SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata	Kuliah	:	Akuntansi	Pemerintahan
AKUNTANSI ASET TETAP,
PERSEDIAAN, INVESTASI
DAN KEWAJIBAN
AKUNTANSI ASET TETAP
Klasifikasi Aset Tetap
• Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Tanah
• Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
Peralatan dan Mesin
• Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Gedung dan Bangunan
• Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai
oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
• Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Aset Tetap Lainnya
• Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan
keuangan belum selesai seluruhnya
Konstruksi dalam
Pengerjaan 3
v Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan handal;
v Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap:
a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
v Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4
Pengakuan Aset Tetap
Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2014 dengan harga Rp200.000.000
rusak berat tertimpa runtuhan bangunan karena bencana alam gempa bumi pada
bulan Agustus tahun 20X9
Pada akhir bulan Agustus 20X9 telah ada penetapan dari bahwa mobil yang rusak
berat tersebut dihentikan dari penggunaan aktif untuk selanjutnya diproses
penghapusannya sesuai dengan ketentuan.
Pada tanggal 10 Oktober 20X9 telah diterbitkan penetapan dari entitas yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN/BMD bahwa mobil yang rusak berat tersebut dapat dikeluarkan dari neraca.
Nilai buku mobil pada saat kena gempa bumi adalah sebesar Rp80.000.000
Bagaimanakah pencatatan dalam jurnal akuntansi atas transaksi tsb?
5
Contoh Kasus Penghapusan Aset Tetap
6
Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada tanggal 30
Agustus 20X9:
Tanggal Uraian Debet Kredit
30/08/20X9 Aset Lainnya 200.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 120.000.000
Peralatan dan Mesin 200.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 120.000.000
Jurnal untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca pada tanggal 10 Oktober 20X9:
Tanggal Uraian Debet Kredit
30/08/20X9 Beban Non Operasional 80.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Aset Lainnya 120.000.000
Aset Lainnya 200.000.000
Contoh Kasus Penghapusan Aset Tetap
Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah:
Ø Metode garis lurus (straight line method)
Metode ini menghasilkan nilai sama untuk setiap periode
akuntansi, oleh karena itu digunakan dasar waktu periode
akuntansi atau manfaat.
Ketentuan masa manfaat ditetapkan oleh entitas ybs dan
disajikan dalam CaLK.
Nilai penyusutan per periode =
Nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat
7
Penyusutan Aset Tetap
Ø Metode saldo menurun (double declining balance method)
Metode ini dapat dilakukan dengan cara tarif metode garis lurus
dikalikan dua, namun dasar penyusutannya adalah nilai buku, yaitu:
Nilai penyusutan per periode =
Nilai yg dpt disusutkan – akumulasi penyusutan periode
sebelumnya x tarif penyusutan
Tarif penyusutan :
(nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat) x 100% x 2
Ø Metode unit produksi (unit of production method)
Metode ini memperhitungkan penyusutan per periode : produksi
periode berjalan x tarif penyusutan
Tarif penyusutan : nilai yg dpt disusutkan
8
Penyusutan Aset Tetap
Pemda DKI Jakarta menetapkan masa manfaat aset tetap sebagai berikut:
Ø Pada tahun 2017 Pemda DKI Jakarta melakukan transaksi pengadaan aset
tetap sbb:
Ø Maret membeli tanah Rp10.000.000.000,00
Ø Bangunan Permanen senilai Rp20.000.000.000,00 dan sudah digunakan mulai
September 2017
Ø Jembatan senilai Rp4.000.000.000,00 selesai dan digunakan sejak Juli 2017
Hitunglah nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan
metode garis lurus, metode saldo menurun ganda !
Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
No Jenis Aset Masa Manfaat Tarif Penyusutan
1 Gedung dan Bangunan
Tidak permanen
Permanen
10 tahun
20 tahun
10 %
5 %
2 Peralatan dan mesin 4 tahun 25 %
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4 tahun 25 %
Nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan metode garis lurus, metode
saldo menurun ganda dan metode unit produksi adlh sbb:
Metode garis lurus
Tahun 2017
Gedung bangunan permanen :
5% x Rp20.000.000.000,00 x 4/12 = Rp333.333.333,00
