1. NAMA KELOMPOK =
1. PIPIT HIDAYATIK (19108244033)
2. SABRIN DIENA K
(19108241177)
3. REZA SILVIANA (19108241149)
PRINSIP-PRINSIP NEGARA DEMOKRASI
2. PENGERTIANDEMOKRASI MENURUTPARA
AHLI
1. Abraham Lincoln
Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dalam proses
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya
rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam
pemerintahan. Selain itu, setiap rakyat mempunyai hak yang sama
untuk mengatur kebijakan pemerintahan.
2. Hans Kelsen
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk
rakyat. Artinya setiap wakil rakyat yang sudah dipilih merupakan
pelaksana kekuasaan negara sebab rakyat telah yakin bahwa segal
kehendak serta kepentingan mereka, akan selalu mendapat perhatian
dalam pelaksanaan pemerintahan.
3. Menurut Soche
Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan rakyat. Bisa dikatakan
jika rakyat adalah pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan serta
mempunyai hak untuk mengatur, mempertahankan dan juga
melindungi diri mereka dari paksaan wakil – wakil mereka
3. Demokrasi secara umum adalah sistem
pemerintahan dengan memberikan kesempatan
kepada seluruh warga negara dalam pengambilan
keputusan. Dimana keputusan itu akan
berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Dalam
arti lain adalah rakyat bertindak sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi.
PENGERTIANDEMOKRASI SECARAUMUM
4. PRINSIP - PRINSIP
DEMOKRASI
Salah satu prinsip demokrasi secara
universal yang utama adalah adanya
kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan
definisi demokrasi yakni pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.
Dalam penerapannya, rakyat berhak maju
ke parlemen sebagai wakil rakyat untuk
menyalurkan aspirasi rakyat secara
umum. Rakyat juga menjadi pemegang
kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.
KEDAULAT-
AN RAKYAT
5. PEMERINTAH
BERDASARK-AN
PERSETUJUAN
DARI YANG DI
PERINTAH
Prinsip demokrasi berikutnya adalah
pemerintahan berdasarkan persetujuan
dari yang diperintah. Artinya
pemerintahan harus berjalan sesuai
kehendak dan aspirasi dari rakyat itu
sendiri.
Rakyat harus terus mengontrol kinerja
pemerintahan, baik lewat lembaga resmi
parlemen seperti DPR atau DPD, atau
lewat penyampaian pendapat secara tidak
resmi, guna memenuhi asas demokrasi itu
sendiri.
6. KEKUASAA
N
MAYORITAS
Dalam suatu negara demokrasi, pihak
mayoritas memiliki kekuasaan lebih,
apalagi pada negara yang beragam, baik
dari suku, agama, atau ras. Hal ini juga
berlaku pada pengambilan keputusan dan
kebijakan.
Jika cara mufakat tidak bisa diraih, maka
pengambilan keputusan lewat suara
terbanyak atau mayoritas akan digunakan.
Cara pemungutan suara juga digunakan
untuk pemilihan kepala negara dan kepala
daerah.
7. HAK – HAK
MINORITAS
Meski kelompok mayoritas
memiliki kuasa lebih, namun
pada prinsipnya hak-hak
kelompok minoritas juga harus
tetap dijaga, dihormati, dan
juga dilindungi. Kelompok
minoritas bisa diidentifikasikan
dari suku, ras, agama, golongan,
atau bahkan pilihan politiknya.
Walau menjadi minoritas dalam
suatu negara, bukan berarti
mereka tidak memiliki hak dan
8. JAMINAN
HAK ASASI
MANUSIA
Hak asasi manusia atau HAM
merupakan hak-hak dasar bagi
seluruh manusia yang ada sejak
lahir sebagai karunia Tuhan. Hak
asasi manusia tiap warga negara
harus dijamin oleh pemerintah.
Apalagi dalam negara demokrasi,
tentu jaminan HAM wajib
dilakukan oleh pemerintah. Hak-
hak dasar tiap warga negara harus
dijaga dan dilindungi, contohnya
adalah hak hidup, hak
9. PEMILIHAN
YANG
BEBAS,
ADIL, DAN
JUJUR
Prinsip demokrasi di
Indonesia berikutnya
adalah adanya pemilihan
yang bebas, adil, dan
jujur. Dalam menjalankan
pemilu baik pilpres
(pemilu presiden), pilkada
(pemilu kepala daerah),
atau pileg (pemilu
legislatif), dilaksanakan
asas luber jurdil
(langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil). Asas
luber jurdil ini harus
10. PERSAMAAN
DI DEPAN
HUKUM
Dalam negara demokrasi, penting
untuk menerapkan prinsip
persamaan di depan hukum. Hukum
harus bisa ditegakkan setegak-
tegaknya, tanpa pandang bulu siapa
orang yang diadili dalam sistem
peradilan.
Artinya semua orang memiliki
kedudukan yang sama di mata
hukum, tanpa memandang status,
kasta, jabatan, atau kekayaan.
Pejabat, pengusaha, atau rakyat
kecil memiliki kedudukan yang sama
pada proses pengadilan.
11. PROSES
HUKUM YANG
WAJAR
Prinsip demokrasi berikutnya adalah proses
hukum yang wajar. Yang dimaksud prinsip ini
adalah hukum harus ditegakkan dengan
semestinya, dengan membela kebenaran dan
menghukum yang salah.
Pada prakteknya, aparat dan penegak hukum
belum bisa menerapkan proses ini, karena
masih banyak praktek suap dan korupsi. Ada
kasus hukum yang tidak diproses, sebaliknya
ada juga kasus-kasus kriminalisasi tokoh
tertentu. Hal ini tentu tidak boleh terjadi jika
ingin menerapkan prinsip demokrasi secara
umum.
12. PEMBATASA
N
PEMERINTAH
SECARA
KONSTITUSIO
NAL
Prinsip demokrasi berikutnya adalah
pembatasan pemerintah secara
konstitusional. Adanya konstitusi penting
sebagai dasar hukum negara yang harus
dipatuhi segenap elemen bangsa.
Konstitusi memuat aturan-aturan yang
harus dijalankan, sekaligus menjadi
instrumen untuk membatasi kekuasaan
pemerintah. Dengan kata lain,
pemerintah tidak bisa sewenang-wenang
menjalankan kuasanya karena dibatasi
oleh aturan konstitusi.
13. PLURALISME
SOSIAL,
EKONOMI,
DAN POLITIK
Dalam negara demokrasi, prinsip
pluralisme harus dijalankan dan
ditegakkan. Apalagi pada negara yang
beragam, pluralisme penting untuk
diterapkan, baik pada bidang sosial,
ekonomi, dan politik.
Untuk itu alangkah baiknya jika sebuah
perbedaan justru dijadikan sebagai alat
pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan
semboyan negara Indonesia yakni
Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti
berbeda-beda tapi tetap satu jua.
14. NILAI-NILAI
TOLERANSI,
PRAGMATISME,
KERJASAMA,
DAN MUFAKAT
Prinsip demokrasi secara umum yang
terakhir adalah nilai-nilai toleransi,
pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
Poin-poin tersebut menjadi ciri khas
negara demokrasi yang diterapkan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Toleransi merupakan sifat menghargai
perbedaan. Pragmatisme berarti
mengutamakan kemanfaatan secara umum.
Kerjasama berarti saling bahu membahu
untuk mencapai kepentingan bersama.
Sementara mufakat berarti hasil yang
ditimbulkan dari proses musyawarah
bersama.
