SlideShare a Scribd company logo

BRAFOPMK Edisi 5 Mei 2021

•
•
MajalahBRAFOPMK
MajalahBRAFOPMK

Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua. Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman. Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri. Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.

Government & Nonprofit
1 of 48
Download to read offline
1 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK Tegas, Mensos Hapus 21,156 Juta Data Ganda Pasca Libur Lebaran, Presiden RI Awasi Penanganan Covid-19 Nissa Wargadipura Pelopor Pertanian Ramah Lingkungan Indahnya Lebaran Meski Tanpa Mudik Edisi 05/Mei/VII/2021 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan www.kemenkopmk.go.id
2 05/Mei/VII/2021 Selamat Hari Pendidikan Nasional mengucapkan 2 Mei 2021 HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2021
Daftar Isi 26 6 24 16 Indahnya Lebaran Meski Tanpa Mudik Sejarah May Day, Hari Lahir Kaum Buruh 32 Pemerintah sejak tahun lalu sudah mengalokasikan sebagian dari total 20% anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19 Pasca Libur Lebaran, Presiden RI awasi Penanganan Covid-19 Edisi 05/Mei/VII/2021 Jika dirunut, peringatan hari buruh di Indonesia setidaknya sejak tahun 1920 sudah dirayakan. Biasanya pada 1 Mei. Bangun SDM Berkualitas, Menko PMK Tebar Beasiswa DPR Harap ASEAN Mampu Berikan Solusi Pada Myanmar 42 3 05/Mei/VII/2021 Sang Pelopor Pertanian Ramah Lingkungan Asal Garut Nissa Wargadipura
EDITORIAL Edisi 05/Mei/VII/ 2021 Pembina: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pengarah: Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Penanggung Jawab: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi Redaktur Pelaksana: Danang A. Ichwan Tim Redaksi: Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Dwi Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati Ahli Tata Letak/Produksi: Rendy Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian Suryatna, Moch. Ragil Sekretariat Redaksi: Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110 Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165 Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id Situs: www.kemenkopmk.go.id Redaksi menerima artikel atau tulisan juga foto. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. 4 05/Mei/VII/2021 Bhinneka Tunggal Ika Menjadi tradisi di Indonesia mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua. Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Disisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman. Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri. Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca. Lebaran Tanpa Mudik Tak Berarti Memutus Silaturahmi
5 05/Mei/VII/2021 “ Tentu saja kita tidak ingin hari raya lebaran menjadi pemicu utama dari naiknya kasus covid-19. Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan. Karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu tidak 100 persen. Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan Kita sekarang alhamdulillah PPKM mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, tetap hati-hati, disiplin menjalankan protokol 3M, juga tetap mematuhi aturan PPKM mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya. Foto: Humas Kemenko PMK Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT Q U O T E S Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga “ Muhadjir Effendy Menko PMK RI
6 05/Mei/VII/2021 I S TA N A BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran di daerah untuk memantau sejumlah parameter penanganan pandemi secara berkala, agar segera mengambil langkah taktis yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 khususnya di daerah. Himbauan tersebut, berkaitan dengan tren peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi usai libur panjang. “Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan,”ujar Presiden saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta Senin, (17/5/2021). Berdasarkan informasi yang diperoleh Presiden RI sebanyak 1,5 juta orang tetap melakukan mudik lebaran tahun ini pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk. Sebelum dikeluarkan kebijakan peniadaan mudik, diketahui sebanyak 33 persen masyarakat berniat untuk mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran. Sementara setelah dilakukan sosialisasi luas, angka tersebut turun menjadi tujuh persen. Artinya laju pergerakan masyarakat untuk mudik, mampu ditekan lebih jauh menjadi 1,1 persen melalui penegakan kebijakan peniadaan mudik di lapangan beberapa waktu lalu. Pasca Libur Lebaran, Presiden RI awasi Penanganan Covid-19 “Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun- tahun sebelumnya,”tegas presiden. Sementara itu, Kepala Negara juga mencermati adanya peningkatan kasus penularan di 15 provinsi dalam kurun waktu belakangan ini. Yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selanjutnya, menurut Presiden RI Parameter pandemi juga dapat dilihat dari rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR). Presiden Joko Widodo menargetkan penanganan pandemi dilakukan dengan baik sehingga BOR di rumah sakit dari masing - masing daerah berada di bawah 50 persen. Kini, BOR secara nasional telah berada di angka 29 persen yang menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun. Meski demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat BOR yang cukup tinggi di beberapa daerah yang tentunya perlu diwaspadai oleh masing-masing kepala daerah. “Ada beberapa provinsi yang masih di atas 50 persen. Jadi tolong semua gubernur, bupati, dan wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati, Sumatera Utara BOR-nya 56 persen, Kepulauan Riau BOR-nya 53 persen, Riau BOR-nya 52 persen. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus super hati - hati,” Tandasnya. Disisi lain, lanjut Kepala Negara Wisma Atlet di Kemayoran Jakarta yang selama masa pandemi ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat perawatan pasien Covid-19 juga mencatat penurunan BOR yang tentunya menjadi hal yang menggembirakan. Pada September 2020, BOR di Wisma Atlet diketahui pernah mencapai angka di atas 90 persen. “Tetapi sekarang, pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90 persen hari ini di angka 15,5 persen,”tandasnya. (*) Sebanyak 1,5 juta orang diperkirakan tetap melakukan mudik lebaran tahun ini pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk.
7 05/Mei/VII/2021 Foto-foto: BPMI Setpres
8 05/Mei/VII/2021 Sejumlah remaja masjid bermain sepakbola api di halaman Masjid Batul Fatah Gedog, Blitar, Jawa Timur, Selasa (11/5/2021). Tradisi tersebut merupakan wujud rasa syukur masyarakat sekitar karena dapat menjalankan ibadah puasa hingga dipenghujung bulan Ramadhan. ANTARA FOTO/Irfan Anshori Tradisi Malam Terakhir Bulan Ramadhan Warga mengisi kulit ketupat dengan beras di Blok Kupat Caringin, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021). Setiap tahun jelang lebaran Idul Fitri tiap warga di kampung tersebut memproduksi sedikitnya 15 ribu pesanan kulit ketupat untuk dijual kembali. ANTARA FOTO/Novrian Arbi Kampung Ketupat Lebaran B I N G K A I
9 05/Mei/VII/2021 Warga berjalan melintasi spanduk peringatan untuk pemudik di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Minggu (16/5/2021). Spanduk tersebut untuk memperingati warga yang kembali dari mudik agar membawa surat bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Spanduk Peringatan Untuk Pemudik Anggota polisi mengenakan kostum“celuluk”atau sosok menyeramkan bersama seniman lokal Bali berkeliling pasar tradisional memberi edukasi larangan mudik di Pasar Taman Sari Merta Kerobokan, Badung, Bali, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo Edukasi Larangan Mudik di Pasar Tradisional
BRAFOPMK – Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas panen padi di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/04/2021). Lahan seluas 200 hektar ini ditaksir menghasilkan 8 ton padi per hektarnya dengan varietas Cilamaya Muncul. Hasil panen dari varietas tersebut sangat baik dari segi kualitas dan kuantitas. Harga gabah di pasaran saat ini juga sangat menjanjikan alias naik sekitar Rp.4.200 per kg. “Pagi hari ini saya melihat secara langsung panen yang dilakukan di sini,” ujar Presiden. Hingga saat ini, pemerintah terus memperbaiki pertanian nasional yang kini makin baik sehingga produksi terus meningkat. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan dan swasembada bisa lekas terwujud. Namun, kondisi yang tidak memungkinkan seperti bencana banjir, atau akibat pandemi terkadang pemerintah menempuh jalan impor meskipun tidak populis. “Pemerintah tidak senang dan tidak suka impor beras, tapi karena hitung-hitungan dan berbagai kendala akhirnya perlu tambahan sebagai cadangan,”kata Presiden. Jokowi menegaskan hingga Juni 2021 dipastikan pemerintah tidak akan melakukan impor. Bahkan hingga akhir tahun sepanjang produksi terjaga. Presiden pun menyempatkan berdialog dengan sejumlah petani setempat. Dari situ diketahui, bahwa para petani membutuhkan pasokan pupuk, tenaga dan juga alat pemanen untuk menyambut panen raya. Tadi petani menginginkan diberikan combine harvester (mesin pemanen padi), dan tadi sudah saya iyakan, termasuk traktor dan pompa. Semoga ini segera bisa kita kirim,”tuturnya. Hadir dalam kunjungan Presiden tersebut, antara lain Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Bulog Budi Waseso, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Bupati Indramayu Nina Agustina. Diketahui Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten penghasil beras tertinggi secara nasional berdasarkan data produksi sepanjang tahun 2020. Presiden Kabulkan Kemauan Petani di Indramayu Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan petani saat menghadiri panen raya padi di desa Wanasari, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021). Foto: BPMI Setpres BRAFOPMK – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menganggap pentingnya pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia demi mengurangi emisi. Hal ini disampaikannya selepas mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Ketua DEN, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/04/2021). “Berdasarkan target pengurangan emisi, Indonesia perlu mengantisipasi untuk bisa mendorong sumber energi baru terbarukan,” ujar Arifin yang juga menjabat Ketua Harian DEN ini. Dalam rangka mengurangi emisi ini, pemerintah sedang menyusun rencana pemanfaatan energi baru hingga 2035. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah mendorong agar pada tahun 2025, pemanfaatan energi baru terbarukan Dorong Sumber Energi Terbarukan Guna Kurangi Emisi 10 05/Mei/VII/2021 N E W S F L A S H
ditargetkan akan mencapai 24 ribu megawatt, sedangkan pada tahun 2035, terus ditingkatkan jadi 38 ribu megawatt. Selain itu, program hilirisasi dari produk batu juga akan dilakukan dan kini infrastruktur penunjangnya dalam proses penyelesaian, di antaranya dengan mematok target 100 persen elektrikfikasi demi melayani pasokan listrik bagi seluruh masyarakat. “Begitu juga untuk bahan bakar minyak dengan program BBM Satu Harga, ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah- daerah,”ujarnya. Pada Sidang Paripurna tersebut juga, DEN mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi agar dapat melihat momentum di tengah pandemi ini untuk dapat maju ke arah ekonomi hijau. Diketahui, saat ini semua negara maju sudah menuju arah ekonomi hijau dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan. “Diharapkan bahwa strategi yang disusun nanti harus berorientasi visioner dan implementasinya harus secara konsisten dilaksanakan,”Pungkasnya. BRAFOPMK – Pemahaman hak dan kewajiban sebagai konsumen perlu diperhatikan. Sebab banyak masyarakat yang belum tercerahkan dalam hal ini. “Kita perlu meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban konsumen,” ujar Wapres RI Ma’ruf Amin, Selasa (20/4/2021) dalam Peringatan Hari Konsumen Nasional 2021. Ma’ruf menegaskan konsumen harus mengerti haknya dalam memperoleh produk halal saat membeli produk yang ada, selain pentingnya mendukung produk lokal. Sedangkan para produsen juga harus memahami kewajibannya dalam memproduksi suatu barang, khususnya yang halal dan juga harus memberikan barang yang berkualitas baik. “Kita harus mengerti hak dan kewajibannya menjadi konsumen yang berdaya cinta dan bangga buatan Indonesia, selamat Hari Konsumen Nasional, bersama kita pulihkan ekonomi bangsa demi kesejahteraan bangsa yang adil dan makmur,”ujar mantan ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut. Ma’ruf menambahkan, tiap produsen harus bertanggungjawab ketika memproduksi suatu produk. Dengan demikian dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.“Saya berharap jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, berdaya saing serta memenuhi standar nasional Indonesia,”tuturnya. Diketahui, Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April, mengikuti lahirnya undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 tahun 1999). Saat ini Harkonas tertera pada Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012. Hari Konsumen Nasional pertama kali dicetuskan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 13/2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Peringatan Hari Konsumen Nasional juga diharapkan agar menjadikan konsumen sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha juga akan termotivasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanannya sehingga mampu bersaing di pasar global. Konsumen dan Produsen Harus Paham Hak dan Kewajibannya Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin Resmikan Sentra Kreasi ATENSI di Depsos Kota Bekasi. Kamis (18/2/2021). Foto: BPMI Wapres Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional didampingi oleh salah satunya Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (20/4/2021). Foto: BPMI Setpres 11 05/Mei/VII/2021
BRAFOPMK - Di tengah pandemi, inovasi digital menjadi suatu keniscayaan. Banyak pihak berlomba-lomba mendorong transformasi dalam hal ini. Tidak terkecuali dengan Kemendagri RI yang meluncurkan aplikasi e-Perda di mana hadir demi memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. “e-Perda adalah bentuk dari jawaban kami dalam memberikan layanan cepat, murah dan mudah-mudahan bisa bersifat kolaboratif governance,”ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dalam launching e-Perda di Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/04/2021). Akmal menjelaskan, aplikasi ini dalam rangka meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi yang memfasilitasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Tujuannya, agar produk hukum yang ada bisa berjalan harmonis dengan peraturan undang-undang dan kebijakan pembangunan nasional. E-Perda ini juga akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sistem informasi lainnya yang tersedia di Kemendagri. “Arahan Bapak Menteri, kita harus memberikan dukungan dan memfasilitasi agar relasi antara pemerintahan pusat, lembaga non kementerian dengan Pemda itu berjalan singkron,”ujarnya. Aplikasi e-Perda diharapkan juga mampu mendeteksi tumpang tindih norma maupun produk hukum. e-Perda juga mampu mengatasi obesitas regulasi. Selain itu, melalui e-Perda, pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai kemudahan di antaranya langsung bisa memanfaatkan pelayanan tanpa harus menyediakan server yang diperlukan karena telah disiapkan oleh Kemendagri. Disaat yang bersamaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga turut mengapresiasi adanya e-Perda ini. Ia menyambut baik inovasi dari Kemendagri tersebut. “Inilah yang kami tunggu-tunggu karena dari daerah banyak permasalahan yang harus disinkronisasi dengan nomenklatur pusat,” Ujarnya. E-Perda, Sinkronkan Aturan Pusat dan Daerah Launching e-Perda di Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/04/2021). Foto: Setda Kab. Bandung 12 05/Mei/VII/2021 N E W S F L A S H Indonesia Kirimkan Bantuan Hibah Penanganan Covid-19 di India BRAFOPMK - Atas arahan Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Indonesia akan memberangkatkan bantuan hibah kemanusiaan Indonesia ke India,”ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung 510 Ekspor Garuda Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (12/05/2021). Pemerintah Republik Indonesia mengirim sejumlah bantuan untuk membantu penanganan Covid-19 di India. Pelepasan bantuan tersebut secara simbolis dilakukan Retno. Menlu menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan yang akan diberikan pada kesempatan ini adalah 200 unit oxygen concentrators. Sementara itu sebelumnya, pada hari Senin, 10 Mei 2021 pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia telah mengirimkan 1.400 tabung oxygen cylinders ke India. “Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa Indonesia kepada India. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu India dalam penanganan Covid-19,”jelasnya. Pemerintah Indonesia terus mengikuti
13 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK - Wisata halal menjadi salah satu komoditas penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, rendahnya literasi masyarakat dalam memahami ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wisata halal. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memaksimalkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal. “Ekonomi syariah itu sesuatu yang baik, yang berkeadilan, yang membawa kebaikan dari berbagai sektor,”tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dilansir dari Majalah Berita Mingguan Gatra (MBM Gatra) melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (06/05/2021). Misalnya dalam sektor pariwisata, lanjut Wapres pengembangan wisata halal memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Tetapi kenyataannya pengembangan wisata halal di Indonesia saat ini masih terhambat dengan rendahnya literasi masyarakat, sehingga timbul mis persepsi bahwa wisata halal berarti wisatanya disyariahkan. Akibatnya, beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal ini. “Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu wisatanya akan disyariahkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan,”ungkapnya. Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata. “Di situ kita ingin nanti di tempat-tempat wisata itu ada layanan syariah, layanan halal, restoran halal, ada tempat salat,”paparnya. Maka, sambung Wapres pengertian ini diberikan secara masif niscaya akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada para wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Dia mencontohkan kota Beijing di Tiongkok, yang telah menerapkan konsep wisata halal ini. “Saya pernah ke Beijing. Di Beijing itu ada restoran halal, ada tempat salat. Layanannya itu dari (pemerintah kota) Beijing, sehingga banyak saya lihat (wisatawan) dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman,”tandasnya.(*) Literasi Ekonomi Syariah Harus Digalakkan Demi Kembangkan Wisata Halal perkembangan situasi pandemi di India, termasuk kebutuhan mendesak terhadap oksigen. Menurut Menlu, Indonesia dan India adalah sahabat lama, sahabat dekat, sekaligus mitra strategis. “Persahabatan dua negara telah terjalin sejak masa Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru sampai sekarang di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Modi,”ungkap Menlu. Sejak awal pandemi, Indonesia dan India sudah bekerja sama dalam penanganan Covid-19. Di awal masa pandemi, Menlu Retno langsung melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India, terkait bagaimana pemerintah India memfasilitasi ekspor bahan baku obat yang pada saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia. Selain itu, Menlu melanjutkan, India juga berperan penting mendukung pengadaan vaksin dalam kerangka multilateral melalui Covax Facility. Menlu berujar bahwa Indonesia bersyukur atas dukungan India pada masa pandemi ini.“Sekarang saatnya untuk menunjukkan dukungan kita. Indonesia akan bersama dengan India di masa sulit ini. Kita berkomitmen untuk berbagi beban dengan masyarakat India. Bagaimanapun juga, teman saat membutuhkan adalah teman sejati,” paparnya. (*) Bantuan berupa 200 unit oxygen concentrators yang tengah dimuat ke dalam pesawat Garuda Indonesia untuk dikirimkan ke India pada Rabu, 12 Mei 2021. Foto: BPMI Setpres
3 Mei 2021 Medan, Sumatera Utara 1 Mei 2021 Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri) didampingi Walikota Medan Bobby Afif Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk buruh dan pekerja, di Pasar Raya Sumatera Utara, Kota Medan, Sabtu (1/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK Hari Buruh, Menko PMK Tinjau Vaksinasi Pekerja Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kanan) usai mengunjungi korban banjir bandang akibat Siklon Seroja di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (3/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK. Menko PMK Apresiasi Partisipasi Penanganan Stunting di NTT 14 05/Mei/VII/2021 G I AT S E R E M O N I A L
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mengecek petugas penyekatan mudik di Gerbang Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK Menko PMK Apresiasi Kecermatan Petugas Penyekatan Mudik Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kanan) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan petugas kesehatan saat melakukan kunjungan kerja di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Karawang, Jawa Barat, Minggu (16/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK Peninjauan Pos Layanan Swab Antigen Pemudik Mei 2021 11 Kab. Tangerang, Banten Mei 2021 16 Karawang, Jawa Barat 15 05/Mei/VII/2021
Indahnya Lebaran Meski Tanpa Mudik Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah masih harus dirayakan di tengah pandemi Covid-19, untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19 pemerintah memutuskan melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. 16 05/Mei/VII/2021 F O K U S U TA M A
Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik lebaran tahun ini yang dimulai sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. “Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,”tegas Menko PMK, saat konferensi pers usai rapat koordinasi melalui media daring. Larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. “Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idulfitri itu akan diatur oleh kementerian atau lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idulfitri juga akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,”ujar Menko PMK. Sementara itu, pengecualian larangan mudik diberikan khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Namun harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN, atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama istri saat silaturahmi virtual dengan Wakil Presiden Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin dan Ibu Wapres Wury Estu Handayani. Foto: instagram/ Muhadjir Effendy Larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. 17 05/Mei/VII/2021 17
Larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. Lebaran Tanpa Mudik Mudik atau pulang kampung di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idulfitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Namun sayang, pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman. Pasti ada pro dan kontra, seiring dengan kebijakan pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran tahun ini. Banyak pihak yang merasa kecewa karena tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran, namun tak sedikit pula masyarakat yang mendukung kebijakan ini. Larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. “Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,”ucap Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idul Fitri, Rabu (12/05/2021). Namun Pramono Anung meyakini, larangan tersebut tidak menghalangi masyarakat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini. Menurutnya, dengan tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi di Hari Raya Idulfitri. Silaturahmi Lebaran Terjaga Lewat Teknologi Kendati tak bisa tatap muka secara langsung pada lebaran tahun ini, seluruh masyarakat hingga pejabat negara masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin secara daring dari Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/5/2021). 18 05/Mei/VII/2021 F O K U S U TA M A “
Setelah melaksanakan salat Idulfitri 1442 H dan kembali ke Wisma Bayurini, Presiden bersama Ibu Negara menghubungi Wakil Presiden dan Ibu Wury yang berada di kediaman resminya melalui panggilan video. Dalam dialognya, Presiden dan Wakil Presiden saling bertanya mengenai kondisi kesehatan keluarga pada hari raya Idulfitri yang masih dirayakan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Presiden juga mengatakan bahwa perayaan hari raya Idulfitri kali ini tidak ditemani oleh putra putrinya secara langsung karena semuanya berada di daerah masing-masing. “Idulfitri tahun ini kita masih harus berhadapan dengan pandemi Covid-19. Kita juga masih harus bersabar dan menahan diri karena tidak bisa bersilaturahmi secara langsung secara tatap muka dengan keluarga dan handai tolan,”ucap Presiden sebagaimana ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/5/2021). Kepala Negara mengakui bahwa berlebaran di tengah situasi pandemi ini merupakan sesuatu yang berat. Namun, kita tidak memiliki pilihan lain bersama–sama mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Wakil Presiden dan Ibu Wury menerima silaturahmi panggilan video dari Presiden dan Ibu Negara di kediaman resminya. Foto: Dok. Setwapres 19 05/Mei/VII/2021
Menko PMK Terjun Langsung ke Lapangan Pantau Penyekatan Mudik H-2 lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali turun ke lapangan yakni di Gerbang Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, guna memastikan kelancaran pelaksanaan penyekatan aktivitas mudik. Muhadjir mengaku sangat mengapresiasi pengelolaan petugas penyekatan mudik di gerbang tol keluar menuju Merak, Banten, dan sekitarnya tersebut. Menurutnya, cara-cara pemeriksaan yang dilakukan sangat cermat termasuk dalam mengantisipasi kemungkinan pemudik“colongan”yang naik di dalam bis maupun kontainer. “Saya sore ini langsung melihat on the spot di pintu keluar Cikupa dan pengelolaannya sudah sangat bagus dari aparat, baik Kapolri maupun TNI. Pemeriksaannya juga cermat, cara penyelesaiannya juga bagus sehingga tidak harus ada debat dengan pihak-pihak penumpang yang dicurigai,”ujarnya didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, serta Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Bangun IE Siregar. 20 05/Mei/VII/2021 F O K U S U TA M A
Ia menjelaskan bahwa ketika ada pengendara dengan penumpang yang dicurigai, petugas telah memiliki jalur khusus untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih ketat. Apalagi, imbuh Muhadjir, karena Gerbang Tol Cikupa merupakan titik perbatasan dari Jakarta dan sekitarnya menuju kawasan Merak, Banten. Selain itu, Muhadjir juga melakukan pengecekan langsung ke Gerbang Tol Cikarang guna memastikan kelancaran di pos penyekatan keluar dari DKI Jakarta menuju Cikampek, Kaliurip, dan seterusnya. Muhadjir didampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Wakapolres Metro Bekasi AKBP Rikson Situmorang, dan Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal, memastikan proses penyekatan aktivitas calon pemudik di gerbang tol tersebut berjalan lancar. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik oleh petugas maupun pengguna jalan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah penularan atau munculnya klaster baru Covid-19. Berdasarkan laporan Ditlantas Polda Metro Jaya, Muhadjir menegaskan bahwa proses pemutarbalikan calon pemudik yang masih nekat telah diatur sedemikian rupa. Sehingga dipastikan tidak terjadi kekisruhan apalagi sampai menimbulkan kerumunan massa. Pemerintah telah jauh-jauh hari berkoordinasi agar Satgas Covid-19 dapat bersiaga mulai dari tingkat dusun, kelurahan, hingga kabupaten/kota. Masing- masing juga telah menyediakan tempat karantina bagi pemudik yang nekat sampai di kampung halaman. Muhadjir menegaskan, pelarangan mudik ini bukan untuk memutus silaturahmi. Tetapi untuk memutus penularan Covid-19, terutama dari desa ke kota. Apalagi kini secara global Covid sedang meningkat tajam. Ini juga demi keselamatan orang tua, sesepuh, dan sanak saudara di kampung. Silaturahmi di masa pandemi tetap bisa dilakukan dengan teknologi. Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (kedua kanan) meninjau pos layanan Swab Antigen COVID-19 pemudik di Balonggandu, Karawang, Jawa Barat, Minggu (16/5/2021). Muhadjir menegaskan, pelarangan mudik ini bukan untuk memutus silaturahmi. Tetapi untuk memutus penularan Covid-19, terutama dari desa ke kota. “ 21 05/Mei/VII/2021
I N F O P U B L I K 22 05/Mei/VII/2021 Sejarah Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Hari Raya (THR) ternyata membutuhkan proses sejarah yang cukup panjang, pembagian dan pemberian uang THR bagi para pekerja di Indonesia dimulai pertama kali saat era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari partai Masyumi. Soekiman Wirjosandjojo, adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-6. 1. THR sudah ada sejak Pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 1951, kabinet Soekiman Wirjosandjojo memberikan THR kepada pamong praja (kini pegawai negara sipil). Kala itu, pemberian THR diberikan untuk meningkat kesejahteraan para pamong praja. 2. Kabinet Soekiman memberikan THR kepada pegawai sebesar Rp 125 – 200 atau zaman sekarang sekitar Rp 1,1 juta – Rp 1,7 juta serta tunjangan lain seperti beras dan bahan pokok lainnya. Seiring berjalannya waktu, pembayaran THR ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Hingga kini, semua perusahaan swasta, negeri dan pemerintah memberikan THR kepada pegawai-pegawainya. 3. THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 4. Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja beragama Budha dan hari raya Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.
