2. PENDAHULUAN
Implementasi asas supremasi hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
menjaga keadilan, ketertiban, dan stabilitas di suatu negara. Di Indonesia, supremasi
hukum memiliki peran yang krusial dalam menjaga kedaulatan hukum, perlindungan hak
asasi manusia, serta memastikan bahwa negara berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi.
..........................
Asas supremasi hukum mengandung arti bahwa hukum berada di atas segala hal dan
semua pihak, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam
konteks Indonesia, implementasi asas supremasi hukum melibatkan berbagai elemen dan
institusi, termasuk lembaga peradilan, aparat penegak hukum, pemerintah, dan
masyarakat sipil.
4. Supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi
tertinggi. Supremasi hukum bertujuan untuk menempatkan hukum sesuai
tempatnya, sehingga hukum bisa melindungi seluruh warga negara tanpa intervensi
dari pihak mana pun.
Menurut Dr. Helmi, S.H., M.H. (2014) dalam Jurnal Supremasi Hukum dalam
Proses dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD Tahun 1945, supremasi hukum
artinya rasa keadilan yang bersumber pada hukum yang dibuat oleh akal manusia
yang dijiwai sifat religiositas bangsa Indonesia, sehingga dalam praktik
ketatanegaraan supremasi hukum berada di atas kepentingan politik
1. MAKNA SUPREMASI HUKUM
5. Dalam negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yang wajib diterapkan. Tiga
prinsip dasar tersebut adalah seperti supremasi hukum (Supremacy of Law),
kesetaraan di hadapan hukum (Equality Before The Law), dan penegakan hukum
dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Due Process Of Law).
Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi dijelaskan jika supremasi hukum
memiliki arti upaya penegakan dan menempatkan hukum pada tingkat paling
tinggi. Penempatan hukum yang sesuai pada tempatnya diharapkan bisa
memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau
campur tangan dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara.
LANJUTAN...
6. 2. TUJUAN SUPREMASI HUKUM
Adanya supremasi hukum tentunya juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan
dari adanya supremasi hukum adalah sebagai berikut ini.
• Mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh kalangan-kalangan tertentu.
• Menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak mereka tidak terjerumus dalam
tindakan di luar batas hukum.
• Menjamin kemerdekaan individu dan menempatkannya sebagai prinsip dasar dari sebuah
organisasi sosial.
• Melindungi harkat dan martabat manusia serta menjamin ketertiban maupun kepastian
hukum bagi kehidupan masyarakat. Selain itu supremasi hukum jua bisa memberikan
jaminan rasa keadilan sesuai dengan sila kelima pancasila yang berbunyi keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Menjaga dan memelihara nilai moral milik bangsa Indonesia.
7. 3. ELEMEN TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM
Pada dasarnya, supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya
praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang
sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.Setidaknya ada empat elemen
penting dalam negara hukum yang bisa menjadikan ciri tegaknya supremasi hukum itu sendiri.
Beberapa elemen tersebut adalah sebagai berikut ini.
• Adanya jamuan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaan selalu dilaksanakan atas
dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
• Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar.
• Adanya pembagian kekuasaan negara yang jelas, konsisten, serta adil.
• Adanya perlindungan hukum dari badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.
8. 4. IMPLEMENTASI ASAS SUPREMASI HUKUM
Asas supremasi hukum adalah unsur penegakan hukum yang dilakukan secara tegas tanpa perlu
pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan
kesadarannya. Pelaksanaan asas supremasi hukum dapat diimplementasikan dengan beberapa langkah
di bawah ini.
• Penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus bisa dilakukan secara
terkoordinasi, mengedepankan seluruh asas transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi
manusia atau HAM.
• Peraturan perundang-undangan serta kebijakan publik harus memiliki kandungan nilai yang bisa
mendukung terwujudnya supremasi hukum. Hal ini akan bisa menciptakan kepastian hukum bagi dunia
usaha dan juga masyarakat.
• Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, seluruh penyelenggara negara
harus bisa menjalankan tugas masing-masing secara lebih profesional dan jujur. Jika hal ini bisa
terealisasikan dengan baik, maka akan bisa terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
• Sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik harus bisa dilaksanakan secara
taat sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.
• Lembaga negara harus bisa memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia serta
perangkat hukum. Hal ini dilakukan agar bisa menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang lebih
bersih serta sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri.
9. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan lembaga lainnya
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung supremasi hukum. Kerjasama yang baik antara
berbagai pihak akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan dan memberikan perlindungan
yang lebih baik terhadap hak-hak individu.
Dalam kesimpulan, implementasi asas supremasi hukum di Indonesia memerlukan komitmen yang
kuat dari semua pihak terkait. Dengan lembaga peradilan yang independen, penerapan hukum yang
adil, transparansi dan akuntabilitas, edukasi masyarakat, serta kolaborasi antarinstansi, Indonesia
dapat memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua warganya.
KESIMPULAN
