Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Pemeriksaan Pajak
Similar to Pemeriksaan Pajak (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pemeriksaan Pajak
- 2. Pemeriksaan DirekturJenderalPajak berwenangmelakukanpemeriksaan untukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakan WajibPajakdan untuktujuan laindalamrangka melaksanakan ketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. (Pasal29 UU KUP) Tatacara pemeriksaandiaturdengan atauberdasarkan PeraturanMenteriKeuangan. (Pasal31 UU KUP)
- 3. 1 mengujikepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan 2 tujuanlain dalamrangka melaksanakanketentuan peraturanperundang- undanganperpajakan. dan/ atau Pemeriksaanadalahserangkaian kegiatan: menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- 4. Pemeriksaanuntuk mengujikepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan JenisPajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/TahunPajak : satuatau beberapaMasa Pajak, BagianTahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalumaupuntahun berjalan
- 5. Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Selain Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Lapangan PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYADIATUR OLEH DIREKTURJENDERAL PAJAK f ga b c d e
- 6. Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal: 1 2
- 7. KewajibanPemeriksa KewajibanPemeriksa Kewajiban Pemeriksa 1. 2. 3. 4. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada WajibPajak. memperlihatkanTanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WPapabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: • alasan dan tujuan Pemeriksaan • hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelahpelaksanaanPemeriksaan; • hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaanyang belum disepakatiantara PemeriksaPajakdengan WajibPajakpada saat PembahasanAkhirHasil Pemeriksaan; • Kewajibandari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasarpembukuan ataupencatatan, dan dokumen lainnya,yang akan dipinjam dari WP 5. menuangkan hasil pertemuan dengan WajibPajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 6. menyampaikan SPHP 7. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada WajibPajak 9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis 10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP 11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WPdalam rangka pemeriksaan
- 8. HakWP HakWP Hak Wajib Pajak 1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; 3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabilasusunan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan, dalam halmasih terdapat hasil Pemeriksaan yangbelum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 8. memberikan pendapat atau penilaian ataspelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
- 9. PemeriksaanKantor Pemeriksaan lapangan 1. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang 4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 1. Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP 2. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak 5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak 6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WPmelalui kepala UP2 WewenangPemeriksa
- 10. PemeriksaanKantor Pemeriksaan Lapangan 1. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen. 2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik 3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang. 4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan Kewajiban Wajib Pajak 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan 2. Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen 3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik 6. Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan
- 11. WP Membetulkan SPT dengan menyampaikanpernyataantertulis Syarat,belum dilakukan: o Verifikasidalamrangkamenerbitkanskp; o Pemeriksaan;atau o PemeriksaanBukti Permulaan. rugiataulebih bayar TIDAK sampai daluwarsa YA palinglama2 (dua) tahun sebelumdaluwarsa Pasal 5 14 PEMBETULAN SPT
- 12. SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN • Wajibdiberitahukan kepadaWP Pemberitahuan PemeriksaanLapangan Pemanggilan Wajib Pajak (PemeriksaanKantor) • dapatdisampaikansecara langsungkepada WajibPajak pada saat dimulainya PemeriksaanLapangan atau disampaikan melaluifaksimili, posdengan bukti pengirimansurat,atau jasapengiriman lainnyadenganbuktipengiriman • dapatdisampaikankepada Wakilatau Kuasa WP;atau pihak yangmewakili(pegawaiWP/ anggotakeluargayang telah dewasadari WP/pihaklain yang dapat mewakili)dalam halWP tidak berada ditempat • disampaikanmelaluifaksimili, posdengan buktipengiriman surat,atau jasa pengirimanlainnyadenganbukti pengiriman
- 13. Pemeriksawajibmelakukanpertemuandengan Wajib Pajak/Wakil atauKuasaWP untuk menjelaskan: • alasan dan tujuan Pemeriksaan; • hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; • hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antaratim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan. • buku,catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak Pertemuan Dengan Wajib Pajak BeritaAcaraPertemuanDenganWajib Pajak ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak WP Menolak ttd Membuatcatatan mengenai penolakanpada BA Pertemuan dianggap telah dilaksanakan
