2. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2020 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Agar Gubernur & Bupati Walikota melakukan percepatan pengutamaan penggunaan
alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi
anggaran untuk meningkatkan kapasitas:
a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan.
b. Penanganan Dampak Ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha daerah
agar tetap hidup,
c. Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial (social safety net)
5. KONTEKS: MENUJU JAMBI TUNTAS 2021
• Bonus Demografi (BD) dimulai sejak 2012, titik terendah rasio
ketergantungan terjadi 2028-2031.
• Potensi BD: meningkatnya angkatan kerja usia produktif, disertai
tabungan masyarakat sumber pertumbuhan ekonomi.
BD tidak otomatis,
harus ada kebijakan
tepat, terutama:
– Peningkatan
kesehatan
– Pendidikan dan
pengembangan
keterampilan
– Pengendalian laju
pertumbuhan (KB)
– Kebijakan ekonomi
yang mendukung
fleksibilitas tenaga
kerja dan pasar,
keterbukaan
perdagangan dan
saving
SDM yang
produktif
dan siap
kerja
6. VISI
Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera
“ JAMBI TUNTAS 2021 “
Menjaga situasi daerah yang kondusif,
toleransi antar umat Beragama dan
kesadaran hukum masyarakat;
Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang sehat, terdidik,
berbudaya, agamis, dan berkesetaraan
gender;
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
daerah yang bersih,
transparan,akuntabel dan partisipatif
yang berorientasi pada pelayanan
publik;
1
2
3
Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Masyarakat;
Meningkatkan daya saing daerah
melalui optimalisasi pembangunan
ekonomi kerakyatan yang didukung
oleh penerapan Ilmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
berwawasan lingkungan;
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
infrastruktur umum, Pengelolaan energi
dan sumber daya alam yang berkeadilan
dan berkelanjutan;
4
5
6
MISI
7. 2017 2018 2019 2020 2021
Memacu
pembangunan
infrakstruktur
dan ekonomi
kerakyatan
untuk
memacu
investasi dan
percepatan
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitas
pembangunan
yang merata dan
berdaya saing
Peningkatan
daya saing
daerah
dengan
memacu
kualitas
produk
unggulan
daerah
Peningkatan
kualitas hidup
masyarakat dan
pengurangan
kesenjangan
antar wilayah
Pembangunan
infrakstruktur
dan ekonomi
daerah untuk
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
8.
9. KOMPOSISI PEKERJA PROVINSI JAMBI
PENDUDUK PROVINSI
JAMBI
3.515.017Jiwa
PEKERJA
1.765.747 JIWA 66 %
PEKERJA FORMAL
PEKERJA IN
FORMAL
10. PERLUNYA KESEHATAN DAN OLAHRAGA
Keluarga
Sakit,
Pekerja
Sehat
=
Beban
Keluarga
Keluarga
Sehat,
Pekerja
Sehat
=
Keluarga
Bahagia
Keluarga
Sakit,
Pekerja
Sakit
=
Bencana
Keluarga
Keluarga
Sehat,
Pekerja
Sakit
=
Masalah
Keluarga
13. 1.Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor
2132/SE/Setda.Kesramas-3.2/VIII/2018 Kepada
OPD/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta tentang
Penyediaan Fasilitas/Tempat/Ruang Khusus Yang Memadai
Untuk Ibu Menyusui
2.Surat Edaran Gubernur Jambi Kepada Bupati/Walikota
tentang Penyediaan Ruang Menyusui.
3.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang GERMAS
4.Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
5.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
6.Pelaksanaan AKSI RANHAM (Penyediaan Ruang
14. ASI
GIZI
PM-PTM
LINGKUNGAN
KERJA
KESPRO
Pemeriksaan anemia
Pemberian tablet tambah darah
Kecukupan Gizi selama bekerja
Kantin sehat.
Pengadaan Ruang ASI sesuai permenkes.
Kesempatan untuk memerah ASI
Adanya Motivator.
Konselor ASI
KIE tentang ASI
PHBS
Deteksi dini Penyakit TB, HIV AIDS
dan Malaria
Deteksi Faktor resiko PTM
GERMAS
Penggunaan APD
Penyesuaian kerja untuk Ibu
Hamil
KIE tentang resiko pada pekerja
Perempuan
Pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Menyusui Sehat dan ASI Eklusif
Konseling KB
KESEHATAN
KERJA
15. PERAN PEMERINTAH PROVINSI TERKAIT KESEHATAN KERJA
1.Mensosialisasikan Gerakan Tempat Kerja Melaksanakan
Kesehatan Kerja.
2.Merumuskan berupa program/kegiatan untuk diakomodir
dalam RKPD kabupaten/kota. Peran ini dilakukan pada saat
evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD
kabupaten/kota
3.Meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD
kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan Tempat
Kerja melaksanakan Kesehatan Kerja
4.Memastikan program/kegiatan terkait dengan kebijakan
daerah yang mendukung upaya Gerakan Tempat Kerja
Melaksanakan Kesehatan Kerja
5.Advokasi Gerakan Tempat Kerja Melaksanakan Kesehatan
Kerja ke Forum CSR Provinsi Jambi