23 05/Mei/VII/2021 I N F O P U B L I K THR telah tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”). Jika gaji Anda per bulan sebesar Rp 5 juta, maka pembayaran THR sesuai dengan gaji Anda yakni Rp 5 juta, namun hanya berlaku bagi Anda yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Jika Anda baru bekerja 5 bulan, maka Anda akan mendapatkan THR sekitar Rp 2 juta. (5 X RP.5.000.000) ÷ 12 = RP. 2.083.333,333 Perhitungan THR Peraturan THR
24 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK – Tanggal 1 Mei dirayakan sebagai Hari Buruh atau biasa disebut May Day. Dalam sejarahnya, inilah hari yang memperingati suksesnya perjuangan kelas kaum pekerja ketika menuntut hak-haknya. munculnya kapitalisme di awal abad 19, khususnya di Amerika dan Eropa Barat menjadi awal mula para pekerja berada dalam situasi eksploitatif, di mana jam kerja yang memberatkan, upah murah, dan tiadanya jaminan sosial memicu perlawanan dari mereka. Cara perlawanan kaum buruh, di antaranya dengan melakukan pemogokan kerja sebagaimana di Amerika yang terjadi pada tahun 1806. Pekerja Cordwainers-lah yang memobilisasi upaya itu hingga masuk ke meja pengadilan. Bukti eksploitasi kelas pekerja tampak jelas dari jam kerja yang sampai 20 jam per harinya. Adalah Peter McGuire dan Matthwe Maguire yang berkontribusi dalam perjuangan agar kita semua bisa lebih menghormati kaum pekerja. Mereka merupakan pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100 ribu pekerja menggelar aksi mogok menuntut pengurangan jam kerja. Ia juga bersama para pengangguran berusaha melobi Sejarah May Day, Hari Lahir Kaum Buruh S E L I N G A N
25 05/Mei/VII/2021 pemerintah kota agar menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan uang lembur bagi yang bekerja melebihi batas maksimum. Itu sebabnya, McGuire acap kali dikenal sebagai“pengganggu ketenangan masyarakat”. Tidak sampai di situ, pada tahun 1881 setelah ia pindah ke St. Louis, Missouri ia memobilisasi tukang kayu dengan dibentuknya perkumpulan tukang kayu di Chicago, dan di situ McGuire menempati posisi sebagai Sekretaris Umum dari“United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America”(UBC). Kemudian gagasan agar pekerja butuh mengorganisir diri sesuai bidang keahliannya masing-masing menular ke penjuru negara. McGuire dan para pekerja di banyak kota menganggap perlunya hari libur khusus bagi para pekerja di tiap hari senin pertama pada September sebagai sebuah hari kemerdekaan dan hari pengucapan syukur. Begitulah alur perkembangannya, di mana sejak 5 September 1882, parade Hari Buruh perdana diputuskan diselengggarakan di kota New York yang diikuti sekitar 20 ribu orang. Sebagian di antara mereka bahkan membawa spanduk yang bertuliskan“8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi”. Di sini, Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam parade ini. Selanjutnya, gagasan ini menyebar ke semua negara bagian. Hari buruh di Tanah Air Di negeri kita, peringatan ini dimulai dari 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee. Mereka menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda untuk kelayakan upah dan harga sewa tanah milik buruh untuk perkebunan. Tiga tahun kemudian, 1921, Haji Omar Said Tjokroaminoto ditemani oleh muridnya, Soekarno, berpidato mewakili srikat buruh di bawah bendera Sarekat Islam. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, aspirasi kaum buruh lebih mengemuka. Kebanyakan parpol punya sayap buruh, baik yang beraliran kiri maupun kanan. Kesadaran akan hak-hak buruh makin meningkat seiring dinamika politik saat itu. Pada 1 Mei 1965 Presiden Soekarno memimpin acara akbar peringatan Hari Buruh di Gelora Senayan. Bung Karno berpidato, mengajak melawan neo imperialisme dan neo kolonialisme. Begitulah sepenggal kisahnya, namun sejak Orde Baru, hari buruh tidak lagi diperingati di Tanah Air. Karena May Day dianggap masuk kategori subversif. Kala itu juga 1 Mei bukan lagi hari libur, barangkali karena gerakan buruh kerap dikait-kaitkan dengan paham komunisme yang sejak peristiwa G30S 1965 seperti jadi momok untuk bangsa Indonesia. Anggapan hari buruh berkaitan dengan komunis, terkesan kurang tepat karena banyak negara yang bahkan berideologi liberal-kapitalisme justru menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh. Pasca Orde Baru tumbang, 1 Mei kembali dirayakan sebagai hari buruh yang diwarnai dengan demonstrasi di berbagai kota. Demonstrasi itu juga seolah jadi hal yang biasa, dan tidak pernah mengarah pada kerusuhan misalnya yang sering jadi kekhawatiran banyak kalangan. Terhitung dari tahun 1999 – 2006, gerakan massa buruh tidak pernah mengarah pada“membahayakan ketertiban umum”. Presiden Soekarno saat perayaan Hari Buruh tahun 1965. Foto: Bettman/Corbis
26 05/Mei/VII/2021 R E V O L U S I M E N TA L J auh sebelum mendirikan Pesantren Ath-Thaariq yang mengajarkan pertanian ramah lingkungan di Garut, Jawa Barat, Nissa Wargadipura sudah dikenal sebagai aktivis.Nama Nissa sudah tidak asing lagi bagi kalangan aktivis, Nissa bergelut didunia aktivis mulai dari Forum Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Garut, Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Priangan Timur, hingga Serikat Petani Pasundan pernah bersentuhan dengannya. Bahkan, dia tercatat sebagai salah satu pendiri Serikat Petani Pasundan pada 1998. Selama menjadi aktivis, Nissa menghabiskan banyak waktunya dengan mengadvokasi dan mendampingi petani dalam kasus-kasus agraria. Minatnya terhadap agraria memang sudah tertanam sejak kecil. Maklum, ayahnya adalah seorang mantri pertanian di Garut. Ayahnya pula yang pertama kali mengajarkan Nissa cara bertani organik. Di Serikat Petani Pasundan, Nissa mulai melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk petani. Caranya dengan menginisiasi gerakan bertani organik. Adapun mitranya adalah para petani di Kecamatan Bayongbong dengan obyek padi maupun palawija. Gerakan yang didorong Nissa dianggap berhasil. Mayoritas petani di Bayongbong beralih dari menggunakan bahan kimia ke pupuk organik. Nissa juga sukses membantu petani menggarap perkebunan Jangkurang di Kecamatan Leles, Sagara di Cibalong, dan Bunisalirenda di Sisompet. Wanita 45 tahun ini berhasil memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada istri para petani. Dimana, Para perempuan desa diajarkan membantu suami mereka bercocok tanam. Ketika para suami mencari kerja di kota, para wanita di desa menjaga pemeliharaan tanaman. Biasanya, kaum Adam baru pulang kampung saat musim panen. Nissa pun mendirikan Yayasan Pengembangan Masyarakat. Lembaga ini berfungsi mendidik keluarga petani. Sang Pelopor Pertanian Ramah Lingkungan Asal Garut Menengok Sosok Nissa Wargadipura Banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkhidmat kepada negeri. Berbagai terobosan dilakukan generasi bangsa demi kemajuan bersama. Tak pelak, terobosan- terobosan cemerlang yang dilakukan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan Nissa Wargadipura, wanita yang masuk dalam jajaran 11 tokoh inspiratif Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai pendiri Pesantren Ekologi Ath- Thaariq.
27 05/Mei/VII/2021 Nissa juga mendorong kaum Hawa untuk lebih berperan di Serikat Petani Pasundan. Walhasil, sebanyak 30 persen kepengurusan SPP di tingkat pusat diduduki wanita. Mereka mengurusi anggota Serikat Petani Pasundan yang jumlahnya menembus 100 ribu orang di Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya. Sekitar 2008, Nissa mengusulkan agar SPP tidak melulu mengurusi advokasi agraria. Pendidikan soal tata produksi pertanian harus diajarkan ke para petani. Nissa resah melihat kondisi di sekitarnya. Para petani di Garut dianggap kurang memahami soal tata produksi. Akibatnya, mereka terlilit utang dan terpaksa menjual lahan pertaniannya. Usul Nissa ternyata ditolak pengurus SPP lainnya. Karena idenya tidak diakomodasi di SPP, dia akhirnya mewujudkannya secara mandiri bersama suaminya, Ibang Lukmanurdin. Agar bisa fokus membidangi ide tersebut, dia dan suaminya memilih hengkang dari SPP.“Saya pikir saya harus rehat dan menarik diri dari pergulatan mengurusi urusan agraria,”katanya. Membangun Mimpi Lewat sebuah pertimbangan matang, Nissa dan Ibang mendirikan Pesantren Ath-Thaariq pada 2008. Lokasinya di Kampung Cimurugul, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pesantren yang terletak di tengah sawah ini berdiri di atas tanah seluas 8.500 meter persegi. Meski pesantren, lembaga itu tidak hanya mengajarkan santrinya mengaji. Ath-Thaariq mengajarkan pendidikan berbasis ekologi dalam produksi pertanian. Jadi, bukan hanya belajar agama, para santri juga bertani. Hasil pertanian pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Nissa menyebut Ath-Thaariq sebagai sekolah kebun sawah. Motto Ath- Thaariq adalah“Peduli Bumi, Peduli Sesama, Peduli Masa Depan”.“Kami ingin pesantren ini menjadi model tata pertanian yang peduli terhadap lingkungan,”ujar wanita yang akrab disapa Umi Nissa tersebut. Di pesantren tersebut, terdapat rumah, saung, asrama, dan pekarangan. Sedangkan sisanya sekitar 4.200 meter merupakan sawah, kebun, kandang, dan kolam. Untuk sawah, terbagi tiga zona yang ditanami lebih dari satu jenis padi. Tiap zona dibedakan atas masa tanam. Foto-foto: istimewa Dengan masa tanam yang berbeda, itu bisa mengantisipasi jika panen gagal di satu zona lantaran perubahan cuaca. Selain menanam dan panen, para santri diajarkan cara mengolah hasil panen menjadi makanan. Pendidikan tersebut diharapkan membuat santri mengetahui gizi serta khasiat makanan yang diolah. Lebih dari 750 orang telah belajar di Pesantren Ath Thaariq. Di antara alumnus, tidak sedikit pula yang mengembangkan pesantren dengan model Ath Thaariq di desa asal mereka. Nizza menganggap hal itu merupakan bagian dari misi pesantren. Tidak hanya ke santri, Nissa dan suami memberikan pendidikan serupa ke tiga anaknya: Salwaa Khanzaa Al Salsabil (16), Akhfaa Nazhat Al Wafa (13), dan Qaisa Qaramitha Mulya Shadra (5). Bahkan, Salwaa ikut menebarkan ilmunya ke santri Ath-Thaariq yang lebih muda. Ath-Thaariq pun mengundang perhatian dari luar daerah. Ada dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan, perkumpulan petani organik Purworejo, dan rombongan biarawati dari Jawa Tengah yang ikut belajar agroekologi. Berkat perjuangannya, Nissa diganjar berbagai penghargaan seperti Perempuan Inspiratif Nova 2015 dan Kusala Swadaya sebagai pengembang wirausaha hijau pada 2015. Dia pun sempat menerima beasiswa dari A-Z Agroecology and Organic Food System Course di India. Beberapa acara ekologi dunia juga pernah diikuti seperti Bhoomi Festival di New Delhi dan The Soil Yatra di Indore dan Nagpur, India.
Kabar duka kembali datang dari Palestina. Peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini tak hanya mengundang kepedihan, namun juga kemarahan umat Muslim dari seluruh dunia. Tindakan brutal kepolisian Israel yang dilaporkan menyerang umat Islam di dalam Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem Timur, Sabtu (8/5/2021) malam menuai protes keras dari berbagai pihak. Bentrok Israel dan Palestina terbaru di kompleks Masjid Al-Aqsa adalah yang terparah sejak 2017. Penyerangan Masjid Al Aqsa, dipicu oleh upaya pemukim Yahudi selama bertahun-tahun mencoba merebut rumah- rumah Palestina di dekatnya. Peristiwa ini bermula pada Jumat (7/5/2021), ketika umat Islam memadati kompleks Masjid Al-Aqsa, saat menyambut malam Lailatul Qadar di akhir Ramadhan. Aksi kekerasan sudah meningkat di Yerusalem dan Tepi Barat sejak seminggu sebelumnya. Lebih dari 220 orang terluka, kebanyakan warga Palestina. Saat Masjid Al-Aqsa menggelar shalat Tarawih pada Sabtu (8/5/2021) malam, ibadah berlangsung damai Dunia Internasional Suarakan Protes Pasca Serangan Israel ke Mesjid Al Aqsa tetapi ada kerusuhan di tempat lain di Yerusalem timur. Sekitar 121 warga Palestina terluka malam itu, banyak yang terkena peluru karet dan granat kejut. Sementara polisi Israel mengatakan, 17 anggotanya terluka. Amerika Serikat (AS), Rusia, Uni Eropa, dan PBB mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, tindakan brutal semacam itu sudah sering kali terjadi. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun hingga kini tak kunjung damai. “Berbagai upaya terus kita lakukan, protes keras, marah, rekomendasi-rekomendasi dan berbagai cara sudah ditempuh agar Israel menghentikan kekerasan atas Palestina. Tidak ada jalan keluar sampai hari ini, tidak ada langkah konkret dari semua negara atas kekerasan dan tindakan brutal ini,”ungkap Gus AMI, sapaan akrabnya dalam keterangan persnya, Minggu (9/5/2021). Politisi PKB itu menaruh harapan besar kepada seluruh pemimpin negara-negara di dunia untuk duduk bersama, ia mengatakan mereka perlu memediasi Israel dan Palestina secara terbuka untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan. “Apa solusinya? Pemerintah dan negara-negara harus duduk bersama dan mengajak bicara Israel dan Palestina secara terbuka. Pengakuan terhadap Palestina, kondisi Israel yang masih terus tidak pernah menghentikan kekerasan menjadi materi utama penuntasan masalah. Duduk, bicara, dan cari solusi,”ungkapnya. Melihat kondisi ini, Gus AMI mendesak Pemerintah Indonesia untuk turun tangan sekaligus menggalang dukungan guna menentang tindak kekerasan Israel di Palestina. Indonesia bersama negara lain juga harus memimpin mediasi Israel-Palestina agar konflik segera berakhir. Seorang pria Palestina berdoa ketika polisi Israel berkumpul selama bentrokan di kompleks yang menampung Masjid Al-Aqsa di wilayah yang diklaim oleh pemukim Yahudi di lingkungan Sheikh Jarrah, di Kota Tua Yerusalem, Jumat (7/5/2021). Foto: REUTERS/Ammar Awad 28 05/Mei/VII/2021 I N T E R N A S I O N A L
Kendati vaksinasi Covid-19 masih dilakukan secara bertahap, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tahun kedua pandemi Covid-19 lebih mematikan dari sebelumnya. Hal itu diungkap Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Kita melihat kalau tahun kedua pandemi ini jauh lebih mematikan dari tahun pertama,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari AFP, Jumat (14/5/2021). Melalui pernyataan ini, Ghebreyesus mendorong negara-negara kaya untuk mendonasikan vaksin Covid-19 ketimbang memvaksinasi kelompok anak dan remaja. Ia berharap negara-negara kaya mempertimbangkan mendonasikan vaksin untuk program pembagian vaksin global, Covax. “Saya mengerti alasan beberapa negara ingin memvaksinasi anak-anak dan para remaja, tapi saat ini saya mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali dan mendonasikan vaksinnya untuk Covax,”katanya. Seperti dilansir Reuters, Ghebreyesus mengatakan pandemi semakin parah di tahun kedua sejalan dengan kondisi di India, negara yang menjadi kekhawatiran besar WHO. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyatakan bahwa negaranya memang sedang dalam masa gawat Covid-19. Menurutnya, tingkat penularan paling parah terjadi di desa. Pada Jumat (14/5/2021), tercatat secara total melebihi 24 juta orang di India terkonfirmasi positif Covid-19. Jumat ini juga merupakan hari ketiga korban meninggal akibat Covid-19 di India mencapai lebih dari 4.000 orang. Sementara itu, meski sudah tuntas vaksinasi, WHO mengingatkan bahwa orang di tempat dengan jumlah penularan Covid-19 yang tinggi harus tetap memakai masker. “Vaksin memang menyelamatkan nyawa. Namun, jika (vaksin) hanya bekerja sendiri, tidak cukup,” demikian pernyataan WHO melalui surat elektronik kepada AFP, Jumat (14/5/2021). AFP meminta pernyataan WHO setelah Amerika Serikat mengizinkan warganya yang sudah tuntas divaksin untuk tak memakai masker ketika berkegiatan di dalam ruangan. Namun, WHO tidak mengomentari keputusan AS tersebut dalam balasan surelnya kepada AFP. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengambil keputusan ini setelah data menunjukkan efektivitas tinggi vaksin yang digunakan di AS. Berdasarkan riset itu, sangat langka orang terkena Covid-19 setelah divaksin. WHO Sebut Tahun Kedua Pandemi Covid-19 Lebih Mematikan Seorang petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) berjalan melewati tiang pemakaman mereka yang meninggal akibat penyakit virus corona (COVID-19) selama kremasi massal di krematorium di New Delhi, India, Senin (26/4/2021). Foto: REUTERS/Adnan Abidi 29 05/Mei/VII/2021
BRAFOPMK – Pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Penerapan larangan tersebut, merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan penularan Covid-19, yang ditekankan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. “Itu yang menjadi tujuan dari pelarangan ini. Karena bisa dipastikan setiap libur panjang ada pergerakan orang besar-besaran dan dibarengi aktivitas kerumunan. Selalu diikuti dengan naiknya angka kasus Covid-19,”Ucap Muhadjir dalam kegiatan Ngobrol Santai bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dalam rangka Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Selasa (20/4?2021). Muhadjir memaparkan, keputusan larangan mudik dikeluarkan karena pemerintah tidak menginginkan Lebaran 2021 menjadi pemicu utama naiknya kasus Covid-19. Namun, meski mudik telah dilarang, didrinya tidak memungkiri kemungkinan kenaikan kasus Covid-19. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap larangan mudik. “Tentu saja kita tidak ingin hari raya lebaran menjadi pemicu utama dari naiknya kasus. Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan. Karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu tidak 100 persen,”imbuhnya. Muhadjir menerangkan berdasarkan data yang ada, sedikitnya ada 73 hingga 80 juta masyarakat yang melakukan Soal Larangan Mudik Lebaran, Ini Kata Menko PMK mudik. Sedangkan data tahun lalu menunjukkan, masih terdapat 13 persen dari total masyarakat pemudik yang tidak patuh dan tetap melakukan mudik lebaran. “Seandainya dilepas tidak ada larangan, akan ada sekitar 73 juta orang yang bermudik. Bila dilakukan pelarangan potensinya masih 13 persen. Jadi sekitar hampir 10 jutaan. Angka ini masih cukup heboh, semrawut. Dua kali lipat penduduk Singapura, karena itu sekarang memang pemerintah berupaya keras bagaimana memperkecil lagi jumlah yang tidak mematuhi larangan tidak mudik itu,” terangnya. Sementara itu, Menko PMK menerangkan pelarangan mudik lebaran menjadi perhatian pemerintah karena potensi tak terkendali sangat besar. Apalagi dalam proses Tracing, Testing, Treatment (3T) jika mudik tidak dilarang akan sangat sulit dilakukan. “Bayangkan kalau kita mau mendisiplinkan (dengan tes) swab. Memeriksa kesehatan mereka. 73 juta orang dalam waktu bersamaan, itu tidak mungkin. Yang kita khawatirkan nanti banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Dan kita khawatirkan akan ada kerumunan yang tidak terencana,”terangnya. Sehingga, apabila mudik tidak dilarang, maka angka penularan Covid-19 akan lepas kendali.“Beberapa daerah mudik juga akan kelimpahan orang dan pasti akan lengah. Kumpul tanpa masker tidak tahu siapa yang sehat yang tidak sehat. Akan lengah dan ditumpang euforia lebaran hari raya itu,” kata Menko Muhadjir. (*) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK 30 05/Mei/VII/2021 K A B A R P M K
BRAFOPMK – Pemerintah tengah mempersiapkan program bimbingan perkawinan calon pengantin (catin) secara daring. Rencana itu dipaparkan langsung Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. “Upaya menyempurnakan dan melakukan penguatan program Bimbingan Perkawinan, pemerintah memperluas informasi seputar perkawinan secara daring melalui Situs Web Bimbingan Perkawinan,”ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Peluncuran Situs Web Bimbingan Perkawinan di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK Jakarta, Senin (19/4/2021). Pentingnya web program Bimbingan Perkawinan, lanjut dia, bagi para calon pengantin pada saat ini adalah dengan menggunakan media internet akan mempermudah pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Kemudian siapa saja di seluruh provinsi Indonesia, nantinya bisa mengakses dan memperoleh informasi seputar perkawinan. “Situs web Bimbingan Perkawinan bertujuan memberikan pelatihan yang komprehensif demi menunjang kelancaran rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui sistem aplikasi serta berbagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perkawinan,” tegas Femmy. Bimbingan perkawinan ini nantinya dapat diakses melalui situs www.bimbinganperkawinan.com. Namun sebelum situs web tersebut diluncurkan, masih terdapat beberapa hal yang tengah disempurnakan seperti update materi dan artikel mengenai keluarga dalam situs web yang belum optimal pelaksanaannya, serta masih sedikitnya para calon pengantin yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan tersebut. Terpisah, Kepala Sub Direktorat Bina Keluarga Sakinah Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Adib Machrus menjelaskan, perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada para pasangan calon pengantin mengenai program Bimbingan Perkawinan secara daring. “Setelah situs web Bimbingan Perkawinan tersebut diluncurkan, perlu dilakukan komunikasi dan sosialisasi secara terus-menerus mengenai isi dari program tersebut kepada para pasangan calon pengantin supaya mereka benar-benar siap dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah,”jelasnya. Pada rapat tersebut telah ditetapkan tanggal peluncuran situs web Bimbingan Perkawinan tepatnya tanggal 17 Mei 2021, berbarengan dengan peluncuran Aplikasi Super Apps Kementerian Agama. Selain itu, dalam mengelola situs web Bimbingan Perkawinan diperlukan admin dari masing-masing Bimbingan Masyarakat Agama (Islam, Kristen, Khatolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha) untuk mengisi konten dan materi terkait membangun sebuah keluarga. (*) Manfaatkan Teknologi, Calon Pengantin Bakal Dibimbing Via Daring Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. Foto: Humas Kemenko PMK Materi Umum Bimbingan Pra Nikah 1. Psikologi keluarga 2. Konsep berkeluarga dari kacamata agama 3. Kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi 4. Keterampilan komunikasi. 5. Mengelola konflik 6. Mengelola kebutuhan keuangan keluarga 7. Persiapan mereka menjadi orangtua. 31 05/Mei/VII/2021
BRAFOPMK – Pandemi Covid -19 seakan tidak berujung, kendati demikian pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya, tak hanya sekedar menangani pandemi agar segera usai, namun juga mempersiapkan negeri ini dalam menghadapi masa setelah Covid-19 melanda. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaparkan, pemerintah sejak tahun lalu sudah mengalokasikan sebagian dari total 20% anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19. “Sekarang kita sedang fokus pada sektor kesehatan dan ekonomi, sedangkan sebagian dari dana pendidikan kita masukkan ke dalam dana abadi pendidikan. Mudah-mudahan ke depan dana abadi pendidikan ini bisa digunakan betul ketika Covid-19 sudah selesai, kita bisa tancap gas untuk membangun SDM melalui sumber-sumber beasiswa,”ujarnya saat menjadi narasumber Kajian Ramadan 1442 H yang digelar virtual oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Minggu (18/4/2021). Pemerintah, sambung Muhadjir, juga menyiapkan prioritas cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi di bidang SDM. Antara lain, menyusun rencana pengembangan SDM di setiap lembaga riset dan inovasi yang secara sistematis terfasilitasi dengan sumber pendanaan beasiswa. “Oleh sebab itu, pemerintah kini tengah berupaya memperbesar cadangan dana abadi untuk beasiswa dan juga riset,”jelasnya. Muhadjir mengungkap,pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap semua sektor, tanpa terkecuali pendidikan. Digitalisasi melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mutlak dilakukan agar dunia pendidikan dapat menyesuaikan dengan situasi pandemi maupun perubahan zaman. “Dengan adanya perkembangan teknologi ini, guru juga dituntut untuk menyeimbangkan antara upskill dan reskill. Sekolah itu bukan hanya untuk pembelajaran, tapi penting untuk terus meningkatkan dan memperbarui keterampilan,”tegasnya. Tak hanya itu, dirinya juga mendesak perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan pengembangan riset. Salah satu yang paling dibutuhkan saat ini yaitu mempercepat perkembangan riset inovasi vaksin dalam negeri yang dapat mendukung percepatan penanganan Covid-19. (*) Bangun SDM Berkualitas, Menko PMK Tebar Beasiswa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK 32 05/Mei/VII/2021 K A B A R P M K
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Nyoman Shuida. Foto: Humas Kemenko PMK BRAFOPMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengoordinasikan Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat melalui konferensi daring belum lama ini. Sekber akan dibentuk dari perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki mandat atau dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Sementara struktur organisasi sekber terdiri atas dewan pengarah, kepala sekber, sekretaris, bidang substansi, satuan tugas advokasi dan layanan pengaduan. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Nyoman Shuida mengatakan bahwa sekber memiliki peran sebagai wadah kementerian dan lembaga untuk membangun sinergi dalam lingkup penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, baik dalam penyelesaian persoalan maupun dalam hal penyusunan kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia. “Dengan adanya sekretariat bersama, percepatan pemenuhan hak konstitusional penghayat kepercayaan dan masyarakat adat dapat diselenggarakan secara efektif, komprehensif, dan gotong royong,”tutur Nyoman. Ia menjelaskan kedepannya sekber akan melakukan rapat berkala setiap bulan. Untuk itu, setiap kementerian dan lembaga dalam sekber wajib mengikuti agenda berkala tersebut dan wajib mengalokasikan anggaran untuk layanan advokasi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. “Melalui rapat ini, Kemenko PMK berupaya mengakomodir dan menyatukan dua aspek layanan advokasi. Pertama, pihak yang menerima layanan advokasi pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya yaitu penghayat pepercayaan dan masyarakat adat,”ujarnya. Lebih lanjut, sambung Nyoman, yang kedua layanan advokasi memprioritaskan pada advokasi non litigasi. Advokasi tersebut menitikberatkan pada perubahan kebijakan dan pemberdayaan serta advokasi litigasi yang menjadi alternatif terakhir melalui pemberian terbatas pada upaya hukum perdata dalam hal pihak tergugat atau turut tergugat bukan institusi pemerintah/negara setelah melalui penelaahan dan pemeriksaan mendalam atas persoalan yang diadukan. “Rakor kali ini salah satunya bertujuan untuk mengakomodir peningkatan kualitas hidup, hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, menciptakan skema layanan advokasi yang berorientasi pada pemberdayaan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, serta menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya penghayat kepercayaan dan masyarakat adat,”imbuhnya. Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian/ lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemenkum HAM, Kemendagri, Kemenlu, Kejagung, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, Kemen PPA, LIPI, Kemenparekraf, Kemen LHK, Kemen PUPR, KSP, Setkab, POLRI, BPIP, dan BPS. Sebagai informasi, di dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pasal 28I ayat (3) Konstitusi menyebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konstitusi juga menjamin keberadaan dan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 28E ayat (2) secara tegas konstitusi menyatakan bahwa setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (*) Kemenko PMK Bentuk Sekber, Penghayat Kepercayaan Dapat Dampingan Hukum 33 05/Mei/VII/2021
BRAFOPMK – Pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tahun 2021 terus digeber pemerintah. Percepatan ini juga termasuk tunggakan insentif Tahun Anggaran 2020. Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan, setelah pengajuan anggaran Kemenkes terhadap Kemenkeu disetujui serta merujuk hasil review dari BPKP maka pembayaran insentif telah mulai disalurkan sejak 14 April 2021 lalu. Hingga Selasa (20/4), tunggakan insentif TA 2021 telah terbayarkan kepada 30.105 tenaga kesehatan, insentif TA 2021 5.664 orang dan santunan kematian sebanyak 76 orang, sehingga total tenaga kesehatan yang telah menerima insentif dan santunan sebanyak 35.845 orang dengan total anggaran sekitar 246,8 miliar. Sementara untuk tahun 2021, per 20 April, usulan insentif yang masuk melalui aplikasi ada 181 faskes dengan jumlah nakes sebanyak 30.105 dan total insentif sekitar 186,6 miliar. Kirana mengimbau kepada rumah sakit untuk segera mengusulkan daftar nakes yang mendapatkan insentif supaya bisa cepat terbayarkan. ‘’Kami sangat mengharapkan fasyankes yang tahun 2021 ini memberikan pelayanan harap untuk segera menginput data, untuk pengajuan insentif tenaga kesehatannya,’’katanya. 2021, pemerintah telah melakukan perubahan pemberian insentif tenaga kesehatan tangani COVID-19. Aturan baru seputar pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tertuang dalam KMK No.HK.01.07/MENKES/4239/2021. Dalam aturan baru ini, lanjut dia, insentif akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan, hal ini untuk meminimalisir kekhawatiran adanya potongan ataupun pungutan. Untuk memastikan insentif sampai kepada sasaran, Kemenkes juga melakukan random check kepada tenaga kesehatan penerima insentif. ‘’Untuk 2021 ini insentif diberikan langsung ke rekening tenaga kesehatan. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi keterlambatan ataupun penyimpangan serta agar lebih transparan,’’tuturnya. Fasyankes yang memberikan pelayanan COVID-19 seperti RS milik pemerintah pusat, RS lapangan, RS milik Pemda dan RS Swasta, maka tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan layanan tersebut berhak mendapatkan insentif.‘’Tenaga kesehatan yang memiliki risiko keterpaparan yang berhak menerima insentif, jadi tidak seluruh tenaga kesehatan di fasyankes tersebut berhak atas insentif ini tetapi bagi mereka yang terlibat langsung melayani pasien COVID-19,’’terangnya. Pembayaran Insentif dan Santunan Nakes Digeber! Tenaga Kesehatan. Foto: Net/Istimewa 34 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A
