1SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB
21. Zaman Kerajaan2. Zaman Penjajahan3. Zaman Kemerdekaan
3Dasar pembebanan “pajeg bumi” konsep hak pemilikan mutlak raja atastanah.Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pembe...
4a. Tahun 1685-1811Tarif Pajak 0,25% dari harga tanah.Berlaku di Jakarta.b. Tahun 1811-1816 (Pendudukan Inggris)Sir Thomas...
5Raffles meniru sistem pajak tanah di India dengan 3 jenis macam sistempemungutan landrent yaitu :-Sistem zamindari atau z...
6Pajak tanah diberlakukan di Pulau Jawa oleh Raffles padatahun 1811 sampai dengan 1816. Landrent didasarkan padasuatu dali...
7c. Tahun 1872-1923 (Pendudukan Belanda)Landrente  kewajiban menanami 20% tanah garapan dengan tanaman tertentu.d. Tahun ...
8Tahun 1949-1959a. Pada tahun 1950 Jawatan Pajak Bumi berubah menjadi Jawatan Pendaftaran danPajak Pendapatan Tanah. Pemer...
9Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumidimana “hasil yang diperoleh dari tanah” dijadikan dasarpengena...
10Tahun 1985 - SekarangDiterapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yangmulai berlaku efe...
11Tahun 1985 - SekarangSesuai dengan amanat GBHN 1983 berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 telah diadakan “Tax Reform”...
12Tahun 1985 – SekarangSetelah Tax Reform 1983 lalu dikeluarkan Undang-undang No. 12tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bang...
13UU 18/1997 jo. UU 34/2000 UU 28/20091. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan J...
Pajak Pusat Pajak DaerahPengadministrasian ada dipemerintah Pusat.Pemungutan &Pengadministrasiandilakukan oleh Pemerintahd...
ORBA :KESENJANGANPEMBANGUNANANTAR DAERAHOTDADESENTRALISASIFISKALPENINGKATAN DANPEMERATAANKESEJAHTERAANRAKYATPenyelenggaraa...
OTDADESENTRALISASIKEWENANGANDESENTRALISASIKEUANGANEXPENDITUREASSIGNMENTINTER GOVERMENTALTRANSFERLOCAL TAXING POWERDAU & DA...
 Perimbangan Kewenangan harus diikutidengan perimbangan keuangan. Semakin besar pemberian kewenangan kepadadaerah dalam ...
Ketergantungan daerah pada danaintergovermental transfer dalam membiayaidesentralisasi kewenangan. Local taxingpower masih...
 Untuk memperbaiki implementasidesentralisasi fiscal, local taxing power harusdiperkuat. Penguatan LTP dapat dilakukan m...
Catatan1. Pengalihan PBBP2 & BPHTB menjadipajak daerah merupakan bagian dariupaya memperkuat local taxing power.2. PBBP2 &...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1. sejarah pbb

1,075 views

Published on

Published in: Sports, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. sejarah pbb

