Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to 2. norma dasar adminstrasi negara
Similar to 2. norma dasar adminstrasi negara (20)
More from Dian Oktavia
More from Dian Oktavia (12)
2. norma dasar adminstrasi negara
- 1. Nur Rohim Yunus, LLM
- 2. 1. Wewenang Adminstrator 2. Hak dan Kewajiban Administrator
- 4. Dalam hukum Administrasi Negara terjadi hubungan hukum antara penguasa sebagai subyek yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai objek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa Administrasi Negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki wewenang.
- 5. Wewenang penguasa diperoleh melalui hukum Administrasi Negara. Pemberlakuan Hukum Administrasi Negara dapat dipaksakan kepada warga masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini disebabkan adanya wewenang yang istimewa yang dimiliki badan atau aparatur pemerintah.
- 6. Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit); Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).
- 7. Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan Setiap keputusan yang dibuat oleh pajabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan public service.
- 8. 1. Kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu. 2. Kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.
- 9. 1. Selalu terikat pada suatu masa tertentu; 2. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan; 3. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas Pemerintahan yang Baik).
- 10. Kewenangan pemerintah untuk bertindak diperoleh dari Undang- Undang yang dibuat oleh parlemen. Dengan undang-undang tersebut, tindakan pemerintah dilegitimasikan. Melalui undang-undang diletakkan dengan baik “parameter” dari kewenangan bertindak pemerintah, yang dapat dilakukan dengan menetapkan KRITERIA-KRITERIA dari kekuasaan bertindak.
- 11. 1. Tujuan dari tindakan pemerintahan. 2. Pertimbangan yang harus diambil dalam melakukan pertanggungjawaban. 3. Prosedur yang harus dipatuhi sebelum bertindak.
- 12. 1. Atribusi, 2. Delegasi 3. Mandat
- 13. 1. ATRIBUSI, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh.
- 14. 2. DELEGASI, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi Negara, tidak secara penuh.
- 15. 3. MANDAT, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat=menteri) kepada mandataris (penerima mandat=direktur jenderal/sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi Negara.
- 16. 1. Mandataris mau menerima pemberian mandat. 2. Wewenang yang dimandatkan merupakan wewenang sehari-hari dari seorang mandataris. 3. Ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemberian mandat tersebut.
- 17. 1. Penjabaran secara normatif ketentuan undang-undang menjadi peraturan pelaksanaannya; 2. Interprestasi pasal undang-undang yang dijadikan peraturan; 3. Penentuan atau penciptaan kondisi nyata untuk membuat ketentuan/undang-undang agar dapat direalisasikan/ dioperasikan/ dijalankan.
- 18. Penggunaan wewenang pemerintah (publik), wajib mengikuti aturan Hukum Administrasi Negara supaya tidak terjadi PENYALAHGUNAAN WEWENANG
- 19. 1. Agar tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum. 2. Agar tidak melawan hukum (onrechmatig) baik formil maupun materil dalam arti luas. 3. Agar tidak melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.
- 20. 1. Asas yuridiktas (rechmatigeheid), yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan); 2. Asas legalitas (wetmatigheid), yaitu setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). 3. Asas diskresi (freies ermessen), yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas
- 21. Freies Ermessen yang diberikan kepada administrasi Negara inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya penyalahgunaan wewenang.
- 23. 1. Melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; 2. Membuat kebijakan sesuai dengan ruang lingkup dari kewenangan yang dimilikinya; 3. Hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 24. 1. Wajib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Wajib membuat suatu kebijakan terhadap suatu hal walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan asas freies ermessen; 3. Dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan susunan pembagian tugas (Job Describtion); 4. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip organisasi; 5. Wajib melaksanakan azas umum pemerintah yang baik.
- 25. 1. Menguasai dan menghayati tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (dalam hal ini dasar yang paling utama adalah Undang- Undang dasar 1945 yang selanjutnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan); 2. Merumuskan lebih lanjut segala apa yang telah ditentukan dalam kebijakan umum diatas, ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara konkret oleh bawahan dan dapat diselenggarakan secara nyata; 3. Memelihara dan mengembangkan organisasi Negara yang dipercayakan kepadanya dengan setepat-tepatnya. Untuk itu seorang administrator harus menguasai seluk beluk organisasi, baik secara teoritis maupun praktis dengan dibantu oleh stafnya;
- 26. 6. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi yang setepat-tepatnya, termasuk sistem pembukuan, inventaris, kearsipan, sistem dokumentasi dan komunikasi; 7. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen yang setepat-tepatnya, baik dalam arti personil maupun prosedural. Administrator memimpin sistem manajemen dalam peranannya sebagai top manajer; 8. Membuat semua tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan sebaik-baiknya.
- 27. 1. Dari segi pengamalan Pancasila dan UUD 1945; 2. Dari segi hukum; 3. Dari segi pertanggungjawaban kepada Organisasi.
- 28. Aparatur administrasi Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi Negara yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- 29. Misalnya, ada penguasaan hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh Negara, dan bukan dikuasai oleh orang perorangan atau kelompok tertentu saja. Jadi pengalaman tersebut akan terwujud dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 30. Pendayagunaan aparatur administrasi Negara, baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaiannya, perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efesien, transfaran, rasional berdasarkan hukum dan peraturan. Dalam hal ini aparatur administrasi Negara harus mampu bertanggung jawab karena Negara RI adalah Negara hukum.
- 31. Aparatur administrasi Negara yang bertanggungjawab pada organisasi harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai serta biaya-biaya yang akan digunakan, misalnya, biaya tersebut harus sesuai dengan rencana awal, begitu juga hasilnya harus sesuai dengan rencana awal organisasi.
- 32. 1. Tanggung jawab disiplin. 2. Tanggung jawab hukum, baik pidana maupun perdata. 3. Tanggung jawab keuangan. 4. Tanggung jawab politis.
- 33. Bila pejabat aparatur pemerintah telah mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dari welfare state (negara kesejahteraan), yaitu terwujudnya masyarakat yang berkesejahteraan sosial.