Dokumen tersebut membahas penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh aparat hukum yang sewenang-wenang, krisis moral, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Dokumen tersebut juga menjelaskan contoh-contoh pelanggaran HAM, kategori pelanggaran yang dianggap kejam, serta upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM.
1. PENYEBAB TERJADINYA
KASUS PELANGGARAN
HAM
Presentation by :
1. Galih Noviar Pratama
2.Ahmad Alif Siwitama
3. Dessy Nur Rahmah
4. Fita Nur Astuti
5. Fitria Anggraini
6. Fatmawati
2. FAKTOR PENYEBAB
Aparat hukum yang berlaku bertindak
sewenang-wenang
Telah terjadi krisis moral di Indonesia
Kesenjangan sosial yang tinggi
3 Faktor Penyebab :
3. CONTOH PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA
Kapan dinyatakan adanya kasus
pelanggaran HAM??
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan
sehari-hari kita temui pelanggaran hak asasi
manusia baik di Indonesia maupun dibelahan
dunia lain.
4. RICHARD FALK
Salah seorang
pemerhati HAM
mengembangka
n suatu standar
guna mengukur
derajat
keser iusan
pelanggaran
hak-hak asasi
manusia.
Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori
pelanggaran hak-hak asasi
manusia yang dianggap kejam
5. KATEGORI -KATEGORI PELANGGARAN HAK-HAK ASASI
MANUSIA YANG DIANGGAP KEJAM MENURUT RICHARD
FALK,YAITU :
a. Pembunuhan besar-besaran (genocide)
b. Rasialisme resmi
c. Terrorisme resmi berskala besar
d. Pemerintah totaliter
e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasar manusia
f. Perusakan kualitas lingkungan (esocide)
g. Kejahatan-kejahatan perang
6. PENCEGAHAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA
Upaya pencegahan hak asasi
manusia yang dapat dilakukan
pemerintah :
PREVENTIF REPRESIF
bersifat mencegah bersifat menekan
(supaya jangan terjadi apa-apa)
7. Secara preventif, tindakan tindakan yang perlu kita lakukan adalah :
1. Memberdaykan mekanisme perlindunagan hak asasi manusia yang asa dan
membentuk badan – badan khusus untuk mengurusi masalah masalah
khusus.
2. Mempergiat sosialisasi hak asasi manusia kepada semua kelompok dan
tingkatan dalam masyarakat, dengan mengikut sertakan LSM dalam
kemitraan dengan pemerintah, demi terwujudnya budaya hak asasi manusia.
3. Mencabut dan merevisi semua undang undang dan peraturan yang
bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Membentuk lembaga yang membantu korban pelanggaran hak asasi manusia
dalam mengurus kopensasi dan rehabilitasi.
5. Mengembangkan manajemen konflik oleh lembaga–lembaga perlindungan
hak asasi manusia.
6. Mengembangkan penyelenggaraan yang menjujung tinggi nilai–nilai hak asasi
manusia.
8. Secara represif, tindakan–tindakan yang harus kita lakukan adalah :
1. Memperoritaskan penyusunan mekanisme penanganan atas kasus-asus
pelanggaran hak asasi manusia agar efektif.
2. Segera membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia kepengadilan tanpa
membeda- bedakan status pelaku dan menjunjung asas praduga tak bersalah .
3. Mengembankan program perlindungan tehadap saksi dan korban pelanggaran
hak asasi manusia sehingga proses penyelidikan dan penyidikan atas
pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan secara efektif.
9. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai
warga Negara :
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM maupn peraturan
hokum pada umumnya.
2. Kegiatan belajar bersama untuk memahami pengertian HAM.
3. Memahami tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM (baik Komnas HAM,
LSM dll).
4. Menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah maupun
masyarakat.
5. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar
kehidupan bersama menjadi tertib dan sejahtera.
6. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat pnegak hokum bertindak adil.
7. Mematuhi peraturan dikeluarga, sekolah dan masyarakat.
8. Berbagai kegiatan untk mendorong agar Negara mencegah brbagai tindakan
antipluralisme kemajemukan etnis, budaya, daerah dan agama.
10. SOLUSI/PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Bagaimana penyelesaian kasus
pelanggaran HAM ??
Penyelesaian lewat pengadilan itu tidak realistis karena bukan tidak bisa
tapi terbentur oleh transformasi politik yang abu-abu dimana dari sistem
otoritarian ke demokrasi dan pertentangan antara kelompok lama dan baru
yang ingin melakukan perubahan.
11. Lalu BAGAIMANA !??
Kepedulian kita terhadap penegakan HAM
merupakan amanah dari nilai Pancasila yakni
kemanusiaan yang adil dan beradab yang
sama – sama kita junjung tinggi, karena akan
dapat menghantarkan sebagai bangsa yang
beradab. Oleh karena itu sikap tidak peduli
harus dihindari.
12. Kasus Pelanggaran dan Penyelesaiannya
No. Nama
Kasus
Tahun Jumlah
Korban
Konteks Penyelesaian
1 Peristiwa
Tanjung Priok
1984 74 Penekanan (represi)
terhadap massa yang
berdemonstrasimeno
lak
asas tunggal
Pancasila di Jakarta
Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta,
tahun 2003 – 2004.
2 Penculikan
Aktivis 1998
1998 23 Penculikan dan
penghilangan paksa
bagi aktivis
prodemokrasi oleh
TNI
Pengadilan militer bagi pelaku (Tim
Mawar) dan Dewan Kehormatan
Perwira bagi beberapa jenderal.
3 Darurat Militer
I dan II
2003-
2004
1326 Kegagalan
perundingan damai
antara RI dan GAM
direspon dengan
kebijakan darurat
militer
Sejumlah anggota TNI dihukum,
dan statusnya diturunkan
menjadi darurat sipil.