Selain menggunakan anggaran pemerintah pusat, pembayaran insentif juga turut menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan, kombinasi diantara keduanya merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran insentif kepada tenaga kesehatan yang tangani COVID-19.‘’Untuk RS milik Pemda, Puskesmas dan Labkesda merupakan tanggung jawab daerah agar pembayarannya lebih cepat,’’tandas Oscar. (*) Hingga Selasa (20/4), tunggakan insentif TA 2021 telah terbayarkan kepada 30.105 tenaga kesehatan. 1. Insentif TA 2021 5.664 orang. 2. Santunan kematian sebanyak 76 orang. 3. Total tenaga kesehatan yang telah menerima insentif dan santunan sebanyak 35.845 orang. 4. Total anggaran sekitar 246,8 miliar. BRAFOPMK - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dan program vaksinasi massal telah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit di Indonesia. Namun demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga diri dengan tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan aturan PPKM mikro. Hal tersebut disampaikan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/04/2021). Keterangan tersebut disampaikan seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.“Kita sekarang alhamdulillah PPKM mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M, kita tetap mematuhi aturan PPKM mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya,”terang dia. Kalau itu bisa a tetap dijalankan, lanjut dia, insyaallah di masa Ramadan ini dan Idul Fitri tidak usah mengalami seperti yang ada di India.“Jadi teman-teman jangan lupa, tetap hati-hati, tetap waspada, jalankan protokol PPKM mikro, dan selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,”tambahnya Apa yang terjadi di India, masih kata dia, adalah terjadinya lonjakan kasus konfirmasi yang sangat tinggi di saat vaksinasinya sukses dan jumlah kasus menurun drastis. Menurutnya ada dua penyebab lonjakan kasus tersebut, yakni mutasi baru virus dan masyarakat yang mulai lengah. “Penyebabnya ada dua, pertama adalah mutasi baru, sudah masuk juga di Indonesia walaupun kita masih sangat sedikit insidennya. Kedua yang paling penting adalah karena mereka sudah vaksinasinya tinggi, jumlah konfirmasi kasusnya menurun, mereka lupa, mereka kurang waspada, mereka mengendurkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” pungkasnya. (*) Vaksinasi dan PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19 Sejumlah personel Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memberi arahan kepada para pedagang yang kedapatan melanggar pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan wisata kompleks Kesultanan Banten, di Kasemen, Serang, Banten, Senin (29/3/2021). Foto: ANTARA FOTO/ Asep Fathulrahman 35 05/Mei/VII/2021
36 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A BRAFOPMK - Kementerian Sosial (Kemensos) RI tak main-main dalam merapikan data penerima bantuan. Teranyar, Mensos RI Tri Rismaharini memutuskan “menidurkan”sebanyak 21,156 juta data ganda. Keputusan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk penegak hukum. “Kami telah‘menidurkan’data ganda sebanyak 21, 156 juta. Jadi kami meminta agar daerah segera mengusulan nama-nama penerima bantuan. Masukan data baru kami buka karena kan ada yang meninggal, ada yang pindah, dan sebagainya,”kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam jumpa pers peluncuran“New DTKS”di Kantor Kemensos, Jakarta (21/04/2021). Data ganda yang dimaksud, lanjut dia, dalam temuan Kemensos adalah namanya ganda, atau mendapat bantuan ganda. Untuk mengatasinya, kata Mensos, dilakukan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda, sehingga tersisa satu nama. “Ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),”katanya. Untuk memastikan akuntabilitasnya tentu saja proses tersebut melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan termasuk dengan menyertakan berita acara. Mensos memastikan, keputusan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan lembaga terkait. Yakni Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI. “Sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Polri, KPK, BPKP, kejaksaan, dan OJK,”kata Mensos. Dalam upaya pemutakhiran data dan penguatan integritas DTKS, Mensos memastikan prosesnya dilakukan dengan melibatkan stakeholeder terkait. “Hal ini sebagai bentuk transparansi memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya. Dalam rapat bulanan, Kemensos melibatkan juga Bank Indonesia (BI), Bank Himbara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebagainya. Mensos menyerukan kepada pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemutakhiran data. Termasuk menyerahkan data baru sesuai dengan siklus pemutakhiran data yang diterapkan Kemensos. “ Kami mempersilakan daerah untuk menyerahkan data baru atau perbaikan data pada pekan pertama dan kedua setiap bulan, adapun pekan ketiga dan keempat digunakan untuk mematangkan persiapan penyaluran bantuan dengan berkoordinasi dengan bank,”terangnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kementerian Sosial mengelola DTKS yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2020 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2020 terdapat sekitar 96 juta individu atau 27 juta rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. (*) Tegas, Mensos Hapus 21,156 Juta Data Ganda Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) dalam jumpa pers peluncuran“New DTKS”di Kantor Kemensos, Jakarta (21/4/2021). Foto: Humas Kemensos
37 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK – Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan dukungan penuh, dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Gerakan yang dimotori Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag sejak tahun 2015 ini, menurut Menag, hal ini merupakan wujud peran strategis para istri ASN untuk mendorong perbaikan di lingkungan Kementerian Agama melalui pencegahan korupsi. “Ini merupakan gerakan strategis untuk mencegah korupsi sekaligus memiliki dampak besar bagi keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia. Dukungan terhadap SPAK patut diberikan,”jelas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya pada Webinar Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Rabu (21/4/2021). Gerakan SPAK, dipandang Yaqut sebagai wujud peran strategis perempuan dalam pencegahan korupsi. Perempuan berperan penting dalam membentuk, mendidik, dan menanamkan nilai bagi kehidupan seorang anak. “Melalui SPAK, saya sangat berharap perempuan Kementerian Agama dapat mendidik dan memberikan contoh sejak dini kepada generasi muda terkait perilaku yang merusak, seperti korupsi. Apalagi, tindakan koruptif jelas tidak sejalan dengan nilai agama,”bebernya. Menag mendorong agar gerakan SPAK Kementerian Agama dapat menyebar secara masif, dan memberikan dampak nyata bagi penanaman nilai anti korupsi di lingkungan Kementerian Agama. “Saya minta jajaran DWP Kementerian Agama untuk terus menggelorakan gerakan ini. Karena dengan berada dalam gerakan ini, DWP telah menjadi bagian dari proses berkelanjutan pencegahan korupsi di Indonesia,” tegasnya lagi. Dukungan para anggota DWP melalui gerakan SPAK, menurut Menag akan menjadi kekuatan bagi Kementerian Agama untuk menjadi semakin baik. Kemenag saat ini telah memiliki 269 agen SPAK yang tersebar di seluruh Indonesia. Para agen ini sebelumnya telah mengikuti training of trainer (TOT) dari KPK. “Hal ini sejalan dengan salah satu semangat baru Kementerian Agama, yaitu pelayanan publik dan tata kelola birokrasi yang lebih baik dan bersih,”terangnya. Sebagai informasi, webinar nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) digelar DWP Kemenag RI dalam rangka Hari Kartini. Webinar ini diikuti oleh 700an anggota DWP Kemenag se-Indonesia secara luring dan daring. Turut mengikuti webinar secara luring, Penasihat DWP Kemenag Eny Yaqut Cholil Qoumas, Penasihat DWP Kemenag Halimah Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua DWP Kemenag Farikhah Nizar, serta pengurus DWP Kemenag Pusat. Dalam webinar ini menghadirkan Keynote Speaker Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Hadir juga sejumlah narasumber, seperti Direktur SPAK Maria Kresentia dan Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana. Menag Dorong Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Humas Kemenag
38 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A BRAFOPMK – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI akan mengawal langsung implementasi grand design keolahragaan nasional. Bahkan, Menpora RI Zainudin Amali yang bakal turun tangan langsung. “Saya tentu akan mengawal langsung implementasi dari grand design keolahragaan nasional ini, karena ini sudah menjadi komitmen kita,”kata Menpora Amali dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder secara virtual dari Situation Room, Lantai 9, Kemenpora, Jakarta, Rabu (21/4/2021). Kegiatan rapat koordinasi tersebut mengambil tema ‘Mewujudkan Talenta Olahraga Menuju Olimpiade 2032 melalui Sentra-Sentra Olahraga Usia Muda’. Menpora Amali menerangkan, grand design keolahragaan nasional juga sudah dibahas bersama Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Maret 2021 lalu. Grand design yang dilakukan, dengan tujuan melahirkan juara dunia dari Tanah Air dimasa yang akan datang. Uji publik juga sudah dilakukan Menpora Menpora RI Saksikan Langsung Implementasi Grand Design Olahraga Nasional Amali dengan beberapa pakar, akademisi, serta stakeholder olahraga Indonesia. Selain itu, grand design keolahragaan nasional ini juga bertujuan agar adanya prestasi berjenjang. Harus ada atlet yang dapat mengikuti prestasi seniornya ke depan. “Memang benar semua stakeholder harus bersama- sama berkontribusi dalam pembinaan prestasi. Masyarakat harus bugar agar mudah dapat mendapatkan talenta yang nantinya akan didorong menjadi atlet berprestasi,”terang Menpora Amali. Menpora mengingatkan kepada jajarannya agar saling bersinergi. Tak hanya itu, sinergi dengan kementerian/ lembaga juga harus dilaksanakan. “Apa yang kita tuju dan target pada grand design keolahragaan nasional diharap segera tampak wujudnya. Dari sekarang kita harus sudah bergerak melakukan langkah konkret. Dengan kerja sama, maka hasil akan bisa terlihat. Ini juga akan jadi pedoman kita kedepannya,”pungkasnya. (*) Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Foto: Humas Kemenpora
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Darmawati. Foto: Dok. Kemen PPPA BRAFOPMK –Harus diakui, pada era ekonomi digital akses terhadap teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor kewirausahaan. Fenomena itu diamini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Darmawati. Menurut dia, hal ini harus diawali dengan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi. “Karena berdasarkan BPS tahun 2019 persentase pengguna internet perempuan masih lebih rendah yaitu 46,87% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 53, 13%,”terangnya dalam Webinar Women in Digital Entrepreneurship yang berlangsung virtual dari Jakarta, Rabu (21/04/2021). Pemerintah telah memprioritaskan, isu pemberdayaan perempuan yang ditegaskan pula oleh Presiden RI dalam amanatnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan lima isu prioritas untuk diselesaikan dalam lima tahun kedepan. “Di mana salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender perempuan. Ini bukanlah didasari dari sekedar asumsi belaka data perkembangan usaha mikro kecil menengah dan besar di Indonesia tahun 2014-2018 dari seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia 99,99% nya merupakan usaha mikro kecil menengah,”ucapnya. Menteri Bintang menerangkan, tingginya angka populasi perempuan akan menambah Produk Domestik Bruto secara signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) sejak Juni 2020 penjualan e-commerce di Indonesia meningkat 18% pada masa pendemi, angka tersebut mengutip hasil penelitian dari McKinsey tahun 2018. “Dengan syarat jika ada peningkatan pada partisipasi perempuan dalam ekonomi dalam bayangkan, bahwa potensi kewirausahaan perempuan yang luar biasa diimbangi dengan kemampuan penggunaan teknologi digital,”jelasnya. Selanjutnya Menteri PPPA menuturkan, pencapaian isu prioritas pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dapat tercapai apabila perempuan memiliki resiliensi terhadap perubahan zaman yang begitu cepat. “Kita juga harus berdamai dengan kenyataan bahwa kehidupan di masa depan akan berbeda dengan kehidupan kita dimasa lalu maka memberikan pemahaman dan kemampuan bagi para perempuan pelaku usaha mengenai penggunaan teknologi terkini adalah hal yang krusial,” tandasnya. (*) Era Ekonomi Digital, Menteri Bintang : Perkuat Peran Perempuan 39 05/Mei/VII/2021
BRAFOPMK – Upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak bersama stakeholders terkait terus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Salah satunya dengan menyelenggarakan diskusi interaktif‘Pencegahan Perkawinan Anak dalam Pandangan Lintas Agama’yang dilakukan secara virtual. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menuturkan, perkawinan anak termasuk pelanggaran terhadap hak dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Terutama anak perempuan, anak perempuan merupakan kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak. “Presiden telah memberikan arahan kepada Kemen PPPA untuk menangani permasalahan perkawinan anak yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara tegas RPJMN menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Perkawinan anak pun menjadi Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada kami,”Ujar Erni. Erni mengatakan salah satu faktor terjadinya perkawinan anak yaitu dari sisi agama. Menurut dia, agama masih sering dijadikan legitimimasi atau alat pembenaran atas praktik perkawinan anak. “Dalihnya menghindari perzinahan, faktor ekonomi si anak, perjodohan, dan kehamilan yang tidak diinginkan,” jelasnya., Hal ini, sambung Erni, melatarbelakangi pentingnya keterlibatan para pemuka agama yang ada Indonesia untuk berperan aktif bersama dengan umatnya. “Kami apresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dari enam lintas agama yang nantinya bersama anggotanya dari seluruh Indonesia dapat menjadi agen pelopor dan penggerak yang membantu pemerintah dalam upaya penyelamatan anak dari praktik perkawinan anak,”tegasya. Hasil dialog ini, Erni yakin, ada perspektif baru yang lebih progresif dan berpihak dalam perlindungan anak Tokoh Agama Berperan Penting Cegah Perkawinan Anak Ilustrasi perkawinan. Foto: Net/Istimewa 40 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A
khususnya menurunkan angka perkawinan anak, demi mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depan. Sementara itu, Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof. Amany Lubis memaparkan gambaran umum tentang pernikahan usia anak di Indonesia dengan segala dampaknya merupakan tantangan dan PR bersama bagi pemerintah dan masyarakat, tidak terkecuali para ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi rujukan umat dalam berbagai permasalahan. “Ulama sangat perlu berperan dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan melalui pendidikan dan dakwah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi korban perkawinan usia anak lantaran berbagai sebab. Sebagai penerus para nabi, dalam melakukan pendidikan dan dakwah para ulama -laki-laki dan perempuan- perlu mengenali penyebab dan akar masalah dari masalah perkawinan usia anak ini, sehingga solusi pencegahan dilakukan sesuai dengan masalahnya,”paparnya.. Selanjutnya lembaga agama katholik, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI, RD Yoh Aristanto HS menuturkan setiap agama atau lembaga agama mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan dan batas usia untuk menikah– namun mempunyai tujuan yang sama yaitu kebaikan dari pasangan yang menikah dan keluarga yang dibangun. “Perlu di bangun sebuah pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya realitas hukum, yang lebih utama adalah panggilan orang beriman untuk ‘membentuk ikatan perjanjian perkawinan’yang satu dan selamanya, hukum memberikan validitas dan tata tertib hidup gereja secara minimal, dan kebaikan hidup suami isteri itu merupakan tujuan final perkawinan, karena kebaikan suami-isteri itu adalah dasar kebaikan hidup menggereja dan bermasyarakat,”Pungkasnya. (*) Berikut Provinsi di Indonesia yang memiliki angka perempuan berstatus kawin di bawah 18 tahun dari menengah ke rendah yaitu : z z Jawa Tengah 10.2 persen, z z Bali 10.2 persen, z z Maluku 9.5 persen. z z Nusa Tenggara Timur 8.5 persen, z z Riau 8.3 persen, z z Aceh 6.6 persen, z z Sumatera Utara 6.5 persen, z z Banten 6.0 persen, z z Sumatera Barat 6.0 persen, z z Kepulauan Riau 3.8 persen, z z DKI Jakarta 3.1 persen, z z Daerah Istimewa Yogyakarta 3.1 persen. Dengan demikian, tingkat perempuan berstatus kawin di bawah usia 18 di Indonesia adalah 10.82 persen. Angka Rata-Rata Nasional Agustina Erni, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA. Foto: Twitter KemenPPPA 41 05/Mei/VII/2021
42 05/Mei/VII/2021 S E N AYA N BRAFOPMK - Pertemuan para kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN diharapkan dapat memulihkan demokrasi di Myanmar dan menghentikan kekerasan serta menciptakan perdamaian. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Sabtu (24/4/2021). “Ini forum yang sangat strategis. Saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar yang sudah di luar batas ini,”katanya. Pasalnya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara itu tergolong berat dengan korban melebihi 700 jiwa. Maka, ASEAN semestinya juga ikut bertanggungjawab untuk menghentikan kekerasan dan adanya konflik etnis di Myanmar ini. Kendati demikian, situasi semacam ini juga rawan intervensi dari negara-negara besar yang menyebabkan kawasan ASEAN tidak kondusif. “Kalau situasi itu tidak tertangani, bisa terjadi perang saudara,”ujar Sukamta. Ia mendesak agar ASEAN memberikan waktu kepada rezim kudeta di Myanmar tersebut dalam rangka menjalankan hasil dari keputusan KTT ini . Untuk itu, pelanggaran ham dan kekerasan yang terjadi di rezim Myanmar harus dihentikan. “Semoga ASEAN mampu memberikan solusi bagi Myanmar,”harap legislator dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Sementara itu, Indonesia juga turut melakukan upaya untuk menyelesaikan krisis di Myanmar ini. Dilansir dari Reuters, Indonesia telah memimpin ASEAN dalam upaya ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi berdiskusi secara ilangsung dan intensif di Ibu Kota Thailand dengan militer Myanmar dan perwakilan dari pemerintah terpilih yang digulingkan (Wunna Maung Lwin) pada Rabu (24/2). Dalam jumpa persnya di Bangkok Menlu menyampaikan bahwa prioritas nomor satu ialah kesejahteraan rakyat Myanmar. Namun demikian, hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis demokrasi Myanmar. “Kami meminta semua orang untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan demi menghindari korban dan pertumpahan darah. Kita butuh kondisi yang kondusif berupa dialog, rekonsiliasi, pembangunan kepercayaan. Indonesia akan membersamai rakyat Myanmar”ucapnya usai berdiskusi dengan menteri Myanmar dan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai. DPR Harap ASEAN Mampu Berikan Solusi Pada Myanmar Presiden Joko Widodo dan para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN tengah mengikuti jalannya ASEAN Leaders’Meeting (ALM) yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu, (24/4/2021). Foto: BPMI Setpres
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: DPR RI 43 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK – Pada kuartal II-2021 pergerakan ekonomi menuju arah perbaikan, terlihat dari sejumlah indikator. Meski resiko ketidakpastian global masih mengintai. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat upaya reformasi. “Tingkat konsumsi masyarakat terus membaik pada Maret 2021. Tentu hal ini perlu diikuti dengan percepatan program vaksinasi, dan protokol kesehatan harus terus dipertahankkan karena berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Jumat (23/4/2021). Berdasarkan perkembangan leading indicator triwulan I Maret 2021, arah perbaikan terus menguat, di antaranya tampak terlihat dari indeks penjualan ritel ataupun indeks keyakinan konsumen di mana menunjukkan tren positif. Begitu pula siklus ekspor-impor. Demi mendorong ekonomi, upaya-upaya yang memperkuat daya beli perlu dikerahkan, seperti pemberikan THR, atau subsidi ongkos kirim sebesar Rp.500 miliar untuk Harbolnas maupun terus mendorong reformasi untuk peningkatan investasi. “Saya optimis ekonomi pada 2021 bisa rebound, kuncinya yaitu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga peningkatan kolaborasi pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional,”ujar Dito. Ia juga menekankan pentingnya percepatan vaksinasi dalam rangka mencapai herd immunity. Selain itu optimalisasi APBN 2021 melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah harus dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan sangat penting. Karena kolaborasi ini sepertinya sangat memberikan dampak terhadap peringkat RI pada BBB+/Outlook Stabil (investment grade) pada 22 April 2021. “Demi memastikan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Saya meminta pemerintah dan Bank Indonesia, serta otoritas yang lain menjaga tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel sehingga prospek pemulihan ekonomi dapat terus terjaga,”kata Dito. (*) Perlahan Tapi Pasti, Ekonomi Mulai Bangkit
44 05/Mei/VII/2021 O P I N I Bangsa ini sedang menghadapi problem ekonomi yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Resesi menerjang banyak dunia. Tugas besar kita, bagaimana ekonomi segera bangkit di samping menjaga kesehatan masyarakat. Meski demikian, banyak pihak meramalkan Indonesia membaik, tetapi tentu belum dapat pulih sepenuhnya. Mengingat pertumbuhan dalam tiga kuartal pada 2020 mengalami kontraksi. Itu disebabkan permintaan menurun karena produksi barang dan jasa melambat. Tentu kita berharap program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar sehingga mendorong perekonomian segera kembali normal. Gara-gara Covid-19 sektor riil terguncang sehingga mempengaruhi iklim pasar yang menghantam permintaan dan penawaran. Secara makro hal tersebut tak terlepas dari langkah penanggulangan pandemi dalam bentuk physical distancing maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Surico dan Galeotti (2020) dari London Bussiness School, mengatakan rupa-rupa pembatasan sosial atau karantina wilayah menyebabkan terjadinya penurunan suplai agregat. Dengan begitu kurvanya bergeser ke arah kiri dari AS0 ke AS1 yang membuat produksi menurun dari Q ke Q’. Berikut gambaran kurvanya: Sumber: London Business School (2020) Dalam kondisi masyarakat berdiam diri di rumah dalam menjalankan work from home misalnya, maka mereka cenderung hanya membeli barang pokok. Inilah salah satu faktor penyebab agregat permintaan mengalami penurunan. Tampak dari bergesernya kurva AD0 ke AD1 dan produksi turun dari Q’ke Q”. Dalam logika permintaan dan penawaran, apabila permintaan turun pastinya akan membuat produksi juga mengalami penurunan (AS1 ke AS2 dan dari Q”menjadi Q”’) sehingga kurva AD1 bergeser ke AD2 dan produksi berkurang kembali ke Q””. Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi Oleh: Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP adalah Rektor, Institut Agama Islam Tazkia.
45 05/Mei/VII/2021 Sumber: London Business School (2020) Oleh karena itu, ketika permintaan, penawaran dan pasokan barang (supply chain) terguncang akan mengarah kepada krisis multidimensi yang tentu memukul seluruh lapisan masyarakat. Lalu dampaknya menjalar ke sektor keuangan. Misalnya investee mengalami kesulitan pembayaran pada investornya. Barangkali di sinilah perlunya mendorong penguatan produk keuangan syariah di mana kerjasama antara investee dan investor cenderung lebih fleksibel sebab berbasiskan sistem bagi hasil. Sejauh mana kira-kira sistem ini dapat berdaya guna dalam menghadapi resesi kali ini. Sesungguhnya pemerintah sudah mulai mengerakkan keuangan syariah, seperti adanya kehadiran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan harapan dapat membawa Indonesia menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada 2024 mendatang. Tidak cukup sampai di situ, kita juga tahu bahwa telah dilakukan merger BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indoneia. Agaknya kita perlu mempertimbangkan sistem syariah demi memecahkan permasalahan bangsa yang kita hadapi saat ini. Solusi Sistem Syariah Setidaknya beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan bangsa ini. Pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dalam bentuk transfer tunai. Upaya ini penting agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terlebih di masa pandemi ini terjadi lonjakan pengangguran yang cukup signifikan. Kedua, perlunya gerakan solidaritas nasional. Hal ini dekat dengan prinsip gotong royong sebagaimana yang dikenal bangsa ini. Dalam kondisi krisis, saling tolong menolong (berta’awun) dan saling melindungi (bertakaful) harus dibangkitkan, dan tidak hanya mengandalkan negara. Bentuk dari gerakan tersebut dapat beragam, seperti memanfaatkan masjid sebagai pusat baitul maal dan melakukan pendataan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikeloka organisasi pengelola zakat, termasuk mendorong semangat wakaf. Soal wakaf diketahui sudah digencarkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 lalu. Ini juga barangkali dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah. Gerakan zakat massal harus didorong. Jika merujuk nisab zakat profesi berdasarkan standar BAZNAS, hitungannya Rp.10 ribu atau Rp.8 ribu x 524 kg beras. Maka kampanye soal infak, sedekah dan wakaf perlu dikampanyekan secara intensif. Dana yang terkumpul dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya memperkuat UMKM. Di Maroko, dikenal dengan program al sunduq al tadhamun alijtimai al wathani atau National Solidarty Fund yang diluncurkan Raja Muhammad VI. Ia memberikan tauladan dengan mendonasikan hartanya dalam jumlah besar demi kebutuhan rakyat. Agaknya gerakan semacam itu dapat dilakukan para pejabat di sini, mulai dari walikota, gubernur hingga menteri untuk Gerakan zakat massal harus didorong. Jika merujuk nisab zakat profesi berdasarkan standar BAZNAS, hitungannya Rp.10 ribu atau Rp.8 ribu x 524 kg beras.
46 05/Mei/VII/2021 O P I N I Pekerja menjemur kain pantai usai proses pewarnaan di kawasan industri rumahan kain Desa Krajan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (12/1/2021). Foto: ANTARAFOTO/Maulana Surya mengajak solidaritas bersama membantu antar sesama. Pelaksanaan wakaf uang dengan skema waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan wakaf uang temporer. Untuk merealisasikannya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mesti bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Kita juga jangan mengabaikan sektor pertanian karena sangat sangat vital sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syaibani dalam Kitab Al-Kasb. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi pajak dan zakat seperti yang dilakukan di banyak negara muslim. Di Indonesia, zakat diatur dalam UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di sini zakat didefinisikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) apabila dibayarkan ke lembaga resmi. Tujuan pengurangan tersebut agar pembayar pajak tak terbebani ganda. Zakat memang dipandang sebagai pengurang pajak bruto (tax deductible). Pola ini juga dikenal di Yordania, Sudan, Pakistan, Arab Saudi, Kuwait, Mesir bahkan Malaysia. Sementara apabila negara kita hendak mengadobsi kebijakan sejenis, maka Kemenkeu dan Kemensos harus diberikan otoritas mengatur pajak demi upaya mengentakkan masalah sosial, sebut saja kemiskinan serta Kemenag juga dapat membantu mengatur distribusinya. Pemerintah juga penting memperhatikan bantuan modal usaha khususnya bagi UMKM demi mengurangi dampak krisis. Sejauh ini program yang ada sudah sangat membantu, seperti relaksasi perbankan, restrukturisasi atau penangguhan kredit dan sejenisnya. Di samping itu, dalam sistem syariah dikenal dengan pinjaman Qardhul Hasan. Ini rasanya sangat bermanfaat guna mempercepat pemulihan ekonomi, di mana dalam bentuk pinjaman yang tidak memetik manfaat apapun dengan tetap mewajibkan pengembalian. Upaya itu dapat ditempuh lewat lembaga keuangan mikro syariah atau pinjaman langsung tanpa margin yang sumber pembiayaannya bisa diperoleh dari masyarakat, pihak swasta atau BUMN/BUMD. Ditambah lagi, sepertinya demi memperlancar likuiditas pelaku pasar sangat dibutuhkan pengembangan finansial teknologi syariah seiring dengan peningkatan pada social finance (ZISWAF). Langkah ini sebetulnya dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan marketplace yang menghimpun pasar tradisional dan UMKM yang diperkirakan jumlah mencapai 60 juta sehingga permintaan dan penawaran terdorong.
47 05/Mei/VII/2021 Selamat Memperingati Mengucapkan 13 Mei 2021 Kenaikan Isa Almasih
48 05/Mei/VII/2021 kemenkopmkri @kemenkopmk @kemenko_pmk kemenkopmk www.kemenkopmk.go.id BRAFOPMK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 1 Syawal 1442 H Mengucapkan Idulfitri Selamat Hari Raya Minal‘AidinwalFaizin MohonMaafLahirdanBatin

