Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020

MODUL
MATA KULIAH HUKUM ADAT
KALANGAN SENDIRI
DR. LOURENCO DE DEUS M. LULO, L.DIR., M.D
PROGRAM ILMU HUKUM
PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNPAZ
2019
4/6/2020Enzo UNPAZ TIMOR-LESTE (Hukum Adat)

ADAT DAN HUKUM
Apabila kita berbicara tentang adat “custom” berarti kita berbicara tentang wujud
gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta
hukum yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya.
 Sementara adat-istiadat (customs) merupakan kompleks konsep serta aturan yang
mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang
menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.
 Hukum (law) adalah sistem pengendalian kehidupan masyarakat yang terdiri atas
aturan adat, undang-undang, peraturan-peraturan, dan lain-lain norma tingkahlaku
yang dibuat, disahkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berwenang dalam
masyarakat yang bersangkutan.

 Hukum adat (customary law) adalah bagian dari hukum, ialah hukum tidak
tertulis dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencaharian pertanian
di daerah pedesaan. Hukum adat terjadi dari keputusan-keputusan orang-orang
berkuasa dalam pengadilan.
 A.W. Wijaya dalam tulisannya yang berjudul “Manusia, Nilai Tradisional dan
Lingkungan”, berperspektif bahwa hukum adat adalah norma lama yang masih
terdapat dimana-mana di daerah dan di dalam masyarakat yang merupakan
kekayaan yang tidak ternilai harganya. Norma lama/hukum adat akan dapat
diterima sepanjang ia akan dapat meningkatkan dirinya bagi kehidupan
masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup tentu saja dengan memperhatikan
norma lama/hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat sebagai
kepribadian sesuai nilai-nilai tradisional yang ada. Kita masih tetap memegang
nilai tradisional, walaupun nilai-nilai baru sebagai akibat kemajuan dan
kelancaran komunikasi dan kemudahan informasi akan sangat banyak
mempengaruhi nilai tradisional

Proses Terbentuknya Hukum
HUKUM ADAT ADALAH HUKUM NON STATUIR
Hukum adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata
seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan
perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan
dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan
apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Hukum Adat Tidak Statis
 Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia
menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai
dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam
keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
 Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam bukunya
“Adatrecht” sebagai berikut :
 “Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya,
hukum adat menunjukkan perkembangan” selanjutnya dia
menambahkan “Hukum adat berkembang dan maju terus,
keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat”

 Timbulnya Hukum Adat
 Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat
hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan
hukum itu atau dalam hal bertentangan keperntingan dan keputusan para hakim
mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum
rakyat, senafas, seirama, dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.
Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan.

Sistem Hukum Adat
 Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan pada alam fikiran
bangsa Timor-Leste yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat
Barat. Oleh karena itu sistem hukum adat dan sistem hukum Barat
terdapat beberapa perbedaan diantaranya :
Hukum Barat Hukum Adat
- Mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas sesuatu
objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu
- Tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, perlindungan hak ditangan
hakim
- Mengenal Hukum Umum dan Hukum Privat - Berlainan daripada batas antara lapangan public dan lapangan privat pada
Hukum Barat
- Ada Hakim Pidana dan Hakim Perdata - Pembetulan hukum kembali kepada hakim (kepala adat) dan upaya adat
(adat reaksi)

Kekuatan Materiil Hukum Adat
Menurut Soepomo kekuatan materiil Hukum Adat bergantung pada beberapa
factor, antara lain :
1. Lebih atau kurang banyaknya penetapan yang serupa yang memberikan
stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan itu.
2. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan
mengalami perubahan.
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem
hukum adat yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan
dan rasa keadilan.

HUBUNGAN ANTARA Hk ADAT DAN Hk POSITIF
 Hukum adat adalah suatu hukum asli dari bangsa kita. Hukum adat tidak akan
bisa mati terhapus oleh waktu. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang
saat ini berlaku atau hukum yang sekarang. Dalam penerapanya hukum adat,
hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif. Pada dasarnya
sistem hukum positif tidakakan pernah melenceng dari sistem hukum adat,
karena hukum positif itu sendiri tidak mungki bertentangan dengan hukum
masyrakat yang ada. Apabila hukum positif bertentangan pasti akan ditolak
dalam masyarakat.
 Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau
mengikat masyarakat pada keseluruhannya. Sehingga dalam pelaksanaan harus
tidak boleh bertentangan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat.
Norma – norma yang hidup dalam masyarakat secara umum dapat disimpulkan
sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarkat atau hukum adat.

 Dari hal – hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi hukum adat dalam
hukum positif akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Hukum adat dan hukum
positif menjadi suatu yang saling melengkapi antara satu dengan lainya. Hukum
adat selalu akan bergerak elastik dan dinamis menyesuaikan kehidupan dalam
masyarakat dan hukum positif akan selalu tidak bertentangan dengan hukum yang
hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Apabila hukum adat bertentangan
dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksistensi, sehingga
apabila dirasa sudah tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan
masyarakat maka hukum adat tersebut akan bergantu dengan sendirinya sesuai
dengan kehidupan masyarakat yang kompleks. Selain itu eksistensi hukum adat
dalam hukum positif juga tidak akan pernah mati

Masyarakat
 “Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup
bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan yang tertentu). Masyarakat
adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan
dengan kelompok lain dan hidup dan diam dalam wilayah atau daerah tertentu
secara tersendiri. Kelompok ini baik sempit maupun luas mempunyai perasaan akan
adanya persatuan di antara anggota kelompok dan menganggap dirinya berbeda
dengan kelompok lain. Mereka memiliki norma-norma, ketentuan-ketentuan dan
peraturan yang dipatuhi bersama sebagai suatu ikatan. Perangkat dan pranata
tersebut dijadikan pedoman untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam arti luas.
Jadi secara luas bahwa dalam masyarakat terdapat semua bentuk pengorganisasian
yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya (masyarakat tersebut)”.

Menurut Linton
 bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup
dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir
tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu. Selain itu
menurut J.L. Gillin dan J.P Gillin (Harsojo, 1999: 126) mengatakan bahwa
masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan,
tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
 Hidup bermasyarakat adalah sangat penting bagi manusia karena ia tidak sempurna
dan tidak dapat hidup sendirian secara berkelanjutan tanpa mengadakan hubungan
dengan sesamanya dalam masyarakat. Dalam hal ini bukan sekedar dalam
pengertian biologis, tetapi benar-benar ia dapat berfungsi sebagai manusia yang
mampu bermasyarakat dan kebudayaan

Faktor-factor hukum adat
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku
disuatu wilayah, yg apabila dilanggar memiliki sanksi.
Sumbernya adalah peraturan-peratuan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan
berkembang serta dipertahanakan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Ada 3
faktor dipatuhi Hkm adat :
 Mematuhi hukum adat sudah menjadi darah daging.
 Takut, nenek monyang akan marah kalau hukum adat dilanggar.
 Setiap waktu ada nasehat untuk mematuhi hukum adat.