  1. 1. 1SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB
  2. 2. 21. Zaman Kerajaan2. Zaman Penjajahan3. Zaman Kemerdekaan
  3. 3. 3Dasar pembebanan “pajeg bumi” konsep hak pemilikan mutlak raja atastanah.Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma)namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yangharus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja ataupenguasa.Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagihanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepadakepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat ataupenguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjagakeamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangunsarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.Zaman Kerajaan
  4. 4. 4a. Tahun 1685-1811Tarif Pajak 0,25% dari harga tanah.Berlaku di Jakarta.b. Tahun 1811-1816 (Pendudukan Inggris)Sir Thomas Stamford Raffles, menetapkan tarif pajak yangbervariasiantara 20% s.d. 50% dari produksi pertanian.Sejak awal abad 19 pada zaman kolonial, pajak tanahdiberlakukan pada saat Pulau Jawa diperitah oleh Inggris yangdipimpin Letnan Jenderal Raffles. Pajak tanah waktu itudinamakan Landrent , yang artinya “sewa tanah”.Zaman Penjajahan
  5. 5. 5Raffles meniru sistem pajak tanah di India dengan 3 jenis macam sistempemungutan landrent yaitu :-Sistem zamindari atau zamindarars artinya landheer atau tuan tanah. Sistem inimengenakan pajak tanah dengan suatu jumlah yang tetap pada para tuan tanah.Pengenaan tarif pajak dengan suatu jumlah yang tetap disebut dengan istilah“Permanent Settlement”. Sistem ini dipakai di Benggala dan disekitar barat lautIndia.-Sistem Pateedari atau Mauzawari. Sistem ini meniru sistem pajak bumi pemerintahPortugis di Goa. Sistem ini memberlakukan pajak bumi pada Desa yang dianggapsebagai suatu kesatuan. Selanjutnya pengenaan kepada penduduk kebijaksanaannyadiserahkan kepada Kepala Desa masing-masing. Sistem ini diberlakukan di Punyabdan distrik-distrik barat Laut India.-Sistem rayatwari. Dalam sistem ini, pajak tanah/bumi dikenakan langsung kepadapara petani yang mengolah tanah berdasarkan pendapatan rata-rata dari tanahyang diusahakan oleh masing-masing petani. Sistem ini diberlakukan di Madras,Bombay dan sebagainya.Zaman Penjajahan
  6. 6. 6Pajak tanah diberlakukan di Pulau Jawa oleh Raffles padatahun 1811 sampai dengan 1816. Landrent didasarkan padasuatu dalil bahwa “ semua tanah adalah milik Raja(souvereign), dan semua Kepala Desa dianggap sebagai“penyewa” (pachetrs). Oleh karenanya mereka harusmembayar “sewa tanah” (Landrent) dengan natura secaratetap.Ketika kekuasaan beralih pada Belanda Landrent diubahmenjadi “landrente”, sistem ini merubah sistem terdahuludengan melakukan perubahan mengarah kepada keadilandan kepentingan rakyat, yang berlangsung sampai dengantahun 1942.Zaman Penjajahan
  7. 7. 7c. Tahun 1872-1923 (Pendudukan Belanda)Landrente  kewajiban menanami 20% tanah garapan dengan tanaman tertentu.d. Tahun 1923-1942 (Pendudukan Belanda)Diperluas untuk semua orang.e. Tahun 1942-1945 (Pendudukan Jepang)Di masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, sistem pajaktanah yang dilaksanakan Belanda diambil alih sepenuhnya dan namanya digantimenjadi Pajak Tanah.Land Rent atau Landrente diganti dengan Land Tax. Administrasi pajak ditanganioleh kantor pajak yang disebut “Zaimubu Shuzeika” yang sekaligus bertugasuntuk melakukan survei dan pemetaan di Pulau Jawa dan MaduraZaman Penjajahan
  8. 8. 8Tahun 1949-1959a. Pada tahun 1950 Jawatan Pajak Bumi berubah menjadi Jawatan Pendaftaran danPajak Pendapatan Tanah. Pemerintah Republik Indonesia meneruskanpemungutan pajak atas tanah dengan nama Pajak Bumi yang kemudian digantidengan Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian (PPTP). (UU. NO. 14 tahun 1951tentang Penghapusan Pajak Bumi)b. Tahun 1951 sampai tahun 1959, maka lahirlah Jawatan pendaftaran dan PajakPenghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI) yang bertugas melakukanpendaftaran atas tanah-tanah milik adat yang ada di Indonesia.Tahun 1956 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pendapatan Tanah berubah menjadiJawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) tugas pokok melakukanpendaftaran tanah milik terdaftar sebagai objek pajak. Karena tugasnya hanyamengurus pendaftaran tanah saja, maka namanya diubah kembali menjadijawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) dan bertugas sama sepertisebelumnya ditambah dengan kewenangan untuk mengeluarkan SuratPendaftaran sementara terhadap tanah milik yang sudah terdaftar.Zaman Kemerdekaan
