2. 088291443329 @remedial___
Putra Eka Wanda, S.Pd
MAPEL
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
TTL
Jakarta, 5 Februari 1998
ALAMAT
Perum Aster 3 Blok.A/6 No.9 Kec. Pagedangan,
Kab. Tangerang
Banten
Putra.wanda@ehipassikoschool.sch.id
3. Pokok Bahasan
Substansi Hak
Asasi Manusia
dalam Pancasila
Kasus Pelanggaran
Hak Asasi Manusia
di Indonesia
Upaya
Penyeleseian Kasus
Pelanggaran Hak
Asasi Manusia
4. Substansi Hak Asasi Manusia dalam
Pancasila
• Hak Asasi Manusia – sifat Universal – Penegakan setiap negara
berbeda – Indonesia menjamin sesuai nilai-nilai pancasila.
• Nilai Pancasila ada 3 : ideal, instrumental,praksis.
• Nilai ideal adalah nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila
pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada
kelangsungan hidup negara.
5. Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
Sila ketuhanan yang maha esa
menjamin hak kemerdekaan untuk
memeluk agama, melaksanakan
ibadah dan menghormati
perbedaan agama.
6. Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab
menempatkan setiap warga negara pada
kedudukan yang sama dalam hukum
serta memiliki kewajiban dan hak-hak
yang sama untuk mendapat jaminan dan
perlindungan hukum.
7. Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
Sila persatuan indonesia mengamanatkan
adanya unsur pemersatu di antara warga
negara dengan semangat rela berkorban
dan menempatkan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan.
8. Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
Sila Ke-4 dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang
demokratis. Menghargai hak setiap warga negara
untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanoa
adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang
membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat
9. Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
Sila ke-5 mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara serta
memberi kesempayam sebesar-
besarnya pada masyarakat
10. Ciri-Ciri Khusus HAM
Hakiki – sudah ada sejak lahir
Universal – untuk semua orang
Tak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi – berhak mendapat semua hak
11. Nilai Instrumental
• Penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.
• Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar.
• Dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan
konstitusional.
12. UUD 1945
Ketetapan MPR
UU Organik
Perppu
Peraturan Pemerintah
Kepres
HAM dalam
Nilai instrumental
Sila-Sila Pancasila
13. 1. UUD 1945 terutama pasal 28A-28J.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Terdapat
piagam HAM Indonesia.
3. UU Organik :
• UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia.
• UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
• UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik.
• UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan budaya.
14. 4. Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
5. Peraturan Pemerintah :
• PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban
dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.
• PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi
terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.
6. Kepres :
• Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.
• Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
• Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan
Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makasar.
15. HAM dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila
1. Sila Ketuhanan YME
- Hormat menghormati dan bekerja sama
antarumat beragama.
- Tidak memaksakan suatu agama dan
kepercayaan kepada orang lain.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Saling mencintai sesama manusia.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
16. 3. Sila Persatuan Indonesia
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara.
- Cinta tanah air dan bangsa.
- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah
air Indonesia
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Menerima dan melaksanakan setiap keputusan.
17. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak-hak orang lain.
- Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.
18. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM
Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
20. 2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila
dalam Kasus Pelanggaran HAM
a. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
- Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan
oleh tentara Belanda pada tanggal 12 Desember 1946
- Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada
tanggal 5 Desember 1947.
- Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.
22. Kejahatan Genosida
• UU No.26 Tahun 2000
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan
yang dilakukan untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan
kelompok agama.
23. Kejahatan Melawan Kemanusiaan
• Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
yang meluas atau sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil.
• Pembunuhan rakyat Uganda dan rakyat Kamboja
24. Invasi atau Agresi
• Suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer
yang dilakukan suatu negara ke negara lain, dengan untuk mencaplok
suatu wilayah negara, memerangi kejahatan internasional, dan
sebagainya.
• Perbedaan invasi dan agresi.
• Invasi Irak ke Iran 22 September 1980
• Invasi Amerika & sekutu ke Irak 20 Maret 2003
25. Kejahatan Perang
• Suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional,
terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer
maupun sipil.
26. Meliputi
• Semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan
hukum perang.
• Kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan
pertempuran.
28. Di Indonesia
• Awalnya melalui Pengadilan Umum, setelah berlaku UU No. 26 Tahun
2000, dilaksanakan di Pengadilan HAM.
• Tahapan :
• Penyidikan & Penangkapan
• Penyelidikan
• Penuntutan Perkara
• Pemeriksaan & Pemutusan perkara
29. Penyidikan dan Penangkapan
• Oleh Jaksa Agung disertai surat perintah dan alasan penangkapan
kecuali tertangkap tangan.
• Pemeriksaan di Pengadilan HAM max 90 hari, diperpanjang max 30
hari.
• Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi max 60 hari, diperpanjang max 60
hari.
• Pemeriksaan di MA max 60 hari, diperpanjang max 30 hari.
30. Penyelidikan
• Oleh Komnas HAM
• Dapat dibantu Tim ad hoc (unsur Komnas & masyarakat)
• Laporan diserahkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan
• Jaksa Agung dapat membentuk penyidik ad hoc (unsur pemerintah &
masyarakat)
31. Penuntutan
• Oleh Jaksa Agung
• Dapat mengangkat penuntut umum ad hoc (unsur pemerintah &
masyarakat)
32. Pemeriksaan & Putusan Pengadilan HAM
• Oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM max 180 hari
• Majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri dari :
2 hakim Pengadilan HAM
3 hakim ad hoc
33. Permohonan Banding
• Oleh Pengadilan Tinggi diperiksa & diputus max 90 hari
• Oleh Majelis Hakim yang terdiri dari :
2 hakim Pengadilan Tinggi
3 hakim ad hoc
34. Permohonan Kasasi
• Oleh MA diputus & diperiksa max 90 hari
• Pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari :
2 Hakim Agung
3 hakim ad hoc
35. Di Internasional
• Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara yang
bersangkutan unwillingness atau unble melaksanakan investigasi &
penuntutan.
• Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara bersangkutan
sudah melakukan investigasi, ingin penuntutan, namun unwillingness
dan unability dalam melakukan penuntutan.
36. • Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka pada diri pelaku sudah melekat asas nebus in idem.
• Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara
yang sama setelah putusan pengadian berkekuatan tetap.
37. Sanksi Pelanggaran Internasional
• Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu).
• Pengalihan investasi asing.
• Pemutusan hubungan diplomatik.
• Pengurangan bantuan ekonomi.
• Pengurangan kerja sama.
• Pemboikotan produk ekspor.
• Embargo ekonomi.