Recommended

BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021
BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021
BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 03 September 2020
BRAFOPMK Edisi 03 September 2020BRAFOPMK Edisi 03 September 2020
BRAFOPMK Edisi 03 September 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021
BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021
BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021MajalahBRAFOPMK
 

Recommended

BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021
BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021
BRAFOPMK Edisi 09 Maret 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 03 September 2020
BRAFOPMK Edisi 03 September 2020BRAFOPMK Edisi 03 September 2020
BRAFOPMK Edisi 03 September 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021
BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021
BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFO PMK EDISI November 2021
BRAFO PMK EDISI November 2021BRAFO PMK EDISI November 2021
BRAFO PMK EDISI November 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi Februari 2022
BRAFOPMK Edisi Februari 2022BRAFOPMK Edisi Februari 2022
BRAFOPMK Edisi Februari 2022MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020MajalahBRAFOPMK
 
Kebijakan satuan pendidikan
Kebijakan satuan pendidikanKebijakan satuan pendidikan
Kebijakan satuan pendidikanRisalmaros Smantig
 
BRAFO PMK Edisi Desember 2021
BRAFO PMK Edisi Desember 2021BRAFO PMK Edisi Desember 2021
BRAFO PMK Edisi Desember 2021MajalahBRAFOPMK
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
 
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019ECPAT Indonesia
 
Bappenas
Bappenas Bappenas
Bappenas Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaMerencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaRizky Faisal
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfBKKSMKN1PLOSOKLATEN
 
Modul 3 - Mortalitas
Modul 3 - MortalitasModul 3 - Mortalitas
Modul 3 - MortalitasPusdiklat KKB
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Gross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikGross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikUmi Hanik
 
Permen 35 tahun 2018 lengkap
Permen 35 tahun 2018 lengkapPermen 35 tahun 2018 lengkap
Permen 35 tahun 2018 lengkapHeri Purwanto
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
 
118 article text-432-3-10-20200611
118 article text-432-3-10-20200611118 article text-432-3-10-20200611
118 article text-432-3-10-20200611Yori Feriyandi
 
Concept note program kelurahan siaga wabah
Concept note program kelurahan siaga wabahConcept note program kelurahan siaga wabah
Concept note program kelurahan siaga wabahAndi Hamad
 

More Related Content

What's hot

BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFO PMK EDISI November 2021
BRAFO PMK EDISI November 2021BRAFO PMK EDISI November 2021
BRAFO PMK EDISI November 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi Februari 2022
BRAFOPMK Edisi Februari 2022BRAFOPMK Edisi Februari 2022
BRAFOPMK Edisi Februari 2022MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020MajalahBRAFOPMK
 
BRAFO PMK Edisi Desember 2021
BRAFO PMK Edisi Desember 2021BRAFO PMK Edisi Desember 2021
BRAFO PMK Edisi Desember 2021MajalahBRAFOPMK
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
 
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019ECPAT Indonesia
 
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaMerencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaRizky Faisal
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfBKKSMKN1PLOSOKLATEN
 
Modul 3 - Mortalitas
Modul 3 - MortalitasModul 3 - Mortalitas
Modul 3 - MortalitasPusdiklat KKB
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Gross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikGross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikUmi Hanik
 
Permen 35 tahun 2018 lengkap
Permen 35 tahun 2018 lengkapPermen 35 tahun 2018 lengkap
Permen 35 tahun 2018 lengkapHeri Purwanto
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
 

What's hot (20)

BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021
 
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
BRAFOPMK Edisi 05 November 2020
 
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
 
BRAFO PMK EDISI November 2021
BRAFO PMK EDISI November 2021BRAFO PMK EDISI November 2021
BRAFO PMK EDISI November 2021
 
BRAFOPMK Edisi Februari 2022
BRAFOPMK Edisi Februari 2022BRAFOPMK Edisi Februari 2022
BRAFOPMK Edisi Februari 2022
 
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020
 
Kebijakan satuan pendidikan
Kebijakan satuan pendidikanKebijakan satuan pendidikan
Kebijakan satuan pendidikan
 
BRAFO PMK Edisi Desember 2021
BRAFO PMK Edisi Desember 2021BRAFO PMK Edisi Desember 2021
BRAFO PMK Edisi Desember 2021
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
 
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019
 
Bappenas
Bappenas Bappenas
Bappenas
 
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaMerencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
 
Modul 3 - Mortalitas
Modul 3 - MortalitasModul 3 - Mortalitas
Modul 3 - Mortalitas
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Gross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikGross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanik
 
Permen 35 tahun 2018 lengkap
Permen 35 tahun 2018 lengkapPermen 35 tahun 2018 lengkap
Permen 35 tahun 2018 lengkap
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
 

Similar to BRAFOPMK Edisi 5 Mei 2021

118 article text-432-3-10-20200611
118 article text-432-3-10-20200611118 article text-432-3-10-20200611
118 article text-432-3-10-20200611Yori Feriyandi
 
Concept note program kelurahan siaga wabah
Concept note program kelurahan siaga wabahConcept note program kelurahan siaga wabah
Concept note program kelurahan siaga wabahAndi Hamad
 
05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol
05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol
05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpolShintaDevi11
 
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RIPSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RIRafael Ryandika
 
Tor orientasi germas bagi nakes
Tor orientasi germas bagi nakesTor orientasi germas bagi nakes
Tor orientasi germas bagi nakesHelenaKidi
 
PPT SOSIALISASI BIAN 1.pptx
PPT SOSIALISASI BIAN 1.pptxPPT SOSIALISASI BIAN 1.pptx
PPT SOSIALISASI BIAN 1.pptxNursaUsiana
 
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
 
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianDampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianHanifahFebriana
 
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangPaparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangNur Hasan Murtiaji
 
PPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptxPPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptxlegalegawati
 
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 Khairunnisa Nurulfirdausi
 
07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat
07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat
07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusatShintaDevi11
 
Minilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptx
Minilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptxMinilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptx
Minilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptxRisanita
 
Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020
Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020
Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020ulviaulia
 
Buku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdf
Buku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdfBuku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdf
Buku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdfNiska5
 
Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021
Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021
Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021Muhammad Ichsan Mustari
 
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi Bali
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi BaliDampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi Bali
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi BaliLiaCahyaniPramesti
 

Similar to BRAFOPMK Edisi 5 Mei 2021 (20)

118 article text-432-3-10-20200611
118 article text-432-3-10-20200611118 article text-432-3-10-20200611
118 article text-432-3-10-20200611
 
Concept note program kelurahan siaga wabah
Concept note program kelurahan siaga wabahConcept note program kelurahan siaga wabah
Concept note program kelurahan siaga wabah
 
05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol
05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol
05 mei 2021, sambutan bupati wonosobo rakor kesbangpol
 
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RIPSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI
 
Tor orientasi germas bagi nakes
Tor orientasi germas bagi nakesTor orientasi germas bagi nakes
Tor orientasi germas bagi nakes
 
PPT SOSIALISASI BIAN 1.pptx
PPT SOSIALISASI BIAN 1.pptxPPT SOSIALISASI BIAN 1.pptx
PPT SOSIALISASI BIAN 1.pptx
 
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...
 
