PESAN PENTING DARI NUSA TENGGARA BARAT

103/September/VI/2020
BRAFOPMK
Naharudin:
Door to Door Mengajar
ke Rumah Siswa
Melawan Pandemi
Dengan Kearifan
Lokal
Waspadai Tiga
Klaster Penyebaran
Pandemi
HINGGA PELOSOK NEGERI
BUDAYAKAN
MASKER
Edisi 03/September/VI/2020 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 03/September/VI/2020
SELAMAT
HARI TANI
NASIONAL
mengucapkan
24 September 2020

Daftar Isi
Naharudin
Door To Door
Mengajar ke
Rumah Siswa
26
16
32
36
Kuota Jadi Masalah
PJJ, Kemendikbud
Gelontorkan 7,2 Triliun
Penyaluran Bansos
Dibarengi Dengan
Kampanye Sadar Masker
34
HORE..
BANTUAN UNTUK
PESANTREN CAIR
Kementerian Agama menerima
amanah berupa anggaran sebesar
Rp 2,599 triliun untuk membantu
pesantren dan lembaga pendidikan
keagamaan Islam.
DPR Apresiasi
Pemerintah,
Banpres Produktif
Diharapkan Dongkrak
UMKM
44
BUDAYA MASKER DAN
PENGUATAN PROTOKOL
KESEHATAN
Hanya dengan protokol kesehatan salah
satunya mengenakan masker, Indonesia bisa
menurunkan angka keterpaparan Covid-19.
Edisi 03/September/VI/2020
Tak hanya dinilai mampu
mempercepat penuntasan
Pandemi Covid-19, tapi juga
ongkos yang lebih murah

EDITORIAL
Edisi 03/September/VI/ 2020
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Redaktur Pelaksana:
Kepala Bagian Humas dan Perpustakaan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Olivia C.M.P, Dwi
Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Rendy
Febrianto, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Hafidh Yurits Addiar, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna
Sekretariat Redaksi:
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Kesadaran dan kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan
penanganan Covid-19. Ya, hanya dengan itu, tingginya angka orang
yang positif bisa ditekan. Sekilas mudah, tapi implementasi di
lapangannya begitu sulit.
Indikatornya terlihat ketika pemerintah mulai memberlakukan apa
yang disebut‘Adaptasi Kebiasaan Baru’. Masyarakat diizinkan untuk
melakukan berbagai aktivitas, terutama ekonomi, secara perlahan-
lahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Tujuannya tak lain agar roda ekonomi tetap bisa berputar, dengan
tetap menguatamakan kesehatan. Misal menyediakan fasilitas cuci
tangan, mengenakan masker, hingga physical distancing alias jaga
jarak.
Beberapa bulan pasca Adaptasi Kebiasaan Baru, kekhawatiran
muncul. Masyarakat mulai lupa dengan protokol kesehatan.
Di sejumlah pasar, tak sedikit para pedagang maupun pembeli abai
terhadap masker. Padahal pasar adalah tempat kerumunan massa,
di mana potensi penyebaran virus ini amat tinggi.
Wajar ketika kemudian Presiden Joko Widodo dan jajaran
kementeriannya, tak henti-hentinya mengkampanyekan
pentingnya penguatan protokol kesehatan. Harga mati dan tak bisa
ditawar-tawar lagi.
Pun dengan apa yang dilakukan Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy. Menko PMK hingga hari ini terus turun ke sejumlah
daerah untuk mensosialisasikan penggunaan masker, seperti yang
dilakukannya pada akhir Agustus kemarin.
Selama tiga hari kunjungan kerja, Menteri Muhadjir menyambangi
sejumlah tempat di Nusa Tenggara Barat. Mulai dari Pantai Kuta
Mandalika hingga Desa Adat Sade. Pesan yang disampaikan Menko
PMK hanya satu: Gunakan Masker!
Kita berharap masifnya kampanye masker yang digelorakan
pemerintah, diikuti dengan kesadaran dan kedisipilinan masyarakat.
Jangan pernah bosan saling mengingatkan.(*)
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
PESAN PENTING DARI
NUSA TENGGARA BARAT
Sejumlah pelajar saat mengikuti acara
kampanye Gerakan Sadar Masker di Desa
Teratak, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat
(28/8/2020). Foto: BrafoPMK/Hermawan
Susanto.

Jangan lupa kenakan
masker selalu. Jadikan
masker sebagai bagian
dari keseharian kita.
Awalnya sesak
(menggunakan
masker). Tapi
lambat laun warga
terbiasa, karena
ini demi menjaga
kesehatan
bersama
Kurdat Selake
Kepala Dusun Desa Adat Sade
Muhadjir Effendy
Menko PMK RI
Foto-foto: BRAFO PMK/Hermawan Susanto
“
Naharudin
Guru MI Desa Teratak
“
Disiplin protokol
kesehatan sangat penting.
Sejak awal itu yang kami
tekankan kepada anak-
anak di sini.
Q U O T E S

I S TA N A
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya
penguatan protokol kesehatan di tengah Pandemi
Covid-19 yang belum mereda. Presiden mengajak
seluruh elemen untuk bahu-membahu memasifkan
sosialisasi terkait hal tersebut.
Dijelaskan Jokowi, fokus utama pemerintah dalam
penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan
kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi
kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan
beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.
“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan
yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan
ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor
satu ialah kesehatan,”ujarnya dalam Sidang Kabinet
Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan
Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi
Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta,
pada Senin, 7 September 2020, dikutip laman
Presidenri.go.id.
Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan
jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya
penanganan pandemi Covid-19. Dari penanganan
pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun
juga akan pulih mengikuti.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga
mengingatkan jajarannya untuk dapat
mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga
klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga,
dan klaster Pilkada.
“Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya
klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga
klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan,”
tuturnya.
Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa
aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke
dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah
sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas
perjalanan dari rumah.
Padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol
kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap
diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.
“Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum
tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati
di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster
keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa
aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati.
Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa
aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol
kesehatan,”kata Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya
untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran
pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada
serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta
tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal
tersebut.
“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan
dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri
juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main
di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU)
sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-
betul ini diberikan peringatan keras,”ucapnya.
Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap Covid-19,
Presiden Joko Widodo mengarahkan agar
pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih
terencana sehingga dapat dilakukan secara merata
di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa
di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab
ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap
di masing-masing wilayah yang ada.
“Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang
sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada
provinsi yang tesnya masih rendah sekali,”ujar
Presiden.
Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan
pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam
penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan
Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah
me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat
berbahaya,”tandasnya.
WASPADAI 3 KLUSTER
PENYEBARAN PANDEMI

Foto: BRAFO PMK/Hermawan Susanto.
Seorang warga dengan masker diwajahnya sedang
merapihkan jualannya di kota Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, NTB, Jumat (28/8/2020).
Gerakan
Sadar
Masker
B I N G K A I

Foto: Humas Kemenko PMK
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak warga agar sadar
bermasker di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (12/9/2020).
Foto: Humas Kemenko PMK
Gerakan
Sadar
Masker

BRAFOPMK - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan
memperpanjang program subsidi gaji berupa bantuan Rp 600
ribu per bulan bagi pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Ia
menjelaskan, program itu akan dilanjutkan hingga kuartal II-2021
(Januari-Juni 2021).
BRAFOPMK – Insan pers Indonesia
berduka. Salah satu tokohnya, Jakob
Oetama meninggal dunia pada 9
September kemarin. Jakob Oetama
adalah Pendiri Kompas Gramedia Group.
Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf
Amin mengucapkan turut berduka cita
atas wafatnya Jakob Oetama, melalui
rekaman video, Wapres mengungkapkan
Wapres Sebut Jakob Oetama Sosok Tokoh Pers Teladan
bahwa mendiang Jakob Oetama adalah
tokoh pers teladan yang telah membawa
junalisme Indonesia menjadi lebih baik.
“Beliau merupakan teladan dalam dunia
jurnalisme Indonesia. Sebagai seorang
jurnalis dan pendiri perusahaan media
ternama, beliau telah menunjukkan
ketekunan dan kerja keras dalam
membawa jurnalisme Indonesia menjadi
Suasana ruang redaksi harian Kompas saat masih menggunakan mesin tik. Pemimpin Umum
Harian Kompas Jakob Oetama (kanan) tampak sedang mengetik.
Foto: Arsip Kompas Gramedia
Menurut Airlangga, perpanjangan ini sudah disampaikan kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Berdasarkan hasil rapat kemarin dengan Bapak Presiden, ini akan
dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin akan kita
pertimbangkan enam bulan yaitu kuartal I dan II,”kata Airlangga
dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual, Kamis (10/9).
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan bantuan tersebut untuk
15,7 juta pegawai di tahun 2020 ini. Untuk tahap I, pemerintah
menyalurkan bantuan subsidi gaji tersebut kepada 2,5 juta
pegawai dengan anggaran Rp 3 triliun. Realisasi tahap pertama
per 7 September sebesar Rp 2,31 triliun atau 92,4%.
Sementara, pada tahap II pemerintah menargetkan untuk 3 juta
pegawai, dengan anggaran Rp 3,6 triliun. Realisasi tahap II per 7
September ialah sebesar Rp 1,3 triliun atau 46,2%.
“Ini terus didorong oleh pemerintah untuk menjaga demand,”
tutur dia.
Perlu diketahui, bantuan Rp 600 Ribu/bulan ini disalurkan selama
4 bulan, dengan pencairan per 2 bulan. Sehingga, setiap termin
pegawai memperoleh Rp 1,2 juta. (*)
Subdisi Rp600 Ribu Per Bulan Diperpanjang Sampai 2021
semakin baik,”ungkapnya di Kediaman
Resmi Wapres, Rabu (9/9).
Pada kesempatan ini, selain turut
berbelasungkawa, Wapres juga mengajak
seluruh jajaran Kompas Gramedia Group
agar dapat meneladani ketekunan,
kerja keras, serta komitmen almarhum
dalam menjunjung tinggi nilai dan etika
jurnalistik.
“Kepada seluruh jajaran Kompas
Gramedia Group, kiranya ketekunan
dan kerja keras beliau dapat diteladani
dengan terus menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dan etika jurnalistik dalam
setiap pemberitaan,”pesannya.
Di akhir ucapan, tak lupa Wapres
mendo’akan almarhum dan keluarga
yang ditinggalkan.
“Semoga arwah beliau beristirahat
dengan damai dan keluarga yang
ditinggalkan diberi ketabahan serta
kesabaran,”pungkasnya.
Sebagaimana diketahui Jakob Oetama,
salah satu tokoh pers nasional sekaligus
pendiri Kompas Gramedia Group wafat
pada usia 88 tahun di Rumah Sakit Mitra
Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
hari ini Rabu, 9 September 2020 pukul
13.05 WIB. (*)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Foto: Humas Kemenko Perekonomian
N E W S F L A S H

BRAFOPMK - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali
memberlakukan Pembatasan Sosial Bersakala Besar
(PSBB). PSBB diberlakukan mulai 14 September hingga
27 September 2020. Dilansir laman Kompas.com,
Penerapan PSBB itu mengacu pada Pergub Nomor 88
Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33Tahun
2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan
Covid-19 di DKI Jakarta.
Dengan demikian, pelonggaran-pelonggaran yang
sebelumnya diberlakukan pada PSBB transisi akan
ditiadakan. Pasalnya, sebagaimana diketahui, Provinsi
DKI awalnya memberlakukan pelonggaran PSBB
atau disebut PSBB transisi mulai 5 Juni hingga 10
September 2020. Kompas.com merangkum 17 aturan
baru yang berlaku selama PSBB pengetatan.
1. Sistem ganjil genap ditiadakan.
2. Mobil hanya diperbolehkan mengangkut
maksimal dua orang per baris, kecuali berdomisili
di alamat yang sama.
3. Kapasitas transportasi umum dan taksi maksimal
50 persen, waktu operasional transportasi umum
dibatasi.
4. Ojek online diperbolehkan beroperasi.
5. SIKM tidak diberlakukan.
6. Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau CFD
ditiadakan.
7. Sebanyak 11 sektor usaha, kantor perwakilan
negara asing, organisasi internasional, BUMN/
DKI Berlakukan Kembali PSBB,
17 Hal Ini Wajib Diketahui
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) sedang berbincang usai memimpin Apel pengawasan dan penindakan PSBB di
Lapangan Blok G Balai Kota Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto: Humas Pemprov DKI Jakarta.
BUMD yang turut serta dalam penanganan
Covid-19, dan organisasi kemasyarakatan yang
bergerak di bidang bencana diperbolehkan
beroperasi dengan membatasi jumlah karyawan
maksimal 50 persen.
8. Kantor atau instansi pemerintah pusat dan
daerah membatasi jumlah karyawan maksimal
25 persen.
9. Pasar dan mal boleh beroperasi dengan kapasitas
pengunjung maksimal 50 persen.
10. Operasional tempat hiburan, tempat rekreasi,
taman kota, dan RPTRA ditutup.
11. Resepsi pernikahan, pernikahan hanya digelar di
KUA atau kantor catatan sipil.
12. Fasilitas olahraga umum ditutup, olahraga hanya
diperbolehkan dilakukan mandiri di rumah.
13. Sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar
dilakukan secara online.
14. Tempat ibadah di zona merah ditutup, hanya
tempat ibadah di permukiman yang boleh
dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal
50 persen.
15. Seluruh fasilitas umum ditutup.
16. Isolasi mandiri dihapuskan, pasien Covid-19 yang
menolak diisolasi mandiri di tempat-tempat
yang telah ditetapkan akan dijemput paksa.
17. Restoran dan kafe hanya boleh melayani pesan
antar, tidak boleh melayani dine-in. (*)