Pandangan masy Timor-Leste thdp hkm adat
Hukum adat dalam pandangan masyarakat Timor-Leste,
mengibaratkan hukum adat sebagai lulik (sakral) yang memiliki
kekuatan gaib (Spritu) secara alami.”.
 Dalam padangan lain juga disebutkan bahwa “sejak terciptanya
langit dan bumi) (artinya; hukum adat selalu hidup bersama masy.
Kemanapun masy. Pergi dan disitu hukum adat selalu beserta kita,
oleh karena itu, hk adat dalam kehidupan selalu bersama diiringi
oleh adat.(cecro: ubi societe ibi ius).

Istilah hukum adat
 Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa
Belanda ‘adatrecht’. Orang pertama yang menggunakan istilah
‘adatrecht’ adalah Snouck Hurgronje, beliau seorang ahli sastra
ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut, yang kemudian
dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah
teknis – yuridis (Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Istilah
adatrecht, selanjutnya dalam berbagai literatur pada saat itu,
digunakan yang diartikan sebagai Hukum Adat. Kata istilah “adat” itu
sendiri berasal dari pengertian bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”.

2. Istilah Hkm Adat
Istilah hukum adat pertama kali diperkanalkan
secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam
bukunya “De Atjehers”. Menyebutkan istilah hukum
adat sebagai “adat recht” (bahasa belanda) yaitu
untuk memberi nama pada suatu sistem
pengendalian sosial (social control) yang hidup
dalam masyarakat atau utk mmbdakan antara
kbiasaan dg adat yg mmlki sanksi.

Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan
“Adah”. Huk’m (jamaknya: Ahkam) artinya “suruhan” atau
“ketentuan”. Misalnya di dalam hukum Katholik ada 10 macam
suruhan (perintah) yang disebut “sepuluh perintah Allah (salah satu
diantaranya “hadomi o nia Inan Aman ho Nai Ulun sira), yaitu (wajib)
“keta oho, keta naok” (larangan). Sedangkan Adah atau adat artinya
“kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Oleh karena
itu, dapat disimak bahwa hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan.

3. Pengertian Adat
Kata adat berasal dari bahasa arab, yaitu Adah, perbuatan
yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan. Adat di
artikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat
telah terbentuk sebelum maupun sesudah adanya
masyarakat.
Pada masyarakat Adat, hukum adat yang berlaku pada masa
lalu pada prinsipnya dapat digolongkan ke dalam tiga
kelompok :
 Adat Allah, yaitu hukum adat yang hampir mutlak
didasarkan pada hukum allah (kitab suci).
 Adat Nahe biti Bot, yaitu hukum adat yang
dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.

 Adat dato, yaitu adat-istiadat sebagai manifestasi dari Tokoh
adat (dato no Gase) yang mengatur kehidupan masyarakat.
 Gase atau nama lain adlh ptnjuk2 adat istiadat yg brlaku
dlm masy.
 Landasan Yuridis berlakunya Hkm Adat :
 Pasal 2 ayat (4) Konstitusi, Negara akan mengakui dan
menghargai norma dan adat Timor Leste yang tidak
bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang apapun
lainnya yang khususnya berkaitan dengan hukum adat.

Di dalam Undang-Undang pertanahan disebutkan bahwa
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam hukum
pertanahan (land property) juga mengenal hukum tanah adat
atau hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kpntngan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi”.

Pasal 61 Konstitusi ttg lingkungan hidup kemudian dalam
pelaksanaannya parlamen mengeluarkan Undang-undang no.
5 tahun 2010 ttg. Lingkungan hidup. Dalam isi UU tersebut
memberi kesempatan kepada masy. Adat turut berpartisipasi
dalam pemeliharaan lingkungan disekitarnya, misalnya,
melindunggi hutan, binatang buas, burung, dll.
“ Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah
dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan,
ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat”.

Teori Receptio in Complexu
 Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer, yang kemudian
diikuti oleh Van den Berg (Otje Salman, 2011:75) . Dalam teori ini
mengemukakan bahwa Adat Istiadat dan Hukum adat suatu golongan
masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan
masyarakat itu.
 Bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-
bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Oleh
Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa
kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat
hubungan masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang
dipeluknya.

Teori Receptie
 Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai
sanggahan terhadap teori receptio in complexu. Teori Receptie menyatakan bahwa
hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari hubungan
agama yang dianutnya adalah Hukum Adat (Otje Salman, 2011:78).
 Hukum agama (agama Islam) meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang
dikehendaki oleh hukum adat. Menurut teori receptie hukum agama (Islam) dan
hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling
berhadapan (beroposisi).
 Kadang-kadang di antara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik,
kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Hukum
agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat di wilayah-wilayah
tertentu di Indonesia adalah hubungan bidang hukum perkawinan adat dan hukum
waris.

Lanjut..!
 Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama agama diterima,
diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat
yang dipengaruhi Hukum Agama (Islam), seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan
dan hukum Waris.
 Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgronje, dengan mengatakan bahwa Hukum
Waris tidak dipengaruhi hukum agama (Islam), melainkan adat asli, dan misalnya di
Minangkabau hukum warisnya adalah hukum adat asli, yaitu norma-norma agama yang
cocok dengan susunan dan struktur hubungan masyarakat Minangkabau.

Teori Receptio a Contrario
 Setelah kemerdekaan teori Receptio mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum, salah
satunya Hazairin, yang mengajukan teori Receptio a Contrario. Menurut Hazairin dalam teori
Receptio a Contrario Hukum Adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan
dengan Hukum Agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah.
 Hukum Adat timbul semata-mata dari hubungan kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati
oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh
penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa-sengketa yang
berada dalam ruang lingkup Hukum Agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama.
 Artinya, Hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hubungan Hukum Agama yang
dianut oleh agama masyarakat tersebut (Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum

Pertemuan ke II dan III
 Definisi hukum adat
 Asas-asas hukum adat
 Unsur-unsur hukum adat
 Corak/sifat hukum adat
 Kegunaan hukum adat
 Ciri-ciri hukum adat
 Sistem dan dasar berlakunya hukum adat
 Sumber hukum adat
 Golongan rakyat dan sejarah hukum adat
 Contoh hukum adat.

 Menurut Prof Van Dijk
“ Adat adalah istilah dari bahasa arab yang berarti KEBIASAAN “ Hukum adat adalah istilah untuk
menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dlm. Masy. Adat.
 Menurut MR. B. TERHAAR
Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yg menjelma dalam keputusan2x para fungsionaris hukum
(meliputi: eksekutif; legislatif; yudikatif) yg mempunyai wibawa (Macth Authority) yg berlaku dalam
masyarakat dan dipatuhi sepenuh hati.
 Menurut Soekanto
“ keseluruhan adat yang (tidak tertulis) dan hidup didalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan
kelaziman yang mempunyai akibat hukum
 Menurut Prof Bushar Muhammad S.H
“Hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan
dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta dipertahankan oleh
masyarakat adat, maupun berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan /larangan yang
jika dilanggar akan dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan-putusan dari para penguasa adat,
yaitu orang yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat “

Asas-asas Hukum Adat
Asas Relegiues- Magis
 Menurut kepercayaan tradisionil Timor-leste, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh
kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia
dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada
pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia,
alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya.
 Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang
sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap
kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun
rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-
upacara relegieus yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak
ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Relegieus Magis
 bersifat kesatuan batin
 ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
 ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makluk-makluk halus
lainnya.
 percaya adanya kekuatan gaib
 pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
 setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
 percaya adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta
seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain
sebagainya.
 Percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

Asas Komunal atau Kemasyarakatan
 Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai
satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup
sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan,
kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.
 Secara singkat arti dari Komunal adalah :
 manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
 Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
 Hak subyektif berfungsi sosial
 Kepentingan bersama lebih diutamakan
 Bersifat gotong royong
 Sopan santun dan sabar
 Sangka baik
 Saling hormat menghormati

Asas Demokrasi
 Asas Nahe Bite Bot
Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama
lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas
permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di
rumah adat (uma Lulik/uma Lisan) setiap tindakan berdasarkan hasil musyawarah dan lain
sebagainya.
 Asas Fetosan Uma Mane
Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan
yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak (Barter) hal ini
dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.
 Asas Barlakue
Artinya dlm. Sistem barlakue, adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau
keinginan dalam setiap hubungan-2 hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda
yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai
tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

UNSUR-UNSUR HUKUM ADAT
 Ø Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yg sama selalu dipatuhi oleh
masyarakat.
 Ø Unsur psikologis, adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud
mempunyai kekuatan hukum.
NILAI-NILAI UNIVERSAL/SIFAT UMUM HUKUM ADAT
 Ø Asas gotong-royong
 Ø Fungsi sosial manusia dan milik dlm masy.
 Ø Asas persetujuan sbg dasar kekuasaan umum.
 Ø Asas perwakilan dan permusyawaratan

CORAK KHUSUS HUKUM ADAT
 Komunal/kebersamaan: artinya manusia mrpkan mahluk dlm ikatan kemasyarakatan
yg erat (kebiasaan tolong menolong,dsb.).
 Ø Religio-magis: mempercayai dan menghormati Kekuatan luar biasa yg ada di luar
manusia (upacara2 adat).
 Ø Konkrit: pemikiran penataan serba nyata, satunya perkataan dengan perbuatan.
 Ø Visual : perhubungan hukum hanya terjadi dgn adanya ikatan yg dpt dilihat
benda-benda sakral(surik, belak, aito’os-fatuk bosok. Etc.)

KEGUNAAN MEMPELAJARI HUKUM ADAT
 Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 Ø Kesadaran akan harga diri semakin bertambah.
 Ø Kesadaran terhadap kepribadian bangsa semakin tebal.
 Ø Memberikan dasar corak tersendiri terhadap hukum nasional
 Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan
tidak dikodefikasi
 Tidak sistematis
 Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
 Tidak teratur
 Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan
Bentuk hukum adat

Ciri-ciri hukum adat
 Keagamaan Bangsa Timorense adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai
hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti
pembukaan tanah, perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu.
 Kebersamaan Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka
hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan,
sedangkan kepentingan individu diliputi oleb kepentingan bersama (bermuatan
publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di
Lospalos, tanah adat di setiap distrik, tanah uma lisan seperti di Ermera dan
bobonaro. Namun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti
kepentingan perorangan diabaikan.

Tradisional Kata "tradisional" berasal dari kata benda "tradisi" yang menurut Myror
Wemwr berarti: "the biliefs and practicies handed down from the past, as we reinterpret
our past, the tradition change". Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu
praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang
dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa
dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari
warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai
dengan tuntutan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang
tradisional itu tidak statis.
Konkrit Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit, artinya nyata, terang,
dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang
lain, misalnya pada “benda sakral", sebelum terjadinya jual-beli dan atau pemberian
(perkawinan) anak laki-laki dan perempuan antar klean sebelum terjadinya perkawinan.

 Dinamis dan plastis Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan
jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis dapat menyesuaikan diri dengan
keadaan.
 Tidak dikodifikasi Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis
seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah
menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.
 Musyawarah dan Mufakat Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat
dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan
dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa.
 Hukum Adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri,
mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang malalui
keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh
masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang
tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok.
 Ciri-ciri kebersamaan, tradisional, dinamis, plastis, tidak dikodifikasikan,
musyawarah dan mufakat adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama
lain.

SISTEM DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT
 Sistem Hukum Adat Hukum yang berlaku pada masyarakat atau bangsa tertentu dapat dipastikan
merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
masyarakat umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan atas kesatuan alam pikiran.
masyarakat yang bersangkutan.
 Sistem Hukurn Adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran Masyarakat Timor-Leste, yang tentu saja
tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.
 Menurut Soepomo: antara sistem Hukum Adat dan Hukum Barat terdapat perbedaan yang
fundamental; antara lain:
 Hukum Barat mengenal "hak kebendaan" (zakelijkrechten), yaitu hak atas sesuatu barang yang
berlaku terhadap setiap orang (misalnya hak milik, hak hipotik). Di samping itu, Hukum Barat
juga mengenal "hak perorangan" (persoonlijkrechten), yaitu hak orang seorang atas suatu
obyek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu (misalnya hak sewa, hak
pakai). Berbeda dengan konsep itu, Hukum Adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua
golongan tersebut.
 Perlindungan hak-hak menurut Hukum Adat diserahkan ke tangan hakim. Jika terjadi sengketa,
maka hakimlah yang diberi kewenangan untuk menimbang berat ringannya kepentingan hukum
yang saling bertentangan dalam masyarakat yang bersangkutan.

LANDASAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT
 Landasan Filosofis
 Landasan Sosiologis
 Landasan Juridis
Enzo UNPAZ Timor-Leste
(Hukum Adat) pert. ke 2

Landasan Filosofis
 Hukum mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis apabila kaidah hukum
tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi:
Pancasila, Masyarakat Adil makmur (Hukum Adat berkembang dari kepribadian
bangsa Timor-Leste).
Enzo UNPAZ Timor-Leste (Hukum
Adat) pert. ke 2
Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya hukum secara sosiologis:
 Teori Kekuatan: Hukum mempunyai kekuatan berlaku secara
sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas
apakah hukum itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak.
 Teori Pengakuan: Hukum mempunyai kekuatan berlaku secara
sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.
(Keberlakuan Hukum Adat sesuai dengan Teori Pengakuan ini).
Landasan sosiologis

Landasan Yuridis
 Hukum mempunyai kekuatan berlaku secara juridis apabila penetapannya
didasarkan atas kaidah yg lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen).
 Pasal 31 ayat (2) b Indische Staatsregeling (IS), yang menegaskan bahwa
bagi masyarakat golongan Asli dan Timur Asing (Cina, Arab, India, dsb)
berlaku hukum adat mereka, sepanjang hukum adat itu masih memadai
dengan kepentingan umum sosial mereka.
Enzo UNPAZ Timor-Leste
(Hukum Adat) pert. ke 2
 Regukasi UNTAET No. 1 Tahun 1999 yang berbunyi: “Segala Badan Negara
dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut UUD ini.
 UU No. 1 Tahun 2003 tentang Hukum yang berlaku di negara Timor-leste
 Pasal 2 ayat (4) Konstitusi RDTL Tahun 2002
 Pasal 165 Konstitusi RDTL Tahun 2002

PENGGOLONGAN RAKYAT DAN SEJARAH HUKUM ADAT
 Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku
tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sacral
 Terdapat keputusan kepala adat
 Adanya sanksi hukum
 Tidak tertulis
 Ditaati oleh masyarakat
Menurut Soerodjo Wignjodipoero, S.H. hukum adat memiliki dua unsur, yakni: unsur
kenyataan adn unsur psikologis.
 Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu di indahkan
oleh rakyat.
 Unsur psikologi, bahwa terdapat keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud
memiliki kekuatan hukum.

 Sistem Hukum Barat mengenal pembagian hukum menjadi "hukum
publik", yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum dan "hokum
privat", yaitu hukum yang mengatur kepentingan khusus
(perorangan/privat). Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah dan
hukum privat dipertahankan eksistensinya oleh para individu yang
berkepentingan.
 Hukum Adat tidak mengenal pembagian hukum seperti di atas, jika akan
dibedakan dalam Hukum Adat, maka pembedaan pada hukum ini akan
didasarkan menurut obyek yang diaturnya, misalnya Hukum Tanah,
Hukum Perkawinan, maupun Hukum Waris.
 Dalam Hukum Barat dibedakan pelanggaran yang bersifat pidana
sehingga hanya akan diperiksa oleh hakim pidana; dan pelanggaran yang
bersifat perdata yang hanya akan diperiksa oleh hakim perdata.
 Menurut Hukum Adat apabila ada dua jenis pelanggaran (pidana dan
perdata) yang dilanggar, maka pihak pelanggar aturan itu akan diperiksa
dan diputus sekaligus dalam satu persidangan yang tidak terpisah.
Dengan demikian diharapkan keseimbangan yang terganggu dalam
kehidupan masyarakat dapat dipulihkan secara proporsional sekaligus.

Sumber Hukum Adat
 Kekuasaan pemerintah negara atau salah satu sendinya. Kekuasaan pemerintah
sebagai sumber hukum dinyatakan dalam wujud sebagai berikut: 1) Peraturan,
yaitu pernyataan kekuasaan legeslatif (kekuasaan mengatur). 2) Putusan
Penjabat-penjabat kekuasaan negara lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif
(kekuasaan pelaksanaan) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).
Yurisprudensi adalah.pernyataan kekuasaan yudikatif. 3) Perjanjian Internasional
dan pernyataan perang serta segala tindakan untuk melaksanakan perang itu
sendiri.
 Kekuasaan masyarakat sendiri 1) Perbuatan rakyat sendiri dalam
menyelenggarakan dan melaksanakan perhubungan pamrihnya, yang mungkin
menebal menjadi adat kebiasaan. 2) Putusan rakyat dalam peragaan yang
tertentu, misalnya putusan hidup rukun kampung. rukun tetangga, perhimpunan
gotong royong, kematian dsb. 3) Pemberontakan terhadap penguasa yang ada.

Peneyelesaian sengketa Hukum Adat
 Terdapat banyak hukum adat yang diterapkan setiap daerah. Berikut ini
adalah contoh hukum adat, diantaranya:
 Hukum adat di Papua yang diberlakukan pada seseorang yang
mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam kecelakaan yaitu
diminta ganti rugi dengan uang dan ternak babi. Jumlah yang diminta
dalam ganti rugi relatif besar sehingga dapat dipastikan akan
memberatkan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam bentuk kas dan
juga ternak babi.
 Hukum adat di timor-leste, yang diberlakukan kepada seseorang yang
mencuri binatang tertentu harus dikembalikan berlipat; misalkan,
mencuri satu ekor ayam, si pencuri harus di bayar kembali 2 ekor atau
lebih, disertai hukuman tambahan seperti, Uang, Babi, atau kambing,
untuk memberi makan para tokoh-tokoh adat yang menyelesaikan
masalah tersebut.

INTRODUSAUN TARA-BANDU
 Tara-Bandu hanesan serimonia trdisional ida husi lisan Timor-Leste nian ne’ebe hala’o
komemora husi ita nia bei’ala sira iha tempu uluk.
 Serimonia Tara-Bandu kona problemas ka Ai-horis tuir resolve ritual tradisaun Tara-Bandu
nian ne’ebe liu husi prozessu hanesan oferese
 1. Animal mak hanesan : Karau, Manu, Bibi, no Fahi.
 2. Sasan ne’ebe mak kompleta ba animal sira mak hanesan: Malus, Bua, Ai-Tahan Matak.

Lia-Fuan husi Tara-Bandu
 Lia-fuanTara-Bandu fahe ba parte rua mak “TARA” no “BANDU”
 TARA signifika katak : Tara Horok (Tara Nu’u tahan nurak) wainhira halo
Serimonia Tara-Bandu.
 BANDU sigifika katak : Bandu buat ne’ebe hakotu tiha ona iha serimonia Tara-
Bandu nia laran.
 Tara-Bandu ninia signifika Tara Horok (Tara Nu’u Tahan nurak) ou Tara-Bandu
hanesan advertidu ida atu ema labele bo’ok ka kontra hanesan mos Lei
propriedade no interese publiku.

Lalaok Atu halo Serimonia
 Wainhira serimonia ne’e la’o sira sei konvida komunidade hotu-hotu mak iha area
ne’ebae halo serimonia ne’e atu mai partisipa hodi rona direitamente regulamentu
no sansaun sira ne’ebe mak sei fo sai iha tempu ne’eba. Iha serimonia ne’e mos sira
sei oho animal sira no hemu animal nia ra’an hodi jura ba Maromak, jura ba
Matebian sira, jura ba rai lulik, no ba ema hotu-hotu katak serimonia ne’esai
sagrada ona. Regulamentu ne’e mak sei fo sai ona iha serimonia refere, obrigatorio
ba ema hotu-hotu atu halo tuir, no ba sira ne’ebe mak la kumpri sei hetan sansaun
tuir kriteriu ne’ebe mak estabelese tiha ona.

Filosófia Husi Tara-Bandu
 Du’ut oan moris, Ai-oan Moris Lia fuan ne’e hanesan filosofia beiala sira nia kona
ba ita nia moris, ita nia hun ho ita nia lisan.husi jerasaun ba jerasaun lisan ne horik
nafatin maski sira la hatene hakerek. Ne hatudu katak ita nia moris ohin loron bele
lao ho di’aktamba beiala sira nia jerasaun sira kaer nafatin ba lisan no fiar ida nebe
kesi sira nundar ema kriatura nebe uniku iha tinan rihun nia laran. Sira riku ho lisan
sira soi adat barak. Sira moris ho konsiensia umana iha natureza ida nia okos. Nune
bei ala sira hanesan baze fundamental ida ba ita atu hatene ita ne se. ita mai husi
nebe. Oinsa ita nia beiala no jerasaun hahu sira nia moris. Oinsa ita lao to’o ohin
loron.

Objektivo Husi Tara-Bandu
 Tara-Bandu ne’e ninia Objektivo mak atu minimiza tensaun problemas. Dalan ne’e
hodi estabelese paz no dame iha iha etennos de relasaun hanesan sosiedade ida
hodi respeita malu, resprita rikeza mundu nian no mos bele garantia valor kultura
ita nia suku le’et (Komunidade nia le’et) tamba ne’e bainhira ema ruma halo
problema ka estraga Aihoris ruma iha suku laran (iha komunidade nia laran) nia sei
hetan sansaun. Entaun sei resolve tuir sistema Tara-Bandu.

Falsafah Bangsa Timor-Leste
1. Falsafah Uma Lulik:
Sejak Negara Timor-Leste diproklamirkan pada tanggal 28 November Tahun 1975 yang
kemudian direstorasi kemerdekaan tersebut pada tahun 2002, hingga kini belum
dirumuskan suatu falsafah bangsa yang dijadikan sebagai dasar dan ideologi Negara.
Padahal Negara Timor-Leste terkenal dengan Falsafah Uma Lulik yang kemungkinan
dapat dijadikan sebagai salah satu falsafah bangsa. Konsep ini dapat dikaji dari
empat perspektif yakni, perspektif filosofis, yuridis, sosiologis dan etimologis.
Enzo Unpaz Timor-Leste (Hukum Adat) pert. ke 13-14

Secara Filosofis
 Secara etimologis Uma berarti Rumah dan Lulik berarti Suci/Kudus/Sakral.
Dengan demikian, secara harafiah Uma Lulik berarti “Rumah Suci”. Dengan
Uma Lulik setiap warga Negara Republik Demokratik Timor-Leste dapat
diketahui status sosialnya, apakah berasal dari keturunan bangsawan
(berkasta) atau tidak.
 “Falsafah Uma Lulik dapat dipandang sebagai kesepakatan leluhur yang
mempersatukan semua ikatan suku ke dalam satu bangsa yang majemuk
dalam prinsip persatuan, setiap manusia Timor-Leste, mulai dari ujung barat
Oecusse sampai ujung Timur Tutuala, pasti mempunyai Uma Lulik. Uma Lulik
merupakan simbol filosofis dari persatuan umum dan hubungan sesama
manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan para leluhur atau nenek
moyang, yang masih tetap dipertahankan sejak jaman dahulu kala sampai
sekarang.”

Unsur-unsur Falsafah Uma Lulik
 unsur religiomagis (keTuhanan)
 kesepakatan yang luhur
 unsur kekeluargaan/persatuan
 unsur kemanusiaan
 lingkungan hidup/manusia dengan alam
 adat istiadat
 musyawarah (demokrasi)
 tolong-menolong/kesejahteraan

Uma Lulik sebagai Identitas
 Di Timor-Leste, bila seseorang tidak mempunyai Uma Lulik akan dikategorikan
sebagai Pendatang (lemorai, laorai) dan orang yang tidak berakar, atau tidak
mempunyai dasar keturunan (asal usul) yang jelas (abut laiha) dengan Uma
Lulik setiap warga Negara Republik Demokratik Timor Leste dapat diketahui
status sosialnya, apakah berasal dari keturunan bangsawan (berkasta) atau
tidak. Falsafah Uma Lulik dipersepsikan juga sebagai tempat pemujaan
kepada leluhur dan keturunannya.
 Dari sudut pandang filosofis, Uma Lulik merupakan dasar keyakinan
masyarakat tentang hal-hal yang dicita-citakan, tempat yang suci atau
disakralkan dan Religiomagis (adanya Tuhan), sebagai simbol alau motaforik
serta ikatan spiritual yang tinggi dan sebenarnya dasar bagi penyelenggaraan
negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai Uma Lulik, Seperti yang
diungkapkan Hone dan Ospina.

 “Uma Lulik ne’e maka uma sagradu ida (latin lobs ida) no “uma sagrada”
simboliku/motaforika ho sintidu ispiritual boot no uma familia individual ida nian
iha mundu. Membru komunidade no grupu solidaridade hetan fasilitasaun liuhusi
Uma Lulik no indentfikasaun husi ema ida-nia familia tutan. Familia hahu ho uma
kain, ne ‘ebe pretense ba knua boot liu ida ka suco. Suco hirak kontrariamente iha
asosiasaun ho Uma Lulik ida, uma sagradu ida ne ‘be fungsiona flu ‘udar
baze/sentru ba nivel oi-oin (multiplayer) husifamilia tutan” (Secara bebas
diterjemahkan, Uma Lulik adalah sebuah Rumah suci (tempat yang tepat) dan
simbol ikatan spiritual yang kuat dan sebuah rumah keluarga individu-individu di
dunia. Anggota masyarakat dan kelompok solidaritas mendapat fasilitas melalui
Uma Lulik dan dan mengidentifikasikan silsilah setiap orang. Sebuah keluarga
berkembang melalui rumah tangga kecil yang merupakan bagian dari kampung atau
Suku. Namun demikian dalam beberapa Suco terdapat Uma Lulik, dan dalam Uma
Lulik terdapat beberapa tingkatan sebagai berikut yaitu: Uma Kain, Uma Fukun dan
Uma Lulik terbesar).

 Dari sudut pandang filsafat hukum Uma Lulik berfungsi sebagai cita hukum
(rechtside) yang dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Timor-Leste.
Oleh sebab itu diperlukan perenungan agar dalam setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan di Negara Republika Demokratik Timor-
Leste kedepan, perlu dipertimbangkan agar selalu bersumber dan
berpedoman pada falsafah Uma Lulik. Sebab peraturan perundang-
undangan di Negara Republik Demokratik Timor Leste secara aksiologi,
bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara sebagaimana tertuang
dalam pembukaan alinea 9 sampai dengan alinea 11 dan Pasal 6 Konstitusi
Republik Demokratik Timor Leste 2002.

Falsafah Uma Lulik mengandung kaedah-kaedah
 Pertama, dalam falsafah Uma Lulik terdapat unsur religiomagis Ketuhanan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang dan kelompok Uma Lulik yang mau
pergi/keluar dan lingkungannya ataupun datang dari perantauan, maka yang
bersangkutan harus berdoa dan bersyukur di Uma Lulik kepada Tuhan dan para
Leluhur supaya dilindungi dalam setiap aktivitasnya.
 Kedua, peraturan peruridang-undangan yang dibuat di Timor-Leste harus
bertujuan membangun dan menjamin integritas bangsa Timor-Leste baik
secara teritorial dan ideologis. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan
di Timor-Leste tidak boleh mengatur ketentuan-ketentuan yang berpotensi
menimbulkan disintegrasi wilayah maupun ideologi karena hal itu bertentangan
dengan tujuan Negara.

 Ketiga, sesuai dengan falsafah Uma Lulik maka peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di Negara Republik Demokratik Timor-Leste harus
ditujukan untuk memajukan pembangunan berlandaskan keadilan sosial,
dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga Negara Republik
Demokratik Timor-Leste.
 Keempat, peraturan perundang-undangan Negara Republik Demokratik
Timor-Leste yang dibentuk harus ditujukan untuk menegakkan dan
menjunjung tinggi watak dan kepribadian yang merupakan warisan budaya
rakyat Timor-Leste, mengakui dan menghargai norma dan adat Timor-
Leste dan kebudayaan yang menuntun kehidupan manusia sehingga hidup
dalam satu kesatuan masyarakat yang harmonis.
 Kelima, dalam falsafah Uma Lulik, terdapat unsur adat istiadat, yang
dalam hubungan hidup kemanusian itu timbul atas dasar kebiasaan. Selain
itu terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sejalan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Uma Lulik.

 Keenam, dan sudut pandang sosiologis, Uma Lulik sebagai simbol
pemersatu, dapat diketahui silsilah terun-temurun, tempat berkumpul,
tempat penyembahan kepada Tuhan dan leluhur, tempat merumuskan
kesepakatan-kesepakatan adat dan tempat menyelesaikan perselisihan
adat. Mc William mengemukakan:
 Simbolikamente, Uma Lulik maka episentru husi Timor oan sira nia valor
tamba kriasaun husi estrutura familia tutan depende ba nia funsaun, nia
funsaun hirak hanesan rezerva kultura ida ne ‘ebe liga individual sira no
uma kain iha unidade istorika no simbolika. Unidade no solidaridade tau
ona iha kontextu Uma Lulik nia utilizasaun iha kria, negosiu no mantein
forma husi relasaun social hirak:

 Dala uluk, uma sagradu han ‘i parametru hirak no linajem (sisilah) relasaun familia
nia hirak. Nia identifika orijin hirak husi vizavo/bei alan sira ne ‘ebe maka hari ‘i,
sira ne ‘ebe maka hela uluk iha teritoriu/fatin ida, liu husi utilazasaun sasan lulik
hirak no istoria oral hirak Ho vizavo/bei alan komun ida-ne ‘ebe maka identisika ona,
seremonia hirak no ritual ne ‘ebe hala ‘o iha uma laran atu reafirma fall ligasaun ho
jerasaun viziavo/bei alan sira, unifika membru familia tutan sira no liga sira ba malu
no ba teritoriu jeografiku espesfiku ne ‘ebe maka iha ligasaun/ asosiasaun ho uma.
 Dala rua nian, uma sagradu hirak hala ‘o funsaun importante ida iha
funsaun social boot ida hodi forma rede ida ba aliansa grupu uma hirakne
‘ebe hari ‘I sentru husi relasaun publiku hirak. Aliansa hirak hari ‘I iha grupu
familia hirak-nia leten atu forma kontinuamente unidade social boot liutan
husi komunidade ba suco ba expansaun reinu ida.

Secara konseptual
 Uma Lulik memberikan perlindungan bagi setiap orang dalam konteks
kehidupan bersama, perdamaian, keharmonisan dan nilai-nilai moral
masyarakat Timor-Leste. Fungsi lain dari Uma Lulik yaitu :
 Sebagai perbandingan nilai modern dan lokal.
 Simbol perdamaian, persatuan dan identitas bangsa Timor-Leste.
 Simbol cita-cita multikultural yang nyaman dalam kebidupan bersama.
 Sebagai simbol nasionalisme Negara Timor-Leste.
 Sebagai simbol adat istiadat dan kebiasaan.

NAHE BITI BOT
 “Nahe biti maka referensia ba fatin, espasu ka fatin iha ne ‘ebe ko‘alia, debate,
resolve, isu/asuntu familia ka social boot liutan, nia sentidu liu ona suku diak
diferensa, resolve dispute no resolve konflitu politika entre Timor Oan sira [...] Nahe
Biti haboot ona iha tinan 1974 atu resolve diferensa politika iha tinan 1974 hafoin
funu sivil, no uza fila fali tinan 1999 ba objektivu ne ‘ebe hanesan mos”.) Dan
pemikiran ini dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:
 Tempat penyelesaian sengketa.
 Dialog dan debat.
 Menyelesaikan masalah-masalah keluarga.
 Menyelesaikan sengketa antar suco atau desa serta menyelesaikan konflik politik antar
orang Timor-Leste.
 Penyelesaian sengketa adat berdasarkan prinsip Nahe Biti Boot tersebut tidak
termasuk kejahatan serius (serious crime) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
berat lainnya, kecuali pelangaran adat. Nahe Biti Boot juga dapat diartikan bentang
tikar sebagai tempat untuk melakukan dialog panutan, salah satu tahap untuk memulai
dialog, berdebat, menyelesaikan isu atau masalah keluarga atau masalah sosial yang
lebih besar, dapat mengharmoniskan kembali perbedaan, sebagai penyelesaian
sengketa dan penyelesaian konflik politik antar orang Timor-Leste.

Struktur Modern
UMA LULIK BOT
(UMA LIU RAI)
Saling bekerja sama
Uma lulik yg sederajat
Suku yang lain
Kepala Desa/Chefi
Suku dari setiap Suku
RT/RW (Chefi Aldeia)
Dato
Konselho Suku Konselho Juventude
Mane/Feto Konselho lia nain
Membro familia
(Anggota keluarga
Membro familia
(Anggota Keluarga

Maromak oan
(Kaisar/Rei)
Mako’an
maktetun
Lia-Nain
Dato wain Makfuat/m
makfanun
Maktudan
rai lor
Liu Rai/Raja
Loro
Rin Besi
Suku
Uma KainUma Fukun

Keterangan:
 1. Eksekutif
 Kaisar bergelar “Maromak Oan-Maha-Toba-Mahemu-Toba”
 Kepala wilayah bergelar “Liurai’ disamakan dengan Gubernur;
 Adipati bergelar “Loro” disamakan dengan Bupati;
 Kepala wilayah Kecamatan bergelar “Rin Besi” disamakan dengan Camat;
 Kepala Suku bergelar “Nai Suku” disamakan dengan Kepala Desa.
 Kepala Kampung bergelar “Katuas Knua atau Datuk” disamakan dengan Kepala
Kampung atau Dusun.
 Kepala lingkungan kecil bergelar “Makair Fukum eh Katuas Uma Knoik eh Ulun Hadak
Nen eh Ulun Ahi Matan” disamakan dengan Kepala Rukun Tetangga (RT) ; dalam hal
tertentu kepala Lingkungan kecil ini bertindak sebagai Eksekutif, legislative dan
yudikatif, karena kedudukannya sebagai ujung tombak pemerintah pusat di kalangan
masyarakat.

2. Eksekutif; liu rai mac’ ukun
 Lembaga Legislatif bergelar “Mako ‘an” dato no Gase (uma fukun)
 Lembaga Yudikatif bergelar “Maktetun Lia Na ‘in”
 Lembaga Penghubung bergelar “Mahibuk Lia Na ‘in atau Makdale Lia Na ‘in”.
 3. Pelaksana Pemerintahan Tingkat Tinggi:
 Penanggungjawab di bidang kependudukan, pertanahan dan perekonomian
bergelar “Data Wa ‘in”
 Perantara khusus bagi Kaisar dengan aparat bawahannya brgelar “Makair
Lulik”;
 Penanggungjawab angkatan perang dan ketertiban wilayah bergelar
“Maktudan Rai Lor”

Dasar hukum
 Constituiçäo da Republica Democrática de Timor-Leste (Konstitusi
Republik Demokratik Timor-Leste 2002). Sejak kemerdekaan Timor-Leste
2002 hingga kini belum menetapkan Norma Fundamental Negara
(Staatsfundamentalnorm). Oleh sebab itu, diperlukan Undang-Undang
tentang Hirarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang
memuat materi-materi substansial, termasuk norma fundamental Negara
(falsafah Uma Lulik).

 Leis do Parlemento Nacional (undang-undang dari Parlemen Nasional) dan
Decretos-Leis do Governo (undang-undang usulan Pemerintah). Undang.-undang
(Gesetznorm) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang
merupakan bagian dari sistem hukum nasional Negara Timor-Leste. Dalam
pembentukan undang-undang di Timor-Leste, rancangan undang-undang yang
berasal dari Panlemen Nasional disebut Projecto de Lei, Sedangkan rancangan
undang-undang yang berasal dari Pemerintah disebut Proposta de Lei, tetapi
mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai undang-undang.
 Namun demikian, kedua macam undang-undang yang berasal dari Parlemen
nasional dan pemerintah berbeda dalam bentuk, jenis dan materinya.
Penyusunan Projecto de Lei oleh Parlemen Nasional berdasarkan Pasal (85) ayat 2
Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste 2002. Sedangkan Proposta de Lei dan
pemerintah berdasarkan Pasal (96) Konstituisi Republik Demokratik Timor-Leste
2002.

 Diplomas Governamentais (Peraturan Pemerintah), merupakan salah bentuk peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjabarkan dan menjalankan perintah undang-
undang.
 Decretos do Govemo (keputusan-keputusan Pemerintah). Decretos do Governo berfungsi sebagai
instrument-instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instrumen hukum dalam
bentuk keputusan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Demokratik Timor-
Leste ada yang bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus (dauerhaftig). Selain itu ada juga
keputusan yang bersifat individual, konkrit, final dan menimbulkan akibat hukum yang dalam
praktek pemerintahan dikenal dengan istilah penetapan
 Despachos Ministeriais (Peraturan Pelaksana Menteri). Despachos Ministeriais ini lebih mengarah
pada aturan pelaksana secara teknis yang sangat detail dalam satu instansi atau departemen seperti
peraturan Kode Etik, peraturan Penjaga Penjara, peraturan Direktor Nasional dan lain-lain
peraturan/keputusan
 Resoluçoes do Governo (Resolusi Pemerintah). Resolusi Pemerintah secara substansial untuk
menetapkan hal-hal seperti, memberikan persetujuan terhadap ketentuan-ketentuan tentang
prosedur Dewan Menteri (Approval of the Rulainles of Procedure of the Council of Ministers),
pemberian medali penghargaan (Award of Medal of Recognition). Selain itu, resolusi pemerintah
berfungsi untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan nasional atas pendidikan
(Approves the national policy on education) dan lain sebagainya.

 Resolucoes do Parlemento Nacional (Resolusi PN). Resolusi Parlemen Nasional menetapkan hal-hal
seperti, Meratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ratifying the United Nations Charter),
memberi persetujuan kunjungan Presiden Republik ke luar negeri, pemilihan juru bicara Parlemen
Nasional (Election of the Speaker of the National Parliament), dan lain-lain.
 Decretos Presidenciais (Keputusan/Dekrit Presiden). Dalam Pasal 85 huruf a, c, f, g, i, dan j.
Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste menentukan, Keputusan presiden dapat bersifat
einmalig yang artinya keputusan tersebut hanya berlaku satu kali saja. Keputusan seperti ini
biasanya bersifat “penetapan” (beschikking), yang norma hukumnya ditujukan kepada individu,
karena bersifat konkrit, final dan menimbulkan akibat hukum
 Falsafah Uma Lulik sebagai sumber dari segala sumber hukum, harus
dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Demokratik
Timor-Leste. Hal ini terbukti dari unsur-unsur esensial dan universal dari
falsafah Uma Lulik sebagaimana tercantum dalam alinea II pembukaan
Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste 2002 yang menentukan,
“Interpretando o profundo sentimento, as aspiracoes e a fé em Deus do povo
de Timor-Leste” Atau “Hodi inrerpretapovu Timor-Leste nia sentimentu kle
‘an, nia aspirasaun no nia fé ba Maromak” (Dengan menafsirkan perasaan
mendalam, cita-cita dan kepercayaan pada Tuhan dan rakyat Timor-Leste).

Hubungan adat dengan agama
 Kepercayaan masyarakat adat Timor-Leste, pada dasarnya kepercayaan
kepada Aninisme dan Dinanisme (percaya kepada benda-benda yang tidak
bergerak; batu, kayu, air dan tanah). Dan kepada leluhur/nenek
moyang/arwah-arwah nenek moyang. Masyarakat Timor-Leste, beranggapan
bahwa, benda-benda yang disakralkan itu, memiliki kekuatan gaib (sprit)
karena apabila melakukan ritual (persembahan) dilakukan disamping itu,
memohon pertolongan (doa) meminta perlindungan dsb. Pasti dapat
dikabulkan. Sehingga benda itu, merupakan Tuhan bagi masyarakat setempat
untuk di sakralkan.
 Setelah kedatangan bangsa Koloni Portugal, bersamaan dengan agama
katholik, sehingga mengtransformasikan kepercayaan masyarakat Adat Timor-
Leste ke dalam agama katholik…….

DELIK ADAT
 Delik adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca
keseimbangan di masyarakat pesekutuan hukum. Misalnya melanggar norma-
norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama (Ter Haar)
 Delik adat adalah sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. (van
Vollenhoven)
 Jadi Delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan
kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan reaksi.
 Delik Adat lahir, berkembang dan kemudian lenyap.
 Hukum Adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk
Perdata maupun Pidana (kriminil)
 Yang melaksanakan juga satu pejabat saja yakni Kepala Adat, Hakim
Perdamaian Desa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk semua pelanggaran
Hukum Adat.

Reaksi Adat
Reaksi-reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di
berbagai lingkungan hukum, misalnya:
1. Penggantian kerugian “immateriil” dalam berbagai rupa seperti paksaan
menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena hukuman sebagai
penggantian kerugian rohani.
3. Selamatan (menyembelih hewan / kurban) untuk membersihkan
masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu atau permintaan maaf.
5. Hukuman badan sampai dengan hukuman mati.
6. Pengasingan.

 Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat
sifatnya sederhana, yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan orang
dan masyarakat lingkungannya. Setiap kesalahan yang terjadi bukan hanya
dilihat dari peristiwa dan pelakunya tetapi juga dilihat pada kepentingan
dan nilai-nilai yang hidup bermasyarakat.
 Bagi masyarakat adat bukanlah peraturan yang tertulis dengan teratur
yang diperlukan, tetapi pelaksanaan dan penegakkan hukum yang jujur
dan berbudi pekerti baik yang diutamakan. Masyarakat hukum adat pada
umumnya dilandasi unsur-unsur keagamaan, berkeyakinan dalam
kehidupan bahwa disamping adanya hukum dan keadilan manusia terdapat
hukum dan keadilan Tuhan. Dalam hukum adat seluruh lapangan hidup
menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

 Hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan dan satu
pejabat saja dalam menangani perkara tersebut, yaitu Kepala Adat /
Hakim Perdamaian Desa. Menurut UU Darurat No.1/1951 menyatakan,
“Hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara
adat, termasuk juga delik adat.” Namun seiring perkembangan zaman
terhadap delik-delik yang ada, lambat laun rakyat desa telah menerima
dan bahkan menganggap wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi
hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan hukuman yang ditentukan
oleh KUH Pidana.

 Hakim sebagai Candra, Tirta, Sari dan Cakra:
 Candra = bulan yang menyinari segala tempat yang gelap
 Tirta = air yang membersihkan segala tempat yang kotor
 Sari = bunga yang harum baunya sehingga sekelilingnya menjadi sedap
 Cakra = dewa yang mengawasi berlakunya keadilan di dunia ini.

PERBEDAAN HUKUM PIDANA NASIONAL
DENGAN HUKUM ADAT DELIK
1. Dalam Hukum Pidana Nasional atau KUHP yang dapat di pidana hanya pribadi yang
bersangkutan SEMENTARA dalam Hukum Adat Delik yang dapat dipidana termasuk juga
adalah Desa, Kerabat atau Famili-nya.
2. Dalam KUHP seseorang dapat di pidana bila ada unsur kesalahan SEMENTARA dalam Hukum
Adat Delik unsur kesalahan tidak menjadi syarat mutlak.
3. Dalam KUHP dibedakan “Membantu perbuatan delik”, “Membujuk” dan “Ikut berbuat.”
SEMENTARA Dalam Hukum Adat semua orang yang ikut serta membantu dalik harus ikut
bertanggung jawab.
4. Dalam KUHP dikenal “Percobaan sebagai tindak pidana.” SEMENTARA Dalam Hukum Adat
tidak dikenal “Percobaan”
5. Dalam KUHP dikenal Asas Pelanggaran Hukum ditetapkan terlebih dahulu, SEMENTARA dalam
Hukum Adat bisa saja perbuatan terjadi sebelum ada peraturannya.

 Makin tinggi kedudukan di dalam persekutuan, makin kuat sifat delik yang
dilakukan terhadapnya.
 Dalam hukum adat dikenal pula hak untuk mendapat perlindungan yang disebut
dengan Hak Asyl.
 Hukum Pengadilan Adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada
saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat bahwa perbuatan itu
menentang hukum.

Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan
hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material
dan dapat diperhatikan dari hal-hal sbb:
1. Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah.
2. Apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperanan sebagai petugas
hukum adat.
3. Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa.
4. Apakah kaidah-kaidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser
dan berubah.
5. Apakah kaidah-kaidah hukum adat itu tidak bertentangan dengan konstitusi serta Politik Hukum
Nasional.

 Jadi... bila dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat
padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan yang ada tidak
dipergunakan. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu
harus diganti, padahal dusun-dusun, desa-desa dan masyarakat, hukum
adat masih kuat, maka putusan hakim yang bertentangan dengan apa yang
ada dimasyarakat itu akan sia-sia belaka.

OBRIGADO

Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020

Similar to Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020