai
undang-undangbagi keduabelahpihak,berdasarkanketentuandalampasal 1338
ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) pasal ini adalah
dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah Surat
Perjanjianini berlakubagi keduabelahpihakyaituseperti yang tercantum dalam
pasal 2 Surat Perjanjian ini;
3. Surat Perjanjian UpahPekerjaanbesertaLampiran-lampirannya yangmerupakan
bagian tak terpisahkan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah
pihak dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani di Bukit pada hari,
tanggal, bulan dan tahun yang telah disebut .
Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 16 April 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Pelaksana; Owner/Pemilik;
Dr. Ronald Rezeki Tarigan ST.,MT Ariasto Tampubolon