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianDampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
 
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangPaparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
 
Pro konta mudik ppt
Pro konta mudik pptPro konta mudik ppt
Pro konta mudik ppt
 
PPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptxPPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptx
 
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
 
LEAFLET PROLANIS.pdf
LEAFLET PROLANIS.pdfLEAFLET PROLANIS.pdf
LEAFLET PROLANIS.pdf
 
07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat
07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat
07 mei 2021, sambutan bupati wonosobo kunjungan satgas covid 19 pusat
 
Minilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptx
Minilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptxMinilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptx
Minilokakarya Linsek Puskesmas Bumiaji Februari 2023.pptx
 
Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020
Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020
Laporan KKN UNUSIDA BERDAYA 2020
 
Buku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdf
Buku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdfBuku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdf
Buku Profil Kesehatan 2019 prov sumut.pdf
 
Suratttttttt
SurattttttttSuratttttttt
Suratttttttt
 
Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021
Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021
Story board pertumbuhan ekonomi sulsel 2021
 
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi Bali
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi BaliDampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi Bali
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program KB di Provinsi Bali
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (13)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

BRAFOPMK Edisi 5 Mei 2021

  • 1. 1 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK Tegas, Mensos Hapus 21,156 Juta Data Ganda Pasca Libur Lebaran, Presiden RI Awasi Penanganan Covid-19 Nissa Wargadipura Pelopor Pertanian Ramah Lingkungan Indahnya Lebaran Meski Tanpa Mudik Edisi 05/Mei/VII/2021 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan www.kemenkopmk.go.id
  • 2. 2 05/Mei/VII/2021 Selamat Hari Pendidikan Nasional mengucapkan 2 Mei 2021 HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2021
  • 3. Daftar Isi 26 6 24 16 Indahnya Lebaran Meski Tanpa Mudik Sejarah May Day, Hari Lahir Kaum Buruh 32 Pemerintah sejak tahun lalu sudah mengalokasikan sebagian dari total 20% anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19 Pasca Libur Lebaran, Presiden RI awasi Penanganan Covid-19 Edisi 05/Mei/VII/2021 Jika dirunut, peringatan hari buruh di Indonesia setidaknya sejak tahun 1920 sudah dirayakan. Biasanya pada 1 Mei. Bangun SDM Berkualitas, Menko PMK Tebar Beasiswa DPR Harap ASEAN Mampu Berikan Solusi Pada Myanmar 42 3 05/Mei/VII/2021 Sang Pelopor Pertanian Ramah Lingkungan Asal Garut Nissa Wargadipura
  • 4. EDITORIAL Edisi 05/Mei/VII/ 2021 Pembina: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pengarah: Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Penanggung Jawab: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi Redaktur Pelaksana: Danang A. Ichwan Tim Redaksi: Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Dwi Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati Ahli Tata Letak/Produksi: Rendy Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian Suryatna, Moch. Ragil Sekretariat Redaksi: Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110 Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165 Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id Situs: www.kemenkopmk.go.id Redaksi menerima artikel atau tulisan juga foto. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. 4 05/Mei/VII/2021 Bhinneka Tunggal Ika Menjadi tradisi di Indonesia mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua. Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Disisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman. Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri. Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca. Lebaran Tanpa Mudik Tak Berarti Memutus Silaturahmi
  • 5. 5 05/Mei/VII/2021 “ Tentu saja kita tidak ingin hari raya lebaran menjadi pemicu utama dari naiknya kasus covid-19. Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan. Karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu tidak 100 persen. Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan Kita sekarang alhamdulillah PPKM mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, tetap hati-hati, disiplin menjalankan protokol 3M, juga tetap mematuhi aturan PPKM mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya. Foto: Humas Kemenko PMK Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT Q U O T E S Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga “ Muhadjir Effendy Menko PMK RI
  • 6. 6 05/Mei/VII/2021 I S TA N A BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran di daerah untuk memantau sejumlah parameter penanganan pandemi secara berkala, agar segera mengambil langkah taktis yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 khususnya di daerah. Himbauan tersebut, berkaitan dengan tren peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi usai libur panjang. “Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan,”ujar Presiden saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta Senin, (17/5/2021). Berdasarkan informasi yang diperoleh Presiden RI sebanyak 1,5 juta orang tetap melakukan mudik lebaran tahun ini pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk. Sebelum dikeluarkan kebijakan peniadaan mudik, diketahui sebanyak 33 persen masyarakat berniat untuk mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran. Sementara setelah dilakukan sosialisasi luas, angka tersebut turun menjadi tujuh persen. Artinya laju pergerakan masyarakat untuk mudik, mampu ditekan lebih jauh menjadi 1,1 persen melalui penegakan kebijakan peniadaan mudik di lapangan beberapa waktu lalu. Pasca Libur Lebaran, Presiden RI awasi Penanganan Covid-19 “Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun- tahun sebelumnya,”tegas presiden. Sementara itu, Kepala Negara juga mencermati adanya peningkatan kasus penularan di 15 provinsi dalam kurun waktu belakangan ini. Yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selanjutnya, menurut Presiden RI Parameter pandemi juga dapat dilihat dari rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR). Presiden Joko Widodo menargetkan penanganan pandemi dilakukan dengan baik sehingga BOR di rumah sakit dari masing - masing daerah berada di bawah 50 persen. Kini, BOR secara nasional telah berada di angka 29 persen yang menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun. Meski demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat BOR yang cukup tinggi di beberapa daerah yang tentunya perlu diwaspadai oleh masing-masing kepala daerah. “Ada beberapa provinsi yang masih di atas 50 persen. Jadi tolong semua gubernur, bupati, dan wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati, Sumatera Utara BOR-nya 56 persen, Kepulauan Riau BOR-nya 53 persen, Riau BOR-nya 52 persen. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus super hati - hati,” Tandasnya. Disisi lain, lanjut Kepala Negara Wisma Atlet di Kemayoran Jakarta yang selama masa pandemi ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat perawatan pasien Covid-19 juga mencatat penurunan BOR yang tentunya menjadi hal yang menggembirakan. Pada September 2020, BOR di Wisma Atlet diketahui pernah mencapai angka di atas 90 persen. “Tetapi sekarang, pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90 persen hari ini di angka 15,5 persen,”tandasnya. (*) Sebanyak 1,5 juta orang diperkirakan tetap melakukan mudik lebaran tahun ini pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk.
  • 8. 8 05/Mei/VII/2021 Sejumlah remaja masjid bermain sepakbola api di halaman Masjid Batul Fatah Gedog, Blitar, Jawa Timur, Selasa (11/5/2021). Tradisi tersebut merupakan wujud rasa syukur masyarakat sekitar karena dapat menjalankan ibadah puasa hingga dipenghujung bulan Ramadhan. ANTARA FOTO/Irfan Anshori Tradisi Malam Terakhir Bulan Ramadhan Warga mengisi kulit ketupat dengan beras di Blok Kupat Caringin, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021). Setiap tahun jelang lebaran Idul Fitri tiap warga di kampung tersebut memproduksi sedikitnya 15 ribu pesanan kulit ketupat untuk dijual kembali. ANTARA FOTO/Novrian Arbi Kampung Ketupat Lebaran B I N G K A I
  • 9. 9 05/Mei/VII/2021 Warga berjalan melintasi spanduk peringatan untuk pemudik di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Minggu (16/5/2021). Spanduk tersebut untuk memperingati warga yang kembali dari mudik agar membawa surat bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Spanduk Peringatan Untuk Pemudik Anggota polisi mengenakan kostum“celuluk”atau sosok menyeramkan bersama seniman lokal Bali berkeliling pasar tradisional memberi edukasi larangan mudik di Pasar Taman Sari Merta Kerobokan, Badung, Bali, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo Edukasi Larangan Mudik di Pasar Tradisional
  • 10. BRAFOPMK – Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas panen padi di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/04/2021). Lahan seluas 200 hektar ini ditaksir menghasilkan 8 ton padi per hektarnya dengan varietas Cilamaya Muncul. Hasil panen dari varietas tersebut sangat baik dari segi kualitas dan kuantitas. Harga gabah di pasaran saat ini juga sangat menjanjikan alias naik sekitar Rp.4.200 per kg. “Pagi hari ini saya melihat secara langsung panen yang dilakukan di sini,” ujar Presiden. Hingga saat ini, pemerintah terus memperbaiki pertanian nasional yang kini makin baik sehingga produksi terus meningkat. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan dan swasembada bisa lekas terwujud. Namun, kondisi yang tidak memungkinkan seperti bencana banjir, atau akibat pandemi terkadang pemerintah menempuh jalan impor meskipun tidak populis. “Pemerintah tidak senang dan tidak suka impor beras, tapi karena hitung-hitungan dan berbagai kendala akhirnya perlu tambahan sebagai cadangan,”kata Presiden. Jokowi menegaskan hingga Juni 2021 dipastikan pemerintah tidak akan melakukan impor. Bahkan hingga akhir tahun sepanjang produksi terjaga. Presiden pun menyempatkan berdialog dengan sejumlah petani setempat. Dari situ diketahui, bahwa para petani membutuhkan pasokan pupuk, tenaga dan juga alat pemanen untuk menyambut panen raya. Tadi petani menginginkan diberikan combine harvester (mesin pemanen padi), dan tadi sudah saya iyakan, termasuk traktor dan pompa. Semoga ini segera bisa kita kirim,”tuturnya. Hadir dalam kunjungan Presiden tersebut, antara lain Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Bulog Budi Waseso, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Bupati Indramayu Nina Agustina. Diketahui Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten penghasil beras tertinggi secara nasional berdasarkan data produksi sepanjang tahun 2020. Presiden Kabulkan Kemauan Petani di Indramayu Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan petani saat menghadiri panen raya padi di desa Wanasari, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021). Foto: BPMI Setpres BRAFOPMK – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menganggap pentingnya pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia demi mengurangi emisi. Hal ini disampaikannya selepas mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Ketua DEN, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/04/2021). “Berdasarkan target pengurangan emisi, Indonesia perlu mengantisipasi untuk bisa mendorong sumber energi baru terbarukan,” ujar Arifin yang juga menjabat Ketua Harian DEN ini. Dalam rangka mengurangi emisi ini, pemerintah sedang menyusun rencana pemanfaatan energi baru hingga 2035. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah mendorong agar pada tahun 2025, pemanfaatan energi baru terbarukan Dorong Sumber Energi Terbarukan Guna Kurangi Emisi 10 05/Mei/VII/2021 N E W S F L A S H
  • 11. ditargetkan akan mencapai 24 ribu megawatt, sedangkan pada tahun 2035, terus ditingkatkan jadi 38 ribu megawatt. Selain itu, program hilirisasi dari produk batu juga akan dilakukan dan kini infrastruktur penunjangnya dalam proses penyelesaian, di antaranya dengan mematok target 100 persen elektrikfikasi demi melayani pasokan listrik bagi seluruh masyarakat. “Begitu juga untuk bahan bakar minyak dengan program BBM Satu Harga, ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah- daerah,”ujarnya. Pada Sidang Paripurna tersebut juga, DEN mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi agar dapat melihat momentum di tengah pandemi ini untuk dapat maju ke arah ekonomi hijau. Diketahui, saat ini semua negara maju sudah menuju arah ekonomi hijau dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan. “Diharapkan bahwa strategi yang disusun nanti harus berorientasi visioner dan implementasinya harus secara konsisten dilaksanakan,”Pungkasnya. BRAFOPMK – Pemahaman hak dan kewajiban sebagai konsumen perlu diperhatikan. Sebab banyak masyarakat yang belum tercerahkan dalam hal ini. “Kita perlu meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban konsumen,” ujar Wapres RI Ma’ruf Amin, Selasa (20/4/2021) dalam Peringatan Hari Konsumen Nasional 2021. Ma’ruf menegaskan konsumen harus mengerti haknya dalam memperoleh produk halal saat membeli produk yang ada, selain pentingnya mendukung produk lokal. Sedangkan para produsen juga harus memahami kewajibannya dalam memproduksi suatu barang, khususnya yang halal dan juga harus memberikan barang yang berkualitas baik. “Kita harus mengerti hak dan kewajibannya menjadi konsumen yang berdaya cinta dan bangga buatan Indonesia, selamat Hari Konsumen Nasional, bersama kita pulihkan ekonomi bangsa demi kesejahteraan bangsa yang adil dan makmur,”ujar mantan ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut. Ma’ruf menambahkan, tiap produsen harus bertanggungjawab ketika memproduksi suatu produk. Dengan demikian dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.“Saya berharap jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, berdaya saing serta memenuhi standar nasional Indonesia,”tuturnya. Diketahui, Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April, mengikuti lahirnya undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 tahun 1999). Saat ini Harkonas tertera pada Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012. Hari Konsumen Nasional pertama kali dicetuskan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 13/2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Peringatan Hari Konsumen Nasional juga diharapkan agar menjadikan konsumen sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha juga akan termotivasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanannya sehingga mampu bersaing di pasar global. Konsumen dan Produsen Harus Paham Hak dan Kewajibannya Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin Resmikan Sentra Kreasi ATENSI di Depsos Kota Bekasi. Kamis (18/2/2021). Foto: BPMI Wapres Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional didampingi oleh salah satunya Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (20/4/2021). Foto: BPMI Setpres 11 05/Mei/VII/2021
  • 12. BRAFOPMK - Di tengah pandemi, inovasi digital menjadi suatu keniscayaan. Banyak pihak berlomba-lomba mendorong transformasi dalam hal ini. Tidak terkecuali dengan Kemendagri RI yang meluncurkan aplikasi e-Perda di mana hadir demi memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. “e-Perda adalah bentuk dari jawaban kami dalam memberikan layanan cepat, murah dan mudah-mudahan bisa bersifat kolaboratif governance,”ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dalam launching e-Perda di Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/04/2021). Akmal menjelaskan, aplikasi ini dalam rangka meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi yang memfasilitasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Tujuannya, agar produk hukum yang ada bisa berjalan harmonis dengan peraturan undang-undang dan kebijakan pembangunan nasional. E-Perda ini juga akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sistem informasi lainnya yang tersedia di Kemendagri. “Arahan Bapak Menteri, kita harus memberikan dukungan dan memfasilitasi agar relasi antara pemerintahan pusat, lembaga non kementerian dengan Pemda itu berjalan singkron,”ujarnya. Aplikasi e-Perda diharapkan juga mampu mendeteksi tumpang tindih norma maupun produk hukum. e-Perda juga mampu mengatasi obesitas regulasi. Selain itu, melalui e-Perda, pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai kemudahan di antaranya langsung bisa memanfaatkan pelayanan tanpa harus menyediakan server yang diperlukan karena telah disiapkan oleh Kemendagri. Disaat yang bersamaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga turut mengapresiasi adanya e-Perda ini. Ia menyambut baik inovasi dari Kemendagri tersebut. “Inilah yang kami tunggu-tunggu karena dari daerah banyak permasalahan yang harus disinkronisasi dengan nomenklatur pusat,” Ujarnya. E-Perda, Sinkronkan Aturan Pusat dan Daerah Launching e-Perda di Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/04/2021). Foto: Setda Kab. Bandung 12 05/Mei/VII/2021 N E W S F L A S H Indonesia Kirimkan Bantuan Hibah Penanganan Covid-19 di India BRAFOPMK - Atas arahan Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Indonesia akan memberangkatkan bantuan hibah kemanusiaan Indonesia ke India,”ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung 510 Ekspor Garuda Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (12/05/2021). Pemerintah Republik Indonesia mengirim sejumlah bantuan untuk membantu penanganan Covid-19 di India. Pelepasan bantuan tersebut secara simbolis dilakukan Retno. Menlu menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan yang akan diberikan pada kesempatan ini adalah 200 unit oxygen concentrators. Sementara itu sebelumnya, pada hari Senin, 10 Mei 2021 pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia telah mengirimkan 1.400 tabung oxygen cylinders ke India. “Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa Indonesia kepada India. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu India dalam penanganan Covid-19,”jelasnya. Pemerintah Indonesia terus mengikuti
  • 13. 13 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK - Wisata halal menjadi salah satu komoditas penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, rendahnya literasi masyarakat dalam memahami ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wisata halal. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memaksimalkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal. “Ekonomi syariah itu sesuatu yang baik, yang berkeadilan, yang membawa kebaikan dari berbagai sektor,”tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dilansir dari Majalah Berita Mingguan Gatra (MBM Gatra) melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (06/05/2021). Misalnya dalam sektor pariwisata, lanjut Wapres pengembangan wisata halal memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Tetapi kenyataannya pengembangan wisata halal di Indonesia saat ini masih terhambat dengan rendahnya literasi masyarakat, sehingga timbul mis persepsi bahwa wisata halal berarti wisatanya disyariahkan. Akibatnya, beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal ini. “Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu wisatanya akan disyariahkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan,”ungkapnya. Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata. “Di situ kita ingin nanti di tempat-tempat wisata itu ada layanan syariah, layanan halal, restoran halal, ada tempat salat,”paparnya. Maka, sambung Wapres pengertian ini diberikan secara masif niscaya akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada para wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Dia mencontohkan kota Beijing di Tiongkok, yang telah menerapkan konsep wisata halal ini. “Saya pernah ke Beijing. Di Beijing itu ada restoran halal, ada tempat salat. Layanannya itu dari (pemerintah kota) Beijing, sehingga banyak saya lihat (wisatawan) dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman,”tandasnya.(*) Literasi Ekonomi Syariah Harus Digalakkan Demi Kembangkan Wisata Halal perkembangan situasi pandemi di India, termasuk kebutuhan mendesak terhadap oksigen. Menurut Menlu, Indonesia dan India adalah sahabat lama, sahabat dekat, sekaligus mitra strategis. “Persahabatan dua negara telah terjalin sejak masa Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru sampai sekarang di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Modi,”ungkap Menlu. Sejak awal pandemi, Indonesia dan India sudah bekerja sama dalam penanganan Covid-19. Di awal masa pandemi, Menlu Retno langsung melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India, terkait bagaimana pemerintah India memfasilitasi ekspor bahan baku obat yang pada saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia. Selain itu, Menlu melanjutkan, India juga berperan penting mendukung pengadaan vaksin dalam kerangka multilateral melalui Covax Facility. Menlu berujar bahwa Indonesia bersyukur atas dukungan India pada masa pandemi ini.“Sekarang saatnya untuk menunjukkan dukungan kita. Indonesia akan bersama dengan India di masa sulit ini. Kita berkomitmen untuk berbagi beban dengan masyarakat India. Bagaimanapun juga, teman saat membutuhkan adalah teman sejati,” paparnya. (*) Bantuan berupa 200 unit oxygen concentrators yang tengah dimuat ke dalam pesawat Garuda Indonesia untuk dikirimkan ke India pada Rabu, 12 Mei 2021. Foto: BPMI Setpres
  • 14. 3 Mei 2021 Medan, Sumatera Utara 1 Mei 2021 Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri) didampingi Walikota Medan Bobby Afif Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk buruh dan pekerja, di Pasar Raya Sumatera Utara, Kota Medan, Sabtu (1/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK Hari Buruh, Menko PMK Tinjau Vaksinasi Pekerja Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kanan) usai mengunjungi korban banjir bandang akibat Siklon Seroja di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (3/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK. Menko PMK Apresiasi Partisipasi Penanganan Stunting di NTT 14 05/Mei/VII/2021 G I AT S E R E M O N I A L