Jembatan :
25% x Rp4.000.000.000,00 x 6/12 = Rp500.000.000,00
Tahun 2018
Gedung bangunan permanen:
5% x Rp20.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00
Jembatan :
25% x Rp4.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00
Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
Metode saldo menurun ganda
Tahun 2017
Gedung bangunan permanen :
10% x Rp20.000.000.000,00 x 4/12 = Rp666.666.666,00
Jembatan :
50% x Rp4.000.000.000,00 x 6/12 = Rp1.000.000.000,00
Tahun 2018
Gedung bangunan permanen:
= 10% x Rp20.000.000.000,00 – Rp666.666.666,00
= Rp1.933.333.333,00
Jembatan :
= 50% x Rp4.000.000.000,00 – Rp1.000.000.000,00
= Rp1.500.000.000,00
Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
Contoh Metode unit produksi
Pemda DKI Jakarta TA 2017 membeli generator
listrik kapasitas 2.000.000 Kwh senilai
Rp4.000.000.000,00. Pada tahun yang sama,
generator tersebut dimanfaatkan sebesar 10.000 Kwh.
Hitunglah besarnya penyusutan generator tersebut
pada akhir tahun 2017 dengan metode Unit Produksi
!
Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
Besarnya penyusutan generator tersebut pada akhir
tahun 2017 dengan metode Unit Produksi adalah
sebagai berikut:
Besarnya penyusutan =
= 10.000/2.000.000 x Rp4.000.000.000,00
= Rp20.000.000,00
Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
AKUNTANSI	PERSEDIAAN
14
PERSEDIAAN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.(PSAP 05 Par. 4)
15
Persediaan merupakan aset yang berupa:
A. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan
dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
B. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan
digunakan dalam proses produksi;
C. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
D. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat dalam rangka kegiatan
pemerintahan.
16
CAKUPAN PERSEDIAAN
PENCATATAN
§Metode Perpetual
Mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah
persediaan selalu terupdate dalam pembukuan
Memiliki internal kontrol yang lebih baik namun mengharuskan disiplin dalam
mencatat à harus dilengkapi sistem terkomputerisasi
§Metode Periodik
Persediaan tidak di-update apabila ada persediaan yang masuk atau keluar.
Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
Persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stock opname = persediaan
yang digunakan (persediaan yang hilang dianggap digunakan, karena tidak ada
kontrol pencatatan)
METODE PERPETUAL
Pembelian persediaan :
Dr. Persediaan 5.000
Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000
Pemakaian persediaan:
Dr.Beban persediaan 3.000
Cr.Persediaan 3.000
Di akhir periode/saat penyesuaian:
Tidak dilakukan penjurnalan
Saldo Persediaan 5.000 – 3.000 = 2.000
METODE PERIODIK
Pembelian persediaan (pendekatan aset) :
Dr. Persediaan 5.000
Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000
Pemakaian persediaan:
Tidak dilakukan penjurnalan
Di akhir periode/saat penyesuaian:
Diketahui persediaan yang tersisa 2.000
Dr.Beban persediaan 3.000
Cr.Persediaan 3.000
Contoh Kasus
20
Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2017 dilakukan inventarisasi fisik
persediaan dg hasil sbb:
ü 100 riem pembelian pertama dg harga Rp30.000 per riem dan 200 riem
pembelian kedua seharga Rp33.000.
ü Pita cukai sebanyak 10.000 pita dengan nilai nominal Rp1000 harga percetakan
sebesar Rp600 per pita dan harga cetak pada saat perhitungan fisik Rp700
ü Barang yang dinyatakan rusak senilai Rp2.000.000
ü Buku perpustakaan milik pemda senilai Rp150.000.000
ü 100 sapi yang akan dibagikan ke masyarakat. Harga beli Rp3.000.000/ekor dan
nilai saat inventarisasi Rp3.500.000/ekor.
ü Barang pertanian total senilai Rp40.000.000 (terdiri dari bahan baku Rp25.000.000,
biaya tenaga kerja Rp10.000.000, dan biaya lain Rp5.000.000)
Hitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2017 !
SOLUSI Kasus
21
No Uraian Jumlah (Rp)
1 (100+200) x Rp33.000 – dinilai perolehan terakhir 9.900.000
2 10.000 x Rp600 – dinilai sesuai harga perolehan 6.000.000
3 100 x Rp3.500.000 – dinilai dengan harga wajar 350.000.000
4 Dinilai dengan harga perhitungan anggaran dan
realisasi
40.000.000
Total persediaan per 31 Desember 2017 405.900.000
Keterangan :
ü Barang yang dinyatakan rusak senilai Rp2.000.000 tidak dimasukan dlm persediaan
namun dicacat di Calk
ü Buku perpustakaan milik pemda senilai Rp150.000.000 tidak termasuk persediaan,
