Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

1. Mudahnya Mengakses KUR
di Tengah Pandemi
www.kemenkopukm.go.id Call Center 1500 587
H.08
Mematuhi Protokol
Kesehatan Kunci
KUMKM Tata Kembali
Geliat Usaha
H.14
Menutup Celah
Penyimpangan Koperasi
Simpan Pinjam
H.18
Tiga Langkah Pulihkan
Bisnis UMKM Terdampak
COVID-19
H.20
Buruan, Sekarang Ada
E-aplikasi Pengadaan
Barang dan Jasa UMKM
@KemenkopUKM
KEMENKOPUKM
Edisi No. 04 / Juni 2020
K E M E N T E R I A N K O P E R A S I D A N U K M R E P U B L I K I N D O N E S I A

2. Penanggung Jawab: Rully Indrawan Redaktur: Hariyanto Redaktur Pelaksana: Sahrul, Penyunting/Editor:
Muhammad Maulana, Muhammad Ali, I Gusti Putu Randy Desain: Adhiguna Suryadi, Mulyadi Fotografer: Topik,
Kurniawan, Tommy Sekretariat: Nurlailah, Ali Imron Rasidi, Melinda, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al
Hushori, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Muhammad Kamal, Wira Suanda.
2
Ketika Nabi Nuh membuat sebuah bahtera besar di
tengah padang pasir, saat itu banyak yang mempertanyakan
dengan logika berpikir pragmatis. Bagaimana mungkin di
tengah padang pasir yang gersang, membuat perahu sebagai
kendaraan.
Siapa yang kemudian menyangka ketika banjir besar
melanda, justru bahtera Nuh-lah yang menjadi wadah
pelindung dan penyelamat umat.
Maka belajarlah dari hakikat bahtera nuh. Terlebih dalam
kondisi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang membuat
segala macam proyeksi menjadi terasa kian pesimistis
hingga membawa dunia seakan senantiasa berada di bawah
ancaman krisis tak terkecuali bagi Indonesia.
Namun, pesimisme hanya akan membawa pada jalan
tanpa titik temu jika tak disertai dengan keinginan kuat untuk
bangkit menatap masa depan. Indonesia dengan bonus
demografi yang begitu besar memiliki potensi sumber daya
alam melimpah menjadi modal tersendiri untuk bangkit
seketika.
Terlebih Indonesia nyatanya memiliki bahtera besar
bernama sektor koperasi dan UMKM yang menampung
lebih dari 90 persen total pelaku usaha di tanah air. Dengan
menyelamatkan perahu besar ini sama artinya mengamankan
sektor perekonomian agar tidak terjerumus dalam lubang
krisis yang lebih dalam.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM tidak
tinggal diam. Demi menyelamatkan kapal besar penampung
pelaku sektor KUMKM itu beragam kebijakan digulirkan.
Ibarat sedang mempersiapkan sebuah perjalanan panjang,
dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, misalnya,
sektor KUKM mendapatkan porsi tersendiri.
Sejumlah alokasi dana dianggarkan sebagai stimulus
maupun subsidi. Sementara dari sisi pembiayaan, berbagai
skema perkuatan modal disiapkan dengan relaksasi yang
diharapkan memudahkan. Bahkan bagi para pelaku usaha
ultra mikro diupayakan mendapatkan jaring pengaman sosial
bantuan langsung tunai.
Sementara dari sisi hilir pasar dibangun dengan kuat,
daya beli masyarakat dijaga stabil, dan para jagoan jualan
(reseller) dilatih agar turut serta memasarkan produk UMKM.
BUMN dan swasta diminta turut serta menjadi off taker
produk UMKM.
Dari sanalah diharapkan bahtera besar itu akan terbangun
dengan kuat. Hingga saat krisis yang sebenarnya menerpa,
ia mampu menjadi wadah pelindung dan penyelamat
perekonomian bangsa. Sesungguhnya sehabis gelap selalulah
akan terbit terang.
Tetaplah berkarya.
BAHTERA BESAR
DI TENGAH ANCAMAN KRISIS
06
14
16
Kolaborasi Kemenkop UKM, Kementan
dan Bappenas Percepat Program Korporasi
Petani
Menutup Celah Penyimpangan
Koperasi Simpan Pinjam
PLUT, Garda Terdepan Pendamping UMKM
di Kala Pandemi Covid-19
Daftar Isi

3. H
al itulah yang mendorong pemerintah
merilis program pemulihan ekonomi
nasional terutama bagi pelaku koperasi
dan UMKM. Mereka diupayakan untuk
diberikan stimulus dan kemudahan dalam mengakses
perkuatan permodalan di tengah pandemi yang
melanda.
Salah satu yang diperkuat yakni Kredit Usaha Rakyat
(KUR) sebesar Rp190 triliun dengan tingkat suku bunga
6% pertahun. Plafon pinjaman hingga Rp500 juta
diharapkan semakin membuat leluasa para pelaku
UMKM untuk menjaga bisnisnya tetap stabil. Peluang itu
demikian lebar mengingat sampai saat ini masih tersisa
atau belum terserap sebesar Rp129 triliun.
Selain KUR, ada beragam skema pembiayaan yang
disalurkan lewat BLU pemerintah yang ada di berbagai
kementerian sebesar Rp30 triliun. “Problemnya, masih
Ketika krisis menjadi ancaman maka menyelamatkan bahtera bermuatan paling
banyak menjadi keniscayaan. Tak ubahnya dengan sektor koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sektor ini menumpu lebih dari
90 persen pelaku usaha di tanah air sehingga memitigasinya dari ancaman krisis
sama artinya dengan menghindarkan diri dari ledakan angka kemiskinan dan
lonjakan angka pengangguran.
Mudahnya Mengakses KUR
di Tengah Pandemi
belum mudah bagi UMKM mengakses kesana,” kata
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam
sebuah diskusi daring.
Teten mengakui, banyak menerima keluhan dari
lapangan terkait KUR dimana pelaku usaha kecil
menengah untuk pinjaman Rp50 juta diharuskan
menyertakan agunan. “Sebelum COVID-19, pernah
dibahas dalam Rapat Kabinet agar dicarikan alternatif
pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha
mikro dan kecil yang tidak memiliki aset sebagai modal
investasi,” kata Teten.
Teten pun tak menampik maraknya perusahaan Fintech
yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang
belum bankable. Dan pemerintah melalui OJK juga
sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan Fintech
tersebut.
“Kalau ini disinergikan seluruh sumber pembiayaan dari
3Juni 2020
Laporan Utama