  • 15. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mengecek petugas penyekatan mudik di Gerbang Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK Menko PMK Apresiasi Kecermatan Petugas Penyekatan Mudik Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kanan) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan petugas kesehatan saat melakukan kunjungan kerja di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Karawang, Jawa Barat, Minggu (16/5/2021). Foto: Humas Kemenko PMK Peninjauan Pos Layanan Swab Antigen Pemudik Mei 2021 11 Kab. Tangerang, Banten Mei 2021 16 Karawang, Jawa Barat 15 05/Mei/VII/2021
  • 16. Indahnya Lebaran Meski Tanpa Mudik Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah masih harus dirayakan di tengah pandemi Covid-19, untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19 pemerintah memutuskan melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. 16 05/Mei/VII/2021 F O K U S U TA M A
  • 17. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik lebaran tahun ini yang dimulai sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. “Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,”tegas Menko PMK, saat konferensi pers usai rapat koordinasi melalui media daring. Larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. “Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idulfitri itu akan diatur oleh kementerian atau lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idulfitri juga akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,”ujar Menko PMK. Sementara itu, pengecualian larangan mudik diberikan khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Namun harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN, atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama istri saat silaturahmi virtual dengan Wakil Presiden Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin dan Ibu Wapres Wury Estu Handayani. Foto: instagram/ Muhadjir Effendy Larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. 17 05/Mei/VII/2021 17
  • 18. Larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. Lebaran Tanpa Mudik Mudik atau pulang kampung di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idulfitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Namun sayang, pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman. Pasti ada pro dan kontra, seiring dengan kebijakan pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran tahun ini. Banyak pihak yang merasa kecewa karena tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran, namun tak sedikit pula masyarakat yang mendukung kebijakan ini. Larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19. “Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,”ucap Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idul Fitri, Rabu (12/05/2021). Namun Pramono Anung meyakini, larangan tersebut tidak menghalangi masyarakat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini. Menurutnya, dengan tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi di Hari Raya Idulfitri. Silaturahmi Lebaran Terjaga Lewat Teknologi Kendati tak bisa tatap muka secara langsung pada lebaran tahun ini, seluruh masyarakat hingga pejabat negara masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin secara daring dari Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/5/2021). 18 05/Mei/VII/2021 F O K U S U TA M A “
  • 19. Setelah melaksanakan salat Idulfitri 1442 H dan kembali ke Wisma Bayurini, Presiden bersama Ibu Negara menghubungi Wakil Presiden dan Ibu Wury yang berada di kediaman resminya melalui panggilan video. Dalam dialognya, Presiden dan Wakil Presiden saling bertanya mengenai kondisi kesehatan keluarga pada hari raya Idulfitri yang masih dirayakan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Presiden juga mengatakan bahwa perayaan hari raya Idulfitri kali ini tidak ditemani oleh putra putrinya secara langsung karena semuanya berada di daerah masing-masing. “Idulfitri tahun ini kita masih harus berhadapan dengan pandemi Covid-19. Kita juga masih harus bersabar dan menahan diri karena tidak bisa bersilaturahmi secara langsung secara tatap muka dengan keluarga dan handai tolan,”ucap Presiden sebagaimana ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/5/2021). Kepala Negara mengakui bahwa berlebaran di tengah situasi pandemi ini merupakan sesuatu yang berat. Namun, kita tidak memiliki pilihan lain bersama–sama mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Wakil Presiden dan Ibu Wury menerima silaturahmi panggilan video dari Presiden dan Ibu Negara di kediaman resminya. Foto: Dok. Setwapres 19 05/Mei/VII/2021
  • 20. Menko PMK Terjun Langsung ke Lapangan Pantau Penyekatan Mudik H-2 lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali turun ke lapangan yakni di Gerbang Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, guna memastikan kelancaran pelaksanaan penyekatan aktivitas mudik. Muhadjir mengaku sangat mengapresiasi pengelolaan petugas penyekatan mudik di gerbang tol keluar menuju Merak, Banten, dan sekitarnya tersebut. Menurutnya, cara-cara pemeriksaan yang dilakukan sangat cermat termasuk dalam mengantisipasi kemungkinan pemudik“colongan”yang naik di dalam bis maupun kontainer. “Saya sore ini langsung melihat on the spot di pintu keluar Cikupa dan pengelolaannya sudah sangat bagus dari aparat, baik Kapolri maupun TNI. Pemeriksaannya juga cermat, cara penyelesaiannya juga bagus sehingga tidak harus ada debat dengan pihak-pihak penumpang yang dicurigai,”ujarnya didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, serta Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Bangun IE Siregar. 20 05/Mei/VII/2021 F O K U S U TA M A
  • 21. Ia menjelaskan bahwa ketika ada pengendara dengan penumpang yang dicurigai, petugas telah memiliki jalur khusus untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih ketat. Apalagi, imbuh Muhadjir, karena Gerbang Tol Cikupa merupakan titik perbatasan dari Jakarta dan sekitarnya menuju kawasan Merak, Banten. Selain itu, Muhadjir juga melakukan pengecekan langsung ke Gerbang Tol Cikarang guna memastikan kelancaran di pos penyekatan keluar dari DKI Jakarta menuju Cikampek, Kaliurip, dan seterusnya. Muhadjir didampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Wakapolres Metro Bekasi AKBP Rikson Situmorang, dan Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal, memastikan proses penyekatan aktivitas calon pemudik di gerbang tol tersebut berjalan lancar. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik oleh petugas maupun pengguna jalan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah penularan atau munculnya klaster baru Covid-19. Berdasarkan laporan Ditlantas Polda Metro Jaya, Muhadjir menegaskan bahwa proses pemutarbalikan calon pemudik yang masih nekat telah diatur sedemikian rupa. Sehingga dipastikan tidak terjadi kekisruhan apalagi sampai menimbulkan kerumunan massa. Pemerintah telah jauh-jauh hari berkoordinasi agar Satgas Covid-19 dapat bersiaga mulai dari tingkat dusun, kelurahan, hingga kabupaten/kota. Masing- masing juga telah menyediakan tempat karantina bagi pemudik yang nekat sampai di kampung halaman. Muhadjir menegaskan, pelarangan mudik ini bukan untuk memutus silaturahmi. Tetapi untuk memutus penularan Covid-19, terutama dari desa ke kota. Apalagi kini secara global Covid sedang meningkat tajam. Ini juga demi keselamatan orang tua, sesepuh, dan sanak saudara di kampung. Silaturahmi di masa pandemi tetap bisa dilakukan dengan teknologi. Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (kedua kanan) meninjau pos layanan Swab Antigen COVID-19 pemudik di Balonggandu, Karawang, Jawa Barat, Minggu (16/5/2021). Muhadjir menegaskan, pelarangan mudik ini bukan untuk memutus silaturahmi. Tetapi untuk memutus penularan Covid-19, terutama dari desa ke kota. “ 21 05/Mei/VII/2021
  • 22. I N F O P U B L I K 22 05/Mei/VII/2021 Sejarah Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Hari Raya (THR) ternyata membutuhkan proses sejarah yang cukup panjang, pembagian dan pemberian uang THR bagi para pekerja di Indonesia dimulai pertama kali saat era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari partai Masyumi. Soekiman Wirjosandjojo, adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-6. 1. THR sudah ada sejak Pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 1951, kabinet Soekiman Wirjosandjojo memberikan THR kepada pamong praja (kini pegawai negara sipil). Kala itu, pemberian THR diberikan untuk meningkat kesejahteraan para pamong praja. 2. Kabinet Soekiman memberikan THR kepada pegawai sebesar Rp 125 – 200 atau zaman sekarang sekitar Rp 1,1 juta – Rp 1,7 juta serta tunjangan lain seperti beras dan bahan pokok lainnya. Seiring berjalannya waktu, pembayaran THR ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Hingga kini, semua perusahaan swasta, negeri dan pemerintah memberikan THR kepada pegawai-pegawainya. 3. THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 4. Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja beragama Budha dan hari raya Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.
  • 23. 23 05/Mei/VII/2021 I N F O P U B L I K THR telah tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”). Jika gaji Anda per bulan sebesar Rp 5 juta, maka pembayaran THR sesuai dengan gaji Anda yakni Rp 5 juta, namun hanya berlaku bagi Anda yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Jika Anda baru bekerja 5 bulan, maka Anda akan mendapatkan THR sekitar Rp 2 juta. (5 X RP.5.000.000) ÷ 12 = RP. 2.083.333,333 Perhitungan THR Peraturan THR
  • 24. 24 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK – Tanggal 1 Mei dirayakan sebagai Hari Buruh atau biasa disebut May Day. Dalam sejarahnya, inilah hari yang memperingati suksesnya perjuangan kelas kaum pekerja ketika menuntut hak-haknya. munculnya kapitalisme di awal abad 19, khususnya di Amerika dan Eropa Barat menjadi awal mula para pekerja berada dalam situasi eksploitatif, di mana jam kerja yang memberatkan, upah murah, dan tiadanya jaminan sosial memicu perlawanan dari mereka. Cara perlawanan kaum buruh, di antaranya dengan melakukan pemogokan kerja sebagaimana di Amerika yang terjadi pada tahun 1806. Pekerja Cordwainers-lah yang memobilisasi upaya itu hingga masuk ke meja pengadilan. Bukti eksploitasi kelas pekerja tampak jelas dari jam kerja yang sampai 20 jam per harinya. Adalah Peter McGuire dan Matthwe Maguire yang berkontribusi dalam perjuangan agar kita semua bisa lebih menghormati kaum pekerja. Mereka merupakan pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100 ribu pekerja menggelar aksi mogok menuntut pengurangan jam kerja. Ia juga bersama para pengangguran berusaha melobi Sejarah May Day, Hari Lahir Kaum Buruh S E L I N G A N
  • 25. 25 05/Mei/VII/2021 pemerintah kota agar menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan uang lembur bagi yang bekerja melebihi batas maksimum. Itu sebabnya, McGuire acap kali dikenal sebagai“pengganggu ketenangan masyarakat”. Tidak sampai di situ, pada tahun 1881 setelah ia pindah ke St. Louis, Missouri ia memobilisasi tukang kayu dengan dibentuknya perkumpulan tukang kayu di Chicago, dan di situ McGuire menempati posisi sebagai Sekretaris Umum dari“United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America”(UBC). Kemudian gagasan agar pekerja butuh mengorganisir diri sesuai bidang keahliannya masing-masing menular ke penjuru negara. McGuire dan para pekerja di banyak kota menganggap perlunya hari libur khusus bagi para pekerja di tiap hari senin pertama pada September sebagai sebuah hari kemerdekaan dan hari pengucapan syukur. Begitulah alur perkembangannya, di mana sejak 5 September 1882, parade Hari Buruh perdana diputuskan diselengggarakan di kota New York yang diikuti sekitar 20 ribu orang. Sebagian di antara mereka bahkan membawa spanduk yang bertuliskan“8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi”. Di sini, Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam parade ini. Selanjutnya, gagasan ini menyebar ke semua negara bagian. Hari buruh di Tanah Air Di negeri kita, peringatan ini dimulai dari 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee. Mereka menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda untuk kelayakan upah dan harga sewa tanah milik buruh untuk perkebunan. Tiga tahun kemudian, 1921, Haji Omar Said Tjokroaminoto ditemani oleh muridnya, Soekarno, berpidato mewakili srikat buruh di bawah bendera Sarekat Islam. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, aspirasi kaum buruh lebih mengemuka. Kebanyakan parpol punya sayap buruh, baik yang beraliran kiri maupun kanan. Kesadaran akan hak-hak buruh makin meningkat seiring dinamika politik saat itu. Pada 1 Mei 1965 Presiden Soekarno memimpin acara akbar peringatan Hari Buruh di Gelora Senayan. Bung Karno berpidato, mengajak melawan neo imperialisme dan neo kolonialisme. Begitulah sepenggal kisahnya, namun sejak Orde Baru, hari buruh tidak lagi diperingati di Tanah Air. Karena May Day dianggap masuk kategori subversif. Kala itu juga 1 Mei bukan lagi hari libur, barangkali karena gerakan buruh kerap dikait-kaitkan dengan paham komunisme yang sejak peristiwa G30S 1965 seperti jadi momok untuk bangsa Indonesia. Anggapan hari buruh berkaitan dengan komunis, terkesan kurang tepat karena banyak negara yang bahkan berideologi liberal-kapitalisme justru menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh. Pasca Orde Baru tumbang, 1 Mei kembali dirayakan sebagai hari buruh yang diwarnai dengan demonstrasi di berbagai kota. Demonstrasi itu juga seolah jadi hal yang biasa, dan tidak pernah mengarah pada kerusuhan misalnya yang sering jadi kekhawatiran banyak kalangan. Terhitung dari tahun 1999 – 2006, gerakan massa buruh tidak pernah mengarah pada“membahayakan ketertiban umum”. Presiden Soekarno saat perayaan Hari Buruh tahun 1965. Foto: Bettman/Corbis
  • 26. 26 05/Mei/VII/2021 R E V O L U S I M E N TA L J auh sebelum mendirikan Pesantren Ath-Thaariq yang mengajarkan pertanian ramah lingkungan di Garut, Jawa Barat, Nissa Wargadipura sudah dikenal sebagai aktivis.Nama Nissa sudah tidak asing lagi bagi kalangan aktivis, Nissa bergelut didunia aktivis mulai dari Forum Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Garut, Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Priangan Timur, hingga Serikat Petani Pasundan pernah bersentuhan dengannya. Bahkan, dia tercatat sebagai salah satu pendiri Serikat Petani Pasundan pada 1998. Selama menjadi aktivis, Nissa menghabiskan banyak waktunya dengan mengadvokasi dan mendampingi petani dalam kasus-kasus agraria. Minatnya terhadap agraria memang sudah tertanam sejak kecil. Maklum, ayahnya adalah seorang mantri pertanian di Garut. Ayahnya pula yang pertama kali mengajarkan Nissa cara bertani organik. Di Serikat Petani Pasundan, Nissa mulai melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk petani. Caranya dengan menginisiasi gerakan bertani organik. Adapun mitranya adalah para petani di Kecamatan Bayongbong dengan obyek padi maupun palawija. Gerakan yang didorong Nissa dianggap berhasil. Mayoritas petani di Bayongbong beralih dari menggunakan bahan kimia ke pupuk organik. Nissa juga sukses membantu petani menggarap perkebunan Jangkurang di Kecamatan Leles, Sagara di Cibalong, dan Bunisalirenda di Sisompet. Wanita 45 tahun ini berhasil memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada istri para petani. Dimana, Para perempuan desa diajarkan membantu suami mereka bercocok tanam. Ketika para suami mencari kerja di kota, para wanita di desa menjaga pemeliharaan tanaman. Biasanya, kaum Adam baru pulang kampung saat musim panen. Nissa pun mendirikan Yayasan Pengembangan Masyarakat. Lembaga ini berfungsi mendidik keluarga petani. Sang Pelopor Pertanian Ramah Lingkungan Asal Garut Menengok Sosok Nissa Wargadipura Banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkhidmat kepada negeri. Berbagai terobosan dilakukan generasi bangsa demi kemajuan bersama. Tak pelak, terobosan- terobosan cemerlang yang dilakukan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan Nissa Wargadipura, wanita yang masuk dalam jajaran 11 tokoh inspiratif Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai pendiri Pesantren Ekologi Ath- Thaariq.
  • 27. 27 05/Mei/VII/2021 Nissa juga mendorong kaum Hawa untuk lebih berperan di Serikat Petani Pasundan. Walhasil, sebanyak 30 persen kepengurusan SPP di tingkat pusat diduduki wanita. Mereka mengurusi anggota Serikat Petani Pasundan yang jumlahnya menembus 100 ribu orang di Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya. Sekitar 2008, Nissa mengusulkan agar SPP tidak melulu mengurusi advokasi agraria. Pendidikan soal tata produksi pertanian harus diajarkan ke para petani. Nissa resah melihat kondisi di sekitarnya. Para petani di Garut dianggap kurang memahami soal tata produksi. Akibatnya, mereka terlilit utang dan terpaksa menjual lahan pertaniannya. Usul Nissa ternyata ditolak pengurus SPP lainnya. Karena idenya tidak diakomodasi di SPP, dia akhirnya mewujudkannya secara mandiri bersama suaminya, Ibang Lukmanurdin. Agar bisa fokus membidangi ide tersebut, dia dan suaminya memilih hengkang dari SPP.“Saya pikir saya harus rehat dan menarik diri dari pergulatan mengurusi urusan agraria,”katanya. Membangun Mimpi Lewat sebuah pertimbangan matang, Nissa dan Ibang mendirikan Pesantren Ath-Thaariq pada 2008. Lokasinya di Kampung Cimurugul, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pesantren yang terletak di tengah sawah ini berdiri di atas tanah seluas 8.500 meter persegi. Meski pesantren, lembaga itu tidak hanya mengajarkan santrinya mengaji. Ath-Thaariq mengajarkan pendidikan berbasis ekologi dalam produksi pertanian. Jadi, bukan hanya belajar agama, para santri juga bertani. Hasil pertanian pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Nissa menyebut Ath-Thaariq sebagai sekolah kebun sawah. Motto Ath- Thaariq adalah“Peduli Bumi, Peduli Sesama, Peduli Masa Depan”.“Kami ingin pesantren ini menjadi model tata pertanian yang peduli terhadap lingkungan,”ujar wanita yang akrab disapa Umi Nissa tersebut. Di pesantren tersebut, terdapat rumah, saung, asrama, dan pekarangan. Sedangkan sisanya sekitar 4.200 meter merupakan sawah, kebun, kandang, dan kolam. Untuk sawah, terbagi tiga zona yang ditanami lebih dari satu jenis padi. Tiap zona dibedakan atas masa tanam. Foto-foto: istimewa Dengan masa tanam yang berbeda, itu bisa mengantisipasi jika panen gagal di satu zona lantaran perubahan cuaca. Selain menanam dan panen, para santri diajarkan cara mengolah hasil panen menjadi makanan. Pendidikan tersebut diharapkan membuat santri mengetahui gizi serta khasiat makanan yang diolah. Lebih dari 750 orang telah belajar di Pesantren Ath Thaariq. Di antara alumnus, tidak sedikit pula yang mengembangkan pesantren dengan model Ath Thaariq di desa asal mereka. Nizza menganggap hal itu merupakan bagian dari misi pesantren. Tidak hanya ke santri, Nissa dan suami memberikan pendidikan serupa ke tiga anaknya: Salwaa Khanzaa Al Salsabil (16), Akhfaa Nazhat Al Wafa (13), dan Qaisa Qaramitha Mulya Shadra (5). Bahkan, Salwaa ikut menebarkan ilmunya ke santri Ath-Thaariq yang lebih muda. Ath-Thaariq pun mengundang perhatian dari luar daerah. Ada dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan, perkumpulan petani organik Purworejo, dan rombongan biarawati dari Jawa Tengah yang ikut belajar agroekologi. Berkat perjuangannya, Nissa diganjar berbagai penghargaan seperti Perempuan Inspiratif Nova 2015 dan Kusala Swadaya sebagai pengembang wirausaha hijau pada 2015. Dia pun sempat menerima beasiswa dari A-Z Agroecology and Organic Food System Course di India. Beberapa acara ekologi dunia juga pernah diikuti seperti Bhoomi Festival di New Delhi dan The Soil Yatra di Indore dan Nagpur, India.
  • 28. Kabar duka kembali datang dari Palestina. Peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini tak hanya mengundang kepedihan, namun juga kemarahan umat Muslim dari seluruh dunia. Tindakan brutal kepolisian Israel yang dilaporkan menyerang umat Islam di dalam Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem Timur, Sabtu (8/5/2021) malam menuai protes keras dari berbagai pihak. Bentrok Israel dan Palestina terbaru di kompleks Masjid Al-Aqsa adalah yang terparah sejak 2017. Penyerangan Masjid Al Aqsa, dipicu oleh upaya pemukim Yahudi selama bertahun-tahun mencoba merebut rumah- rumah Palestina di dekatnya. Peristiwa ini bermula pada Jumat (7/5/2021), ketika umat Islam memadati kompleks Masjid Al-Aqsa, saat menyambut malam Lailatul Qadar di akhir Ramadhan. Aksi kekerasan sudah meningkat di Yerusalem dan Tepi Barat sejak seminggu sebelumnya. Lebih dari 220 orang terluka, kebanyakan warga Palestina. Saat Masjid Al-Aqsa menggelar shalat Tarawih pada Sabtu (8/5/2021) malam, ibadah berlangsung damai Dunia Internasional Suarakan Protes Pasca Serangan Israel ke Mesjid Al Aqsa tetapi ada kerusuhan di tempat lain di Yerusalem timur. Sekitar 121 warga Palestina terluka malam itu, banyak yang terkena peluru karet dan granat kejut. Sementara polisi Israel mengatakan, 17 anggotanya terluka. Amerika Serikat (AS), Rusia, Uni Eropa, dan PBB mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, tindakan brutal semacam itu sudah sering kali terjadi. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun hingga kini tak kunjung damai. “Berbagai upaya terus kita lakukan, protes keras, marah, rekomendasi-rekomendasi dan berbagai cara sudah ditempuh agar Israel menghentikan kekerasan atas Palestina. Tidak ada jalan keluar sampai hari ini, tidak ada langkah konkret dari semua negara atas kekerasan dan tindakan brutal ini,”ungkap Gus AMI, sapaan akrabnya dalam keterangan persnya, Minggu (9/5/2021). Politisi PKB itu menaruh harapan besar kepada seluruh pemimpin negara-negara di dunia untuk duduk bersama, ia mengatakan mereka perlu memediasi Israel dan Palestina secara terbuka untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan. “Apa solusinya? Pemerintah dan negara-negara harus duduk bersama dan mengajak bicara Israel dan Palestina secara terbuka. Pengakuan terhadap Palestina, kondisi Israel yang masih terus tidak pernah menghentikan kekerasan menjadi materi utama penuntasan masalah. Duduk, bicara, dan cari solusi,”ungkapnya. Melihat kondisi ini, Gus AMI mendesak Pemerintah Indonesia untuk turun tangan sekaligus menggalang dukungan guna menentang tindak kekerasan Israel di Palestina. Indonesia bersama negara lain juga harus memimpin mediasi Israel-Palestina agar konflik segera berakhir. Seorang pria Palestina berdoa ketika polisi Israel berkumpul selama bentrokan di kompleks yang menampung Masjid Al-Aqsa di wilayah yang diklaim oleh pemukim Yahudi di lingkungan Sheikh Jarrah, di Kota Tua Yerusalem, Jumat (7/5/2021). Foto: REUTERS/Ammar Awad 28 05/Mei/VII/2021 I N T E R N A S I O N A L