- 14. SSP Kurang Bayar Dirjen Pajak Pemeriksaan skpPemeriksaan tetap dilanjutkan Ditandatangani WP penghitungan kekurangan pajak dalam format SPT SSP kenaikan sebesar 50% PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT Wajib Pajak Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Syarat: Kesadaran sendiri Laporan tertulis Sepanjang SPHP belum disampaikan Catatanuntuk SPT Masa PPN: PM yg tidak dilaporkan dalam SPT tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 PP 74 2011
- 15. dasar pembukuan/ pencatatan 10 tahun diIndonesia PENYIMPANAN DOKUMEN Buku,catatan,& dokumen dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on- line Dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yg dilakukan dgn pihak yg mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dgn prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Pasal 10 PP 74 2011
- 16. OP dan BadanWajib Pajak Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen memberikan kesempatan untuk memasuki tempatatau ruangan memberikanketerangan lain yg diperlukan menyampaikan SPHP penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan memberikan hak hadir dalam Clossing dokumen kredit pajak KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Dirjen Pajak Ps. 14 (5) UU PPh Dokumen dari WP yg dipertimbangkan saat clossing terbatas pada peredaran usaha atau penghasilan bruto palinglama 1 bulansejak permintaandisampaikan TIDAK Pasal 11 …pembukuan, catatan,data, informasi,atauketerangan laindalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yangpada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan,data, informasi,atauketerangan laindimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. (Pasal 26A ayat4 UU KUP)
- 17. Peminjaman Dokumen PEMERIKSAAN LAPANGAN: Dokumen yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan dipinjam saat itujuga. PEMERIKSAAN KANTOR: Dokumen yang dibawa saat wajib pajakdatang memenuhi panggilan Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, & Dokumen (Dilampiri daftar dokumenyg wajib dipinjamkan) Data WP dikelola secara elektronik Minta Bantuan WP Minta Bantuan Tenaga Ahli Dokumen WP berupa Fotokopi/Elektronik Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku,Catatan dan Dokumen Dokumen Belum dipinjamkan Harus dipenuhi WP dlm jangka waktu 1 bulan Atas Biaya WP Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Surat Pernyataan bahwa Fotokopi/Elektronik sesuai aslinya
- 18. Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus
- 19. Tindak Lanjut WP OP yg melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Penghasilan Kena Pajakdihitung secara jabatan WP Badan Penghasilan Kena Pajakdihitung secara jabatan Peminjaman Dokumen WP tidak atau hanya menyerahkan sebagian dari buku, catatan,dan dokumen yang wajib dipinjamkan Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian untuk menghitung penghasilankena pajak Tidakdapat menghitung normal Dapatmenghitung normal Pemeriksa Pajak dapat meminjamtambahan buku, catatan,dan/atau dokumen serta keteranganlain selain yang sudah dipinjam
- 20. Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus
- 21. AlasanPenyegelanPemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan Penyegelan WP/Wakil/Kuasatidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen WP/Wakil/Kuasamenolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan WP/Wakil/Kuasatidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili WajibPajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda WP/Wakil/Kuasatidak berada di tempat dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili WajibPajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 22. Pembukaan Segel Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau hilang berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan melaporkan kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2 saksi berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Dalam halsaksi menolakmenandatanganiberita acara pembukaansegel,Pemeriksa Pajakmembuatcatatan tentangpenolakantersebutdalam berita acara pembukaansegel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasadari WajibPajak yang diperiksa Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, penyegelan tidak diperlukan lagi
- 23. Tindak Lanjut Penyegelan Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Dapat dijadikan dasaruntuk penetapanpajak secarajabatan atau usulpemeriksaan buktipermulaan
- 24. Penolakan Pemeriksaan WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal: WPharus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan WP tidak mau? Pemeriksa membuat BA Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan Pemeriksaan lapangan WPmenyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan kantor WPmemenuhi panggilan namun menolak dilakukan pemeriksaan
- 25. Penolakan Pemeriksaan Lapangan WP TIDAK ADA DITEMPAT Ada pihak yang dapat mewakili? Pemeriksaantetap dapat dilakukan Sebatas kewenangan dari pihak yg mewakili Pemeriksaan ditunda Penyegelan Pemeriksaan dilanjutkan Wajib Pajak Menolak membantu Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Menolaklagi? BA Penolakan membantuKelancaran Pemeriksaan ADA TIDAK Dapat dijadikan dasaruntuk penetapanpajak secarajabatan atau usulpemeriksaan buktipermulaan Wakil/Kuasa TETAP TIDAK ADA Pemeriksameminta Pegawai/ Anggota keluargayg telah dewasauntuk membantu kelancaran Pemeriksaan