4. program stimulus dan restrukturisasi baru bagi UMKM
yang kreditnya macet,” kata Menkop.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Bobby Gafur berharap ada terobosan-terobosan lebih
besar dari pemerintah, agar pelaku UMKM dapat lebih
mudah mengakses ke pembiayaan dan pasar.
Bobby mengakui, masih banyak UMKM yang belum
mampu mengakses dana perbankan dikarenakan
sulitnya memenuhi persyaratan, terutama menyangkut
agunan.
“Dengan adanya perusahaan Fintech, seharusnya risk
profile di perbankan akan terpotong. Di marketplace,
kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang
sudah dihasilkan,” kata Bobby.
Jadi, bagi Bobby, dengan adanya analisis digital di
marketplace, Fintech merupakan pintu baru bagi UMKM
untuk dapat mengakses permodalan.
“Bahkan, saya mengusulkan, dengan masih sulitnya
UMKM mengakses KUR, bank pelaksana KUR bisa
bekerja sama dengan perusahaan Fintech,” kata Bobby.
COO KoinWorks Bernard Arifin menyatakan siap bekerja
sama atau menjadi channeling bagi bank penyalur KUR
untuk menyalurkan KUR. “Selama ini juga kita sudah
biasa dan banyak membiayai UMKM,” kata Bernard.
Selain itu, menurut Bernard, peran Fintech adalah untuk
mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Mereka
sangat membutuhkan permodalan, tapi tidak bisa
kemana-mana. “Kami sebagai Fintech hadir mengisi
kekosongan kebutuhan UMKM akan modal yang belum
bisa dipenuhi pihak perbankan karena persyaratan
agunan,” kata Bernard.
Relaksasi KUR
Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran
sebesar Rp4,967 triliun tambahan subsidi bunga untuk
memberikan stimulus dan merelaksasi pinjaman bagi
8,33 juta UMKM debitur KUR dengan outstanding Rp165
triliun yang merupakan para pelaku UMKM terdampak
COVID-19.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi
dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan
bahwa pemerintah telah memutuskan melalui sejumlah
regulasi khusus terkait pelaksanaan stimulus relaksasi
bagi debitur terdampak COVID-19, sehingga diberikan
relaksasi kepada para pelaku koperasi dan UMKM
terdampak COVID-19.
“Kebijakan KUR bagi calon penerima KUR terdampak
COVID-19 terdiri dari beberapa bentuk, yakni relaksasi
pemerintah dan swasta (Fintech), tentu akan sangat
besar manfaatnya agar UMKM naik kelas. Dan Bank BRI
sudah melakukan itu, dengan menggandeng Fintech
dalam menyalurkan KUR,” ujar Teten.
Menurut Teten, dalam krisis ekonomi akibat COVID-19
kali ini berbeda dengan medio 1998, dimana saat ini
justru UMKM yang paling terdampak, baik dari sisi
supply maupun demand.
“Oleh karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi nasional
akan memberikan perhatian besar terhadap UMKM. Baik
itu dalam bentuk bantuan sosial maupun insentif pajak,
relaksasi kredit, termasuk penambahan dan perluasan
pembiayaan,” ucap Teten.
Hanya saja, lanjut Menkop, ketika sisi demand
terpukul, lalu pembiayaan digelontorkan dan relaksasi
pembiayaan dilakukan untuk meringankan cashflow
UMKM, tapi jika dari sisi demand tidak diciptakan, maka
akan berpotensi menjadi kredit macet. Oleh karena
itu, pemerintah mendorong kementerian, BUMN, dan
Pemda untuk berbelanja produk UMKM dalam e-Katalog
LKPP. Tahun ini, ada alokasi belanja negara sebesar
Rp1.100 triliun.
Oleh karena itu, Teten menganggap langkah untuk
menciptakan demand sebagai sesuatu yang penting.
“Faktor domestik jauh lebih besar, karena pertumbuhan
ekonomi kita banyak dihasilkan dari konsumsi
masyarakat dan belanja pemerintah. Berbeda dengan
negara yang sangat bergantung ekonominya pada
ekspor,” jelas Teten.
Hanya saja, menurut Teten, ada kekhawatiran bila
merujuk kajian OECD yang memperkirakan dampak
krisis ini akan mulai terasa mulai September 2020.
Bahkan, OECD mengasumsikan separuh dari UMKM di
Indonesia akan gulung tikar. “Kami sedang merumuskan
kebijakan pemulihan ekonomi
nasional akan memberikan
perhatian besar terhadap UMKM.
Baik itu dalam bentuk bantuan sosial
maupun insentif pajak, relaksasi
kredit, termasuk penambahan dan
perluasan pembiayaan.
“
4

5. pemenuhan persyaratan administrasi, seperti surat
keterangan usaha, NPWP atau dokumen lainnya, dan/
atau relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara
penyampaian dokumen administrasi, sampai berakhirnya
pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah,”
kata Hanung.
Selain itu, kebijakan KUR bagi para penerima KUR
terdampak COVID-19 juga termasuk pemberian
tambahan berupa subsidi bunga/margin KUR sebesar
6% selama 3 bulan pertama, dan 3% selama 3 bulan
kedua, selama bulan, paling lama hingga 31 Desember
2020.
Sementara, relaksasi ketentuan khusus KUR bagi para
penerima KUR terdampak COVID-19 berupa penundaan
pembayaran angsuran pokok paling lama 6 bulan,
berlaku mulai 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.
Terdapat pula restrukturisasi kredit berupa perpanjangan
jangka waktu, penambahan limit plafon KUR, dan/
atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif
dalam proses restrukturisasi, sampai dengan berakhirnya
pandemi COVID-19.
“Ada sejumlah persyaratan untuk bisa mendapatkan
perlakuan khusus bagi para penerima KUR terdampak
pandemi COVID-19,” kata Hanung.
Sejumlah persyaratan yang ditetapkan adalah dari
sisi kualitas kredit per 29 Februari 2020, dengan
kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan
2), dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi atau
kolektibilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2),
serta dalam masa restrukturisasi.
“Jika itu terpenuhi, maka dapat diberikan stimulus,
dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK
restrukturisasi, serta tidak memiiki tunggakan bunga
dana atau pokok,” jelas Hanung.
Para debitur KUR juga diharapkan untuk selalu
bersikap kooperatif, atau memiliki itikad baik, dan bisa
membuktikan bahwa mereka mengalami gangguan
usaha dikarenakan penurunan pendapatan/omzet terkait
COVID-19, atau mengalami gangguan terhadap proses
produksi sebagai dampak COVID-19.
Restrukturisasi Kredit
Sementara itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
mencatatkan realisasi restrukturisasi kredit segmen
UMKM yang terdampak COVID-19 telah mencapai Rp137
triliun per 30 April 2020. Direktur Manajemen Risiko
Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan,
total kredit yang direstrukturisasi tersebut dilakukan
pada sebanyak 1,5 juta debitur UMKM. Menurut Ahmad
Siddik, jumlah kredit yang direstrukturisasi ini masih
tahap awal, diperkirakan ke depan akan meningkat dua
hingga tiga kali lipat dari jumlah tersebut.
“UMKM sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi
sudah terdampak, yang mulanya pariwisata dan
perhotelan. Kemudian ketika PSBB diterapkan, UMKM
yang semula baik-baik saja, dampaknya akan luar biasa,
mungkin (saat ini) lebih dari 50% sudah terdampak,”
katanya.
Restrukturisasi kredit terbesar dilakukan kepada debitur
segmen kecil dan menengah, yaitu sebanyak 70 ribu
debitur dengan baki debet sebesar Rp67,3 triliun. Pada
segmen mikro, restrukturisasi kredit telah dilakukan
kepada sebanyak 850 ribu debitur dengan baki debet
sebesar Rp45,1 triliun.
Sementara, untuk restrukturisasi untuk kredit bersubsidi
atau KUR telah diberikan kepada sebanyak 640 ribu
debitur dengan baki debet mencapai Rp24,6 triliun.
Bank Mandiri sendiri telah merestukturisasi kredit UMKM
kepada 99 ribu debitur terdampak COVID-19 dengan
nilai baki debet mencapai Rp14,9 triliun.
Secara total, perseroan telah merestukturisasi kredit
kepada lebih dari 300 ribu debitur terdampak COVID-19
dengan nilai baki debet mencapai Rp58 triliun. Bank
Himbara lainnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk. mencatat telah merestrukturisasi kredit sebesar
Rp69 triliun kepada sebanyak 103.447 debitur hingga
April 2020. Berdasarkan segmen, restrukturisasi kredit
dilakukan terbesar kepada debitur kecil dengan
realisasi sebesar Rp27,4 triliun atau 39,3% dari total
restrukturisasi hingga April 2020.
“Restrukturisasi kredit kecil dilakukan pada 74.940
debitur, di dalamnya didominasi debitur KUR sebanyak
65.728 debitur dengan nominal sebesar Rp10,8 triliun,”
kata Direktur Bisnis UMKM BNI Tambok P Setyawati.
Perseroan memprediksi potensi restrukturisasi kredit
nasabah yang terdampak COVID-19 dapat mencapai
Rp146,7 triliun pada tahun ini. Tambok mengatakan,
mayoritas kredit yang mendapatkan relaksasi
diperkirakan segmen kecil, yaitu sebesar Rp58,5 triliun
kepada sekitar 245 ribu debitur. Adapun, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mencatat hingga 18 Mei 2020, 95 bank
telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada
4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp458,8 triliun.
Nilai tersebut hampir mencapai 10 persen dari total
kredit perbankan. Total kredit perbankan yang tercatat
per Februari 2020 adalah sebesar Rp5.538 triliun.
5Juni 2020