  • 29. Kendati vaksinasi Covid-19 masih dilakukan secara bertahap, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tahun kedua pandemi Covid-19 lebih mematikan dari sebelumnya. Hal itu diungkap Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Kita melihat kalau tahun kedua pandemi ini jauh lebih mematikan dari tahun pertama,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari AFP, Jumat (14/5/2021). Melalui pernyataan ini, Ghebreyesus mendorong negara-negara kaya untuk mendonasikan vaksin Covid-19 ketimbang memvaksinasi kelompok anak dan remaja. Ia berharap negara-negara kaya mempertimbangkan mendonasikan vaksin untuk program pembagian vaksin global, Covax. “Saya mengerti alasan beberapa negara ingin memvaksinasi anak-anak dan para remaja, tapi saat ini saya mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali dan mendonasikan vaksinnya untuk Covax,”katanya. Seperti dilansir Reuters, Ghebreyesus mengatakan pandemi semakin parah di tahun kedua sejalan dengan kondisi di India, negara yang menjadi kekhawatiran besar WHO. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyatakan bahwa negaranya memang sedang dalam masa gawat Covid-19. Menurutnya, tingkat penularan paling parah terjadi di desa. Pada Jumat (14/5/2021), tercatat secara total melebihi 24 juta orang di India terkonfirmasi positif Covid-19. Jumat ini juga merupakan hari ketiga korban meninggal akibat Covid-19 di India mencapai lebih dari 4.000 orang. Sementara itu, meski sudah tuntas vaksinasi, WHO mengingatkan bahwa orang di tempat dengan jumlah penularan Covid-19 yang tinggi harus tetap memakai masker. “Vaksin memang menyelamatkan nyawa. Namun, jika (vaksin) hanya bekerja sendiri, tidak cukup,” demikian pernyataan WHO melalui surat elektronik kepada AFP, Jumat (14/5/2021). AFP meminta pernyataan WHO setelah Amerika Serikat mengizinkan warganya yang sudah tuntas divaksin untuk tak memakai masker ketika berkegiatan di dalam ruangan. Namun, WHO tidak mengomentari keputusan AS tersebut dalam balasan surelnya kepada AFP. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengambil keputusan ini setelah data menunjukkan efektivitas tinggi vaksin yang digunakan di AS. Berdasarkan riset itu, sangat langka orang terkena Covid-19 setelah divaksin. WHO Sebut Tahun Kedua Pandemi Covid-19 Lebih Mematikan Seorang petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) berjalan melewati tiang pemakaman mereka yang meninggal akibat penyakit virus corona (COVID-19) selama kremasi massal di krematorium di New Delhi, India, Senin (26/4/2021). Foto: REUTERS/Adnan Abidi 29 05/Mei/VII/2021
  • 30. BRAFOPMK – Pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Penerapan larangan tersebut, merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan penularan Covid-19, yang ditekankan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. “Itu yang menjadi tujuan dari pelarangan ini. Karena bisa dipastikan setiap libur panjang ada pergerakan orang besar-besaran dan dibarengi aktivitas kerumunan. Selalu diikuti dengan naiknya angka kasus Covid-19,”Ucap Muhadjir dalam kegiatan Ngobrol Santai bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dalam rangka Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Selasa (20/4?2021). Muhadjir memaparkan, keputusan larangan mudik dikeluarkan karena pemerintah tidak menginginkan Lebaran 2021 menjadi pemicu utama naiknya kasus Covid-19. Namun, meski mudik telah dilarang, didrinya tidak memungkiri kemungkinan kenaikan kasus Covid-19. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap larangan mudik. “Tentu saja kita tidak ingin hari raya lebaran menjadi pemicu utama dari naiknya kasus. Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan. Karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu tidak 100 persen,”imbuhnya. Muhadjir menerangkan berdasarkan data yang ada, sedikitnya ada 73 hingga 80 juta masyarakat yang melakukan Soal Larangan Mudik Lebaran, Ini Kata Menko PMK mudik. Sedangkan data tahun lalu menunjukkan, masih terdapat 13 persen dari total masyarakat pemudik yang tidak patuh dan tetap melakukan mudik lebaran. “Seandainya dilepas tidak ada larangan, akan ada sekitar 73 juta orang yang bermudik. Bila dilakukan pelarangan potensinya masih 13 persen. Jadi sekitar hampir 10 jutaan. Angka ini masih cukup heboh, semrawut. Dua kali lipat penduduk Singapura, karena itu sekarang memang pemerintah berupaya keras bagaimana memperkecil lagi jumlah yang tidak mematuhi larangan tidak mudik itu,” terangnya. Sementara itu, Menko PMK menerangkan pelarangan mudik lebaran menjadi perhatian pemerintah karena potensi tak terkendali sangat besar. Apalagi dalam proses Tracing, Testing, Treatment (3T) jika mudik tidak dilarang akan sangat sulit dilakukan. “Bayangkan kalau kita mau mendisiplinkan (dengan tes) swab. Memeriksa kesehatan mereka. 73 juta orang dalam waktu bersamaan, itu tidak mungkin. Yang kita khawatirkan nanti banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Dan kita khawatirkan akan ada kerumunan yang tidak terencana,”terangnya. Sehingga, apabila mudik tidak dilarang, maka angka penularan Covid-19 akan lepas kendali.“Beberapa daerah mudik juga akan kelimpahan orang dan pasti akan lengah. Kumpul tanpa masker tidak tahu siapa yang sehat yang tidak sehat. Akan lengah dan ditumpang euforia lebaran hari raya itu,” kata Menko Muhadjir. (*) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK 30 05/Mei/VII/2021 K A B A R P M K
  • 31. BRAFOPMK – Pemerintah tengah mempersiapkan program bimbingan perkawinan calon pengantin (catin) secara daring. Rencana itu dipaparkan langsung Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. “Upaya menyempurnakan dan melakukan penguatan program Bimbingan Perkawinan, pemerintah memperluas informasi seputar perkawinan secara daring melalui Situs Web Bimbingan Perkawinan,”ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Peluncuran Situs Web Bimbingan Perkawinan di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK Jakarta, Senin (19/4/2021). Pentingnya web program Bimbingan Perkawinan, lanjut dia, bagi para calon pengantin pada saat ini adalah dengan menggunakan media internet akan mempermudah pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Kemudian siapa saja di seluruh provinsi Indonesia, nantinya bisa mengakses dan memperoleh informasi seputar perkawinan. “Situs web Bimbingan Perkawinan bertujuan memberikan pelatihan yang komprehensif demi menunjang kelancaran rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui sistem aplikasi serta berbagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perkawinan,” tegas Femmy. Bimbingan perkawinan ini nantinya dapat diakses melalui situs www.bimbinganperkawinan.com. Namun sebelum situs web tersebut diluncurkan, masih terdapat beberapa hal yang tengah disempurnakan seperti update materi dan artikel mengenai keluarga dalam situs web yang belum optimal pelaksanaannya, serta masih sedikitnya para calon pengantin yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan tersebut. Terpisah, Kepala Sub Direktorat Bina Keluarga Sakinah Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Adib Machrus menjelaskan, perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada para pasangan calon pengantin mengenai program Bimbingan Perkawinan secara daring. “Setelah situs web Bimbingan Perkawinan tersebut diluncurkan, perlu dilakukan komunikasi dan sosialisasi secara terus-menerus mengenai isi dari program tersebut kepada para pasangan calon pengantin supaya mereka benar-benar siap dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah,”jelasnya. Pada rapat tersebut telah ditetapkan tanggal peluncuran situs web Bimbingan Perkawinan tepatnya tanggal 17 Mei 2021, berbarengan dengan peluncuran Aplikasi Super Apps Kementerian Agama. Selain itu, dalam mengelola situs web Bimbingan Perkawinan diperlukan admin dari masing-masing Bimbingan Masyarakat Agama (Islam, Kristen, Khatolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha) untuk mengisi konten dan materi terkait membangun sebuah keluarga. (*) Manfaatkan Teknologi, Calon Pengantin Bakal Dibimbing Via Daring Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. Foto: Humas Kemenko PMK Materi Umum Bimbingan Pra Nikah 1. Psikologi keluarga 2. Konsep berkeluarga dari kacamata agama 3. Kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi 4. Keterampilan komunikasi. 5. Mengelola konflik 6. Mengelola kebutuhan keuangan keluarga 7. Persiapan mereka menjadi orangtua. 31 05/Mei/VII/2021
  • 32. BRAFOPMK – Pandemi Covid -19 seakan tidak berujung, kendati demikian pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya, tak hanya sekedar menangani pandemi agar segera usai, namun juga mempersiapkan negeri ini dalam menghadapi masa setelah Covid-19 melanda. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaparkan, pemerintah sejak tahun lalu sudah mengalokasikan sebagian dari total 20% anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19. “Sekarang kita sedang fokus pada sektor kesehatan dan ekonomi, sedangkan sebagian dari dana pendidikan kita masukkan ke dalam dana abadi pendidikan. Mudah-mudahan ke depan dana abadi pendidikan ini bisa digunakan betul ketika Covid-19 sudah selesai, kita bisa tancap gas untuk membangun SDM melalui sumber-sumber beasiswa,”ujarnya saat menjadi narasumber Kajian Ramadan 1442 H yang digelar virtual oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Minggu (18/4/2021). Pemerintah, sambung Muhadjir, juga menyiapkan prioritas cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi di bidang SDM. Antara lain, menyusun rencana pengembangan SDM di setiap lembaga riset dan inovasi yang secara sistematis terfasilitasi dengan sumber pendanaan beasiswa. “Oleh sebab itu, pemerintah kini tengah berupaya memperbesar cadangan dana abadi untuk beasiswa dan juga riset,”jelasnya. Muhadjir mengungkap,pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap semua sektor, tanpa terkecuali pendidikan. Digitalisasi melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mutlak dilakukan agar dunia pendidikan dapat menyesuaikan dengan situasi pandemi maupun perubahan zaman. “Dengan adanya perkembangan teknologi ini, guru juga dituntut untuk menyeimbangkan antara upskill dan reskill. Sekolah itu bukan hanya untuk pembelajaran, tapi penting untuk terus meningkatkan dan memperbarui keterampilan,”tegasnya. Tak hanya itu, dirinya juga mendesak perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan pengembangan riset. Salah satu yang paling dibutuhkan saat ini yaitu mempercepat perkembangan riset inovasi vaksin dalam negeri yang dapat mendukung percepatan penanganan Covid-19. (*) Bangun SDM Berkualitas, Menko PMK Tebar Beasiswa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK 32 05/Mei/VII/2021 K A B A R P M K
  • 33. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Nyoman Shuida. Foto: Humas Kemenko PMK BRAFOPMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengoordinasikan Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat melalui konferensi daring belum lama ini. Sekber akan dibentuk dari perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki mandat atau dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Sementara struktur organisasi sekber terdiri atas dewan pengarah, kepala sekber, sekretaris, bidang substansi, satuan tugas advokasi dan layanan pengaduan. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Nyoman Shuida mengatakan bahwa sekber memiliki peran sebagai wadah kementerian dan lembaga untuk membangun sinergi dalam lingkup penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, baik dalam penyelesaian persoalan maupun dalam hal penyusunan kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia. “Dengan adanya sekretariat bersama, percepatan pemenuhan hak konstitusional penghayat kepercayaan dan masyarakat adat dapat diselenggarakan secara efektif, komprehensif, dan gotong royong,”tutur Nyoman. Ia menjelaskan kedepannya sekber akan melakukan rapat berkala setiap bulan. Untuk itu, setiap kementerian dan lembaga dalam sekber wajib mengikuti agenda berkala tersebut dan wajib mengalokasikan anggaran untuk layanan advokasi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. “Melalui rapat ini, Kemenko PMK berupaya mengakomodir dan menyatukan dua aspek layanan advokasi. Pertama, pihak yang menerima layanan advokasi pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya yaitu penghayat pepercayaan dan masyarakat adat,”ujarnya. Lebih lanjut, sambung Nyoman, yang kedua layanan advokasi memprioritaskan pada advokasi non litigasi. Advokasi tersebut menitikberatkan pada perubahan kebijakan dan pemberdayaan serta advokasi litigasi yang menjadi alternatif terakhir melalui pemberian terbatas pada upaya hukum perdata dalam hal pihak tergugat atau turut tergugat bukan institusi pemerintah/negara setelah melalui penelaahan dan pemeriksaan mendalam atas persoalan yang diadukan. “Rakor kali ini salah satunya bertujuan untuk mengakomodir peningkatan kualitas hidup, hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, menciptakan skema layanan advokasi yang berorientasi pada pemberdayaan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, serta menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya penghayat kepercayaan dan masyarakat adat,”imbuhnya. Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian/ lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemenkum HAM, Kemendagri, Kemenlu, Kejagung, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, Kemen PPA, LIPI, Kemenparekraf, Kemen LHK, Kemen PUPR, KSP, Setkab, POLRI, BPIP, dan BPS. Sebagai informasi, di dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pasal 28I ayat (3) Konstitusi menyebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konstitusi juga menjamin keberadaan dan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 28E ayat (2) secara tegas konstitusi menyatakan bahwa setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (*) Kemenko PMK Bentuk Sekber, Penghayat Kepercayaan Dapat Dampingan Hukum 33 05/Mei/VII/2021
  • 34. BRAFOPMK – Pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tahun 2021 terus digeber pemerintah. Percepatan ini juga termasuk tunggakan insentif Tahun Anggaran 2020. Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan, setelah pengajuan anggaran Kemenkes terhadap Kemenkeu disetujui serta merujuk hasil review dari BPKP maka pembayaran insentif telah mulai disalurkan sejak 14 April 2021 lalu. Hingga Selasa (20/4), tunggakan insentif TA 2021 telah terbayarkan kepada 30.105 tenaga kesehatan, insentif TA 2021 5.664 orang dan santunan kematian sebanyak 76 orang, sehingga total tenaga kesehatan yang telah menerima insentif dan santunan sebanyak 35.845 orang dengan total anggaran sekitar 246,8 miliar. Sementara untuk tahun 2021, per 20 April, usulan insentif yang masuk melalui aplikasi ada 181 faskes dengan jumlah nakes sebanyak 30.105 dan total insentif sekitar 186,6 miliar. Kirana mengimbau kepada rumah sakit untuk segera mengusulkan daftar nakes yang mendapatkan insentif supaya bisa cepat terbayarkan. ‘’Kami sangat mengharapkan fasyankes yang tahun 2021 ini memberikan pelayanan harap untuk segera menginput data, untuk pengajuan insentif tenaga kesehatannya,’’katanya. 2021, pemerintah telah melakukan perubahan pemberian insentif tenaga kesehatan tangani COVID-19. Aturan baru seputar pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tertuang dalam KMK No.HK.01.07/MENKES/4239/2021. Dalam aturan baru ini, lanjut dia, insentif akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan, hal ini untuk meminimalisir kekhawatiran adanya potongan ataupun pungutan. Untuk memastikan insentif sampai kepada sasaran, Kemenkes juga melakukan random check kepada tenaga kesehatan penerima insentif. ‘’Untuk 2021 ini insentif diberikan langsung ke rekening tenaga kesehatan. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi keterlambatan ataupun penyimpangan serta agar lebih transparan,’’tuturnya. Fasyankes yang memberikan pelayanan COVID-19 seperti RS milik pemerintah pusat, RS lapangan, RS milik Pemda dan RS Swasta, maka tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan layanan tersebut berhak mendapatkan insentif.‘’Tenaga kesehatan yang memiliki risiko keterpaparan yang berhak menerima insentif, jadi tidak seluruh tenaga kesehatan di fasyankes tersebut berhak atas insentif ini tetapi bagi mereka yang terlibat langsung melayani pasien COVID-19,’’terangnya. Pembayaran Insentif dan Santunan Nakes Digeber! Tenaga Kesehatan. Foto: Net/Istimewa 34 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A
  • 35. Selain menggunakan anggaran pemerintah pusat, pembayaran insentif juga turut menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan, kombinasi diantara keduanya merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran insentif kepada tenaga kesehatan yang tangani COVID-19.‘’Untuk RS milik Pemda, Puskesmas dan Labkesda merupakan tanggung jawab daerah agar pembayarannya lebih cepat,’’tandas Oscar. (*) Hingga Selasa (20/4), tunggakan insentif TA 2021 telah terbayarkan kepada 30.105 tenaga kesehatan. 1. Insentif TA 2021 5.664 orang. 2. Santunan kematian sebanyak 76 orang. 3. Total tenaga kesehatan yang telah menerima insentif dan santunan sebanyak 35.845 orang. 4. Total anggaran sekitar 246,8 miliar. BRAFOPMK - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dan program vaksinasi massal telah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit di Indonesia. Namun demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga diri dengan tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan aturan PPKM mikro. Hal tersebut disampaikan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/04/2021). Keterangan tersebut disampaikan seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.“Kita sekarang alhamdulillah PPKM mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M, kita tetap mematuhi aturan PPKM mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya,”terang dia. Kalau itu bisa a tetap dijalankan, lanjut dia, insyaallah di masa Ramadan ini dan Idul Fitri tidak usah mengalami seperti yang ada di India.“Jadi teman-teman jangan lupa, tetap hati-hati, tetap waspada, jalankan protokol PPKM mikro, dan selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,”tambahnya Apa yang terjadi di India, masih kata dia, adalah terjadinya lonjakan kasus konfirmasi yang sangat tinggi di saat vaksinasinya sukses dan jumlah kasus menurun drastis. Menurutnya ada dua penyebab lonjakan kasus tersebut, yakni mutasi baru virus dan masyarakat yang mulai lengah. “Penyebabnya ada dua, pertama adalah mutasi baru, sudah masuk juga di Indonesia walaupun kita masih sangat sedikit insidennya. Kedua yang paling penting adalah karena mereka sudah vaksinasinya tinggi, jumlah konfirmasi kasusnya menurun, mereka lupa, mereka kurang waspada, mereka mengendurkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” pungkasnya. (*) Vaksinasi dan PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19 Sejumlah personel Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memberi arahan kepada para pedagang yang kedapatan melanggar pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan wisata kompleks Kesultanan Banten, di Kasemen, Serang, Banten, Senin (29/3/2021). Foto: ANTARA FOTO/ Asep Fathulrahman 35 05/Mei/VII/2021
  • 36. 36 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A BRAFOPMK - Kementerian Sosial (Kemensos) RI tak main-main dalam merapikan data penerima bantuan. Teranyar, Mensos RI Tri Rismaharini memutuskan “menidurkan”sebanyak 21,156 juta data ganda. Keputusan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk penegak hukum. “Kami telah‘menidurkan’data ganda sebanyak 21, 156 juta. Jadi kami meminta agar daerah segera mengusulan nama-nama penerima bantuan. Masukan data baru kami buka karena kan ada yang meninggal, ada yang pindah, dan sebagainya,”kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam jumpa pers peluncuran“New DTKS”di Kantor Kemensos, Jakarta (21/04/2021). Data ganda yang dimaksud, lanjut dia, dalam temuan Kemensos adalah namanya ganda, atau mendapat bantuan ganda. Untuk mengatasinya, kata Mensos, dilakukan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda, sehingga tersisa satu nama. “Ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),”katanya. Untuk memastikan akuntabilitasnya tentu saja proses tersebut melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan termasuk dengan menyertakan berita acara. Mensos memastikan, keputusan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan lembaga terkait. Yakni Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI. “Sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Polri, KPK, BPKP, kejaksaan, dan OJK,”kata Mensos. Dalam upaya pemutakhiran data dan penguatan integritas DTKS, Mensos memastikan prosesnya dilakukan dengan melibatkan stakeholeder terkait. “Hal ini sebagai bentuk transparansi memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya. Dalam rapat bulanan, Kemensos melibatkan juga Bank Indonesia (BI), Bank Himbara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebagainya. Mensos menyerukan kepada pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemutakhiran data. Termasuk menyerahkan data baru sesuai dengan siklus pemutakhiran data yang diterapkan Kemensos. “ Kami mempersilakan daerah untuk menyerahkan data baru atau perbaikan data pada pekan pertama dan kedua setiap bulan, adapun pekan ketiga dan keempat digunakan untuk mematangkan persiapan penyaluran bantuan dengan berkoordinasi dengan bank,”terangnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kementerian Sosial mengelola DTKS yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2020 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2020 terdapat sekitar 96 juta individu atau 27 juta rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. (*) Tegas, Mensos Hapus 21,156 Juta Data Ganda Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) dalam jumpa pers peluncuran“New DTKS”di Kantor Kemensos, Jakarta (21/4/2021). Foto: Humas Kemensos