- 26. Penolakan Pemeriksaan Kantor 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterima, WP sama sekali tidak memenuhi panggilan dan surat tidak kempos BA Tidak Dipenuhinya Panggilan Oleh WP Dapat dijadikan dasar untuk penetapanpajak secara jabatan atau usul pemeriksaanbukti permulaan
- 27. DirjenPajak kewajiban merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Dalampelaksanaan: PEMERIKSAAN, PEMERIKSAANBUKPER, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANGPERPAJAKAN, PENAGIHANPAJAK, atau PROSES KEBERATAN pihak ketiga PERMINTAAN DATA KEPADA PIHAK KE-3 Pasal 54 Dirjen Pajak dapat meminta keterangan atau bukti MenteriKeuangan kepada Gubernur BankIndonesia sebagaimanadiaturdalam Undang-Undangdi bidang perbankan 69
- 28. Permintaan Keterangan dan/atau bukti Kepada pihak ketiga Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang- Undang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga
- 29. SPHP Diterima WP Lamp Undangan Pembahasan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan IHPA Risalah ©sirs’13 Tim QA Tim Quality Assurance Risalah Tim QA 7 Hari 3 Hari 3 Hari Y Risalah Hadir ? T T Jika Menolak Diberikan Catatan Tang- gapan? T Y T Y BA Tdk Disampaikannya Tanggapan Tanggapan Perpanjangan Setuju ? T Hadir ? Y Pernyataan Persetujuan BA Ketidak- hadiran Risalah Panggilan 3 Hari T Hadir ? Y Y 3 Hari
- 30. Dokumenyang dapat dipertimbangkandalam PembahasanAkhir Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbataspada: kreditpajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan Tim Penelaahan Sejawat Dengan Surat Tugas penghitungan peredaran usaha atau penghasilanbruto dalam rangka penghitungan penghasilansecara jabatan
- 31. dibatalkanDirjen Pajakdgn Ps. 36 (1) d UU KUP penyampaianSPHP atau SPHV PAHPatau PAHV skpyg berdasarkan Pemeriksaan/ Verifikasi yg dilaksanakan tanpa prosedur dilanjutkandgnmelaksanakan proseduryg belumdilaksanakan Catatan: Untuk pemeriksaan dlm rangka restitusi Ps. 17B (1) UU KUP dilanjutkan dgnpenerbitan: 1. skpsesuai PAHP apabilajangkawaktu12 bulanbelum terlewati. 2. SKPLBsesuai SPTapabila jangkawaktu12 bulan terlewati. PEMBATALAN SKP Pasal 13
- 32. Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Ditangguhkan Pemeriksaan dilanjutkan Tidakditemukan bukper tindakpidana pajak Ps.44A UU KUP Putusan Pengadilan Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Ps8 (3) UU KUP diterbitkanSKPKB Ps 13A UUKUP Pasal 44B UU KUP Pemeriksaan dihentikan terdapat datalain PEMERIKSAAN YG DITANGGUHKAN TERKAIT PEMERIKSAAN BUKPER Pemeriksaan WP OP meninggal dunia Pasal 12 PP 74 2011
- 33. Pemeriksaan Tujuan Lain 1. pemberianNPWP secara jabatan selain verifikasi; 2. penghapusan NPWPselain verifikasi; 3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi; 4. WajibPajak mengajukan keberatan; 5. pengumpulanbahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 6. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 7. penentuan WajibPajak berlokasi di daerah terpencil; 8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 9. pemeriksaandalam rangka penagihan pajak; 10.penentuan saat produksi dimulaiatau memperpanjangjangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 11.memenuhipermintaaninformasidari negara mitra P3B
- 34. Wakil Wajib Pajak • Pasal32 (1) KUP, Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal : a. b. c. d. e. f. badan oleh pengurus; badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; badan dalam likuidasioleh likuidator; suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnyaatau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh waliatau pengampunya. • • Termasuk dalam pengertian pengurus : (Ps. 32 ayat 4 dan penjelasannya) – orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. – berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yangtertera dalam akte pendirian maupun akteperubahan – komisaris dan pernegang saham mayoritas atau pengendali. Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan PMK 22/PMK.03/2008
- 35. a. b. c. d. e. a. b. c. Wajib Pajak SuratKuasa Khusus memuat: Nama,alamat,ttd diatasmaterai& NPWPPemberi Kuasa Nama,alamat,ttd &NPWPpenerima kuasa Hakdan/atau kewajiban perpajakanyang dikuasakan Kuasa konsultanpajak bukan konsultan pajak Syarat: Menguasaiperaturan perpajakan Memilikisuratkuasakhusus MemilikiNPWP MenyampaikanSPTTahunan PPhTahunPajak terakhir Tidakpernah dipidanadi bidangperpajakan KUASA WAJIB PAJAK (1) Pasal 49 65
- 36. tidakdapat melimpahkan kuasa kepada oranglain oranglain/ karyawannya KUASA suratpenunjukan kepada pegawaiDJP dari pegawaiDJP menyampaikan dokumen perpajakantertentu menerima dokumen perpajakantertentu menyerahkansurat penunjukan Pasal 50 KUASA WAJIB PAJAK (2) 66
- 37. menghalang-halangi pelaksanaanketentuan peraturanperundang- undangandibidang perpajakan melanggarketentuan peraturanperundang- undangandibidang perpajakan Pasal 51 KUASA WAJIB PAJAK (2) hanyamempunyai hak dan/ataukewajiban perpajakansesuaidengansuratkuasakhusus kuasa wajibmematuhiketentuanperaturanperundang- undangandi bidang perpajakan tidakdapat melaksanakanhak dan/ataukewajibanyang dikuasakan,bila: dipidanakarena melakukantindak pidanadi bidang perpajakanatau tindak pidanalainnya 67
- 38. Wakil dan Kuasa WP • Penerima Kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. • Dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. • Mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak; • Hak dan/atau kewajiban terbatas sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus; • Surat kuasa mengikuti tata cara PMK (PMK-22/KMK.03/2008; SE-16/PJ./2008)