namun sebagai aset tetap lainnya
22
AKUNTANSI INVESTASI
DEFINISI INVESTASI
Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti
bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
INVESTASI JANGKA PENDEK
ü Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan
untuk dimiliki selama setahun atau kurang.
ü Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau
pengurangan harga yang signifikan
ü Terdiri:
§ Deposito berjangka waktu 3 - 12 bulan,
§ Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh
pemerintah daerah,
§ Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
INVESTASI JANGKA PANJANG
ü Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan
ü Sifat penanaman:
§ Investasi permanen
Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan,
contoh:
Ø Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,
Ø Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya;
Ø Investasi permanen lainnya
§ Investasi non permanen
Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan, contoh:
Ø Investasi dalam Surat Utang Negara
Ø Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada
pihak ketiga
Ø Investasi non permanen lainnya.
METODE PENILAIAN INVESTASI
a. Metode biaya;
Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada
badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas;
Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian
laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi
nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan
yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
KRITERIA METODE PENILAIAN
INVESTASI
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan
metode ekuitas;
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode
nilai bersih yang direalisasikan.
CONTOH KASUS
Pemda Kota Depok pada Tahun 2017 turut serta dalam pembangunan
proyek jalan tol dengan biaya pembebasan tanah sebesar Rp 20 M dan
biaya pengurugan dan perataan tanah sebesar Rp5 M, bahan bangunan
Rp150M, tenaga kerja Rp50 M dan biaya lain-lain senilai Rp20 M. Selain
itu juga ada biaya Konsultan Perencana Rp3 M serta Konsultan
Manajemen dan Pengawasan Rp10 M.
Bangunan tersebut akan diserahkan kepada PT. Jasa Marga sebagai
investasi jangka panjang.
Berapakah nilai investasi jangka panjang Pemda Depok yang dilaporkan
pada Laporan Keuangan TA 2017 ?
SOLUSI KASUS
Nilai investasi jangka panjang Pemda Depok yang dilaporkan pada
Laporan Keuangan TA 2017 adlh sbb:
Bahan bangunan : Rp150 M
Tenaga kerja : Rp50 M
Biaya lain-lain pembangunan : Rp20 M
Biaya konsultan perencana : Rp3 M
Biaya manajemen/pengawasan : Rp10 M
Nilai investasi : Rp233 M
Nilai tanah dan pengurugan sebesar Rp25 M diakui dan dicatat dalam
akun aset tetap berupa tanah dan tidak dimasukan dalam nilai
investasi jalan tol
30
AKUNTANSI KEWAJIBAN
DEFINISI
Utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah
31
KLASIFIKASI KEWAJIBAN
q Kewajiban Jangka Pendek : Diharapkan dibayar
dalam waktu 12 bulan setelah tanggal
pelaporan
q Kewajiban Jangka Panjang : diselesaikan dalam
waktu lebih dari 12 bulan.
32
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya
tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika :
§ jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
§ entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban
tersebut atas dasar jangka panjang
§ maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
Laporan Keuangan disetujui
33
Contoh Kasus
34
Pada Tahun 2018 Pemda Bogor melakukan penerbitan
obligasi 6 % yang berjangka waktu 10 tahun dengan
nilai nominal Rp200 juta per lembar.
Obligasi yang dijual sebanyak 1000 lembar dengan harga
88 %, penjualan obligasi dilakukan pada bulan September
2018.
Obligasi ini akan dilunasi sebesar nilai nominalnya pada
akhir tahun 2018, maka berapakah nilai obligasi yang
akan dilunasi per 31 Desember 2018 ?
SOLUSI Kasus
35
Nilai obligasi yang akan dilunasi per 31 Desember 2018 adalah sbb:
Harga jual : 1000 x 88/100 x Rp200 juta
: Rp176 M
Amortisasi : 4/12 x discount obligasi / 10
: 4/12 x Rp24 M / 10
: Rp 800 juta
Nilai per 31/12 : Rp176,8 M (176 M + 800 juta)
Discount obligasi : 12 % x 1000lbr x Rp200 juta
Contoh Kasus
36
Diperintahkan :
Buatlah ayat jurnal dan Neraca per 31 Desember 2006
Solusi Kasus – Ayat Jurnal
37
Solusi Kasus - Neraca
38
THANK YOU
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN

More Related Content

What's hot

Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
Hubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti auditHubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti audit
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti auditSyafdinal Ncap
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetapMuhamad Jaenudin
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Ismed Nur
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAdi Jauhari
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Majid
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanEllysa Putri
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpdNadia Amelia
 

What's hot (20)

Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
Hubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti auditHubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti audit
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetap
 
Bab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-weselBab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-wesel
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Surat perikatan-audit
Surat perikatan-auditSurat perikatan-audit
Surat perikatan-audit
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Bahan kuliah pengantar akuntansi ii utang obligasi
Bahan kuliah pengantar akuntansi ii  utang obligasiBahan kuliah pengantar akuntansi ii  utang obligasi
Bahan kuliah pengantar akuntansi ii utang obligasi
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 

Similar to Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban

PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptxPLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptxDendiRahmadana
 
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik DaerahSosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik DaerahRis Wandi
 
Sosialisasi penyusutan bmd 2015
Sosialisasi penyusutan bmd 2015Sosialisasi penyusutan bmd 2015
Sosialisasi penyusutan bmd 2015Ris Wandi
 
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniAkuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniRiki Ardoni
 
akuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutanakuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutanMuhammad Amri
 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptxtheresialorens56
 
Akuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET TetapAkuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET TetapSunarwan Se
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
Pengukuran biaya perolehan
Pengukuran biaya perolehanPengukuran biaya perolehan
Pengukuran biaya perolehanUchiha Emzhie
 
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANMETODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANRiki Ardoni
 
Pertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptxPertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptxSaveFile1
 
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYAAKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYASu'ud Al-Banjari
 
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptxFirmanHidayat77
 

Similar to Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban (20)

PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptxPLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
 
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik DaerahSosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
 
Sosialisasi penyusutan bmd 2015
Sosialisasi penyusutan bmd 2015Sosialisasi penyusutan bmd 2015
Sosialisasi penyusutan bmd 2015
 
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniAkuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
 
akuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutanakuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutan
 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
 
Akuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET TetapAkuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET Tetap
 
Soal latihan aktiva tetap lanjutan
Soal latihan aktiva tetap lanjutanSoal latihan aktiva tetap lanjutan
Soal latihan aktiva tetap lanjutan
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Pengukuran biaya perolehan
Pengukuran biaya perolehanPengukuran biaya perolehan
Pengukuran biaya perolehan
 
Aktiva tetap
Aktiva tetapAktiva tetap
Aktiva tetap
 
Materi BOP.pptx
Materi BOP.pptxMateri BOP.pptx
Materi BOP.pptx
 
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANMETODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
 
Aktiva tetap berwujud
Aktiva tetap berwujudAktiva tetap berwujud
Aktiva tetap berwujud
 
Pertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptxPertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptx
 
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYAAKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
 