  9. 9. 9Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumidimana “hasil yang diperoleh dari tanah” dijadikan dasarpengenaan pajak.Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi ( LN Th. 1959 Nomor104. TLN. NO. 1806) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1961 (LN Th. 1961 No.3 TLN No. 2124) telah ditetapkan menjadiUndang-undang. Selanjutnya nama jawatan yang mengelola Pajakhasil Bumi menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dalammelaksanakannya dikeluarkan Suart Keputusan Menteri IuranNegara Nomor PMPPU 1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yangmenetapkan Direktorat pajak hasil Bumi diubah namanya menjadiDirektorat Iuran Pembangunan Daerah (DIT-IPEDA) dan Pajak HasilBumi (PHB) menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).Pengenaannya diberlakukan pada tanah-tanah sektor pedesaan,perkotaan, perkebunan, perhutanan dan sektor pertambangan.
  10. 10. 10Tahun 1985 - SekarangDiterapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yangmulai berlaku efektif sejak tahun 1986 serta menyederhanakan sistem pajak denganmenghapuskan 7 (tujuh) dasar hukum pajak atas properti, yaitu:1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908;2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923;3. Ordonansi Verponding 1928;4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932;5. Ordonansi Pajak Jalan 1942;6. Undang-undang Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum PajakDaerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l;7. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.Pada tahun 1994 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 diubah menjadi Undang-undang Nomor 12tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  11. 11. 11Tahun 1985 - SekarangSesuai dengan amanat GBHN 1983 berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 telah diadakan “Tax Reform” yaitu diadakan pembaruan danpenggantian peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama iniberlaku. Tax reform tahun 1983 berlaku pada tanggal 1 januari 1984.Dengan adanya tax reform, sistem perpajakan Indonesia berubah dari OfficialAssessment menjadi Self Assessment. Official Assessment yaitu suatu sistempemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang olehWajib Pajak berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP). Self Assessmentyaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada Wajib Pajakmulai menghitung sampai penyetoran. Aparat perpajakan melaksanakanpengendalian tugas, pembinaan, penelitian, pengawasan dan penetapansanksi administrasi.
  12. 12. 12Tahun 1985 – SekarangSetelah Tax Reform 1983 lalu dikeluarkan Undang-undang No. 12tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (PBB), yang ditetapkantanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku tanggal 1 januari 1986(LN Th. 1985 No. 68, TLN 3312). Tanggal 9 November 1994 disahkanUndang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB, yang mulai berlaku padatanggal tanggal 1 Januari 1995 (LN Th. 1994 No. 62, TLN 3569).
  13. 13. 13UU 18/1997 jo. UU 34/2000 UU 28/20091. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)6. Pajak Parkir7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan Jalan6. Pajak Parkir7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(perubahan nomenklatur)8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)10. PBB Pedesaan & Perkotaan/PBB P2(pengalihan dari Pusat)PBB VS PDRD
  14. 14. Pajak Pusat Pajak DaerahPengadministrasian ada dipemerintah Pusat.Pemungutan &Pengadministrasiandilakukan oleh Pemerintahdaerah.Penerimaan masuk dalamAPBNPenerimaan masuk dalamAPBD sebagai PADPajakDaerahPajak ProvinsiPKB, BBNKB,Bahan Bakar Kendaraanbermotor,Air Permukaan,RokokPajak Kab/KotaPajak Hotel, Restoran, Hiburan,Reklame, Penerangan jalan, Mineralbukan logam & batuan, parkir, airtanah,Sarang Burung Walet, PBBP2 &BPHTB
  15. 15. ORBA :KESENJANGANPEMBANGUNANANTAR DAERAHOTDADESENTRALISASIFISKALPENINGKATAN DANPEMERATAANKESEJAHTERAANRAKYATPenyelenggaraanPemerintahan lebihaspiratifdan sesuaidgkebutuhan& prioritasdaerah
  16. 16. OTDADESENTRALISASIKEWENANGANDESENTRALISASIKEUANGANEXPENDITUREASSIGNMENTINTER GOVERMENTALTRANSFERLOCAL TAXING POWERDAU & DAKPDRDDesentralisasi Fiskal dilaksanakan dg prinsip money followsfunctions.
  17. 17.  Perimbangan Kewenangan harus diikutidengan perimbangan keuangan. Semakin besar pemberian kewenangan kepadadaerah dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik, semakin besar pulakewenangan daerah dalam perpajakan danretribusi.
  18. 18. Ketergantungan daerah pada danaintergovermental transfer dalam membiayaidesentralisasi kewenangan. Local taxingpower masih belum optimal.
  19. 19.  Untuk memperbaiki implementasidesentralisasi fiscal, local taxing power harusdiperkuat. Penguatan LTP dapat dilakukan melalui1. Perluasan basis pajak daerah dan retribusidaerah.2. Penambahan jenis pajak dan retribusi daerah.3. Pengalihan /pen-daerah-an pajak pusat.4. meningkatkan tarif maksimum pajak daerah.5. Pemberian diskresi penetapan tarif pajak.
  20. 20. Catatan1. Pengalihan PBBP2 & BPHTB menjadipajak daerah merupakan bagian dariupaya memperkuat local taxing power.2. PBBP2 & BPHTB tepat untuk dialihkanmenjadi pajak daerah karena bumi danbangunan bersifat Im-mobile.

×