BRAFOPMK - PP PBSI memutuskan mundur dari Piala
Thomas dan Uber 2020. Mereka mempertimbangkan
kesehatan atlet di tengah pandemi COVID-19.
Kejuaraan beregu ini rencananya digelar di Aarhus,
Denmark, pada 3-11 Oktober.
Namun, dalam persiapannya tim Merah Putih
memutuskan mundur.
Sekretaris Jenderal PBSI, Achmad Budiharto,
membeberkan tiga alasan yang membuat timnya
mundur dari Piala Thomas dan Piala Uber.
Pertama, kekhawatiran akan COVID-19, lalu keraguan
soal jaminan kesehatan, dan terakhir keputusan para
pemangku kebijakan PBSI.
“Tim Indonesia dipastikan mundur dari Piala Thomas
& Uber 2020, kami sudah mengirim surat ke Menpora
dan akan segera mengirim pernyataan tertulis ke
BWF mengenai hal ini. Keputusan ini diambil setelah
kami berdiskusi dengan para atlet dan tim ofisial,”kata
Budiharto dalam rilis PBSI.
“Kalau ditarik dari awal, semuanya semangat karena
melihat kesempatan yang begitu besar, tapi dalam
perjalanan waktu dan mencermati perkembangan
COVID-19 yang belum terselesaikan, baik di Indonesia
maupun di negara lain, menimbulkan keraguan para
atlet,”jelas Budiharto.
Dituturkan Budiharto, para pemain sempat
menyampaikan keraguannya kepada tim ofisial. Seiring
itu, ofisial pun menyampaikan hal ini kepada pengurus
dan telah disepakati untuk tidak ikut ambil bagian pada
ajang tersebut.
Indonesia Mundur dari
Kejuaraan Piala Thomas
dan Uber 2020
BRAFOPMK - Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
mengambil langkah cepat terkait tingginya penyebaran
Virus Covid-19. BKN mengeluarkan aturan yang lebih
detail. “Melihat kondisi sekarang yang makin banyak
kasus COVID-19, BKN menerbitkan aturan baru (SE
Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020) terkait jam kerja
PNS,”Karo Humas BKN Paryono di Jakarta, Sabtu (12/9)
sebagaimana dilansir JPNN.com.
“SK diterbitkan dengan mempertimbangkan antara
lain domisili pegawai, usia pegawai, riwayat kesehatan,
pegawai yang pergi pulang kerja menggunakan sarana
transportasi umum, jenis pekerjaan, kompetensi,
kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja,”lanjutnya.
Tidak Digugurkan SE Kepala BKN Nomor 20/SE/
IX/2020 juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan
sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi
dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan
kerumunan banyak orang, dialihkan menjadi kegiatan
pertemuan melalui media telekonferensi.
Jika tidak memungkinkan untuk dialihkan, maka
pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan
COVID-19 dengan ketat. Kegiatan rapat internal
dilaksanakan dengan media telekonferensi dan
kolaborasi secara daring.
Selain itu, SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020
tersebut juga mengarahkan penyelenggaraan
kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar
BKN Terbitkan
Aturan Baru soal
Aktivitas ASN di
Tengah Pandemi
Piala Thomas dan Uber. Foto: BWF
Dengan mundurnya tim Indonesia dari Piala Thomas
& Uber 2020, otomatis Merah Putih juga tidak akan
berpartisipasi di ajang Denmark Open I dan Denmark
Open II yang merupakan bagian dari turnamen seri
Eropa.
Sebelum Indonesia, enam negara sudah lebih dulu
memutuskan mundur dari Piala Thomas dan Piala Uber.
Hong Kong, Singapura, Australia, Taiwan, Thailand, Korea
Selatan deretannya.(*)
N E W S F L A S H

dilaksanakan lebih selektif dan penuh kehati-
hatian dengan memerhatikan tingkat urgensi/
kepentingannya dan dibuktikan dengan surat
tugas dari Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran. Juga melampirkan hasil
negatif COVID-19 berdasarkan Rapid Test atau
Polymerase Chain Reaction (PCR) Test.
“Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas
dalam negeri yang dilakukan pada daerah risiko
tinggi penyebaran COVID-19 agar ditunda dan
dijadwalkan ulang,”pungkasnya.
Berikut Isi Surat Edaran (SE) Kepala BKN
Nomor 20/SE/IX/2020:
Pertama, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit
Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang berada pada zona kabupaten/kota
berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus,
maka ditetapkan jumlah pegawai yang bekerja di
kantor paling banyak 100 persen.
Kedua, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit
Gedung Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Foto: Humas BKN
berkategori risiko rendah, maka ditetapkan
jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di
Ketiga, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit
berkategori risiko sedang, maka ditetapkan
jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di
Keempat, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/
Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan
Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang berada pada zona kabupaten/
kota berkategori risiko tinggi namun tidak
menerapkan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang
sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan
pegawai yang bekerja di kantor paling banyak
25 persen.
Kelima, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit
berkategori risiko tinggi dan menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
atau pembatasan lain yang sejenis, maka
ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang
bekerja di kantor paling banyak 10 persen.(*)
SK diterbitkan dengan mempertimbangkan
domisili pegawai, usia pegawai, riwayat
kesehatan, pegawai yang pergi pulang
kerja menggunakan sarana transportasi
umum, jenis pekerjaan, kompetensi,
kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja.

28
Agustus
2020
Lombok Tengah,
NTB
27
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy (tengah) bersama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Zulkifliemansyah (kanan) saat kampanye Gerakan Sadar Masker di Pantai
Kuta Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis (27/8/2020). Foto: BRAFO PMK/
Hermawan Susanto.
Gerakan
Sadar Masker
Selamatkan
Indonesia
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy berfoto bersama warga usai serah terima kunci
huntap di Desa Teratak, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat (28/8/2020).
Menko PMK Serah
Terima 65 Ribu Huntap
Pasca Gempa NTB
Agustus
2020
Lombok Tengah,
NTB
G I AT S E R E M O N I A L

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy (kiri) bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Imam
Nasaruddin Umar (kanan) berfoto bersama usai bersilaturahmi sekaligus
melihat hasil renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Foto:
Humas Kemenko PMK
Berkunjung ke Masjid
Istiqlal, Menko PMK:
Hasil Renovasi Sangat
Luar Biasa
September
2020
11
Jakarta
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (tengah) didampingi Gubernur
Sumatera Utara Edy Rahmayadi berfoto bersama tenaga
medis usai menyerahkan bantuan ventilator di RS Umum
Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumut,
(Sabtu 12/9/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
September
2020
12
Medan,
Sumatera
Utara
Bantuan Ventilator
untuk RS Umum
Muhammadiyah Sumut

BRAFOPMK -“Jangan lupa pakai masker, pakai masker,
pakai masker...”. Kalimat itu terlontar berkali-kali dari
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy ketika melakukan
kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) akhir
Agustus lalu. Muhadjir datang dalam rangka kampanye
masker hingga pelosok negeri.
‘Membudayakan’masker menjadi tagline yang dibawa
Muhadjir selama berada di NTB. Menteri Muhadjir
menyambangi sejumlah tempat-tempat yang menjadi
ikon provinsi tersebut. Mulai dari Desa Adat Sade, Desa
Teratak, Proyek Sirkuit Moto GP Mandalika, hingga
pantai Kuta. Narasi yang disampaikan sama, bagaimana
meningkatkan kesadaran dan penguatan protokol
kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 yang memang
belum mereda.
“Bapak-ibu harus membiasakan dari sekarang ya.
Ingat gunakan selalu masker kapanpun di manapun.
Harus dibudayakan,”ujar Mantan Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang tersebut di hadapan warga Desa
Adat Sade.
Menko PMK paham bahwa nyaris enam bulan berlalu,
persisnya ketika pertama kasus positif Covid-19 terdeteksi,
segala aspek kehidupan berubah drastis. Kebiasaan-
kebiasaan yang sebelumnya‘tak lazim’, kini menjadi
sesuatu yang harus dibiasakan. Mulai dari mencuci
tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Kondisi
Budaya Masker
dan Penguatan
Protokol Kesehatan
Kemenko PMK Peduli Hingga Ujung Negeri
Foto:BrafoPMK/HermawanSusanto
F O K U S U TA M A

tersebut bukan saja terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di
kawasan pedesaan bahkan daerah pelosok. Menurut Muhadjir,
virus tak mengenak lokasi, jarak, atau bahkan ramai tidaknya
daerah.
“Maka dari itu semua harus sadar pentingnya protokol
kesehatan. Sadar memakai masker, sadar menjaga kesehatan,
sadar menjaga jarak,”ujarnya.
Itu pula yang kemudian menjadi latar Menko PMK untuk
berkeliling di sejumlah daerah, bahkan hingga hari ini.
Semenjak era adapatasi kebiasaan baru, ekonomi termasuk
sektor pariwisata mulai menggeliat.
Tatanan kehidupan mulai berangsur-angsur bergerak seperti
‘biasa’. Termasuk kawasan seperti NTB yang notabene menjadi
salah satu destinasi wisata turis domestik maupun asing.
Sehingga pencegahan Covid-19 melalui protokol kesehatan
wajib diterapkan di seluruh wilayah terutama tempat-tempat
rawan seperti desa wisata adat di Provinsi NTB.
Di sisi lain, tak sedikit masyarakat yang kemudian
‘mengendorkan’penerapan protokol kesehatan di lapangan.
“Sesuai Instruksi Presiden, saya ingin mengajak seluruh kekuatan
yang ada mulai dari aparat, seluruh pejabat sipil, TNI maupun
Polri dan juga tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan sadar
memakai masker,”.
Muhadjir menekankan bahwa hanya dengan protokol
kesehatan salah satunya mengenakan masker, Indonesia bisa
menurunkan angka keterpaparan Covid-19. Namun demikian,
masker yang digunakan harus sesuai standar disertai cara
pemakaian yang baik.
“Itu satu-satunya cara untuk kita bisa menekan angka
keterpaparan maupun angka kematian sampai nanti ditemukan
vaksin yang mujarab yang bisa betul-betul menjadi senjata
pamungkas untuk mengakhiri wabah Covid-19,”tegas Menko
PMK.
Dijelaskan Menko PMK, Provinsi NTB masuk dalam kuadran
dengan angka kesembuhan tinggi dan angka kematian yang
juga relatif tinggi dibandingkan skala nasional. Berdasarkan
data, angka kesembuhan per-26 Agustus 2020 sebanyak 1.944
dari total 2.661 (73,06%) dan meninggal sebanyak 155 (5,82%).
Saat ini, menurutnya, pemerintah telah melakukan upaya
percepatan penanganan Covid-19 di NTB yakni dengan
menambah sejumlah alat tes PCR. Harapannya, pemeriksaan
SWAB secara diagnostik dapat dilakukan di banyak titik
sehingga mempercepat proses tindak lanjut berikutnya.
“Untuk memperbanyak SWAB, di hampir semua daerah kita
beri PCR dengan segala fasilitasnya. Kita harapkan upaya
ini bisa semakin mempercepat, selain itu kita akan lebih
mengatasi dari aspek survailance,”tukas Menko PMK.
Dapun dalam kunjungan selama di NTB, Menko PMK
didampingi Gubernur Provinsi NTB, Kapolda NTB, Pangdam,
Danrem 162/WB, para pejabat eselon I Kemenko PMK, serta
pejabat sipil Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah.
Selama di sana, Menko PMK melakukan kampanye dengan
secara langsung membagikan masker kepada masyarakat
adat Desa Sade, para pekerja proyek pembangunan Sirkuit
Mandalika, serta para pedagang dan pengunjung Pantai Kuta
Mandalika di Lombok Tengah.
Total masker yang dibagikan mencapai 1 juta masker dari
BNPB dan 1 juta masker dari Kemenkes. Setelah Provinsi NTB,
kampanye Gerakan Sadar Masker akan terus berlanjut ke
seluruh wilayah di Tanah Air demi menyelamatkan Indonesia
dari ancaman Covid-19 .
Protokol Kesehatan di Desa Adat Sade
Ketua Desa Adat Sade, Kurdat Selake menyambut baik
kunjungan yang dilakukan Menko PMK dan jajarannya.
Menurut Kurdat, kedatangan Menteri Muhadjir merupakan
bagian dari bentuk kehadiran negara. Menurut Kurdat, Gerakan
Sadar Masker yang dilakukan pemerintah sangat penting. Di
desanya sendiri, semenjak Covid-19 mulai merebak, pihaknya
sudah mengikuti anjuran pemerintah mengenai protokol
kesehatan.
“Alhamdulillah warga di Desa Sade sudah (mengikuti instruksi
pemerintah). Mulai dari pakai masker sampai menjaga jarak.
Awalnya memang agak kesulitan karena banyak warga belum
terbiasa, tapi setelah disosialisasikan secara intensif lambat laun
mulai terbiasa,”beber Kurdat.
Awak BrafoPMK sempat berkeliling ke sejumlah warga-warga
Desa Sade. Dari pantauan langsung di lapangan, warga di sana
sangat tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Mulai
dari tempat penyediaan cuci tangan di tiap rumah, menjaga
jarak, sampai kewajiban mengenakan masker sekalipun berada
di dalam rumah.
Dijelaskan Kudrat, sejak turis mulai kembali berdatangan ke
desanya untuk berkunjung, penguatan protokol kesehatan
menjadi hal yang harus dipatuhi. Selain masker, mereka tak
diperkenankan untuk bergerombol. Para turis mesti antre
terlebih dahulu ketika pengunjung cukup banyak.“Intinya
supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi antre, atau lokasi spot
kunjungan dipisah,”jelas Kurdat.
Kurdat yakin bahwa Bangsa Indonesia bisa melewati ujian
Pandemi Covid-19. Secara khusus, dia mengucapkan terima
kasih kepada Menko PMK. Kurdat berharap kampanye masker
yang dilakukan Menko PMK memicu masyarakat di desa-desa
lain untuk giat dan mematuhi protokol kesehatan.“Jangan
pernah bosan menggunakan masker. Kita harus saling
menjaga satu sama lain,”pungkasnya.(*)
Hanya dengan protokol
kesehatan salah satunya
mengenakan masker, Indonesia
bisa menurunkan angka
keterpaparan Covid-19.

BRAFOPMK - Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) terus bergerak dalam meningkatkan
pembangunan kaulitas manusia Indonesia. Di
tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang, peran
tersebut makin sentral.
Membawahi sejumlah kementerian, seperti
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal
(PDT), dan Transmigrasi serta Kementerian
Kesehatan (Kemenkes), yang notabene
bersinggungan langsung dalam kebijakan
penanganan Covid-19, Kemenko PMK gencar
melakukan monitoring sekaligus sosialisasi masif.
Yakni pemantauan penyaluran Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa (BLTDD) serta distribusi 24 ribu
masker ke sembilan titik di sana.
Hal tersebut terlihat dalam giat bertajuk‘Kemenko
PMK Peduli Hingga ke Ujung Negeri’yang
dilaksanakan sejak Sabtu (19/9) hingga Kemarin
(21/9). Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan
Bencana Kemenko PMK, Mayjen (Purn) Dody Usodo
melakukan safari ke sejumlah daerah di pelosok
Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tempat yang dikunjungi Dody di antaranya Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di kawasan
Jalan Raya Lintas Batas, Silawan, Tasifeto Timur,
Kabupaten Belu. Di sana, pria yang juga pernah
menjadi Komandan Resor Militer di NTT itu
meninjau aktivitas di PLBN semejak Pandemi
Covid-19. Mulai dari update perkembangan fasilitas
PLBN, pengamanan batas dengan Timor Leste,
hingga berbincang dengan para petugas dan
aparat sekitar.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami. Sebagai
Deputi yang bersinggungan langsung, kami harus
memastikan kondisi daerah-daerah perbatasan
seperti di PLBN tersentuh pemerintah,”ujar Dody
melalui keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).
Dody menjelaskan total ada 28 desa yang berada
di titik perbatasan Indonesia-Timor Leste. Semenjak
Covid-19, lanjut dia, mereka cukup terdampak lantaran
minimnya aktivitas perekonomian.“Itu yang kemudian
mendasari pemerintah langsung mengambil langkah
cepat dengan program BLTDD. Sasarannya kepada
desa-desa seperti di Kabupaten Belu,”jelas pria yang
juga Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia
(ABTI) tersebut.
Sosialisasikan Gerakan Masker
dengan Bahasa ‘Membumi’
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Mayjen (Purn)
Dody Usodo (kiri) saat melakukan safari ke sejumlah daerah di
pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (19/9/2020).
Foto: BRAFO PMK/Imam Sholehudin.
F O K U S U TA M A

Selepas berkeliling di PLBN Motaain. Dody
berkesempatan berbincang dengan sejumlah
warga Desa Silawan dan Desa Sadi. Ada dua hal
yang menjadi penekanannya selama bertatap muka
dengan masyarakat setempat.
Pertama ihwal penyaluran BLTDD. Dody memastikan
kepada masyarakat bahwa program sosial itu
disalurkan tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
Khususnya di daerah-daerah perbatasan.
Kementeriannya berkomitmen dan melakukan
penguatan koordinasi dengan pemerintah kota/
kabupaten agar pelaksanaan penyaluran BLTDD
berjalan lancar.
“Kami paham semenjak Covid-19, ekonomi warga
semakin sulit. Kita bersyukur Presiden kita (Joko
Widodo) amat menaruh perhatian besar kepada
masyarakat desa. Salah satunya BLTDD ini,”ujar Dody di
hadapan warga Desa Silawan.
Kampanye dengan Bahasa Membumi
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga membagikan
bantuan masker kepada masyarakat. Tak hanya
sampai itu, Dody juga memperagakan bagaimana
penggunaan masker yang benar kepada warga.
Menurutnya, masih banyak warga yang tak paham
mengenai cara efektif menggunakan masker.
“Misalnya soal durasi masker. Kalau masker bedah atau
nakes (tenaga kesehatan), itu bisa bertahan sampai
delapan jam. Sementara masker kain tiga lapis seperti
yang dibagikan, sekitar 4 jam,”jelas Dodi.
Pun mengenai cara buka tutup masker. Dody berpesan
kepada warga agar memperhatikan secara detail
tentang bagaimana membuka masker yang tepat.
“Cara yang benar (ketika membuka masker), dibuka
dari telinga. Begitupula jika mau menutup. Bukan
kemudian masker diturunkan langsung ke dagu,”tegas
Dody.
“Karena resiko terkena (virus Covid-19) justru besar.
Sebab bagian dagu ke bawah tidak tertutup masker,”
lanjut dia.
Yang menarik, Dody juga melakukan sosialisasi seputar
bahaya Covid-19. Tetapi dengan menggunakan bahasa
‘membumi’. Menurut Dody istilah Covid-19, virus
Corona, terlalu susah dicerna oleh masyarakat desa.
“Setiap kali saya turun ke lapangan, terutama daerah-
daerah pelosok. Saya hanya mengatakan ini penyakit
tidak ada obatnya. Satu-satunya cara untuk mencegah
adalah dengan menggunakan masker, rajin cuci
tangan, serta menjaga jarak,”beber Dody.
Menurut Dody bahasa tersebut justru bisa dengan
mudah dimengerti oleh masyarakat, alih-alih
menggunakan istilah-istilah kesehatan.“Karena esensi
pentingnya adalah bagaimana warga bisa mematuhi
protokol kesehatan. Dan itu efektif, warga paham dan
mengerti tentang apa yang kami sampaikan,”kata
Dody.
Terakhir Dody mengingatkan agar masyarakat terus
menjaga dan menguatkan protokol kesehatan. Dia
mengajak masyarakat untuk menatap optimisme di
tengah Pandemi Covid-19.“Kita harus yakin ini segera
berakhir. Jangan pesimis, jangan putus asa,”tutup
Dody.(*)
Kemenko PMK berkomitmen
dan melakukan penguatan
koordinasi dengan
pemerintah kota/kabupaten
agar pelaksanaan penyaluran
BLTDD berjalan lancar.

Desa Sade menjadi salah satu ikon kebanggaan
warga Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa yang
notabene tempat tinggal Suku Sasak tersebut
menjadi destinasi favorit bagi wisatawan
domestik maupun mancanegara.
Semenjak Pandemi Covid-19, mereka yang
berkunjung ke Desa Sade berkurang drastis.
Namun, kondisi tersebut perlahan mulai berubah.
Sejak era adaptasi kebiasaan baru, desa-desa
yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, itu mulai kedatangan turis.
Lantas seperti apa kondisi masyarakat Desa Sade
menghadapi Pandemi Covid-19? Bagaimana pula
cara mereka menerapkan protokol kesehatan di
sana? Berikut petikan wawancara awak BrafoPMK
dengan Kepala Dusun Adat Desa Sade, Kudrat
Selake beberapa waktu lalu.
Bagaimana kondisi masyarakat di Desa Sade
sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia?
Di perkampungan Suku Sasak (Desa Sade) ada
dua hal yang kami lakukan. Pertama kami selalu
mengikuti protokol kesehatan. Menggunakan
masker, menjaga jarak, dan menyediakan tempat
cuci tangan di banyak tempat.
Aktivitas budaya di sini juga tidak ada sama
sekali, seperti upacara pernikahan, kematian
dan lainnya. Termasuk dalam rangka kegiatan
keagamaan, seperti salat Jumat. Jadi mulai bulan
Maret sampai sekarang belum bisa dilakukan.
Karena memang setiap kegiatan menghadirkan
banyak massa. Dalam kegiatan apapun kami
selalu berkumpul. Tapi karena memang ada
aturan dari pemerintah, MUI, kami mengikuti
karena ini demi kepentingan bersama.
Setiap pagi selepas salat
Subuh dan sebelum Magrib,
masyarakat membuat api
unggun di depan rumah. Konon
ini bisa menghindari dan
mengusir virus seperti Korona.
Melawan Pandemi
Dengan Kearifan Lokal
Berbincang dengan Kepala Dusun Adat Desa Sade, Kudra Selake
KudraSelake.Foto:BrafoPMK/HermawanSusanto
F O K U S U TA M A

Total ada berapa jumlah warga Desa Sade saat
ini?
Saat ini ada sekitar 183 kepala keluarga.
Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, tidak ada
yang terkena (Covid-19).
Bagaimana Penguatan Protokol Kesehatan di
Desa Sade?
Ketika pemerintah daerah belum mengambil
kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar), kami sudah lebih dahulu berinisiatif
melakukannya. Kami pantau pemberitaan di
pusat seperti apa perkembangan virus Korona
ini. Apalagi Desa Sade ini DTW (Destinasi Tujuan
Wisata).
Kami sempat tutup mulai 15 Maret hingga Juli.
Sampai Ibadah Jumat kami tiadakan.
Seperti apa sosialisasi protokol kesehatan yang
dilakukan pihak Desa Sade?
Kami libatkan peran serta pemerintah dan
pihak terkait. Seperti Dinas Kesehatan setempat
sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kami juga
diikutsertakan lomba Kampung Sehat mewakili
kecamatan. Ini bagian dari upaya penyadaran
pentingnya protokol kesehatan
Biasanya di Desa Adat memiliki kearifan lokal.
Terkait Covid-19, Adakah tradisi yang biasa
dilakukan warga di dini?
Ada beberapa tradisi di Desa Sade yang kami
lakukan berkaitan dengan aspek kesehatan.
Sesuai dengan peninggalan tokoh-tokoh kami,
yakni bagaimana cara mencegah penularan
penyakit yang dalam bahasa Sasak disebut
‘Rugirene’atau virus Corona.
Setiap pagi selepas salat Subuh dan sebelum
Magrib, masyarakat kami membuat api unggun
di depan rumah. Konon ini bisa menghindari dan
mengusir virus seperti Korona.
Filosofinya sederhana, penyakit entah itu virus
atau apa, menurut apa yang kami yakini takut
dengan hal-hal yang bersifat panas dan terbang.
Jadi dengan membuat api unggun virus itu
terbakar.
Itu Rutin Dilakukan?
Ya, jadi setiap warga sejak dulu di sini sudah
melakukannya. Jauh sebelum ada Virus Korona.
Jadi apapun yang berkaitan dengan penyakit
dan virus, menurut para tokoh-tokoh kami bisa
dicegah dengan efek menyalakan api unggun.
Selain itu warga di sini juga rutin mengonsumsi
sayur daun kelor untuk menguatkan imun tubuh
Apa harapan bapak terkait kondisi Pandemi
Covid-19 seperti sekarang?
Kami meminta masyarakat untuk sama-sama
saling menjaga kesehatan. Apa yang disampaikan
Pak Menko PMK soal masker, harus kita patuhi
betul-betul. Kami saja yang di desa-desa sekuat
tenaga mematuhinya. Jangan sampai ada yang
abai, ini demi kesehatan bersama. (*)
Gerbang Desa Sade. Foto: BrafoPMK/Hermawan Susanto

I N F O P U B L I K
Sejauh ini terdapat dua metode yang dipakai untuk
mengetahui seseorang terbukti terpapar virus corona atau
tidak. Yaitu, dengan melakukan tes cepat atau rapid test dan
tes usap atau swab test.
Dilansir indonesia.go.id, swab test akurasinya akan
lebih tepat. Swab test merupakan bagian dari metode
polymerase chain reaction (PCR).
Sampel tes yang digunakan adalah lendir yang diambil oleh
tenaga kesehatan dari bagian dalam hidung (nasofaring)
atau tenggorokan (orofaring) seseorang.
Swab Test:
Apa dan
Bagaimana
Metodenya?
Berikut ini adalah kelompok orang yang perlu melakukan
swab test:
1. Orang dengan kategori suspek karena ada gejala sesak
napas, sakit tenggorokan, batuk, disertai demam 38
derajat Celcius.
2. Orang yang memiliki kontak erat dengan pasien
Covid-19.
3. Orang yang terkonfirmasi reaktif berdasarkan hasil rapid
test.
4. Orang yang berpergian keluar kota atau luar negeri
pada 14 hari terakhir.
Pengambilan spesimen dilakukan maksimal dua hari setelah
munculnya gejala seperti batuk, demam, dan sesak napas.
Berikut tahapan melakukan pemeriksaan swab:
1. Melalui hidung
• Pasien diminta duduk di kursi.
• Pasien diminta untuk meniup napas melalui hidung
guna memastikan tidak ada sumbatan.
• Pasien diminta untuk mendongakkan kepala dan
tenaga kesehatan akan memasukkan alat swab (flocked
swab) berukuran 6 inci atau sekitar 15 sentimeter
dengan ujung terdapat kapas yang dipilin.
• Alat ini dimasukkan perlahan ke dalam lubang hidung
hingga mentok ke bagian belakang hidung atau
nasofaring.
• Alat swab ini diputar pelan beberapa kali selama sekitar
15 detik di bagian dalam belakang hidung. Gunanya
agar cairan terserap sempurna. Selama proses ini pasien
akan merasa sedikit tidak nyaman.
• Sampel cairan pasien kemudian langsung ditempatkan
di sebuah tabung kecil khusus berulir di bagian atasnya
(cryotube) dan patahkan tangkai plastik alat swab
kemudian ditutup rapat. Jangan lupa memberi nama
orang yang dites usap pada cryotube dengan pulpen
atau spidol.
• Cryotube kemudian dililit parafilm dan masukkan ke
dalam plastik klip. Jika ada lebih dari 1 pasien, maka
plastik klip dibedakan/terpisah untuk menghindari
kontaminasi silang.
2. Melalui tenggorokan
• Pasien akan diminta membuka mulut lebar-lebar.
• Alat swab akan dimasukkan ke mulut pasien hingga
mencapai bagian belakang tenggorokan.
• Alat swab tidak boleh menyentuh lidah pasien.
• Alat swab diputar pelan beberapa kali selama sekitar
15 detik.
• Setelah selesai alat swab akan dimasukkan ke cryotube
kemudian ditutup rapat.
Informasi Hotline:
Masyarakat umum: hotline COVID-19 (119 ekstensi 9)
Petugas kesehatan: Emegency Operation Center/EOC
(021-5210411, 0812 1212 3119); Public Health EOC
(0877-7759-1097; Whatsapp 0878-0678-3906)
Kanal informasi lainnya (misal, DKI 112, telemedicine Gojek-
Halodoc, Sehatpedia dan sebagainya).
Seorang tenaga kesehatan yang mengenakan
alat pelindung diri lengkap melakukan tes
usap atau swab test di Poli Pinere RSUD
Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu
(16/9/2020}.
Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro

Gelombang 9 kartu Prakerja telah dibuka. Kunjungi
situs www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan
mendaftar kartu Prakerja.“Bagi sobat yang akunnya
sudah diverifikasi, jangan lupa untuk login dan
klik“gabung”ke gelombang 9 agar dapat masuk
ke tahap seleksi.”Begitu pengumuman di laman
Instagram prakerja.go.id, Kamis 17 September 2020.
Cara pendaftaran:
• Buka www.prakerja.go.id pada browser
handphone atau komputer
• Siapkan nomor kartu keluarga
serta NIK, masukkan data diri, dan
ikuti petunjuk pada layar untuk
menyelesaikan proses pemeriksaan
akun
• Siapkan kertas dan alat tulis
untuk mengikuti tes motivasi dan
kemampuan dasar secara online
• Klik“gabung”pada gelombang yang
sedang dibuka
• Nantikan pengumuman peserta yang
lolos seleksi gelombang melalui sms.
Syarat calon pendaftar:
• Warga Negara Indonesia
• Berusia di atas 18 tahun
• Tidak sedang sekolah atau kuliah
Informasi lengkap seputar pendaftaran
dapat dibaca di www.prakerja.
go.id/faq. Digelarnya pendaftaran
gelombang 9 ini membuka harapan
baru lagi bagi yang belum lolos
program kartu Prakerja pada
gelombang-gelombang
sebelumnya. Apabila masih
belum bisa mendaftar
kartu Prakerja gelombang
9, peserta bisa bertanya
seputar pendaftaran dengan
menghubungi call center Prakerja
di 021-25541246.
Apa itu program kartu Prakerja?
Program kartu Prakerja adalah program
pengembangan kompetensi kerja dan
kewirausahaan yang ditujukan untuk
pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja, dan/atau
pekerja/buruh yang membutuhkan
peningkatan kompetensi, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil.
Untuk siapa program ini?
Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka
yang sedang mencari pekerjaan, bagi
pekerja/buruh yang terkena PHK dan
pekerja/buruh yang membutuhkan
peningkatan kompetensi kerja, seperti
pekerja/buruh yang dirumahkan dan
pekerja bukan penerima upah, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil, juga bisa.
Singkatnya, semua warga negara Indonesia
yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak
sedang mengikuti pendidikan formal boleh
mendaftar.
Gelombang 9 Kartu Prakerja,
Cek Infonya!
I N F O G R A F I S

Fakta
Menarik
Seputar
Lahirnya
RRI
S E L I N G A N
BRAFOPMK - Setiap 11 September diperingati
sebagai Hari Radio Nasional. Itu lantaran pada
tanggal tersebut tepat berdirinya Radio Republik
Indonesia (RRI). Berikut adalah fakta-fakta menarik
seputar sejarah lahirnya RRI.
RRI didirikan sebulan setelah siaran radio
milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku,
dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu,
masyarakat kurang mendapatkan informasi
setelah Indonesia merdeka.
Situasi semakin membingungkan karena radio-
radio luar negeri kala itu mengabarkan bahwa
pasukan Sekutu akan menduduki Jawa dan
Sumatera setelah mengalahkan Jepang di Perang
Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari
Perang Dunia Kedua.
Beberapa orang Indonesia yang
sebelumnya pernah bekerja di radio
pada masa penjajahan Jepang
kemudian menyadari bahwa peran
radio sangat penting. 8 orang yang
sebelumnya tergabung di Radio
Hosu Kyoku mengadakan pertemuan
bersama pemerintah RI di Jakarta
Mereka adalah Abdulrahman Saleh,
Adang Kadarusman, Soehardi,
Soetarji Hardjolukita, Soemarmadi,
Sudomomarto, Harto, dan Maladi.

Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak
hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau
informasi, melainkan juga sebagai media hiburan.
Berbagai format acara disajikan untuk menghibur
pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam
siaran musik, dan lain sebagainya.
Bekas Gedung Hoso Kanri Kyoku yang selanjutnya menjadi Gedung Radio
Republik Indonesia. Foto: Arsip KOMPAS/IPPHOS
Lahirnya RRI Tepat tanggal 11 September
1945 pukul 17.00 WIB, delegasi radio sudah
berkumpul di bekas Gedung Raad van
Indie Pejambon dan diterima wakil dari
pemerintah RI.
Tepat pukul 24.00 WIB, delegasi 8 stasiun
radio mengadakan rapat di rumah Adang
Kadarusman. Dalam pertemuan itu dihasilkan
kesepakatan, yakni didirikannya RRI dengan
Abdulrachman Saleh sebagai pemimpinnya.

R E V O L U S I M E N TA L
Door To Door
Mengajar ke
Rumah Siswa
Sosoknya sangat sederhana. Namanya adalah
Naharudin. Dia adalah salah satu guru madrasah
yang mengabdi di Desa Teratak, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bagi sebagian orang, mungkin nama Desa Teratak
sudah tak asing. Ya, desa ini merupakan salah satu
daerah terparah terkena gempa pada 2018 lalu.
Naharudin
Di tengah keterbatasan,
guru-guru di Madrasah
Ibtidaiyah melakukan
blusukan ke rumah-rumah
murid untuk menyampaikan
pembelajaran.
“
Foto: BRAFO PMK/Hermawan Susanto

Naharudin menjadi saksi sejarah peristiwa tersebut. Dia
bersama keluarganya menjadi korban musibah dahsyat
tersebut. Rumah yang dibangun hasil kerja kerasnya
ambruk. Runtuh tidak tersisa.
“Kejadiannya sekitar Juli. Empat hari (diguncang
gempa). Hari pertama Senin malam selepas Isya,
sudah retak rumah. Kami langsung mengungsi,”
ujar Naharudin kepada BrafoPMK saat ditemui di
kediamannya beberapa waktu lalu.
“Puncaknya hari Kamis, rumah kami sudah rata dengan
tanah. Tapi kami bersyukur, saya, istri, dan empat anak
saya selamat,”lanjut dia mengenang peristiwa tersebut.
Hamdalah, berkat bantuan pemerintah, rumahnya
yang hancur kembali berdiri tegak lewat program
pembangunan bantuan rumah tetap (Rutap).
Kini Naharudin menatap ke depan. Dia fokus untuk
memberikan pendidikan kepada murid-murid di
Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Islamiyah di tengah
banyak keterbatasan.“Alhamdulillah selepas warga
mendapat bantuan pembangunan rumah, masyarakat
lebih tenang tiidak lagi di tenda-tenda seperti dulu.
Termasuk soal masalah pembelajaran anak-anak”ujar
Naharudin.
Diungkapkan pria yang sudah 22 tahun mengabdi ini,
di tempatnya mengajar total ada sekitar 199 murid
yang dibagi menjadi 4 kelas. Pembelajaran sedikit
belum optimal lantaran kondisi Pandemi Covid-19.
“Ditambah lagi memang gedung sekolah. Semenjak
terkena gempa, belum ada bantuan. Banyak bangunan
atau kayu-kayu sudah mau roboh. Untuk bantuan
sementara dari swadaya masyarakat,”kata dia.
Terkait pembelajaran selama Pandemi, Naharuddin
bersama 12 guru lainnya tetap disipilin
memberlakukan protokol kesehatan. Mulai dari
penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan,
hingga menjaga jarak.“Disiplin protokol kesehatan
sangat penting. Sejak awal itu yang kami tekankan
kepada anak-anak di sini,”tegas dia.
Adapun Pembelajaran dibagi menjadi 2 kelas, lokasinya
di aula warga dan Musola.“Untuk tatap muka setiap
Ahad dan Jumat. Cuma dua hari saja,”jelas Naharudin.
Alasan pihak sekolah menggelar tatap muka lantaran
banyak faktor. Pertama soal keterbatasan ekonomi
orang tua. Menurutnya, pembelajaran daring
membutuhkan biaya yang tak sedikit. Siswa butuh
smartphone, laptop, hingga kuota.
“Bagi yang mampu mungkin murah dan gampang
saja. Tapi orang tua di sini banyak yang keterbatasan.
Mayoritas tidak mampu,”ungkap Naharudin.
Sekalipun demikian, Naharudin tak kehabisan akal.
Di tengah keterbatasan, dia menerapkan pola
‘door to door’. Guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah
Kini Naharudin menatap
ke depan. Dia fokus untuk
memberikan pendidikan
kepada murid-murid di
Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul
Islamiyah di tengah banyak
keterbatasan.
“
melakukan blusukan ke rumah-rumah murid untuk
menyampaikan pembelajaran. Tujuannya tak lain agar
pembelajaran lebih optimal.
“Karena kan tatap muka cuma dua hari, jadi sisanya
kami datang ke rumah-rumah murid,”beber Naharudin.
“Alhamdulillah masyarakat merespons dengan
positif, karena memang itu tadi. Mereka tidak punya
kemampuan untuk membeli smartphone atau gadget,
apalagi laptop,”lanjut dia.
Nilai Revolusi Mental, integritas, gotong-royong serta
etos kerja sejatinya dipraktikan secara konkret lewat
sosok Naharudin. Mengabdi selama puluhan tahun
sebagai guru honorer, dia tak patah arah dan terus
berbuah untuk Indonesia.
“Karena kami yakin, dengan terus membangun
optimisme kepada siswa, mereka akan getol belajar,”
pungkasnya.(*)
Naharudin warga Desa Teratak saat menunjukkan runtuhan rumah
bekas gempa 2018 lalu. Foto: BRAFO PMK/Hermawan Susanto

Cara Jerman dan Singapura Tekan
Penyebaran Virus Covid-19
BRAFOPMK - Jumlah orang dengan positif
Covid-19 kian meningkat di Indonesia. Pun di
sejumlah negara-negara belahan Amerika, Asia,
hingga Eropa. Sekalipun demikian, beberapa negara
berhasil menurunkan dan meredam penyebaran
virus corona. Di antaranya Jerman dan Singapura.
Peneliti ekonomi dari INDEF Deniey Purwanto
memaparkan hasil kajiannya terhadap kajian dari
Jerman atas penanganan virus corona, dikutip
Antara. Secara umum Jerman masih menggunakan
metode Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) dengan melihat kurva sebaran epidemik.
Melihat kurva begitu melonjak, pemerintah
Jerman mengambil tiga langkah strategi utama
yaitu pertama, menunda terjadinya wabah,
mengurangi beban puncak wabah terhadap sistem
layanan kesehatan dan ketiga adalah mengurangi
penyebaran wabah serta dampak kesehatan.
Melihat korban yang terus berjatuhan Pemerintah
pusat Jerman mengambil alih penanganan dengan
memberi kebijakan tegas yaitu, melakukan sebaran
test dan menelusuri yang terpapar, mengendalikan
pergerakan warga termasuk penerbangan, kereta
dan bus, tidak menganjurkan adanya acara-acara
pertemuan dan melarang tegas penduduk lokal
untuk keluar wilayah. Jerman ternyata sudah
memulai tes massal corona virus sejak awal, atau
deteksi dini sejak pertama kali ditemukan di Wuhan,
China.
Bahkan pada awal Januari 2020, Jerman
sudah melakukan test massal sebelum WHO
mengumumkan bahwa corona virus bisa menular
antar kontak manusia.
Kedua, sebelum jadi pandemik ketika masih
endemik Jerman sudah memerintahkan negara
bagian untuk mewaspadai dan membatasi
penularan antar manusia, yaitu dengan
meminimalisir kontak. Bahkan pada April 2020 awal,
Jerman sudah melakukan test massal dengan rata-
rata 500.000 orang per minggu, dengan perawatan
utama ketika ada indikasi positif.
Sisi infrastruktur Jerman nampak menonjol dari
perlengkapan Rumah Sakit, Jerman memiliki
rumah sakit dengan perlengkapan terbaik di setiap
16 negara bagian. Rata-rata rumah sakit Jerman
mampu menampung 1.000 pasien dalam satu RS.
Terakhir, Jerman memiliki manajemen krisis yang
baik dipimpin oleh Kanselir Jerman Angela Merkel
yang langsung membawahi para ilmuwan dan
dokter-dekter terbaik di negaranya. Secara umum
strategi Jerman dalam menangani sebaran adalah
mendengungkan isolasi mandiri, social distancing,
melarang perkumpulan massal, menutup sekolah-
sekolah dan kebijakan Lockdown.
Kebijakan ekonomi yang dilakukan Jerman adalah
menangguhkan pinjaman atau kredit untuk
perusahaan, memberikan subsidi pendapatan
kepada pekerja terdampak, pelunakan pajak dan
penjaminan keamanan sosial di setiap negara
bagian.
Pun demikian halnya di Singapura. Pengamat
kebijakan Profesor Tikki Pangestu dari National
University of Singapore mengatakan, Singapura
memiliki teknologi sistem informasi yang dapat
membantu melakukan pelacakan terhadap individu
yang melakukan atau menjalin kontak dengan
kasus-kasus Covid-19 di masyarakat.
Menurut dia, Singapura menjalankan dan
mengimplementasikan sistem informasi yang
sangat efektif dengan menggunakan big data dan
kecerdasan buatan dalam rangka pengawasan
dan pelacakan sangat efektif terhadap kasus-kasus
Covid-19 yang terjadi di dalam masyarakat.
Singapura mungkin merupakan sebuah negara
yang bereaksi cepat sekaligus mengantisipasi
skenario-skenario yang kemungkinan terjadi
terkait pandemi Covid-19. Selain penerapan
teknologi sistem informasi yang baik, Singapura
juga melakukan pemantauan dan pembendungan
pandemi Covid-19 dengan berfokus pada tes
pemeriksaan yang cepat, masif dan kurat untuk
mengetahui kasus-kasus positif Covid-19.
Kemudian melakukan isolasi dan pelacakan kontak
secara luas dalam rangka mengisolasi atau“ring
fence”kasus-kasus Covid-19 di dalam kluster-kluster
atau zona merah serta mencegah penyebaran ke
komunitas lebih luas. (*)
I N T E R N A S I O N A L

BRAFOPMK - Kementerian Koordinator Bidang
(Kemenko PMK) kembali mencatatkan tinta emas
dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) tahun 2019. Yang membuat capaian ini
spesial, opini WTP 2019 ini merupakan capaian
yang ke 10 kalinya secara berturut – turut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan
langsung penghargaan ini dalam Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2020, secara daring,
Selasa (22/9).
Sri Mulyani mengapresiasi sekaligus menghargai
capaian 10 kali opini WTP berturut-turut yang
dirahi kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah. Menurutnya, capaian ini menunjukkan
konsistensi dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan negara dengan baik.
“Karena ini pencapaian yang konsisten dan
milestone yang luar biasa semenjak kita pertama
kali mulai melaksanakan pengelolaan keuangan
negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan
Perbendaharaan Negara,”ujarnya. Dia berharap,
capaian yang baik tersebut tidak dicederai
tindakan-tindakan yang tercela, serta dapat
menjadi contoh bagi kementerian, lembaga
dan pemerintah daerah lainnya.“Capaian 10 kali
berturut-turut opini WTP bisa menjadi contoh
dan tidak dicederai oleh berbagai tindakan,
atau hal-hal yang bisa menumbuhkan perasaan
bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan
tata kelola yang baik,”imbuhnya.
Sebagai iniformasi, tahun ini, pemerintah
memberikan penghargaan 10 kali berturut-
turut opini WTP kepada 41 entitas kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah (pemda)
dari provinsi, kabupaten dan kota. Salah
satu penerima capaian terbaik ini adalah
Kemenko PMK. Pemerintah juga memberikan
penghargaan 5 kali berturut-turut opini
kepada 286 entitas kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga
memberikan penghargaan opini WTP tahun 2019
kepada 571 entitas kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah.
Opini WTP adalah salah satu opini audit
dari Badan Pemeriksa Keuangan yang akan
diterbitkan jika laporan keuangan dianggap
memberikan informasi yang bebas dari salah
saji material. Artinya, bukti-bukti audit yang
dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan
prinsip akuntansi dengan baik. (rls)
Catatan Apik, Kemenko PMK Raih Opini WTP
10 Kali Berturut-turut
K A B A R P M K

BRAFOPMK – Dalam kesempatan webinar dengan tema“ Paradigma
Pendidikan dalam Membentuk Insan Kamil dan Mandiri di masa Pandemi
Covid-19”yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pengurus Pusat Aisyiyah di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwakili Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
Prof. Agus Sartono, menyampakan pentingnya pembentukan insan kamil
yang harus dirancak sejak dini.
Insan kamil menurut Agus dimaknai sebagai manusia sempurna yang
memiliki kecerdasan akal, rasa, karsa dan akhlak yang baik.“Keluarga harus
menjadi tempat pembelajaran, pendidikan bagi setiap insan”katanya
dihadapan 200 peserta webinar tersebut. Dalam kontek human capital
life cycle yg merupakan gagasan Menko PMK. Kehadiran insan kamil
harus disiapkan sejak dini. Pasangan pengantin alias calon orang tua harus
memahami arti pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Sejak terjadi pembuahan, ibu harus mendapatkan asupan sehat, halal
dan bergizi agar menghasilkan anak –anak yang sehat dan cerdas. Tidak
hanya makanan tetapi psikologi selama kehamilan harus dijaga. Agama
mengajarkan, masih kata Agus, agar selama kehamilan, ibu dianjurkan banyak
mengaji dan menghindarkan diri dari perilaku yang tidak baik. Kekerasan
selama kehamilan dan stress akan mempengaruhi tumbuh kembang anak
Ciptakan Insan Kamil, Ibu Hamil Harus
Dapat Asupan Sehat, Halal dan Bergizi
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Agus Sartono. Foto: Humas Kemenko PMK
Insan kamil menurut
Agus dimaknai
sebagai manusia
sempurna yang
memiliki kecerdasan
akal, rasa, karsa dan
akhlak yang baik.
K A B A R P M K

dalam kandungan.
“Saat anak lahir maka golden opportunity harus diisi
dengan pola asuk anak usia dini dengan baik. Usia 2- 3
tahun menjadi titik kritis bagi tumbuh kembang anak
selanjutnya. Pada titik ini penting sekali asupan bergizi.
Pembiasaan sejak usia dini akan mengantarkan anak
memasuki fase pendidikan formal,”imbuhnya lagi. Dimasa
pandemi Covid 19 ini, Agus menggambarkan bahwa
lebih dari 200 negara terpaksa harus menutup sekolah
karena tidak ingin anak-anak sebagai negerasi mendatang
terpapar Covid 19. Kita tidak tahu harus sampai kapan,
karena hingga saat ini belum ada negara yang berhasil
menemukan obat dan vaksin. Jadi kita harus berhati-
hati. Untuk itu Agus menambahkan bahwa penting bagi
setiap kita ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya
menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci
tangan pakai sabun.
Agus sangat konsen atas fenomena pemanfaatan gawai
dilingkungan keluarga.“Saat ini ruang keluarga menjadi
hampa, orang tua dan anak-anak sibuk dengan gawainya
sendiri-sendiri. Padahal seharusnya ruang keluarga menjadi
tempat untuk menyemai nilai-nilai positif kepada anak,”
imbuhnya.
Agus menekankan bahwa tujuan pendidikan pada
dasarnya ingin menyiapkan peserta didik menjadi insan
kamil. Pendidikan harus dimaknai dalam arti luas, yakni
pendidikan nonformal, informal dan formal. Jadi kehidupan
ini merupakan proses pendidikan. Oleh karena itu kita
harus memastikan agar setiap insan menjadi insan
pembelajar sepanjang hayat.
“Keluarga harus menjadi tempat pembelajaran, pendidikan
bagi setiap insan”katanya. Oleh karena itu orang tua/setiap
kita harus menjadi“guru dan role model”bagi lingkungan
terkecil dan anak-anak. Jauh sebelum anak-anak menikmati
pendidikan formal, anak-anak akan mendapatkan
pendidikan di keluarga. Pendidikan agama sejak dini sangat
penting karena akan memberikan bekal nilai-nilai akhlak
bagi anak.
Agus sangat konsen atas fenomena pemanfaatan gawai
dilingkungan keluarga.“Saat ini ruang keluarga menjadi
hampa, orang tua dan anak-anak sibuk dengan gawainya
sendiri-sendiri. Padahal seharusnya ruang keluarga menjadi
tempat untuk menyemai nilai-nilai positif kepada anak,”
imbuhnya.
Setelah anak mendapatkan pengasuhan yg baik sejak usia
dini, maka tahap kritis berikutnya adalah pendidikan formal
- pendidikan dasar - pendidikan menengah - perguruan
tinggi - hingga pembekalan saat usia dewasa bagi calon
pengantin dan selanjutnya memasuki kehidupan lansia
yang produktif. Begitulah terus berulang krn setiap saat
generasi baru lahir.
Lebih lanjut Agus Sartono menyampaikan, masa depan
pendidikan tahun 2030. Lingkungan sangat volatil,
komplek dan penuh ketidak pastian.“Kita belum berhasil
menemukan obat dan vaksin Covid 19, kini kita dihantui
munculnya gelombang kedua. Virus jenis baru hasil mutasi
dari virus lama. Belum lagi dampak ekonomi, kini seluruh
dunia menghadapi ancaman resesi,”bebernya.
Dalam kontek webinar kali ini dikatakan bahwa masyarakat
mesti memastikan agar anak-anak tetap mendapatkan
kompetensi yg cukup.“Kompetensi terdiri atas knowledge,
skill, attitude dan value. Dikatakan bahwa cerdik pandai saja
tidak cukup. Punya skill saja juga tidak cukup. Tetapi harus
punya karakter, value dan perilaku yang baik,”tutupnya. (rls)
BRAFOPMK – Pengelola instansi pendidikan dituntut lebih
berani dalam melakukan berbagai terobosan, hal ini menyikapi
berbagai perubahan di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Namun juga harus menerapkan protokol kesehatan untuk
memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang mulai masif diterapkan sejak
beberapa waktu lalu selama pandemi masih belum optimal.
Hal tesebut diungkapkan langsung Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy.
“Harus ada keberanian dari pengelola pendidikan untuk
melakukan terobosan. Terlebih kita tahu, PJJ ternyata
dibandingkan plusnya lebih banyak minusnya,”ujar Muhadjir
saat menjadi pembicara utama pada Webinar Nasional yang
digelar UHAMKA dengan tema‘Adaptasi Kebiasaan Baru di
Institusi Pendidikan’, Rabu (19/8). Pasalnya, masih kata Muhadjir,
tingkat sebaran fasilitas PJJ belum merata dan memadai di
seluruh Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
telah membuat program afirmasi sekaligus memberikan
fasilitas pendidikan khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan,
dan Terluar (3T).“Pandemi Covid-19 ini makin memperlihatkan
kelemahan-kelemahan dalam fasilitas pendidikan kita yang
belum terselesaikan dengan baik,” katanya lagi.
Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 maka diharapkan
pengelola pendidikan dapat memberlakukan ketat protokol
kesehatan di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah harus
berani membuat kebijakan yang lebih progresif sesuai Inpres
tersebut.“Misalnya, pemberian sanksi yang tegas kepada para
pelanggar protokol kesehatan tidak hanya di lingkungan
pendidikan tetapi juga di masyarakat,”pungkasnya. (rls)
Harus Bikin Terobosan, Pengelola
Pendidikan ‘Jangan Diem-diem Bae’

BRAFOPMK – Menumbuhkan kesadaran bermasker
bagi masyarakat merupakan‘benteng’paling
terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Kendati demikian, masih ada saja masyarakat yang
menganggap remeh penggunaan masker saat
beraktivitas di luar rumah. Tak ayal, pemerintah saat
ini tengah gencar mensosialisasikan pentingnya
pemakaian masker sebagai langkah awal menangkal
Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy mengatakan, sosialisasi pemakaian masker,
khususnya untuk masyarakat menengah – bawah
dibarengi dengan penyaluraln bantuan sosial
(bansos). Dalam pembagian bansos ini, akan disertai
dengan pemberian masker, menggandeng Gugus
Tugas Percepatan Penanaganan Covid-19.
“Dalam penyaluran bansos disertai dengan
kampanye protokol pencegahan covid dan
penggunaan masker. Pada saat pemberian bansos
diupayakan adanya pemberian masker,”ujar Muhadjir
dalam Rapat Koordinasi tingkat menteri membahas
progres penyaluran bantuan sosial, Selasa (25/8).
Muhadjir mengatakan, penyaluran berbagai skema
bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian
Sosial dan Kemendes PDTT agar ditindaklanjuti
dan sudah harus tersalur dengan baik sesuai
dengan target dan waktu yang ditentukan.
Mulai dari bantuan program sembako, Program
Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus sembako
Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan teranyar
yaitu bantuan tambahan beras.
Untuk progress BLT-DD, terdapat 550 Desa yang
masih kekurangan anggaran sebesar Rp 53
miliar untuk menyelesaikan penyaluran BLT-DD
hingga Desember 2020. Agar tidak merusak
struktur anggaran Dana Desa, Menko Muhadjir
mengatakan, 550 desa tersebut dapat menerima
bantuan melalui BST dari Kemensos.“Berbagai
skema bantuan selesai disalurkan paling lambat
November 2020, kecuali BST tetap ada bantuan
di bulan Desember, guna stimulus di akhir tahun.
Sementara agar seluruh BLT DD tetap salur hingga
Desember 2020, sebanyak 550 desa tersebut dapat
menerima bantuan melalui BST dari Kemensos,”
pungkasnya. (rls)
Penyaluran Bansos Dibarengi dengan
Kampanye Sadar Masker
Seorang warga sedang memakai masker saat mengikuti“Gerakan Sadar Masker Selamatkan Indonesia”di Desa Teratak, Kab. Lombok
Tengah, NTB, Jumat (28/8/2020). Foto: BRAFO PMK/Hermawan Susanto.
K A B A R P M K

BRAFOPMK – Salah satu tantangan dalam
pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas
adalah mengentaskan persoalan gagal tumbuh
pada anak (stunting). Bukan tanpa alasan, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
mengungkapkan, angka kasus stunting di Indonesia
masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen.
Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka
stunting pada 2024 harus turun hingga 14 persen.
Karenanya perlu langkah di luar kebiasaan atau
extraordinary untuk mencapai target tersebut.
Di antaranya yaitu menggandeng Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) untuk mencegah stunting sebelum
pernikahan terjadi.
“Saya sebagai Menko PMK melihat posisi dari
BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab
terhadap masalah perencanaan keluarga itu
menjadi salah satu lembaga yang bisa diperankan
sebagai backbone sebagai tulang punggung dalam
upaya kita menangani stunting ini,”jelas Menko PMK
usai berdiskusi dengan Kepala BKKBN via zoom, pada
Selasa sore (25/8).
Perencanaan keluarga, lanjut Muhadjir, berperan
penting untuk mengurangi angka stunting, termasuk
perencanaan keluarga baru atau perencanaan
calon pengantin. Karenanya program perencanaan
keluarga akan direvitalisasi dan digalakkan.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
menyampaikan, ada beberapa program yang akan
dilakukan untuk mencegah stunting. Antara lain,
program perencanaan kehamilan untuk menjaga
jarak kehamilan yang juga menentukan kualitas anak,
dan perencanaan pra nikah. Mengenai perencanaan
pra nikah, akan ada edukasi tentang kesehatan
reproduksi yang baik dan mempersiapkan kehamilan
yang sehat. Pendekatan tersebut perlu dilakukan
sejak dini, termasuk persiapan psikologi dan ekonomi.
“Persiapan pra nikah ini sangat penting. Kami akan
bekerja di sana,diantaranya memberikan konseling
kepada calon pengantin (catin) untuk mencegah
terjadinya stunting, mengedukasi calon ibu semua
hal terkait kesehatan reproduksi,”tandasnya. (rls)
Mengedukasi Calon Pengantin
Mengentaskan Stunting
Petugas kesehatan memberi imunisasi dalam upaya pencegahan stunting di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, Bali, Rabu (19/8/2020). Foto:
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Menteri Agama Fachrul Razi (kanan) saat penyerahan bantuan operasional pendidikan pondok pesantren di Jakarta, Sabtu (29/8/2020).
Foto: Humas Kemenag
BRAFOPMK - Bantuan operasional pondok
pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan
cair. Hal ini secara simbolis ditandai penyerahan
bantuan oleh Menteri Agama Fachrul Razi ke
sejumlah pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang
diwakili oleh RMI PBNU dan Satgas Covid-19
PBNU. Penyerahan bantuan berlangsung di
Pondok Pesantren Ekonomi Darul Uchwah
Kedoya, Jakarta Barat. Pondok pesantren ini
dipimpin oleh KH Marsudi Suhud yang juga
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Penyerahan bantuan bersamaan dengan
Peringatan Tahun Baru Islam 1442 H.“Semoga
bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan
baik. Bantuan ini menjadi bagian perhatian
Pemerintah terhadap pondok pesantren yang
jumlahnya ribuan,”ujar Menag di Jakarta, Sabtu
(29/08).
Menag berharap, seluruh pondok pesantren
di Indonesia, khususnya pesantren di
bawah naungan NU tetap memperhatikan
protokoler kesehatan dalam menjalani proses
pembelajaran. Pesantren diharapkan tetap
menjaga pola hidup sehat bagi para santri-
santriwati. “Mari saling berdoa, menjaga
diri, dan menciptakan suasana optimisme di
pesantren agar Indonesia segera terbebas dari
covid 19,”pesan Menag.
Kementerian Agama menerima amanah
berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk
Hore... Bantuan untuk
Pesantren Cair
Kementerian Agama menerima
amanah berupa anggaran
sebesar Rp 2,599 triliun
untuk membantu pesantren
dan lembaga pendidikan
keagamaan Islam di masa
pandemi Covid-19.
H U M A N I O R A

membantu pesantren dan lembaga pendidikan
keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.
Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan
Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren. Jumlah
ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori
kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar
Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang
(500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan
Rp40juta.
Bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren
kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang.
Nilai bantuannya adalah Rp 50juta. Karena jumlahnya
banyak, bantuan operasional ini dicairkan secara
bertahap. Untuk tahap pertama, bantuan operasional
yang dicairkan sejumlah Rp 930.835.000.000. Bantuan
tersebut diperuntukkan bagi 9.511 pondok pesantren,
29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 20.124
LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi
12.508 lembaga. Termasuk tahap ini adalah bantuan
operasional yang diberikan oleh Menag Fachrul
Razi kepada Pesantren Darul Uchwah Kedoya. Selain
bantuan operasional, Kemenag juga akan memberikan
bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga.
“Masing-masing lembaga akan mendapat Rp 15 juta,
namun diberikan per bulan Rp 5 juta selama tiga
bulan,”tandasnya. Selain pesantren, bantuan juga
akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah
Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan
mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk
112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Masing-
masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10juta. (rls)
Bantuan
untuk
Pesantren
Bantuan Operasional (BOP)
untuk 21.173 pesantren
14.906 pesantren dengan
kategori kecil (50-500 santri)
yang mendapat bantuan
sebesar Rp25juta.
4.032 pesantren kategori
sedang (500-1.500 santri),
yang akan mendapat
bantuan Rp40juta.
2.235 pesantren kategori
besar dengan santri di
atas 1.500 orang. Nilai
bantuannya adalah
Rp50juta.
Bantuan operasional ini
dicairkan secara bertahap.
Bantuan juga akan
disalurkan sebagai BOP
untuk 62.153 Madrasah
Diniyah Takmiliyah
(MDT). Masing-masing
MDT akan mendapat
Rp10juta.
Bantuan juga diberikan
untuk 112.008 Lembaga
Pendidikan Al Qur’an
(LPQ). Masing-masing LPQ
akan mendapat bantuan
Rp10juta
Rp 2,599 triliun
Bantuan juga akan diberikan
kepada 2.235 pesantren
kategori besar dengan santri
di atas 1.500 orang.
I N F O G R A F I S

Perwakilan siswa yang tergabung dalam Yayasan Kartika Jaya Pussenkav menunjukan paket internet gratis untuk pembelajaran jarak jauh
seusai penyerahan secara simbolis di SMP Kartika X-1, Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/9/2020). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.
BRAFOPMK - Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan
terobosan serta solusi di masa Pandemi Covid-19.
Setelah melakukan relaksasi dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang bisa dialokasikan untuk penyediaan
pulsa kuota internet bagi guru dan siswa, yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Reguler, yang diterbitkan pada
9 April 2020 lalu.
Kini Kemendikbud berhasil mendapatkan dana
tambahan untuk memfasilitasi kebutuhan kuota siswa,
guru, mahasiswa dan dosen. Hal ini sebagai jawaban
atas kecemasan masyarakat di tengah kesulitan
ekonomi akibat terdampak pandemi. Terobosan –
terobosan solutif ini dilakukan dengan cepat. “Ini yang
sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair,”
ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),
Nadiem Anwar Makarim pada Rapat Kerja bersama
Komisi X DPR RI, yang berlangsung semi daring di
Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk
memberikan bantuan pengadaan pulsa ini menurut
Kuota Jadi Masalah PJJ,
Kemendikbud Gelontorkan
7,2 Triliun
Rencananya, dari total Rp 7,2 triliun akan diberikan
subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung
dari September-Desember 2020.
H U M A N I O R A

BRAFOPMK – Bertempat di Auditorium Siwabessy,
Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan menggelar
donor darah bertajuk‘Darah Aman dan Sehat Untuk
Indonesia Maju’, Selasa (18/8/20). Giat tersebut
dalam rangka memperingati HUT RI ke -75. Menteri
Kesehatan Terawan Agus Putrato memaparkan, giat
tersebut untuk mendukung pemenuhan ketersediaan
darah, terutama dimasa pandemi COVID-19. Harus
diakui, Covid-19 membuat ketersediaan cadangan
darah cenderung menurun, sedangkan kebutuhan
meningkat.
‘’Kegiatan donor darah ditengah pandemi COVID-19
merupakan kegiatan yang sangat mulia dan luhur.
Untuk itu kuncinya ada di protokol kesehatan dan di
persiapan baik untuk pendonor maupun petugasnya,’’
tegas Terawan. Sebelum menjadi calon pendonor,
para peserta harus melalui tahapan skrining di aplikasi
“Sehat Pedia”guna mengetahui perkembangan
kesehatan sehingga proses donor dapat berlangsung
dengan aman dan sehat.
Terawan juga mengapresiasi kepada seluruh pegawai
Kementerian Kesehatan yang mau bersedia dalam
kegiatan ini. Ia berharap kegiatan tersebut bisa
diteruskan dan menjadi contoh bagi masyarakat
untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari
gaya hidup yang sehat. “Saya mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian
yang mendonorkan adalah pahlawan kemanusiaan,’’
tutupnya. (rls)
Kantor Kemenkes
‘Banjir Darah’
Nadiem berdasarkan masukan masyarakat yang
mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam
mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ).“Pulsa, pulsa,
pulsa, ini adalah (masalah) nomor satu,”katanya.
Rencananya, dari total Rp7,2 triliun akan diberikan
subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung
dari September-Desember 2020. Siswa akan
mendapat 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/
bulan, mahasiswa dan dosen 50GB/bulan. Selain
itu, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar
Rp1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi
guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru
besar. Harapannya, kebijakan ini dapat membantu
perekenomian para penerima tunjangan di masa krisis
seperti saat ini.
Ditambahkan Mendikbud, sumber anggaran berasal
dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta
dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara
Umum Negara (BA BUN) 2020 dengan total anggaran
sebesar Rp8,9 triliun. Untuk subsidi kuota guru
akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program
Organisasi Penggerak yang diundur pelaksanaannya
ke tahun 2021.
Bantuan lainnya yaitu BOS Afirmasi dan BOS
Kinerja untuk 56.115 sekolah swasta dan negeri
yang paling membutuhkan diperkirakan sampai di
rekening sekolah di akhir Agustus 2020.“Rp3,2 triliun
dialokasikan untuk dana BOS Afirmasi dan Kinerja
yang akan disalurkan ke 31.416 desa/kelurahan yang
berada di daerah khusus,”kata Mendikbud. (rls)
BRAFOPMK - Besek bambu sepertinya bakal kembali
ke‘masa jayanya’. Hal tersebut karena Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berupaya
agar besek bambu kembali menjadi tradisi di desa-
desa. Menteri yang akrab disapa Gus Menteri itu
mengaku, kembalinya besek bambu akan memiliki
dua dampak positif. Pertama ramah lingkungan,
kedua mempekerjakan penduduk setempat untuk
menganyam besek.
“Dulu semua begitu, sekarang kan menggunakan
mangkok plastik. Saya lagi berusaha agar tradisi itu
dihidupkan kembali di desa-desa,”ucapnya saat siaran
langsung di Instagram bersama Bukalapak, Rabu,
(26/8/2020). Dulu kalau selametan atau tasyakuran,
cerita Gus Menteri, bingkisan makanannya selalu
dibungkus dengan besek bambu. Kini pihaknya
sedang menyiapkan hutan-hutan bambu di beberapa
daerah. Supaya supply and demandnya saat
memproduksi besek bambu tercukupi.
“Itu bagus banget kalau bisa terjadi, ramah lingkungan
kita,”ungkapnya lagi. Besek bambu merupakan
kemasan tradisional yang sudah lama menjadi ciri khas
bangsa Indonesia yang terrbuat dari anyaman bambu
bertutup yang bentuknya segi empat. Gus Menteri
mengakui kalau hasil dari produk-produk lokal tidak
kalah dengan produk-produk dari luar negeri. “Saya
selalu berupaya untuk menggunakan produk lokal,
produk-produk UMKM, utamanya yang ada di sekitar
wilayah saya,”pungkasnya. (rls)
Ramah Lingkungan,
Tradisi Besek Bambu
bakal ‘Dihidupkan’ Lagi

BRAFOPMK – Program bantuan bagi Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas menjadi salah satu perhatian
Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong
pemulihan ekonomi di masa pandemi. Bukan tanpa
alasan, karena selain mencetak wirausahawan baru,
BLK Komunitas juga ternyata mampu melahirkan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto mengungkapkan, melalui
pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan pelaku
industri bisa menekan angka pengangguran.“BLK
Komunitas dinilai bisa mengentaskan pengangguran
karena dianggap bisa mencetak wirausahawan baru,”
tegasya saat penyerahan Bantuan Program BLK
Komunitas di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali,
Sabtu (19/9/20).
Airlangga menjelaskan, pemerintah terus
mendorong peningkatan skill masyarakat melalui
BLK Komunitas bagi para pekerja dalam masa
pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan arahan
Presiden Joko Widodo, yaitu agar kesehatan pulih
dan ekonomi bangkit. Dia berharap BLK Komunitas
dapat menjadi penyedia pelatihan, utamanya
untuk mendorong pelatihan pada daerah yang
masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi
komunikasi.
“Ke depan program ini akan terus ditingkatkan
dengan membuka pendaftaran dan pelatihan
offline dengan mempertimbangkan wilayah,”
tegasnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menambahkan, program BLK Komunitas
merupakan terobosan Presiden Joko Widodo untuk
meningkatkan kompetensi SDM Indonesia, serta
melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang
ada dengan tambahan keterampilan atau hard skill.
Program yang telah dirintis sejak tahun 2017 hingga
tahun 2019, telah berdiri sebanyak 1.113 lembaga
BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.
“Kami tetap berkomitmen dalam akselerasi
pelatihan kerja dengan membangun BLK Komunitas
sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM
ketenagakerjaan Indonesia,”tambah Ida. Kemnaker
menargetkan, masih kata Ida, tahun ini setidaknya
berdiri 1.000 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah di Indonesia. “Penyebaran BLK Komunitas
yang sebelumnya difokuskan untuk lembaga
pendidikan keagamaan, saat ini mulai memperluas
penyebarannya melalui peran dari Serikat Pekerja
dan komunitas masyarakat lainnya,“ tandas dia. (*)
BLK Komunitas Dianggap Mampu
Mengentaskan Pengangguran
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kanan) berfoto
dengan penerima bantuan program Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (12/9/2020). Foto: Humas Kemnaker.
H U M A N I O R A

BRAFOPMK – Di masa pandemi Covid-19 Layanan Dukungan
Psikososial (LDP) dianggap memiliki peran penting karena
pandemi berdampak pada hampir semua kelompok
masyarakat. Itu sebabnya, badan Pendidikan Penelitian dan
Penyuluhan Sosial (BP3S) Kementerian Sosial (Kemensos) RI
terus memperkuat LDP. Kepala BP3S Syahabuddin mendorong
jajaranya untuk terus memperkuat program layanan
psikososial, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini.
“Tidak hanya masyarakat level bawah, mereka yang bekerja
di sektor swasta yang biasanya mendapat pemasukan rutin,
bisa tiba-tiba kehilangan penghasilan. Disinilah LDP ini
sangat dibutuhkan,”tegasnya. Berdasarkan hal itu, lanjut
dia, BP3S menggandeng Nurani Institute untuk melakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
untuk menyinergikan sumber daya manusia (SDM) dalam
rangka aspek penyelenggaraan pelayanan psikologi, Kamis
(10/9).
Dengan adanya MoU ini diharapkan sinergi dari SDM yang
ada untuk memperkuat layanan dukungan psikososial yang
sudah berjalan selama ini. Kedepan melalui Mou ini juga akan
dibuatkan pedoman dan petunjuk teknis untuk para Jabatan
Fungsional Pekerja Sosial Dan Penyuluh Sosial, Dalam Aspek
Penyelenggaraan Pelayanan Psikologi.
“Setelah penandatangan mou ini saya harap agar pihak Nurani
Institut dapat selalu mengaktifkan Handphone nya dan dapat
dihubungi 24 jam karena bencana datang tidak pandang
waktu,”bebernya lagi. Jika dalam pelaksanaannya, sambung
Syahabuddin, BP3S tidak bisa bekerja sendiri. Kepala BP3S
mengajak semua elemen bersinergi dan berkolaborasi dengan
BP3S, baik itu pekerja sosial, asosiasi profesi, perguruan tinggi,
para ahli, dan sebagainya, bekerja bersama-sama.
“Perubahan sangat cepat dan drastis ini berpengaruh kepada
psikologis dalam kehidupan kita. Ini harus direspon dengan
cepat tentunya dengan bersinergi,”tegas Syahabuddin.
Hadir juga dalam kegiatan penandatanganan Mou ini Kepala
Biro Hukum Kemensos, Sekretaris BP3S dan Kepala Pusat
pengembangan profesi Pekerja sosial dan Penyuluh Sosial.
Sebagai informasi Nurani Institut adalah organisasi yang
didirikan di atas prinsip-prinsip yang menangani tiga mode
utama yang digunakan manusia untuk berfungsi: intelektual,
sosial, dan spiritual. Nurani Institut ini juga mendukung serta
berperan dalam mengembalikan dan menyemangati korban-
korban bencana baik alam maupun sosial terkait pada trauma
healing, pemulihan psikis pada anak, keluarga dan masyarakat
yg terdampak. (rls)
Gandeng Nurani Institute, BP3S
Kemensos RI Perkuat Layanan LDP
BRAFOPMK - Pandemi telah memukul hampir semua
negara, termasuk Indonesia. Semua sektor mengalami
penurunan, termasuk sektor wisata. Menteri Sosial Juliari
P. Batubara tak kuasa menyampaikan keprihatinan setelah
menyaksikan suasana lengang di berbagai sudut Pulau
Bali. Ia berharap, berbagai bantuan sosial yang dikucurkan
pemerintah, efektif menggairahkan kembali industri wisata di
Pulau Dewata.
“Baru kali ini saya melihat Bali sesepi ini. Ini konsekuensi kita
membatasi perjalanan wisata, termasuk wisatawan asing.
Kalau dibuka begitu saja, konsekuensinya meningkatkan
penyebaran virus. Dengan berbagai bantuan sosial (bansos)
seperti Bansos Tunai (BST), diharapkan menggairahkan
perekonomian di Bali,”kata Mensos Juliari, dalam kunjungan
kerjanya di Bali, Jumat (21/08). Mensos mengecek penyaluran
BST dan Program Sembako di Kabupaten Klungkung dan
Kabupaten Karangasem, Bali. Sektor wisata Bali yang terpukul
pandemi, menjadi perhatian khusus.
Ia menekankan, pandemi tidak bisa dipastikan kapan akan
berakhir. Selama vaksin belum ditemukan, situasi seperti ini
akan terus dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus
meningkatkan dukungan dan bantuan kepada masyarakat.
Mensos Juliari mengingatkan, berbagai program Jaring
Pengaman Sosial (JPS)seperti Bantuan Langsung Tunai
(BLT) kepada karyawan non-PNS yang bergaji di bawah Rp5
juta, sebesar Rp600 ribu. Ini di bawah Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi. Kemudian juga ada BLT bagi usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang disalurkan oleh
Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Mudah-mudahan berbagai program JPS ini membantu
menggairahkan industri pariwisata di Bali. Kuncinya adalah
kerjasama dan koordinasi yang baik,”tegasya. Di Provinsi Bali
penerima BST sebanyak 99.653 KPM dengan penyalur PT Pos
Indonesia dan 8.960 KPM dengan penyalur Himbara tersebar
di 9 Kabupaten dan Kota. Kemudian penerima bantuan
Program Sembako sebanyak 179.769 KPM, tersebar di 9
Kabupaten dan Kota. (rls)
Bangkitkan Pariwisata Bali yang Mati Suri
Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat kunjungan kerjanya di
Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat
(21/8/2020). Foto: Humas Kemensos.

BRAFOPMK – Sejatinya manusia dilahirkan sebagai seorang
pemimpin, entah itu memimpin diri sendiri ataupun umat.
Namun, untuk menjadi seorang pemimpin butuh proses dan
bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Kaderisasi
yang terarah, melalui pendidikan sekolah, keluarga dan
masyarakat bisa melahirkan pemimpin yang handal.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) melalui Direktorat Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Paudasmen),
menyelenggarakan kegiatan Organisasi Kepemimpinan
Tingkat SMP. Direktur Jenderal Paudasmen, Kemendikbud,
Jumeri mengatakan butuh waktu yang tidak sebentar
untuk menetaskan pemimpin yang ideal. Sebab, menyikapi
perkembangan zaman, pemimpin saat ini berperan
membawa bangsanya keluar dari krisis dan unggul dalam
persaingan global.
Seseorang yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS) mempunyai dua tugas besar. Selain sebagai
peserta didik yang bertanggung jawab untuk mencetak
prestasi, ia juga harus mampu mengurus organisasi di sekolah,
berkomunikasi dengan efektif, serta mengelola kegiatan
sekolah.
“Beri kesempatan anak-anak kita berkiprah. Beri mereka
kepercayaan untuk mengelola kegiatan, agar lebih terasah
kecakapan mereka dalam berkomunikasi,”ucap Jumeri ketika
membuka kegiatan Organisasi Kepemimpinan Tingkat SMP
melalui teleconferensi di Jakarta, Senin (14/9/2020)
Pandemi Covid-19, tambah Jumeri, jangan dijadikan alasan
bagi peserta didik untuk tetap bergeiatan dengan aman
dan sehat.“Saya ingatkan, agar satuan pendidikan dan dinas
pendidikan melakukan kegiatan dengan aman agar dalam
memenuhi hak belajar anak,”tegasnya lagi.
Lebih lanjut Jumeri mendorong agar stakeholder pendidikan
saling berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran sekreatif mungkin, sesuai dengan kondisi
daerahnya. Pendidikan bukan semata tanggung jawab
pemerintah pusat, melainkan kerja bersama seluruh pihak.
“Kepada guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan, lakukan
ikhtiar kreatif di tingkat daerah, saya titip betul agar lost
learning bisa dikurangi seminimal mungkin,” imbuhnya lagi.
Ia melanjutkan, melalui kegiatan yang menarik, seluruh warga
pendidikan dapat saling menginspirasi praktik baik untuk
diterapkan maupun dikembangkan di sekolah lain. Satuan
pendidikan dapat menciptakan kegiatan yang kreatif dan
inovatif, seperti gelar diskusi virtual antar sekolah pada satu
wilayah.
Selain menjadi ajang bagi anak-anak untuk mengembangkan
jiwa kepemimpinan, kesempatan untuk berbagi praktik baik
diyakini Jumeri mampu menginspirasi sekolah lain untuk
berbuat hal yang sama. Bayangkan setiap satu kecamatan
punya satu praktik baik maka jika kegiatan itu melibatkan
20 kecamatan maka anak-anak kita akan‘membawa
pulang’20 praktik baik untuk diterapkan di sekolah.“Silakan
dikembangkan,”pungkasya singkat. (rls)
Mengasah Jiwa Leadership Sejak SMP
Siswa membuat pelindung wajah (face shield) dengan dibantu guru di halaman SMP Negeri 13 Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2020).
Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya.
H U M A N I O R A

I N F O G R A F I S
Para pengusaha mikro dan kecil
akhirnya bernapas lega karena sejak
24 Agustus 2020, pemerintah sudah
menyalurkan bantuan presiden
(banpres) produktif bagi usaha mikro
atau disebut Bantuan Pemerintah
untuk Usaha Mikro (BPUM).
Nilainya sebesar Rp2,4 juta untuk
setiap penerima manfaat. Pemerintah
sendiri menargetkan 12 juta UKM
menjadi penerima bantuan tersebut.
Dana bantuan itu akan ditransferkan
secara langsung ke rekening para
penerima.
Syarat danTata Cara
Pengajuan
Banpres Produktif
Calon penerima BPUM harus diusulkan oleh
pengusul BPUM.
Para pengusul BPUM tersebut adalah:
• Kementerian/Lembaga
• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di provinsi dan kabupaten/kota
• Koperasi yang telah disahkan sebagai badan
hukum
• Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Lembaga penyalur kredit pemerintah.
Pemerintah telah menunjuk BRI, BNI dan Bank
Syariah Mandiri sebagai bank penyalur Banpres
Produktif bagi usaha mikro dan kecil.
Data usulan penerima bantuan dapat disampaikan
melalui email Kementerian Koperasi dan UKM,
yaitu bp2020@kemenkopukm.go.id atau bp2020@
depkop.go.id.
Syarat yang harus dipenuhi untuk
menerima BPUM:
• Warga Negara Indonesia;
• Memiliki nomor induk kependudukan (NIK);
• Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat
KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa
melampirkan surat keterangan usaha (SKU)
• Tidak sedang menerima kredit atau
pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha
rakyat (KUR);
• Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan
surat usulan calon penerima BPUM dari
pengusul BPUM beserta lampirannya yang
merupakan satu kesatuan;
• Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau
pegawai BUMD.

BRAFOPMK - Pandemi Covid-19 yang saat ini mengancam
kesehatan dunia jika disandingkan dengan sosial-ekonomi,
seperti dua sisi mata uang yang selalu beriringan. Karena
itu, kebijakan DKI Jakarta yang kembali menerapkan PSBB
total harus diperhitungkan secara matang dan terintegrasi,
termasuk memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi
masyarakat.
“Intinya penanganan Kesehatan harus dilakukan secara
tuntas. Di sisi lain, ekonomi diupayakan bernafas dengan
menjalankan protokol kesehatan yang ketat, law
enforcement diberlakukan tegas dan konsisten,”ungkap
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi melalui siaran
pers dilansir Parlementaria, Minggu (13/9).
Agar dapat berjalan dengan baik, menurut Intan,
dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang kuat dari
semua pihak untuk mengikuti protokol kesehatan yang
ketat.”Sebetulnya tidak perlu trial and error, karena seluruh
perangkat hukum penanganan Covid-19 di Indonesia
sudah meliputi berbagai aspek, hanya tinggal bagaimana
penegakan aturan dijalankan secara tegas dan tidak ada
dualisme kebijakan,”tutur Anggota DPR RI dapil Kota Bekasi
dan Depok.
Pemberlakukan PSSB Butuh
Sinergi Semua Pihak
Apel hari pertama pengawasan dan penindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lapangan Blok G Balai Kota Jakarta,
Senin (14/9/2020). Foto: Humas Pemprov DKI Jakarta.
Sebetulnya tidak perlu
trial and error, karena
seluruh perangkat
hukum penanganan
Covid-19 di Indonesia
sudah meliputi
berbagai aspek.
S E N AYA N

Intan mengatakan, PSBB merupakan amanat
Pasal 49 Undang-Undang No. 6 Tahun
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Penjabaran lebih lanjut ketentuan PSBB
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan PSBB dalam Rangka Percepatan
Penanganan Coronavirus Desease 2019
(Covid-19). Dalam Pasal 3 dijelaskan Menteri
Kesehatan menetapkan PSBB di suatu
wilayah berdasarkan permohonan Kepala
Daerah. Sejatinya kebijakan PSBB ini adalah
kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini
Menteri Kesehatan.
“Rencana Pemprov DKI Jakarta akan
menerapkan kebijakan kembali PSBB secara
total pada Senin (14/9/2020) dengan
alasan bahwa PSBB belum pernah dicabut,
namun apakah Pemprov DKI selama ini
menjalankan ketentuan evaluasi per dua
minggu dan memberitahukan kepada
menteri yang ditetapkan oleh Permenkes
9/2020. Koordinasi, sinergi dan kebijakan
yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat
dan Pemda DKI Jakarta sangat diperlukan,
sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran
informasi di masyarakat,”katanya.
Menurut Legislator F-PAN ini, kebijakan yang
berlaku di Jakarta akan berdampak di daerah
penyangganya yaitu Kabupaten/Kota Bogor,
Depok, Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi
dan sekitarnya.“Wilayah ini adalah satu
kesatuan, sehingga sulit menerapkan zona
merah, kuning, hijau sebab pandemi Corona
ini dibawa oleh orang yang menularkan,
sehingga zona hijau tidak berarti aman
karena perpindahan orang menyangkut
keseluruhan wilayah penyangga,”terangnya.
“Jangankan antar kelurahan berbeda
zona, antar provinsi saja mudah dicapai
karena pergerakan orang dapat terus
terjadi, sehingga protokol kesehatan ketat
adalah yang utama untuk menekan angka
penularan. Hal ini juga sangat krusial, agar
kebijakan PSBB ini mendapatkan hasil positif
sesuai yang diharapkan,”lanjut Intan.
Dikatakan Intan bahwa masyarakat menjadi
garda terdepan dalam pengendalian
Covid-19. Penanganan pandemi ini akan
efektif jika masyarakat memahami bahwa
penyakit ini nyata, sadar, disiplin, dan
pemerintah siap, tegas serta peduli.“Ini harus
dilakukan secara masif menjadi gerakan
di Indonesia, bukan hanya slogan dan
himbauan,”pungkasnya. (*)
Wilayah Jabodetabek adalah
satu kesatuan, sehingga sulit
menerapkan zona merah, kuning,
hijau sebab pandemi Corona
ini dibawa oleh orang yang
menularkan, sehingga zona
hijau tidak berarti aman karena
perpindahan orang menyangkut
keseluruhan wilayah penyangga.
Anggota Komisi IX DPR
RI, Intan Fitriana Fauzi.
Foto: DPR RI .

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu
telah meluncurkan program Bantuan Presiden
(Banpres) Produktif kepada pelaku Usaha Kecil,
Mikro dan Menengah (UMKM) yang terdampak
pandemi Covid-19. Banpres ini akan diberikan
kepada 12 juta pelaku UMKM, namun di tahap
pertama akan disalurkan ke 9,1 juta pelaku UMKM
terlebih dahulu.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berharap
Banpres Produktif ini bisa menjadi tambahan
modal bagi para pelaku UMKM. Ia berpesan
kepada para penerima bantuan untuk
memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-
baiknya agar tetap survive meskipun dilanda
pandemi.
Apresiasi Pemerintah,
Banpres Produktif Diharapkan
Dongkrak UMKM
Banpres Produktif untuk
pelaku UMKM harus tepat
sasaran dan transparan.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat melakukan kunjungan kerja ke Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y),
Sabtu (12/9/2020). Foto: DPR RI.
“Saya tegaskan Banpres Produktif yang
diberikan presiden dipakai sebaik-baiknya
dalam membantu usaha bapak ibu sekalian.
Jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif,
tetapi dipakai untuk hal-hal yang produktif,”kata
Gobel saat melakukan kunjungan kerja ke Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Sabtu
(12/9/2020).
Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan DPR RI
Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan
(Korinbang) ini melihat langsung sentra-sentra
UMKM di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Salah satunya ke tempat pelaku usaha jajanan
pasar penerima Bantuan Presiden Produktif milik
Ibu Suryani di Desa Sendangsari, Kulon Progo.
Ia menegaskan Banpres Produktif untuk pelaku
UMKM harus tepat sasaran dan transparan.“Saya
meninjau langsung ke lapangan khususnya di
Kulon Progo, para pelaku Usaha Kecil Menengah
penerima program Bantuan Presiden untuk
sektor UKM dilakukan tepat sasaran,”pungkas
politisi Partai NasDem itu. (*)
S E N AYA N

BRAFOPMK – Tok.. Tok.. Tok... Anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp795 triliun disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah
daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan
untuk pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Hal tersebut diungkapkan langsung Wakil Ketua Banggar
Muhidin Muhamad Said saat rapat dengan pemerintah di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
“Kita baru saja pengambilan keputusan transfer ke daerah,
terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer
Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta
Dana Desa yang kemudian diskresi Presiden,” paparnya.
Politisi F-Golkar itu menambahkan, dalam RAPBN 2021 yang
disepakati Banggar, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp
723,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun tersebut,
naik 1,1 persen dari alokasi pada tahun ini yang diatur dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020.
Fokus pemulihan perekonomian desa meliputi, penguatan
kesinambungan program padat karya tunai dan jaring
pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai,
memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong
transformasi ekonomi desa melalui desa digital serta
melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk
unggulan desa, kawasan pedesaan dan peningkatan peran
BUMDesa.
Banggar juga mendukung pengembangan sektor prioritas,
diantaranya pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital,
pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata,
mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha
budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan.
Sementara pengembangan program kesehatan nasional
melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes,
peningkatan gizi dan penurunan stunting di desa.“Seperti
program padat karya yang kita inginkan kemudian proyek-
proyek yang banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Dengan
kondisi Covid-19 ini dikaitkan dengan pemulihan ekonomi
dengan melihat banyaknya masyarakat yang putus lapangan
kerjanya, maka kita harapkan uang itu bisa beredar di desa,
sehingga terjadi perputaran ekonomi,”tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Astera Primanto mengatakan, arah
kebijakan TKDD diantaranya mendukung upaya pemulihan
ekonomi sejalan dengan prioritas nasional.“Melalui
pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra
pertumbuhan ekonomi dan dukungan insentif kepada daerah
untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi
dan dukungan UMKM,”kata Astera.
Secara rinci, Dana transfer ke daerah terdiri atas tiga bagian.
Pertama, Dana Perimbangan yang sebesar Rp 688,67 triliun.
Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum Rp
492,25 triliun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp 196,42
triliun.
Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 101,96
triliun dan Dana Alokasi Umum Rp 390,29 triliun. Kedua, Dana
Insentif Daerah sebesar Rp 13,500 triliun. Ketiga, Dana Otonomi
Khusus sebesar Rp 19,982 triliun dan Dana Keistimewaan DI
Yogyakarta sebesar Rp 1,32 triliun. Kemudian, untuk Dana Desa
dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. (rls).
Pulihkan Ekonomi, Banggar Setuju Anggaran TKDD Rp195 Triliun
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said. Foto: DPR RI.

PESAN PENTING DARI NUSA TENGGARA BARAT

PESAN PENTING DARI NUSA TENGGARA BARAT

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to PESAN PENTING DARI NUSA TENGGARA BARAT

Similar to PESAN PENTING DARI NUSA TENGGARA BARAT (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

PESAN PENTING DARI NUSA TENGGARA BARAT