Aktiva
AktivaAktiva
Aktiva
 
Materi aktiva tetap
Materi aktiva tetapMateri aktiva tetap
Materi aktiva tetap
 
ASET_TETAP.ppt
ASET_TETAP.pptASET_TETAP.ppt
ASET_TETAP.ppt
 
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfSujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalSujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoSujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban

  • 1. PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN Oleh: Sujatmiko Wibowo, M.Ak Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan AKUNTANSI ASET TETAP, PERSEDIAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN
  • 3. Klasifikasi Aset Tetap • Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Tanah • Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai Peralatan dan Mesin • Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Gedung dan Bangunan • Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya Konstruksi dalam Pengerjaan 3
  • 4. v Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; v Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap: a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. v Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 4 Pengakuan Aset Tetap
  • 5. Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2014 dengan harga Rp200.000.000 rusak berat tertimpa runtuhan bangunan karena bencana alam gempa bumi pada bulan Agustus tahun 20X9 Pada akhir bulan Agustus 20X9 telah ada penetapan dari bahwa mobil yang rusak berat tersebut dihentikan dari penggunaan aktif untuk selanjutnya diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 10 Oktober 20X9 telah diterbitkan penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD bahwa mobil yang rusak berat tersebut dapat dikeluarkan dari neraca. Nilai buku mobil pada saat kena gempa bumi adalah sebesar Rp80.000.000 Bagaimanakah pencatatan dalam jurnal akuntansi atas transaksi tsb? 5 Contoh Kasus Penghapusan Aset Tetap
  • 6. 6 Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada tanggal 30 Agustus 20X9: Tanggal Uraian Debet Kredit 30/08/20X9 Aset Lainnya 200.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 120.000.000 Peralatan dan Mesin 200.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 120.000.000 Jurnal untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca pada tanggal 10 Oktober 20X9: Tanggal Uraian Debet Kredit 30/08/20X9 Beban Non Operasional 80.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Aset Lainnya 120.000.000 Aset Lainnya 200.000.000 Contoh Kasus Penghapusan Aset Tetap
  • 7. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah: Ø Metode garis lurus (straight line method) Metode ini menghasilkan nilai sama untuk setiap periode akuntansi, oleh karena itu digunakan dasar waktu periode akuntansi atau manfaat. Ketentuan masa manfaat ditetapkan oleh entitas ybs dan disajikan dalam CaLK. Nilai penyusutan per periode = Nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat 7 Penyusutan Aset Tetap
  • 8. Ø Metode saldo menurun (double declining balance method) Metode ini dapat dilakukan dengan cara tarif metode garis lurus dikalikan dua, namun dasar penyusutannya adalah nilai buku, yaitu: Nilai penyusutan per periode = Nilai yg dpt disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelumnya x tarif penyusutan Tarif penyusutan : (nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat) x 100% x 2 Ø Metode unit produksi (unit of production method) Metode ini memperhitungkan penyusutan per periode : produksi periode berjalan x tarif penyusutan Tarif penyusutan : nilai yg dpt disusutkan 8 Penyusutan Aset Tetap
  • 9. Pemda DKI Jakarta menetapkan masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Ø Pada tahun 2017 Pemda DKI Jakarta melakukan transaksi pengadaan aset tetap sbb: Ø Maret membeli tanah Rp10.000.000.000,00 Ø Bangunan Permanen senilai Rp20.000.000.000,00 dan sudah digunakan mulai September 2017 Ø Jembatan senilai Rp4.000.000.000,00 selesai dan digunakan sejak Juli 2017 Hitunglah nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda ! Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap No Jenis Aset Masa Manfaat Tarif Penyusutan 1 Gedung dan Bangunan Tidak permanen Permanen 10 tahun 20 tahun 10 % 5 % 2 Peralatan dan mesin 4 tahun 25 % 3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4 tahun 25 %