  • 37. 37 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK – Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan dukungan penuh, dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Gerakan yang dimotori Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag sejak tahun 2015 ini, menurut Menag, hal ini merupakan wujud peran strategis para istri ASN untuk mendorong perbaikan di lingkungan Kementerian Agama melalui pencegahan korupsi. “Ini merupakan gerakan strategis untuk mencegah korupsi sekaligus memiliki dampak besar bagi keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia. Dukungan terhadap SPAK patut diberikan,”jelas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya pada Webinar Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Rabu (21/4/2021). Gerakan SPAK, dipandang Yaqut sebagai wujud peran strategis perempuan dalam pencegahan korupsi. Perempuan berperan penting dalam membentuk, mendidik, dan menanamkan nilai bagi kehidupan seorang anak. “Melalui SPAK, saya sangat berharap perempuan Kementerian Agama dapat mendidik dan memberikan contoh sejak dini kepada generasi muda terkait perilaku yang merusak, seperti korupsi. Apalagi, tindakan koruptif jelas tidak sejalan dengan nilai agama,”bebernya. Menag mendorong agar gerakan SPAK Kementerian Agama dapat menyebar secara masif, dan memberikan dampak nyata bagi penanaman nilai anti korupsi di lingkungan Kementerian Agama. “Saya minta jajaran DWP Kementerian Agama untuk terus menggelorakan gerakan ini. Karena dengan berada dalam gerakan ini, DWP telah menjadi bagian dari proses berkelanjutan pencegahan korupsi di Indonesia,” tegasnya lagi. Dukungan para anggota DWP melalui gerakan SPAK, menurut Menag akan menjadi kekuatan bagi Kementerian Agama untuk menjadi semakin baik. Kemenag saat ini telah memiliki 269 agen SPAK yang tersebar di seluruh Indonesia. Para agen ini sebelumnya telah mengikuti training of trainer (TOT) dari KPK. “Hal ini sejalan dengan salah satu semangat baru Kementerian Agama, yaitu pelayanan publik dan tata kelola birokrasi yang lebih baik dan bersih,”terangnya. Sebagai informasi, webinar nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) digelar DWP Kemenag RI dalam rangka Hari Kartini. Webinar ini diikuti oleh 700an anggota DWP Kemenag se-Indonesia secara luring dan daring. Turut mengikuti webinar secara luring, Penasihat DWP Kemenag Eny Yaqut Cholil Qoumas, Penasihat DWP Kemenag Halimah Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua DWP Kemenag Farikhah Nizar, serta pengurus DWP Kemenag Pusat. Dalam webinar ini menghadirkan Keynote Speaker Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Hadir juga sejumlah narasumber, seperti Direktur SPAK Maria Kresentia dan Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana. Menag Dorong Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Humas Kemenag
  • 38. 38 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A BRAFOPMK – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI akan mengawal langsung implementasi grand design keolahragaan nasional. Bahkan, Menpora RI Zainudin Amali yang bakal turun tangan langsung. “Saya tentu akan mengawal langsung implementasi dari grand design keolahragaan nasional ini, karena ini sudah menjadi komitmen kita,”kata Menpora Amali dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder secara virtual dari Situation Room, Lantai 9, Kemenpora, Jakarta, Rabu (21/4/2021). Kegiatan rapat koordinasi tersebut mengambil tema ‘Mewujudkan Talenta Olahraga Menuju Olimpiade 2032 melalui Sentra-Sentra Olahraga Usia Muda’. Menpora Amali menerangkan, grand design keolahragaan nasional juga sudah dibahas bersama Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Maret 2021 lalu. Grand design yang dilakukan, dengan tujuan melahirkan juara dunia dari Tanah Air dimasa yang akan datang. Uji publik juga sudah dilakukan Menpora Menpora RI Saksikan Langsung Implementasi Grand Design Olahraga Nasional Amali dengan beberapa pakar, akademisi, serta stakeholder olahraga Indonesia. Selain itu, grand design keolahragaan nasional ini juga bertujuan agar adanya prestasi berjenjang. Harus ada atlet yang dapat mengikuti prestasi seniornya ke depan. “Memang benar semua stakeholder harus bersama- sama berkontribusi dalam pembinaan prestasi. Masyarakat harus bugar agar mudah dapat mendapatkan talenta yang nantinya akan didorong menjadi atlet berprestasi,”terang Menpora Amali. Menpora mengingatkan kepada jajarannya agar saling bersinergi. Tak hanya itu, sinergi dengan kementerian/ lembaga juga harus dilaksanakan. “Apa yang kita tuju dan target pada grand design keolahragaan nasional diharap segera tampak wujudnya. Dari sekarang kita harus sudah bergerak melakukan langkah konkret. Dengan kerja sama, maka hasil akan bisa terlihat. Ini juga akan jadi pedoman kita kedepannya,”pungkasnya. (*) Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Foto: Humas Kemenpora
  • 39. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Darmawati. Foto: Dok. Kemen PPPA BRAFOPMK –Harus diakui, pada era ekonomi digital akses terhadap teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor kewirausahaan. Fenomena itu diamini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Darmawati. Menurut dia, hal ini harus diawali dengan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi. “Karena berdasarkan BPS tahun 2019 persentase pengguna internet perempuan masih lebih rendah yaitu 46,87% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 53, 13%,”terangnya dalam Webinar Women in Digital Entrepreneurship yang berlangsung virtual dari Jakarta, Rabu (21/04/2021). Pemerintah telah memprioritaskan, isu pemberdayaan perempuan yang ditegaskan pula oleh Presiden RI dalam amanatnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan lima isu prioritas untuk diselesaikan dalam lima tahun kedepan. “Di mana salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender perempuan. Ini bukanlah didasari dari sekedar asumsi belaka data perkembangan usaha mikro kecil menengah dan besar di Indonesia tahun 2014-2018 dari seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia 99,99% nya merupakan usaha mikro kecil menengah,”ucapnya. Menteri Bintang menerangkan, tingginya angka populasi perempuan akan menambah Produk Domestik Bruto secara signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) sejak Juni 2020 penjualan e-commerce di Indonesia meningkat 18% pada masa pendemi, angka tersebut mengutip hasil penelitian dari McKinsey tahun 2018. “Dengan syarat jika ada peningkatan pada partisipasi perempuan dalam ekonomi dalam bayangkan, bahwa potensi kewirausahaan perempuan yang luar biasa diimbangi dengan kemampuan penggunaan teknologi digital,”jelasnya. Selanjutnya Menteri PPPA menuturkan, pencapaian isu prioritas pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dapat tercapai apabila perempuan memiliki resiliensi terhadap perubahan zaman yang begitu cepat. “Kita juga harus berdamai dengan kenyataan bahwa kehidupan di masa depan akan berbeda dengan kehidupan kita dimasa lalu maka memberikan pemahaman dan kemampuan bagi para perempuan pelaku usaha mengenai penggunaan teknologi terkini adalah hal yang krusial,” tandasnya. (*) Era Ekonomi Digital, Menteri Bintang : Perkuat Peran Perempuan 39 05/Mei/VII/2021
  • 40. BRAFOPMK – Upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak bersama stakeholders terkait terus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Salah satunya dengan menyelenggarakan diskusi interaktif‘Pencegahan Perkawinan Anak dalam Pandangan Lintas Agama’yang dilakukan secara virtual. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menuturkan, perkawinan anak termasuk pelanggaran terhadap hak dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Terutama anak perempuan, anak perempuan merupakan kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak. “Presiden telah memberikan arahan kepada Kemen PPPA untuk menangani permasalahan perkawinan anak yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara tegas RPJMN menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Perkawinan anak pun menjadi Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada kami,”Ujar Erni. Erni mengatakan salah satu faktor terjadinya perkawinan anak yaitu dari sisi agama. Menurut dia, agama masih sering dijadikan legitimimasi atau alat pembenaran atas praktik perkawinan anak. “Dalihnya menghindari perzinahan, faktor ekonomi si anak, perjodohan, dan kehamilan yang tidak diinginkan,” jelasnya., Hal ini, sambung Erni, melatarbelakangi pentingnya keterlibatan para pemuka agama yang ada Indonesia untuk berperan aktif bersama dengan umatnya. “Kami apresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dari enam lintas agama yang nantinya bersama anggotanya dari seluruh Indonesia dapat menjadi agen pelopor dan penggerak yang membantu pemerintah dalam upaya penyelamatan anak dari praktik perkawinan anak,”tegasya. Hasil dialog ini, Erni yakin, ada perspektif baru yang lebih progresif dan berpihak dalam perlindungan anak Tokoh Agama Berperan Penting Cegah Perkawinan Anak Ilustrasi perkawinan. Foto: Net/Istimewa 40 05/Mei/VII/2021 H U M A N I O R A
  • 41. khususnya menurunkan angka perkawinan anak, demi mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depan. Sementara itu, Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof. Amany Lubis memaparkan gambaran umum tentang pernikahan usia anak di Indonesia dengan segala dampaknya merupakan tantangan dan PR bersama bagi pemerintah dan masyarakat, tidak terkecuali para ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi rujukan umat dalam berbagai permasalahan. “Ulama sangat perlu berperan dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan melalui pendidikan dan dakwah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi korban perkawinan usia anak lantaran berbagai sebab. Sebagai penerus para nabi, dalam melakukan pendidikan dan dakwah para ulama -laki-laki dan perempuan- perlu mengenali penyebab dan akar masalah dari masalah perkawinan usia anak ini, sehingga solusi pencegahan dilakukan sesuai dengan masalahnya,”paparnya.. Selanjutnya lembaga agama katholik, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI, RD Yoh Aristanto HS menuturkan setiap agama atau lembaga agama mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan dan batas usia untuk menikah– namun mempunyai tujuan yang sama yaitu kebaikan dari pasangan yang menikah dan keluarga yang dibangun. “Perlu di bangun sebuah pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya realitas hukum, yang lebih utama adalah panggilan orang beriman untuk ‘membentuk ikatan perjanjian perkawinan’yang satu dan selamanya, hukum memberikan validitas dan tata tertib hidup gereja secara minimal, dan kebaikan hidup suami isteri itu merupakan tujuan final perkawinan, karena kebaikan suami-isteri itu adalah dasar kebaikan hidup menggereja dan bermasyarakat,”Pungkasnya. (*) Berikut Provinsi di Indonesia yang memiliki angka perempuan berstatus kawin di bawah 18 tahun dari menengah ke rendah yaitu : z z Jawa Tengah 10.2 persen, z z Bali 10.2 persen, z z Maluku 9.5 persen. z z Nusa Tenggara Timur 8.5 persen, z z Riau 8.3 persen, z z Aceh 6.6 persen, z z Sumatera Utara 6.5 persen, z z Banten 6.0 persen, z z Sumatera Barat 6.0 persen, z z Kepulauan Riau 3.8 persen, z z DKI Jakarta 3.1 persen, z z Daerah Istimewa Yogyakarta 3.1 persen. Dengan demikian, tingkat perempuan berstatus kawin di bawah usia 18 di Indonesia adalah 10.82 persen. Angka Rata-Rata Nasional Agustina Erni, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA. Foto: Twitter KemenPPPA 41 05/Mei/VII/2021
  • 42. 42 05/Mei/VII/2021 S E N AYA N BRAFOPMK - Pertemuan para kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN diharapkan dapat memulihkan demokrasi di Myanmar dan menghentikan kekerasan serta menciptakan perdamaian. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Sabtu (24/4/2021). “Ini forum yang sangat strategis. Saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar yang sudah di luar batas ini,”katanya. Pasalnya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara itu tergolong berat dengan korban melebihi 700 jiwa. Maka, ASEAN semestinya juga ikut bertanggungjawab untuk menghentikan kekerasan dan adanya konflik etnis di Myanmar ini. Kendati demikian, situasi semacam ini juga rawan intervensi dari negara-negara besar yang menyebabkan kawasan ASEAN tidak kondusif. “Kalau situasi itu tidak tertangani, bisa terjadi perang saudara,”ujar Sukamta. Ia mendesak agar ASEAN memberikan waktu kepada rezim kudeta di Myanmar tersebut dalam rangka menjalankan hasil dari keputusan KTT ini . Untuk itu, pelanggaran ham dan kekerasan yang terjadi di rezim Myanmar harus dihentikan. “Semoga ASEAN mampu memberikan solusi bagi Myanmar,”harap legislator dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Sementara itu, Indonesia juga turut melakukan upaya untuk menyelesaikan krisis di Myanmar ini. Dilansir dari Reuters, Indonesia telah memimpin ASEAN dalam upaya ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi berdiskusi secara ilangsung dan intensif di Ibu Kota Thailand dengan militer Myanmar dan perwakilan dari pemerintah terpilih yang digulingkan (Wunna Maung Lwin) pada Rabu (24/2). Dalam jumpa persnya di Bangkok Menlu menyampaikan bahwa prioritas nomor satu ialah kesejahteraan rakyat Myanmar. Namun demikian, hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis demokrasi Myanmar. “Kami meminta semua orang untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan demi menghindari korban dan pertumpahan darah. Kita butuh kondisi yang kondusif berupa dialog, rekonsiliasi, pembangunan kepercayaan. Indonesia akan membersamai rakyat Myanmar”ucapnya usai berdiskusi dengan menteri Myanmar dan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai. DPR Harap ASEAN Mampu Berikan Solusi Pada Myanmar Presiden Joko Widodo dan para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN tengah mengikuti jalannya ASEAN Leaders’Meeting (ALM) yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu, (24/4/2021). Foto: BPMI Setpres
  • 43. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: DPR RI 43 05/Mei/VII/2021 BRAFOPMK – Pada kuartal II-2021 pergerakan ekonomi menuju arah perbaikan, terlihat dari sejumlah indikator. Meski resiko ketidakpastian global masih mengintai. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat upaya reformasi. “Tingkat konsumsi masyarakat terus membaik pada Maret 2021. Tentu hal ini perlu diikuti dengan percepatan program vaksinasi, dan protokol kesehatan harus terus dipertahankkan karena berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Jumat (23/4/2021). Berdasarkan perkembangan leading indicator triwulan I Maret 2021, arah perbaikan terus menguat, di antaranya tampak terlihat dari indeks penjualan ritel ataupun indeks keyakinan konsumen di mana menunjukkan tren positif. Begitu pula siklus ekspor-impor. Demi mendorong ekonomi, upaya-upaya yang memperkuat daya beli perlu dikerahkan, seperti pemberikan THR, atau subsidi ongkos kirim sebesar Rp.500 miliar untuk Harbolnas maupun terus mendorong reformasi untuk peningkatan investasi. “Saya optimis ekonomi pada 2021 bisa rebound, kuncinya yaitu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga peningkatan kolaborasi pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional,”ujar Dito. Ia juga menekankan pentingnya percepatan vaksinasi dalam rangka mencapai herd immunity. Selain itu optimalisasi APBN 2021 melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah harus dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan sangat penting. Karena kolaborasi ini sepertinya sangat memberikan dampak terhadap peringkat RI pada BBB+/Outlook Stabil (investment grade) pada 22 April 2021. “Demi memastikan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Saya meminta pemerintah dan Bank Indonesia, serta otoritas yang lain menjaga tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel sehingga prospek pemulihan ekonomi dapat terus terjaga,”kata Dito. (*) Perlahan Tapi Pasti, Ekonomi Mulai Bangkit
  • 44. 44 05/Mei/VII/2021 O P I N I Bangsa ini sedang menghadapi problem ekonomi yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Resesi menerjang banyak dunia. Tugas besar kita, bagaimana ekonomi segera bangkit di samping menjaga kesehatan masyarakat. Meski demikian, banyak pihak meramalkan Indonesia membaik, tetapi tentu belum dapat pulih sepenuhnya. Mengingat pertumbuhan dalam tiga kuartal pada 2020 mengalami kontraksi. Itu disebabkan permintaan menurun karena produksi barang dan jasa melambat. Tentu kita berharap program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar sehingga mendorong perekonomian segera kembali normal. Gara-gara Covid-19 sektor riil terguncang sehingga mempengaruhi iklim pasar yang menghantam permintaan dan penawaran. Secara makro hal tersebut tak terlepas dari langkah penanggulangan pandemi dalam bentuk physical distancing maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Surico dan Galeotti (2020) dari London Bussiness School, mengatakan rupa-rupa pembatasan sosial atau karantina wilayah menyebabkan terjadinya penurunan suplai agregat. Dengan begitu kurvanya bergeser ke arah kiri dari AS0 ke AS1 yang membuat produksi menurun dari Q ke Q’. Berikut gambaran kurvanya: Sumber: London Business School (2020) Dalam kondisi masyarakat berdiam diri di rumah dalam menjalankan work from home misalnya, maka mereka cenderung hanya membeli barang pokok. Inilah salah satu faktor penyebab agregat permintaan mengalami penurunan. Tampak dari bergesernya kurva AD0 ke AD1 dan produksi turun dari Q’ke Q”. Dalam logika permintaan dan penawaran, apabila permintaan turun pastinya akan membuat produksi juga mengalami penurunan (AS1 ke AS2 dan dari Q”menjadi Q”’) sehingga kurva AD1 bergeser ke AD2 dan produksi berkurang kembali ke Q””. Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi Oleh: Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP adalah Rektor, Institut Agama Islam Tazkia.
  • 45. 45 05/Mei/VII/2021 Sumber: London Business School (2020) Oleh karena itu, ketika permintaan, penawaran dan pasokan barang (supply chain) terguncang akan mengarah kepada krisis multidimensi yang tentu memukul seluruh lapisan masyarakat. Lalu dampaknya menjalar ke sektor keuangan. Misalnya investee mengalami kesulitan pembayaran pada investornya. Barangkali di sinilah perlunya mendorong penguatan produk keuangan syariah di mana kerjasama antara investee dan investor cenderung lebih fleksibel sebab berbasiskan sistem bagi hasil. Sejauh mana kira-kira sistem ini dapat berdaya guna dalam menghadapi resesi kali ini. Sesungguhnya pemerintah sudah mulai mengerakkan keuangan syariah, seperti adanya kehadiran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan harapan dapat membawa Indonesia menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada 2024 mendatang. Tidak cukup sampai di situ, kita juga tahu bahwa telah dilakukan merger BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indoneia. Agaknya kita perlu mempertimbangkan sistem syariah demi memecahkan permasalahan bangsa yang kita hadapi saat ini. Solusi Sistem Syariah Setidaknya beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan bangsa ini. Pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dalam bentuk transfer tunai. Upaya ini penting agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terlebih di masa pandemi ini terjadi lonjakan pengangguran yang cukup signifikan. Kedua, perlunya gerakan solidaritas nasional. Hal ini dekat dengan prinsip gotong royong sebagaimana yang dikenal bangsa ini. Dalam kondisi krisis, saling tolong menolong (berta’awun) dan saling melindungi (bertakaful) harus dibangkitkan, dan tidak hanya mengandalkan negara. Bentuk dari gerakan tersebut dapat beragam, seperti memanfaatkan masjid sebagai pusat baitul maal dan melakukan pendataan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikeloka organisasi pengelola zakat, termasuk mendorong semangat wakaf. Soal wakaf diketahui sudah digencarkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 lalu. Ini juga barangkali dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah. Gerakan zakat massal harus didorong. Jika merujuk nisab zakat profesi berdasarkan standar BAZNAS, hitungannya Rp.10 ribu atau Rp.8 ribu x 524 kg beras. Maka kampanye soal infak, sedekah dan wakaf perlu dikampanyekan secara intensif. Dana yang terkumpul dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya memperkuat UMKM. Di Maroko, dikenal dengan program al sunduq al tadhamun alijtimai al wathani atau National Solidarty Fund yang diluncurkan Raja Muhammad VI. Ia memberikan tauladan dengan mendonasikan hartanya dalam jumlah besar demi kebutuhan rakyat. Agaknya gerakan semacam itu dapat dilakukan para pejabat di sini, mulai dari walikota, gubernur hingga menteri untuk Gerakan zakat massal harus didorong. Jika merujuk nisab zakat profesi berdasarkan standar BAZNAS, hitungannya Rp.10 ribu atau Rp.8 ribu x 524 kg beras.
  • 46. 46 05/Mei/VII/2021 O P I N I Pekerja menjemur kain pantai usai proses pewarnaan di kawasan industri rumahan kain Desa Krajan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (12/1/2021). Foto: ANTARAFOTO/Maulana Surya mengajak solidaritas bersama membantu antar sesama. Pelaksanaan wakaf uang dengan skema waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan wakaf uang temporer. Untuk merealisasikannya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mesti bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Kita juga jangan mengabaikan sektor pertanian karena sangat sangat vital sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syaibani dalam Kitab Al-Kasb. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi pajak dan zakat seperti yang dilakukan di banyak negara muslim. Di Indonesia, zakat diatur dalam UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di sini zakat didefinisikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) apabila dibayarkan ke lembaga resmi. Tujuan pengurangan tersebut agar pembayar pajak tak terbebani ganda. Zakat memang dipandang sebagai pengurang pajak bruto (tax deductible). Pola ini juga dikenal di Yordania, Sudan, Pakistan, Arab Saudi, Kuwait, Mesir bahkan Malaysia. Sementara apabila negara kita hendak mengadobsi kebijakan sejenis, maka Kemenkeu dan Kemensos harus diberikan otoritas mengatur pajak demi upaya mengentakkan masalah sosial, sebut saja kemiskinan serta Kemenag juga dapat membantu mengatur distribusinya. Pemerintah juga penting memperhatikan bantuan modal usaha khususnya bagi UMKM demi mengurangi dampak krisis. Sejauh ini program yang ada sudah sangat membantu, seperti relaksasi perbankan, restrukturisasi atau penangguhan kredit dan sejenisnya. Di samping itu, dalam sistem syariah dikenal dengan pinjaman Qardhul Hasan. Ini rasanya sangat bermanfaat guna mempercepat pemulihan ekonomi, di mana dalam bentuk pinjaman yang tidak memetik manfaat apapun dengan tetap mewajibkan pengembalian. Upaya itu dapat ditempuh lewat lembaga keuangan mikro syariah atau pinjaman langsung tanpa margin yang sumber pembiayaannya bisa diperoleh dari masyarakat, pihak swasta atau BUMN/BUMD. Ditambah lagi, sepertinya demi memperlancar likuiditas pelaku pasar sangat dibutuhkan pengembangan finansial teknologi syariah seiring dengan peningkatan pada social finance (ZISWAF). Langkah ini sebetulnya dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan marketplace yang menghimpun pasar tradisional dan UMKM yang diperkirakan jumlah mencapai 60 juta sehingga permintaan dan penawaran terdorong.
  • 48. 48 05/Mei/VII/2021 kemenkopmkri @kemenkopmk @kemenko_pmk kemenkopmk www.kemenkopmk.go.id BRAFOPMK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 1 Syawal 1442 H Mengucapkan Idulfitri Selamat Hari Raya Minal‘AidinwalFaizin MohonMaafLahirdanBatin