6. Kolaborasi Kemenkop UKM,
Kementan dan Bappenas
Percepat Program Korporasi Petani
P
emerintah akan kembali memainkan peran
koperasi dan UMKM, sebagai buffer atau
penyangga ekonomi nasional, sesuai
arahan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, situasi Covid-19 ini dijadikan
sebagai momentum untuk reformasi besar-besaran
dalam kebijakan sektor pangan di Indonesia, dari
aktivitas on farm menuju off farm.
“Langkah itu dengan memberikan nilai tambah
aktivitas usaha tani melalui pengolahan produk
pertanian maupun pengembangan usaha berbasis
koperasi,” tegas Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki.
Hal itu didukung dengan data yang menyebutkan
bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang
terdampak pandemi Covid-19. Direktur Pangan dan
Pertanian Bappenas Anang Noegroho menyampaikan,
pada Kuartal I 2020 pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan, dan perkebunan, menurun sebesar 1,17%
(YoY), dalam hal produksi tanaman pangan menurun
hingga 10,31%, sementara jasa pertanian hingga minus
1,39%.
6
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM

7. “Penurunan tersebut disebabkan kekurangan
tenaga kerja musiman di tingkat petani, karena
berlakunya pembatasan pergerakan antar daerah,
hambatan distribusi input (pupuk, bibit, dsb.) dan
penurunan daya beli masyarakat karena banyaknya
PHK,” jelas Anang.
Menurut Anang, banyak usaha sektor Food
and Baverage (F&B) yang terpaksa tutup, sehingga
menyebabkan anjloknya harga komoditas pangan dan
rusaknya beberapa komoditas pertanian. “Untuk itu,
diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dalam
melindungi dan mensejahterakan petani, dan koperasi
dipilih sebagai jalan untuk mewujudkan hal tersebut,”
tandas Anang.
Sementara itu, Kabag Perencanaan Wilayah
Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan,
program Korporasi Petani telah resmi dimasukkan
ke dalam RPJMN periode 2020–2024 dengan target
terbentuknya minimum 350 korporasi petani, 5%
peningkatan produktivitas setiap tahunnya, dan
peningkatan penghasilan minimum Rp64 juta/petani/
tahun.
“Namun, permasalahan yang menghambat
perkembangan koperasi saat ini adalah integritas
pengurus-pengelola, serta budaya sosio-ekonomi
petani (kebiasaan menjual secara tebasan dan panen
raya),” ujarnya.
Hermanto mengatakan, tantangan terberat
dalam korporasi petani adalah mengubah pola pikir
semua pihak. Sehingga ke depannya, Kemenkop
UKM, Kementan dan Bappenas akan melaksanakan
program Korporasi Petani, dengan tujuan mendirikan
perusahaan–perusahaan profesional yang mayoritas
dimiliki petani, agar dapat meningkatkan kapasitas
SDM dan kelembagaan, meningkatkan akses informasi,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan sektor
pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan
petani.
“Korporasi petani tidak hanya didanai melalui APBN,
dan juga bukan proyek APBN. Namun, akan difasilitasi
realisasinya dengan sumber pendanaan yang beragam,
bukan hanya dari APBN. Sehingga diharapkan petani
dapat menjadi investor di produk pertaniannya,”
ucapnya.
Menurut Hermanto, RKP Pemerintah tahun
2021 dalam sistem pangan juga akan terfokus
pada penguatan sistem pangan nasional dalam
menjamin keberlanjutan produksi petani/nelayan dan
ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.
“Guna mewujudkan Korporasi Petani menjadi
wadah bagi modernisasi pertanian melalui penerapan
smart farming, inovasi pertanian dan kelembagaan
profesional, perlu adanya keterlibatan semua pihak
termasuk LSM,” pungkas Hermanto.
Langkah itu dengan
memberikan nilai tambah
aktivitas usaha tani melalui
pengolahan produk pertanian
maupun pengembangan usaha
berbasis koperasi
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM
“
7Juni 2020

8. C
ovid-19 secara nyata telah menggerogoti
sendi-sendi perekonomian nasional.
Sejak kasus pertama muncul di Indonesia,
berbagai sektor ekonomi terkena
imbasnya. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
yang diberlakukan di berbagai daerah ibarat pedang
bermata dua. Di satu sisi, PSBB diyakini mampu
mencegah penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain,
PSBB juga menyebabkan sejumlah sektor usaha
mengalami mati suri.
Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tahun
ini tidak akan tumbuh alias 0% dibanding asumsi
Mematuhi Protokol Kesehatan
Kunci KUMKM Tata Kembali
Geliat Usaha
APBN sebesar 5,3%. Bank Dunia juga memproyeksikan
ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan
Pasifik pada 2020 hanya tumbuh 2,1% untuk skenario
baseline dan negatif 0,5% dalam skenario lebih rendah
akibat pandemic Covid-19.
Kontraksi ekonomi jelas mengkhawatirkan. Sebab
jika itu terjadi, angka pengangguran dan kemiskinan
bakal melonjak. Dalam kalkulasi pemerintah, jumlah
penduduk miskin bertambah 2 juta orang pada
akhir 2020, dari posisi 24,79 juta orang (9,22%) pada
September 2019. Jumlah penganggur diestimasikan
naik 4,2 juta orang dibanding posisi Februari 2020
8
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM

9. sebanyak 6,88 juta orang (4,99%).
Ancaman membengkaknya angka pengangguran
dan kemiskinan bukan isapan jempol. Sekitar 2 juta
pekerja, terutama di sektor manufaktur, transpor tasi,
pariwisata, dan ritel sudah dirumahkan dan di-PHK. Itu
belum termasuk para pekerja informal, khususnya di
sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM).
Pukulan yang dialami para pekerja informal, terutama
pelaku UMKM, bisa berakibat fatal bagi perekonomian
nasional. Sebab jumlah pekerja informal di negeri ini
lebih banyak dibanding pekerja formal, yaitu 70,49 juta
(55,72%) berbanding 56,02 juta orang (44,28%).
Pemerintah terus berusaha untuk mencari
jalan keluar agar koperasi dan UMKM bisa mulai
menjalankan aktifitas usahanya sampai keadaan benar-
benar normal terjadi. Meskipun terdapat beberapa
kesulitan yang akan dihadapi dalam menata kembali
geliat usahanya pada masa pandemi ini.
Perhatian besar pemerintah kepada UMKM punya
alasan yang sangat kuat karena UMKM yang sejak
krisis ekonomi yang melanda tahun 1998 terbukti
mampu membangkitkan semangat dan optimisme
sendi-sendi ekonomi Indonesia. Menurut data dari
Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia
(BI) bahwa kondisi UMKM di Indonesia mendominasi
unit usaha. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja 96,9% dan PDB 57,56% dan
ekspor 15,68%.
Penerapan new normal akan sangat memberi ruang
gerak yang baik bagi KUMKM, karena aktifitas usaha
yang perlahan akan kembali ke kondisi normal. Namun,
akan sulit pada sisi kesehatan pada saat vaksin Covid-19
belum ditemukan. Para pelaku UMKM dan pelaku
usaha lainnya diharapkan tidak mengesampingkan
protokol kesehatan, demi keamanan bersama.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun
mengimbau agar para pelaku koperasi dan UKM untuk
menerapkan prosedur pencegahan Covid-19 di tempat
usaha masing-masing. Kepatuhan pada protokol
kesehatan menjadi hal mutlak agar dapat keluar dari
hambatan perekonomian nasional. Banyak negara,
juga telah menerapkan pola hidup baru dengan
memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
“Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pelaku
usaha dalam pencegahan virus Corona tersebut,”
tegasnya.
Sebagai upaya dan tanggung jawab bersama
untuk menjaga serta mematuhi protokol kesehatan,
Kemenkop UKM membagikan masker gratis kepada
pelaku UMKM maupun masyarakat. Memakai masker
adalah salah satu protokol kesehatan yang harus
dipatuhi oleh pelaku UMKM dan masyarakat untuk
memutus penularan Covid-19.
9Juni 2020

10. PROTOKOL KESEHATAN
MENGURANGI PENYEBARAN COVID-19
UNTUK TEMPAT USAHA
BAGI KONSUMEN
TURUT MEMPERHATIKAN
Membersikan
seluruh area
Menyediakan
tempat cuci
tangan
di luar area
usaha
Pengecekan
suhu tubuh
pengunjung
Memasang
aturan
terkait
SOP PHBS
Membatasi
jumlah
pengunjung
di tempat
Menyediakan
hand sanitizer
di aera kasir
Mendukung
pembayaran
cashless
Mencuci
tangan
sebelum dan
sesudah
kunjungan
Minimalisir
kontak fisik
dan tetap
menjaga
jarak
Pemeriksaan
suhu tubuh
sendiri, jika
di atas 38 C
#dirumahaja
Utamakan
pembayaran
dengan
non-tunai
Mematuhi
aturan terkait
Pola Hidup
Bersih Sehat
Membersikan
jarak antar
meja
Face Shield
untuk
karyawan
suhu tubuh
Pemeriksaan
suhu tubuhsuhu tubuh
Pemeriksaan
suhu tubuh

11. PROTOKOL KESEHATAN
MENGURANGI PENYEBARAN COVID-19
UNTUK KOPERASI
(SIMPAN PINJAM, KONSUMEN, PRODUSEN, JASA, PEMASARAN)
RAPAT ANGGOTA
ANGGOTA
KOPERASI
Mendata kondisi
kesehatan anggota
Penyemprotan
disenfektan
sehari sebelumnya
Pemeriksaan suhu
tubuh dan wajib
mengenakan masker
Melarang anggota
rapat jika sebelumnya
berpergian keluar daerah
Memastikan seluruh
Pengurus dan Pengawas
Negatif Covid-19
Mempersiapkan
kebutuhan rapat dengan
protokol kesehatan
Mempersiapkan masker,
tempat cuci tangan, dan
hand sanitizer
Mengatur tempat duduk
dengan jarak fisik
1,5 s.d. 2 meter
Penggunaan mikrofon
atau pengeras suara
tidak bersama-sama
Melapor kepada pengurus/perwakilan
untuk pendataan kesehatan
Sebelum melakukan partisipasi/layanan
diwajibkan berkonsultasi dengan pengurus
Usahakan pelayanan
tanpa tatap muka/
berkumpul
Memiliki hotlineMelakukan screening
anggota sebelum
pelayanan
36,5

12. B
elum lama, Satuan Tugas (Satgas) Waspada
Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
merilis 50 pinjaman online koperasi
(koperasi simpan pinjam/KSP) berbasis
aplikasi di Play Store yang disebut ilegal. Temuan itu
segera ditindaklanjuti Kementerian Koperasi dan UKM
untuk memperjelas apakah sebenarnya KSP yang
menjalankan sistem pinjaman online itu legal atau tidak.
Dari hasil verifikasi Deputi Pengawasan, Kementerian
Koperasi dan UKM ternyata sebagian besar KSP yang
melakukan pinjaman online tersebut sah. Sebanyak 36
koperasi simpan pinjam yang telah diperiksa, dinyatakan
dapat menjalankan kembali sistem pinjaman online
berbasis aplikasi.
“Ke-36 aplikasi itu sudah direhabilitasi atau
dinormalisasi karena dari hasil verifikasi, 36 KSP tersebut
hanya melayani anggota, itu syaratnya,” kata Deputi
Pengawasan Kemenkop dan UKM, Ahmad Zabadi.
Hingga pemeriksaan saat ini, satu aplikasi koperasi
diblokir karena merupakan koperasi level kabupaten
namun memberikan layanan secara nasional. Hal ini,
tegasnya, melanggar ketentuan, Jika ingin melayani
secara nasional, ubah anggaran dasar koperasi menjadi
level nasional.
Sementara itu, sembilan koperasi lainnya dinyatakan
fiktif karena tidak memiliki badan hukum koperasi.
Adapun empat koperasi lainnya sedang dalam review.
Zabadi menegaskan KSP bisa menjalankan sistem
model pinjaman online berbasis aplikasi tidak perlu
ijin namun syarat utamanya hanya melayani anggota
koperasi. Jika yang dilayani bukan anggota, maka
pinjaman online tersebut menjadi illegal. Ia menekankan
aturan hanya melayani anggota tersebut merupakan
wujud dari jati diri koperasi.
Menurutnya skema pinjaman online yang
dilaksanakan oleh KSP berbeda dengan skema jasa
fintceh seperti yang diatur oleh OJK. Skema jasa fintech
ditujukan untuk melayani masyarakat umum.
“Kalau badan hukum koperasi melakukan praktik
fintech, maka harus tunduk pada regulasi OJK, harus ada
ijin OJK. Pinjaman online beda dengan praktik fintech.
Pinjaman online itu adalah sarana yang digunakan oleh
Ketahui, Pinjaman Online Koperasi
Hanya Untuk Anggota
12
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM

13. koperasi dengan menggunakan teknologi IT dalam
rangka memudahkan pelayanan kepada anggota.
Beda dengan fintech adalah penyelenggaraan kegiatan
pembiayaan kepada umum, misalnya start up,” kata
Zabadi.
Sistem pinjaman online yang diselenggarakan KSP
dinilai sangat memudahkan dan membantu anggota
koperasi. Karena itu, Zabadi mengatakan pemerintah
mendorong koperasi lebih luas mengadopsi teknologi
untuk melayani anggota.
“Misalnya koperasi punya anggota di Subang,
kantornya di Jakarta. Ketika butuh pinjaman harus ke
Jakarta dulu tidak efisien, maka perlu aplikasi online,
anggota bisa menggunakan fasilitas itu untuk mendapat
pinjaman,” jelasnya.
Perbedaan dengan pinjaman online oleh koperasi
dengan jasa fintech juga dalam hal penetapan bunga. Di
koperasi, penetapan bunga pinjaman melalui mekanisme
rapat anggota. Hasil kesepakatan bersama semua
anggota, diputuskan tingkat bunga pinjaman. Besarnya
tingkat bunga pinjaman akan berpangaruh terhadap
margin yang ingin didapatkan dalam bentuk SHU secara
proporsional sesuai dengan partisipasi anggota. Jika
ada yang menilai bunga pinjaman tinggi, maka bisa
dipastikan bukan anggota.
Perketat Pengawasan
Usai temuan Satgas Waspada Investasi OJK,
disepakati dengan Kementerian Koperasi dan UKM
bersama sebelum menetapkan sanksi kepada koperasi,
OJK melakukan konfirmasi dan memberikan kesempatan
klarifikasi, sehingga penerapan sanksi nantinya betul-
betul valid, berdasarkan data dukung yang kuat.
Bisnis koperasi, apalagi di usaha simpan pinjam
berbasis trust, kepercayaan. Karena itu, usaha simpan
pinjam koperasi menjadi sangat sensitif terhadap isyu-
isyu negatif, yang dapat menggiring opini publik menjadi
kehilangan kepercayaan terhadap koperasi. Padahal,
KSP/KSPPS dan usaha pinjam pinjam koperasi secara
umum telah berkontribusi sangat besar bagi akses
pembiayaan yang diperlukan usaha ultra mikro, mikro
dan kecil.
Diharapkan organisasi atau asosiasi perkoperasian
juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa koperasi
adalah badan usaha yang diprioritaskan melayani
anggota.
Dengan begitu, ia berharap ke depan bila ada praktik
penghimpunan dana masyarakat secara luas tanpa
mengindahkan posisi dan perannya sebagai anggota
koperasi, maka itu dapat dipastikan patut diduga sebagai
penyimpangan atau ilegal.
Zabadi menegaskan pihaknya terus melakukan
pembenahan pengawasan koperasi khususnya KSP.
Jika sebelumnya dilakukan terpisah, sekarang empat
aspek pengawasan yang mencakup aspek kepatuhan,
kelembagaan, operasional KSP dan tingkat kesehatan,
dilakukan secara terintregasi sehingga benar benar
menghasilkan pengawasan yang berkualitas.
“Kami ingin benar benar menumbuhkembangkan
KSP menjadi besar, tak ada sama sekali maksud untuk
membonsai dan sejenisnya. Namun aspek pengawasan
juga harus ditingkatkan,” kata Zabadi.
Selain itu KemenkopUKM juga berupaya melakukan
penguatan landasan hukum pengawasan koperasi ini
dengan antara lain mengusulkan pengawasan koperasi
ini ke dalan regulasi Omnibus Law yang kini tengah
dibahas di baleg DPR, sebagai upaya menekan praktik
usaha “berbaju” koperasi yang menyimpang.
13Juni 2020

14. Menutup Celah
PenyimpanganKoperasi
Simpan PinjamSimpan PinjamSimpan Pinjam
K
eputusan Kementerian Koperasi dan UKM
untuk melakukan moratorium perizinan
usaha koperasi simpan pinjam (KSP) cukup
mengejutkan. Keputusan besar tersebut
terpaksa diambil setelah beberapa kasus gagal bayar
KSP yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Moratorium yang tertuang dalam Surat Edaran
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Moratorium Perizinan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi berlaku selama tiga
bulan, sejak 29 Mei 2020.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully
Indrawan menjelaskan moratorium sangat perlu
dilakukan untuk meninjau terkait perizinan usaha simpan
pinjam koperasi.
“Selain itu, masih terdapat koperasi yang
melaksanakan usaha simpan pinjam yang tidak
sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta
ketentuan yang berlaku, dan kemudian menyebabkan
permasalahan tidak saja antara koperasi dengan
anggotanya tetapi juga dengan masyarakat yang bukan
anggota koperasi,” katanya.
Masih gres sejumlah kasus yang terjadi melibatkan
KSP, antara lain mega kasus gagal bayar Koperasi PT
Hanson Mitra Mandiri milik PT Hanson International Tbk,
KSP Indosurya Cipta milik Grup Indosurya yang berujung
di ranah pidana. Kasus serupa bukan hanya terjadi
belakangan ini, masih kental dalam ingatan kasus KSP
Pandawa dan KSP Cipaganti.
Di samping itu, pandemi COVID-19 mengakibatkan
banyak KSP mengalami berbagai kesulitan dari mulai
Menutup Celah
Penyimpangan Koperasi
Simpan Pinjam
14
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM

15. penurunan likuiditas keuangan hingga kesulitan
ekspansi usaha. Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan
penurunan pembayaran angsuran pinjaman dan
penarikan tabungan anggota, penurunan modal, dan
sulitnya koperasi melakukan konsolidasi internal hingga
memberikan pelayanan kepada anggota.
“Sehingga menimbulkan keresahan dan
menyebabkan citra koperasi menjadi kurang baik di
mata masyarakat,” kata Zabadi.
Kementerian Koperasi dan UKM selaku regulator
koperasi tidak ingin penyimpangan di KSP terus terjadi
yang akhirnya merusak citra koperasi di masyarakat.
Hal ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap koperasi.
Perketat Regulasi
Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan
UKM Ahmad Zabadi menegaskan moratorium menjadi
momentum pembenahan sistem pengawasan. Dengan
pengawasan yang lebih baik diharapkan bisa untuk
menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam koperasi.
Kemenkop UKM mengakui regulasi pengawasan
KSP cukup longgar sehingga mudah dimanfaatkan
oleh oknum yang ingin mengeruk keuntungan dalam
menjalankan usaha koperasi. Itu sebabnya, Kemenkop
UKM bertekad untuk memperketat pengawasan dan
tidak ingin ada celah praktik penyimpangan lagi.
Dia menegaskan saat ini Kemenkop UKM secara
proaktif memonitor koperasi terutama yang diduga
mengandung risiko masalah yang tinggi, terutama
koperasi skala besar, apalagi koperasi yang ada dalam
grup usah besar.
“Ingat, beberapa koperasi bermasalah pada
umumnya koperasi yang dalam grup konglomerasi.
Apakah ketika mereka membentuk koperasi itu
didasarkan pada sebuah gagasan mengembangkan
ekonomi kerakyatan? Mau bikin bank susah
pengawasannya, pengawasannya berlapis dan sangat
ketat. Koperasi ada celah maka ada istilah pengusaha
koperasi,” kata Zabadi.
Dia menekankan, pemerintah ingin menjaga jati
diri koperasi benar-benar tidak dinodai oleh segelintir
oknum. Koperasi mengandung demokrasi, prinsip
pengambilan keputusan one vote one man, dan
mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bersama. Sangat
berbeda dengan tujuan perusahaan.
“Kasus gagal bayar yang terjadi oleh beberapa
koperasi yang dimiliki grup konglomerasi menimbulkan
kerusakan pada nilai koperasi. Menteri menugaskan
kepada kami, kondisi saat ini harus diluruskan, koperasi
harus tegak pada nilai-nilai yang dianutnya,” lanjut
Zabadi.
Penguatan regulasi kini tengah dirancang, salah
satunya dengan memasukkan unsur sanksi pidana.
Payung hukum pengawasan ini diharapkan akan menjadi
instrumen pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut.
Bentuk pengawasan lain yang tengah
dipertimbangkan adalah menerapkan sistem
pengawasan perbankan untuk koperasi. Koperasi akan
dibedakan dalam klaster berdasarkan risiko permodalan.
Di perbankan dikenal dengan istilah Bank Buku 1-4 yang
dikelompokkan berdasarkan modal.
“Tengah dipertimbangkan pengawasan berbasis
risiko. Koperasi dikelompokkan berdasarkan tingkat
risiko yang dilihat dari besarnya permodalan, jumlah
anggota,” katanya.
Manajemen pengelola setiap klaster akan berbeda
standarnya. Menurutnya, jika di bank untuk penetapan
manajemen pengelola harus melalui fit and proper test
dan memenuhi standar kompetensi tertentu, di koperasi
juga sistem tersebut dinilai layak diperhitungkan.
“Dengan adanya sanksi pidana, denda dan
klasifikasi pengawasan berbasis risiko, fit and proper
test terhadap manajemen kita harapkan orang tidak
lagi memanfaatkan koperasi untuk praktik bertopeng
koperasi,” tegas Zabadi.
Kasus gagal bayar yang
terjadi oleh beberapa
koperasi yang dimiliki grup
konglomerasi menimbulkan
kerusakan pada nilai koperasi.
Menteri menugaskan
kepada kami, kondisi saat ini
harus diluruskan, koperasi
harus tegak pada nilai-nilai
yang dianutnya.
“
15Juni 2020

16. PLUT, Garda Terdepan Pendamping
UMKM di Kala Pandemi Covid-19
W
abah Covid-19 telah
“menghancurkan” berbagai sektor
usaha termasuk kelompok UMKM.
Menjaga agar tidak terpuruk semakin
dalam, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM
menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan
usaha-usaha rakyat tidak mati oleh dampak wabah
Covid-19.
Pengelola PLUT dan para konsultannya tampil
mengawal UMKM binaannya agar mampu bertahan
dalam keadaan yang begitu sulit. Aneka rupa masalah
yang muncul di masa wabah Covid-19 dihadapi dengan
segala cara, dengan satu tujuan pelaku UMKM tetap
yakin menjalankan usahanya.
Pengalaman PLUT dalam memberikan layanan
kepada KUMKM sejak wabah ini terjadi menjadi
demikian berharga. PLUT Provinsi Jawa Tengah dan PLUT
Kabupaten telah membuktikannya.
“Sejak terjadinya wabah ini, membuat kami harus
semakin intens memantau keadaan pelaku usaha,
khususnya sektor mikro dan kecil, mereka yang paling
terdampak,” kata Eni Purbowati, Pimpinan Pengelola
PLUT Jawa Tengah.
Salah satu gerak cepat yang dilakukan oleh PLUT
yang berlokasi di Banyumas ini adalah menjalankan
pendataan bagi UMKM terdampak Covid-19. Ada
23.000 UMKM yang terdata dengan perincian, UMKM
makanan dan minuman adalah sektor usaha yang paling
terdampak, sedangkan masalah terbesar yang dihadapi
kesulitan pemasaran/penurunan permintaan dan
kesulitan bahan baku produksi.
“Untuk mengatasi kesulitan bahan baku, lewat
Pemda Jateng memberikan bantuan sosial (Bansos)
bahan baku produksi, yakni tepung, minyak goreng,
mentega, telur kepada 4.008 usaha terutama mikro
terdampak Covid-19,” kata Eni.
Merosotnya permintaan itu disebabkan ditutupnya
tempat wisata seperti Dieng akibat Covid-19 dan
masyarakat yang diam di rumah karena pemberlakuan
PSBB. Strategi pemasaran online harus diambil.
Karena itu, PLUT menghubungkan dengan platform
e-commerce dan mengoptimalkan pemasaran lewat
media sosial. Ruang konsultasi secara online dengan
konsultan PLUT meningkat, sedangkan jumlah konsultasi
16
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM

17. offline sedikit karena tatap muka dibatasi.
Menurut Eni, para UMKM berlomba minta saran,
mengajukan pertanyaan melalui WA grup bersama
konsultan, mulai dari bagaimana meningkatkan
pemasaran secara online, memperbaiki kemasan dan
lainnya.
“Rata-rata yang minta advokasi itu usaha mikro dan
kecil. Mereka ayem karena ada pendampingan, merasa
ada yang bantu,” kata Eni.
Eni juga mengaku, banyak UMKM binaan PLUT
Jawa Tengah yang terpaksa banting stir untuk membuat
masker. Para UMKM ini kemudian diberdayakan oleh
PLUT takkala mendapat order ribuan masker dari Pemda.
Di tengah pandemik ini, pengurusan sertifikat halal,
sertifikat Haki, SNI yang merupakan program Kemenkop
UKM juga tetap dijalankan PLUT. Program ini sangat
diperlukan karena pemasaran online harus mampu
meyakinkan pelanggan terhadap mutu dan keamanan
produk.
Bangun Semangat Pelaku Usaha
PLUT Kabupaten Cianjur tampaknya juga
menunjukkan pengalaman yang tidak jauh berbeda,
mulai dari pendataan sampai juga membuat masker di
saat pandemi Covid-19. Bagi pelaku yang tidak bisa lagi
mempertahankan usahanya diarahkan untuk ikut Kartu
Prakerja.
“Begitu wabah terjadi, pendataan segera
kami lakukan. Bahkan pendataan kami lebih dulu
dibandingkan dengan pendataan yang dibuat
Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Dian Lisdawaty,
Pengelola PLUT Cianjur.
Mereka berhasil mengumpulkan 600 laporan pelaku
UMKM, melalui aplikasi google
form. Dari data yang masuk,
masalahnya sama, penurunan
permintaan dan bahan baku
sulit di sektor makanan dan
minuman.
Pemasaran online benar-
benar yang kemudian
diandalkan untuk menaikkan
penjualan. Untuk itu, perlu
mempercantik tampilan di
platform online. Namun,
karena minimnya ketrampilan
pelaku usaha mikro dan kecil
ini, para konsultanlah yang
turun langsung membuat
desain produknya.
“Foto produknya dikirim
lewat WA, kami buat
desainnya. Kami layani satu
per satu permintaan membuat
desain itu. Begitu caranya,” kata Bobby salah satu
konsultan di PLUT Cianjur.
Program restrukturisasi kredit UMKM yang dilakukan
pemerintah rupanya turut menjadi kesulitan tersendiri
bagi pelaku usaha untuk memahaminya. Konsultan tidak
lepas ikut membantu memberi penjelasan kepada pelaku
usaha model restrukturisasi yang bisa diambil. Misalnya,
apakah hanya restrukturisasi bunga kredit atau termasuk
pokoknya tergantung kemampuan pelaku usaha.
Di samping soal teknis, Bobby mengatakan konsultan
juga harus siap menjadi tempat curahan hati para
UMKM. Ketika krisis akibat wabah terjadi, konsultan pun
jadi garda terdepan untuk membangun mental para
pelaku yang anjlok. Hal itu, di alami salah satu pelaku
UMKM di Cianjur, yakni pengrajin keramik hias.
“Orangnya sempat down, barang yang sudah dikirim
ke Papua tertahan tidak bisa dikirim ke konsumen.
Omzet anjlok, dari Rp 30 juta/perbulan tinggal Rp1
juta. Pekerja diberhentikan, cashflow-nya hanya bisa
untuk tiga bulan. Saya merasa harus ikut membangun
semangatnya,” kata Bobby.
Order dari daerah lain yang biasanya sangat
diandalkan, seperti Papua dan Kalimantan mendadak
berhenti. Padahal daerah itulah pelanggan terbesarnya.
Sekarang yang ada hanya beberapa order kecil yang
diterima pengrajin tersebut. “Tetapi saya lihat sekarang
ia sudah mulai bangkit. Ia melakukan beberapa inovasi,
produknya semakin beragam,” jelas Bobby.
Bobby mengatakan keberadaan PLUT menyentuh
pelaku UMKM dari dua sisi, teknis usaha dan
kemanusiaan. Melalui PLUT, terbentuk komunitas pelaku
UMKM yang saling mendukung, menyemangati dan
menguatkan.
17Juni 2020

18. D
emi memulihkan bisnis UMKM yang
terdampak COVID-19 tetap laju, satu
langkah sepertinya tak cukup. Maka
diperlukan langkah lanjutan agar mereka
bisa bangkit kembali menyangga sektor riil hingga di
level terbawah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
menerapkan tiga fase atau tahapan untuk memulihkan
sektor koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM
sebagai sumber pembiayaan bagi KUMKM. Teten
Masduki mengatakan ada fase atau tahapan yang akan
disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui
LPDB-KUMKM dalam mengatasi masalah permodalan,
khususnya untuk koperasi dan UMKM (KUMKM) mitra
LPDB-KUMKM.
“Pertama, fase tanggap bencana atau induksi. Kedua
pemulihan ekonomi dan ketiga penumbuhan ekonomi,”
katanya.
Dalam fase induksi seluruh aktivitas ekonomi
terhambat akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB). Maka langkah yang diambil
adalah memberikan restrukturisasi pinjaman kepada
mitra LPDB-KUMKM maksimal selama 12 bulan terhadap
mitra yang kondisinya lancar dan kurang lancar untuk
memastikan menjaga likuiditas koperasi khususnya yang
bergerak di sektor simpan pinjam.
“Diharapkan dengan adanya program restrukturisasi
yang telah dilakukan LPDB-KUMKM, Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) dapat juga melakukan penangguhan
pembayaran pokok dan bunga kepada anggota, dan
bagi UKM yang ditetapkan dalam program ini juga
dapat melakukan inovasi terhadap kebutuhan tertentu
yang meningkat selama pandemi,” kata Teten.
Kedua, pada fase pemulihan ekonomi, pihaknya telah
menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk pinjaman
kepada sektor usaha simpan pinjam, dengan bunga 3
persen menurun, atau sekitar 1,5 persen flat pertahun.
Dana tersebut disiapkan dengan sasaran target
penerima sebanyak 266 koperasi untuk dapat
memberikan pinjaman murah kepada 4,8 juta UMKM
anggota koperasinya.
“Harapannya, dengan adanya program ini pemulihan
ekonomi dapat berjalan dengan baik dan seluruh pelaku
KUMKM dapat segera pulih mengikuti perkembangan
normal baru,” katanya.
Ketiga, fase penumbuhan ekonomi, pihaknya sedang
melakukan persiapan pengharmonisasian peraturan
tentang LPDB-KUMKM untuk merileksasi kriteria dan
persyaratan penyaluran pinjaman/pembiayaan.
Di antaranya fokus sasaran LPDB-KUMKM khusus
kepada KUMKM strategis prioritas pemerintah,
pemangkasan persyaratan, kemudahan persyaratan,
serta penugasan untuk melakukan kerja sama dengan
inkubator wirausaha dan pendampingan bagi startup,
wirausaha pemula, dan KUMKM.
Dengan adanya LPDB-KUMKM yang baru ke depan,
diharapkan seluruh KUMKM yang layak dapat lebih
mudah mengakses pinjaman dana bergulir dan lebih
murah yang juga sebagai upaya meningkatkan daya
saing pelaku KUMKM.
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM
Tiga Langkah Pulihkan Bisnis
UMKM Terdampak COVID-19
18

19. Blusukan ke Pasar
Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan fase
pertama sudah diaplikasikan di lapangan, Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki blusukan dan
mendatangi sejumlah pasar.
Ia mengunjungi Koppas Cempaka Putih merupakan
koperasi yang telah berdiri sejak 1977 dan melayani
lebih dari 4.000 anggota dan calon anggota. Koperasi
ini telah menerima bantuan permodalan dana bergulir
dari program pinjaman Kementerian Koperasi dan UKM
sebanyak tiga kali sejak 2010 sampai dengan saat ini.
Selanjutnya ia blusukan ke Koperasi Pasar (Koppas)
Kranggan di Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Juni 2020.
Pada fase pertama ini, KUMKM yang menerima
dana bergulir akan diberikan relaksasi kebijakan berupa
restrukturisasi pinjaman maksimal lamanya 12 bulan.
Hal ini dinilai sudah cukup untuk membantu “cash
flow” setiap koperasi paling tidak untuk bertahan
selama terjadinya PSBB. Kunjungan kerja ke Koppas
Cempaka Putih di Jakarta Pusat dan Koppas Kranggan
tersebut juga merupakan rangkaian acara dalam rangka
menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-73.
Koppas Kranggan telah mendapat pinjaman dana
bergulir yang merupakan program dari Kementerian
Koperasi dan UKM sebanyak 3 kali sejak 2011 hingga
2020, dengan total plafon pinjaman sebesar Rp30
miliar. Kedua pinjaman tersebut telah lunas, dan hanya
satu pinjaman lagi dengan kolektibilitas lancar yang
mendapat restrukturisasi pinjaman.
Koperasi yang memiliki 32.000 anggota dengan 6
kantor cabang dan 4 unit usaha di Bekasi ini diberikan
penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga
dengan jangka waktu 12 bulan ke depan.
Dengan adanya kelonggaran pembayaran angsuran
pokok dan jasa ini, diharapkan Koppas mampu bertahan
menghadapi kesulitan pada saat pandemi, terutama
untuk melakukan pengelolaan dana pinjaman untuk
kepentingan anggota koperasi.
Hingga saat ini terdapat 40 mitra LPDB-KUMKM
yang memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas
restrukturisasi pinjaman, dengan total nilai outstanding
sebesar Rp149,1 miliar yang terdiri dari 30 Koperasi dan
10 UKM.
“Harapannya, peran dan kontribusi Koppas Kranggan
dapat terus ditingkatkan meskipun dalam kondisi
pandemi agar pelayanan dan keberhasilan Koppas
Kranggan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,
terutama para anggotanya,” kata Teten.
Tak cuma ke satu dua pasar itu, beberapa kali, ia
berkeliling pasar untuk menemui para pedagang pasar
dan pelaku UMKM. Lebih jauh Teten sejatinya ingin
mendorong mereka masuk ke ekosistem digital. Sebab
menurut dia, hanya mereka yang terkoneksi dengan
digital yang lebih mampu bertahan menghadapi krisis.
19Juni 2020

20. Buruan, Sekarang Ada E-aplikasi
Pengadaan Barang dan Jasa UMKM
A
khirnya, pengadaan barang dan jasa
pemerintah khusus untuk UMKM
diluncurkan. Kebijakan ini menjadi
sebuah gerakan yang diharapkan akan
mendorong produktivitas dan pertumbuhan UMKM di
tanah air.
Gerakan yang diberi nama Gerakan Nasional Belanja
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khusus untuk
sektor Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) diluncurkan
oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Panjaitan secara virtual, pada 26 Juni 2020.
Pemerintah meluncurkan gerakan nasional belanja
pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk
sektor Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) secara
virtual. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) membuat aplikasi pengadaan barang
dan jasa langsung khusus untuk UMKM yang dinamakan
e-pengadaan. Melalui aplikasi itu semua pengadaan
langsung bernilai di bawah Rp200 juta dapat dilakukan
secara transparan, tercatat dan termonitor.
Menko mengatakan keberadaan aplikasi pengadaan
langsung akan mempercepat perputaran siklus
ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat serta
mendorong kebangkitan ekonomi kreatif pasca pandemi.
“Kita semua harus menunjukkan secara nyata
keberpihakan kepada UMKM yang menjadi tulang
punggung ekonomi nasional. Kita selalu lihat orang kaya,
perusahaan besar. Padahal 40 juta lebih UMKM ini, yang
punya lebih dari 66 juta rekening, merupakan kekuatan
luar biasa,” ungkap dia.
#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM#dirumahaja #SiapBersamaKUMKM
20

21. Apresiasi
Kementerian Koperasi dan UKM menyambut gembira
peluncuran Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah khusus untuk sektor Usaha Kecil,
dan Menengah (UKM). Program ini dinilai memberi
kesempatan bagi UMKM tumbuh lebih cepat lagi dan
mendorong meningkatnya ekonomi kerakyatan.
“Program yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ini
sangat positif, tentu saja kami dari Kemenkop UKM
merasa sangat berbahagia, karena sebagian tugas kita
untuk memberikan ruang-ruang dari hasil produksi
para pelaku UMKM sekarang sudah terbuka,” kata
Sekretaris Kemenkop UKM Prof. Rully Indrawan setelah
menyampaikan laporan dalam acara tersebut.
Ia mengatakan, upaya itu diharapkan menjadi
sebuah model bagi kelompok-kelompok yang lain di luar
lembaga pemerintahan untuk senantiasa mengapresiasi,
menggunakan, dan membeli produk-produk UMKM.
“Dengan cara inilah barangkali kita akan menjadi
bangsa yang kuat, karena kita mampu menyediakan
barang yang mampu memenuhi kebutuhan kita, baik
dalam aktivitas konsumsi maupun produksi. Momentum
untuk bangkitnya UMKM juga merupakan awal yang
bagus bagi ekonomi kita ke depan,” kata Prof. Rully.
Dikemukakan terima kasih, karena UMKM menjadi
perhatian semua pihak, sebagaimana amanah dalam UU
UMKM. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak untuk
turut serta memberdayakan UMKM menjadi awal yang
baik bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto
mengatakan berdasarkan data
hingga 15 Juni 2020, terdapat 380.474
pelaku usaha yang telah partisipasi
dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 44 persen atau 167.278
merupakan pelaku usaha kecil. Dari
alokasi anggaran Rp2.209 triliun
APBN-APBD, sebanyak 52,5 persennya
dialokasikan untuk belanja pengadaan.
“Namun, sampai Juni, baru
62,4 persen kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah yang
mencantumkan dalam sistem rencana
umum pengadaan atau Sirum,”
katanya.
Ia juga meminta adanya
pembinaan terhadap usaha mikro dan
kecil dan mendorong usaha mikro dan
kecil binaan di kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah untuk
mendaftar sebagai penyedia melalui
layanan pengadaan secara elektronik
di tempat masing-masing.
Dikemukakan terima kasih, karena UMKM menjadi
perhatian semua pihak, sebagaimana amanah dalam UU
UMKM. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak untuk
turut serta memberdayakan UMKM menjadi awal yang
baik bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Prof. Rully Indrawan
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
... sebagian tugas kita untuk
memberikan ruang-ruang
dari hasil produksi para
pelaku UMKM ...
“
21Juni 2020

22. w w w . k e m e n k o p u k m . g o . i d
Gallery Foto
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
didampingi Direktur Utama LPDB-KUMKM
Supomo menyerahkan penerima restrukturisasi
pembiayaan dari LPDB-KUMKM sekaligus
meninjau dan membagikan masker dalam rangka
kunjungan kerja ke Koperasi Pasar Kranggan.
Bekasi, Jumat (19/06/2020).
Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki
meninjau shelter Koperasi Klasik Beans,
Bandung (21/06/2020).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
didampingi Direktur Lembaga Pembiayaan
Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menegah (LPDB-KUMKM), Supomo, meninjau
proses pemerasan susu sapi di Koperasi Produksi
Susu dan Usaha Peternakan Sapi Bogor (KPS
Bogor), di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(27/6/2020).