  • 10. Nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi adlh sbb: Metode garis lurus Tahun 2017 Gedung bangunan permanen : 5% x Rp20.000.000.000,00 x 4/12 = Rp333.333.333,00 Jembatan : 25% x Rp4.000.000.000,00 x 6/12 = Rp500.000.000,00 Tahun 2018 Gedung bangunan permanen: 5% x Rp20.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 Jembatan : 25% x Rp4.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 11. Metode saldo menurun ganda Tahun 2017 Gedung bangunan permanen : 10% x Rp20.000.000.000,00 x 4/12 = Rp666.666.666,00 Jembatan : 50% x Rp4.000.000.000,00 x 6/12 = Rp1.000.000.000,00 Tahun 2018 Gedung bangunan permanen: = 10% x Rp20.000.000.000,00 – Rp666.666.666,00 = Rp1.933.333.333,00 Jembatan : = 50% x Rp4.000.000.000,00 – Rp1.000.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 12. Contoh Metode unit produksi Pemda DKI Jakarta TA 2017 membeli generator listrik kapasitas 2.000.000 Kwh senilai Rp4.000.000.000,00. Pada tahun yang sama, generator tersebut dimanfaatkan sebesar 10.000 Kwh. Hitunglah besarnya penyusutan generator tersebut pada akhir tahun 2017 dengan metode Unit Produksi ! Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 13. Besarnya penyusutan generator tersebut pada akhir tahun 2017 dengan metode Unit Produksi adalah sebagai berikut: Besarnya penyusutan = = 10.000/2.000.000 x Rp4.000.000.000,00 = Rp20.000.000,00 Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 15. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.(PSAP 05 Par. 4) 15
  • 16. Persediaan merupakan aset yang berupa: A. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; B. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; C. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; D. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 16 CAKUPAN PERSEDIAAN
  • 17. PENCATATAN §Metode Perpetual Mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate dalam pembukuan Memiliki internal kontrol yang lebih baik namun mengharuskan disiplin dalam mencatat à harus dilengkapi sistem terkomputerisasi §Metode Periodik Persediaan tidak di-update apabila ada persediaan yang masuk atau keluar. Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stock opname = persediaan yang digunakan (persediaan yang hilang dianggap digunakan, karena tidak ada kontrol pencatatan)
  • 18. METODE PERPETUAL Pembelian persediaan : Dr. Persediaan 5.000 Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000 Pemakaian persediaan: Dr.Beban persediaan 3.000 Cr.Persediaan 3.000 Di akhir periode/saat penyesuaian: Tidak dilakukan penjurnalan Saldo Persediaan 5.000 – 3.000 = 2.000
  • 19. METODE PERIODIK Pembelian persediaan (pendekatan aset) : Dr. Persediaan 5.000 Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000 Pemakaian persediaan: Tidak dilakukan penjurnalan Di akhir periode/saat penyesuaian: Diketahui persediaan yang tersisa 2.000 Dr.Beban persediaan 3.000 Cr.Persediaan 3.000
  • 20. Contoh Kasus 20 Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2017 dilakukan inventarisasi fisik persediaan dg hasil sbb: ü 100 riem pembelian pertama dg harga Rp30.000 per riem dan 200 riem pembelian kedua seharga Rp33.000. ü Pita cukai sebanyak 10.000 pita dengan nilai nominal Rp1000 harga percetakan sebesar Rp600 per pita dan harga cetak pada saat perhitungan fisik Rp700 ü Barang yang dinyatakan rusak senilai Rp2.000.000 ü Buku perpustakaan milik pemda senilai Rp150.000.000 ü 100 sapi yang akan dibagikan ke masyarakat. Harga beli Rp3.000.000/ekor dan nilai saat inventarisasi Rp3.500.000/ekor. ü Barang pertanian total senilai Rp40.000.000 (terdiri dari bahan baku Rp25.000.000, biaya tenaga kerja Rp10.000.000, dan biaya lain Rp5.000.000) Hitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2017 !
