Berita ini membahas upaya KPK bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperberat sanksi bagi para koruptor. KPK mengakui banyak koruptor menerima vonis ringan oleh hakim Tipikor meski terbukti bersalah. KPK telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membahas penerapan pasal yang sering digunakan untuk membebaskan tersangka korupsi serta masalah pembebas

1. 1
RULE OF LAW
DISUSUN OLEH :
1. Aisyah Turidho
2. Amy Arimbi
3. Djoko Abimanyu
4. Reno Sutriono
Mata Kuliah : PKn
FKIP MATEMATIKA 2015
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2. 2
DAFTAR ISI
COVER
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang --------------------------------------------------------------- 1
B. Rumusan Masalah ----------------------------------------------------------- 1
C. Tujuan ------------------------------------------------------------------------- 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Makna Ruleof Law ----------------------------------------------------------- 2
B. Hak Asasi Manusia ----------------------------------------------------------- 4
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia ------------------------------------------- 5
D. Contoh Berita yang Berkaitan dengan Rule of Law --------------------- 7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------ 12
B. Saran -------------------------------------------------------------------------- 12
DAFTAR PUSTAKA

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rule of law? Tentunya kita sering mendengar istilah tersebut terutama di dunia
politik. Akan tetapi, banyak dari kita yang tidak mengetahui makna rule of law yang
sebenarnya dan banyak dari kita yang hanya mengartikan rule of law perkata. Rule
adalah peraturan dan law adalah hukum jadi, rule of law adalah peraturan hukum.
Maka dari itu, kami akan membahas Rule of Law dalam makalah kami kali ini
dengan tujuan kita lebih mengetahui dan memahami makna dari rule of law dan tidak
hanya sekedar mengartikannya perkata saja.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Makna Rule of law?
2. Bagaimana kaitan rule of law dengan HAM?
3. Bagaimana keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
C. Tujuan
1. Mengetahui makna rule of law.
2. Mengetahui kaitan rule of law dengan HAM.
3. Mengetahui keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Makna Rule of Law
Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa
keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang
objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara
menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan
egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man.
Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of
Law”. Menurut (Fried Man,1959) Rule of law merupakan doktrin dengan semangat
dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law dibedakan antara :
1. Pengertian formal (in the formal sence) yaitu organized public power atau
kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara
2. Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan menegakkan
rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik &
buruk.
Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law,tapi pada intinya
tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat/bangsa
yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan,khususnya keadilan sosial (Sunarjati
Hartono,1982). Dalam penelitian historis komparatifnya di Inggris, Belanda dan AS
tentang Rule of Law, Sunarjati Hartono:
1. Setiap bangsa memiliki faham rule of law yang berbeda-beda.
2. Penegakan rule of law tidak dg sendirinya mengakibatkan tegaknya negara
hukum.
3. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki (materiil) yaitu
pelaksanaan dari just law agar terciptanya negara hukum yg membawa
keadilan bagi seluruh rakyatnya.
4. Pelaksanaan rule of law & terjaminnya negara hukum (inggris), tidak saja

5. 5
warga negaranya yg tunduk pada hukum, melainkan pemerintahannya
juga sebagai ‘untergeordnet’ pada hukumnya.
5. Faham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum & keadilan
di Amerika pada HAM & di Belanda lahir darifaham kedaulatan negara.
Rule Of Law sebagai suatu institusi sosia yang memiliki struktur sosial sendiri dan
memperakar budaya sendiri (Satjipto Raharjo ; 2003). Rule Of Law tumbuh dan
berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga
memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral.
Rule Of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung
wawasan sosial. Rule Of Law adalah suatu legalisme literal (bahwa keadilan dapat
dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif,
tidak memihak, dan otonom).
Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945
dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya
keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.Prinsip-prinsip Rule of Law
Secara Formal (UUD 1945)
1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)
Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil/ Hakiki :
 Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law
 Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian
nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)
 Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo,
2003)

6. 6
 Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum,
mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia,
masyarakat dan negara.
 Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).
Ciri Utama Rule of Law
 Lahir dari kandungan “negara konstitusi” yang kemudian memunculkan “doktrin
egalitarian”
 Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti “supremasi
hukum” dan “kesamaan semua orang di hadapan hukum”
Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal
 Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak
masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa.
 Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar budaya
sendiri.
B. Hak AsasiManusia
Dari penjelasan makna Rule of Law di atas, dapat kita ketahui bahwa HAM memiliki
kaitan yang erat dengan Rule of Law karena Rule of Law merupakan aturan hukum
yang menuntut keadilan sedangkan HAM merupakan cakupan dari hukum tersebut.
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia, sesuai dengan
kodratnya. Menurut ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 bahwa hak asasi
manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal,
dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu
dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita
sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai
manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata- mata karena ia manusia, bukan
karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu

7. 7
tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak
asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.
Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi
manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal,
artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh
siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat
kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau
berhubungan dengan sesama manusia.
Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga
kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana
atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia,
kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga
dimiliki oleh orang lain.
Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya,
diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak
kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati
yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia
ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang
artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni
Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi
manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam
ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia
bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa
Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak
yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

8. 8
Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak
memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau
kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah
dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-
bedakan menjadi sebagai berikut :
Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki
sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk
mendirikan partai politik.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan (rights of legal equality).
Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak
untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
(procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan,
penggeledahan, dan peradilan.
Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak
Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998.

9. 9
D. Contoh Berita yang Berkaitan dengan Rule of Law
KPK Gandeng MA & KY Agar Hakim Tipikor Perberat Hukuman Koruptor
Reporter : Yunita Amalia | Selasa, 9 Februari 2016 11:07
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya dan
koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait vonis ringan
yang dijatuhkan kepada koruptor. Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis
masih banyak koruptor menerima vonis ringan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor).
Wakil ketua KPK, Saut Situmorang mengakui fakta tersebut. Namun dia
menegaskan sudah melakukan koordinasi dengan MA dan KY terkait hal tersebut.
Selain hal itu, menurutnya KPK juga telah membahas soal pembebasan tersangka
korupsi di berbagai daerah.
"Kita sudah ada koordinasi dan kerjasama dalam beberapa hal yang taktis dan
strategis. Kami juga tidak saja membahas soal penerapan pasal yang sering
diperdebatkan, tetapi masalah pembebasan beberapa tersangka Tipikor di beberapa
daerah juga," kata Saut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/2).

10. 10
Menurut Saut, pembahasan soal pasal yang digunakan hakim Pengadilan Tipikor
memang perlu dilakukan evaluasi. Sebab para tersangka yang terlibat korupsi tak
jarang dibebaskan dari tuntutan.
Senada dengan Saut, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, juga mengatakan KPK
sudah melakukan koordinasi dengan MA dan KY terkait vonis ringan terhadap para
koruptor. Meski hasilnya belum terlihat, dia yakin realisasi hukuman berat bisa
dilakukan.
"Salah satu tujuan pemidanaan adalah membuat jera pelaku korupsi dan pada saat
yang sama mengedukasi publik agar tidak melakukan korupsi," ujar Laode.
Sebelumnya, dalam pengamatan ICW sepanjang tahun 2015, vonis untuk terdakwa
korupsi hanya berkisar dua tahunan atau 26 bulan.
"Pengadilan yang banyak membebaskan pelaku korupsi yakni Pengadilan Tipikor
Banda Aceh sebanyak 10 orang koruptor bebas, Pengadilan Tipikor Ambon sebanyak
9 orang koruptor yang bebas, Pengadilan Tipikor Kupang membebaskan 5 orang
koruptor dan di Pengadilan Tipikor Padang, Banjarmasin dan Mahkamah Agung ada
6 orang koruptor yang dibebaskan. Jumlah korputor yang dibebaskan sepanjang 2015
jumlahnya ada 68 orang," tandasnya

11. 11
Denda dan Disparitas Hukuman Bagi Terdakwa Korupsi Perlu Dibenahi
Dede Rosyadi | Minggu, 7 Februari 2016 14:22
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sepanjang 2015,
pelaku korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi).
"Tersangka korupsi dari pegawai pemerintahan (pejabat) sebanyak 225 orang
terdakwa. Peringkat kedua adalah korupsi dilakukan oleh pegawai swasta sebanyak
140 orang terdakwa. Anggota DPR/DPRD sebanyak 16 orang terdakwa," papar Divisi
Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter
di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (7/2).
Lalola menambahkan, selain itu juga sebanyak 66 terdakwa korupsi masuk ke dalam
kategori lain-lain dan 42 terdakwa tidak teridentifikasi profesinya dikarenakan
putusan yang tidak lengkap atau tidak terbaca.
Pada pertengahan 2015, kerugian negara terbesar oleh dua perkara. Pertama, perkara
131 PK/PID.SUS dengan terdakwa Theddy Tengko, merupakan Bupati Kepulauan
Aru, merugikan negara Rp 425 miliar. Kedua perkara 33/PID. SUS-
TPK/2015/PN.PBR dengan terdakwa Deki Bermana, merugikan negara Rp 149

12. 12
miliar. Kedua, perkara 131 PK/PID.SUS dengan terdakwa Theddy Tengko,
merupakan Bupati Kepulauan Aru, merugikan negara Rp 425 miliar.
"Efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pemberian pidana tambahan berupa
denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar seperti tertulis dalam Pasal 2
dan Pasal 3 UU Tipikor perihal denda. Kalau denda Rp 50 juta itu sangat ringan
sekali," tandasnya.
Menurutnya, sedikitnya pada 2015 ada 309 terdakwa korupsi hanya dijatuhi denda Rp
50 juta. Hal ini yang perlu adanya pembenahan mekanisme denda bagi para pelaku
korupsi sehingga memiliki efek jera bagi pencuri uang rakyat tersebut.
"Hakim cenderung memberikan denda dalam kisaran yang paling rendah terhadap
pelaku tindak pidana lantaran didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor, tren vonis korupsi
2015 masih didominasi banyaknya tuntutan ringan, sebab itu perlu adanya ketegasan
hukuman bagi para koruptor," tukas Lalola.
Lalola memaparkan, sepanjang 2015 persoalan disparitas pemidanaan masih terus
terjadi. Hal ini merupakan persoalan yang selalu berulang tiap tahunnya, dan tidak
pernah dipecahkan oleh Mahkamah Agung. Persoalan disparitas pemidanaan pada
akhirnya akan menciptakan ketidakadilan bagi korban korupsi.
"Terjadinya disparitas pemidanaan dikarenakan hingga kini tidak ada pedoman dalam
menjatuhkan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi, sehingga tidak ada batasan yang
jelas dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara korupsi," tandasnya.

13. 13
Anak SD Dinikahi Duda Berusia 51 Tahun
Selasa, 12 Januari 2016 - 03:24 wib
BENGKULU - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), wilayah Bengkulu, mengecam
pernikahan pria yang diketahui berstatus duda berinisial Am (51), dengan anak di
bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu, yang berlangsung Sabtu 9 Januari 2015.
Disampaikan Sekretaris KPI Wilayah Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty, kasus yang
dialami anak perempuan belum genap berusia 12 tahun tersebut diduga dipaksa untuk
menikah dengan laki-laki yang pantas menjadi kakeknya.
Menurutnya, kasus yang menimpa warga Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten
Bengkulu Tengah bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM dan hak asasi anak berat.
Ia menyebut, di lingkungan masyarakat luas kasus tersebut bukan hal yang tidak
pernah terjadi. Sebab, kata dia, kasus itu bisa terjadi disebabkan masalah
perekonomian, pendidikan, pemahaman budaya, dan nilai-nilai agama.
''Kasus ini bisa disebut pelanggaran HAM dan hak asasi anak berat. Sebab dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan, jika pria
berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun,'' kata Irna, Senin (11/1/2016).
''Bahkan dijelaskan dalam Vide Pasal 7 Ayat (2) pernikahan itupun bisa terjadi jika
kedua mempelai di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dan memenuhi syarat-
syarat yang berlaku,'' tambah Irna.
Irna kembali menjelaskan, pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi konvensi
internasional mengenai hak anak. Di mana setiap negara peserta konvensi diwajibkan
melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak, dan
dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
''Ratifikasi itu tertuang dalam Kepres nomor 36 tahun 1990,'' jelas Irna.

14. 14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Rule of law merupakan suatu legalisme hukun yang menuntut keadilan. Rule
of law tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena
HAM juga menuntut keadilan. Jadi, HAM merupakan cakupan dari rule of
law.
B. Saran
Penegakan hukum haruslah adil agar tidak terjadi lagi kasus-kasus
pelanggaran hukum.

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
http://linkblog-ku.blogspot.co.id/2012/06/penjelasan-detail-tentang-rule-of-
law.html
http://thesourthborneo22.blogspot.co.id/2013/01/rule-of-law-dan-negara-
hukum.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-gandeng-ma-ky-agar-hakim-tipikor-
perberat-hukuman-koruptor.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/denda-dan-disparitas-hukuman-bagi-
terdakwa-korupsi-perlu-dibenahi.html
http://news.okezone.com/read/2016/01/12/340/1285776/anak-sd-dinikahi-
duda-berusia-51-tahun