  • 21. SOLUSI Kasus 21 No Uraian Jumlah (Rp) 1 (100+200) x Rp33.000 – dinilai perolehan terakhir 9.900.000 2 10.000 x Rp600 – dinilai sesuai harga perolehan 6.000.000 3 100 x Rp3.500.000 – dinilai dengan harga wajar 350.000.000 4 Dinilai dengan harga perhitungan anggaran dan realisasi 40.000.000 Total persediaan per 31 Desember 2017 405.900.000 Keterangan : ü Barang yang dinyatakan rusak senilai Rp2.000.000 tidak dimasukan dlm persediaan namun dicacat di Calk ü Buku perpustakaan milik pemda senilai Rp150.000.000 tidak termasuk persediaan, namun sebagai aset tetap lainnya
  • 23. DEFINISI INVESTASI Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  • 24. INVESTASI JANGKA PENDEK ü Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. ü Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan ü Terdiri: § Deposito berjangka waktu 3 - 12 bulan, § Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, § Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  • 25. INVESTASI JANGKA PANJANG ü Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan ü Sifat penanaman: § Investasi permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, contoh: Ø Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, Ø Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya; Ø Investasi permanen lainnya § Investasi non permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, contoh: Ø Investasi dalam Surat Utang Negara Ø Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga Ø Investasi non permanen lainnya.
  • 26. METODE PENILAIAN INVESTASI a. Metode biaya; Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas; Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
  • 27. KRITERIA METODE PENILAIAN INVESTASI a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
  • 28. CONTOH KASUS Pemda Kota Depok pada Tahun 2017 turut serta dalam pembangunan proyek jalan tol dengan biaya pembebasan tanah sebesar Rp 20 M dan biaya pengurugan dan perataan tanah sebesar Rp5 M, bahan bangunan Rp150M, tenaga kerja Rp50 M dan biaya lain-lain senilai Rp20 M. Selain itu juga ada biaya Konsultan Perencana Rp3 M serta Konsultan Manajemen dan Pengawasan Rp10 M. Bangunan tersebut akan diserahkan kepada PT. Jasa Marga sebagai investasi jangka panjang. Berapakah nilai investasi jangka panjang Pemda Depok yang dilaporkan pada Laporan Keuangan TA 2017 ?
  • 29. SOLUSI KASUS Nilai investasi jangka panjang Pemda Depok yang dilaporkan pada Laporan Keuangan TA 2017 adlh sbb: Bahan bangunan : Rp150 M Tenaga kerja : Rp50 M Biaya lain-lain pembangunan : Rp20 M Biaya konsultan perencana : Rp3 M Biaya manajemen/pengawasan : Rp10 M Nilai investasi : Rp233 M Nilai tanah dan pengurugan sebesar Rp25 M diakui dan dicatat dalam akun aset tetap berupa tanah dan tidak dimasukan dalam nilai investasi jalan tol
  • 31. DEFINISI Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah 31
  • 32. KLASIFIKASI KEWAJIBAN q Kewajiban Jangka Pendek : Diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan q Kewajiban Jangka Panjang : diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 bulan. 32
  • 33. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika : § jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan § entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang § maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui 33
  • 34. Contoh Kasus 34 Pada Tahun 2018 Pemda Bogor melakukan penerbitan obligasi 6 % yang berjangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal Rp200 juta per lembar. Obligasi yang dijual sebanyak 1000 lembar dengan harga 88 %, penjualan obligasi dilakukan pada bulan September 2018. Obligasi ini akan dilunasi sebesar nilai nominalnya pada akhir tahun 2018, maka berapakah nilai obligasi yang akan dilunasi per 31 Desember 2018 ?
  • 35. SOLUSI Kasus 35 Nilai obligasi yang akan dilunasi per 31 Desember 2018 adalah sbb: Harga jual : 1000 x 88/100 x Rp200 juta : Rp176 M Amortisasi : 4/12 x discount obligasi / 10 : 4/12 x Rp24 M / 10 : Rp 800 juta Nilai per 31/12 : Rp176,8 M (176 M + 800 juta) Discount obligasi : 12 % x 1000lbr x Rp200 juta
  • 36. Contoh Kasus 36 Diperintahkan : Buatlah ayat jurnal dan Neraca per 31 Desember 2006
  • 37. Solusi Kasus – Ayat Jurnal 37
  • 38. Solusi Kasus - Neraca 38
  • 39. THANK YOU PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN