BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020

102/Agustus/VI/2020
BRAFOPMK
Raeni:
Milenial Harus Punya
Growth Mindset
Peristiwa-peristiwa
Unik Jelang Proklamasi
Kemerdekaan RI
SDM Unggul dan
Krusialnya Peran
Perguruan Tinggi
SDM UNGGUL
INDONESIA
MAJU
Edisi 02/Agustus/VI/2020 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 02/Agustus/VI/2020
BRAFOPMK
INDONESIA
DIRGAHAYU

Daftar Isi
Raeni
Milenial Harus
Punya Growth
Mindset
26
16
30
36
Profil Stadion Piala
Dunia U-20 2021
Alat Rapid
Test Buatan
Anak Bangsa
34
LBM Eijkman
Beberkan Perbedaan
Vaksin Merah Putih
dan Sinovac
Dengan menggunakan hanya
bagian tertentu dari virus,
diharapkan bisa mengurangi efek
yang tidak diinginkan.
Pandemi Momentum
Menguatkan
Ketahanan Keluarga
Peringatan Hari Anak Nasional
di masa pandemi Covid-19
ini adalah momentum untuk
meningkatkan kepedulian
semua pilar bangsa Indonesia
42
SDM UNGGUL,
INDONESIA MAJU
Jangan sampai masyarakat terjebak pada apa
yang dinamakan‘Human Development Trap’
atau Jebakan Pembangunan Manusia.
Edisi 02/Agustus/VI/2020
Tak hanya dinilai mampu
mempercepat penuntasan
Pandemi Covid-19, tapi juga
ongkos yang lebih murah
302/Agustus/VI/2020

EDITORIAL
Edisi 02/Agustus/VI/ 2020
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Redaktur Pelaksana:
Kepala Bagian Humas dan Perpustakaan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Olivia C.M.P, Dwi
Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Rendy
Febrianto, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Hafidh Yurits Addiar, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna
Sekretariat Redaksi:
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Indonesia menuju usia emasnya pada tahun 2045. Pada 17 Agustus
2020 nanti, bangsa kita tepat berusia 75 tahun atau seperempat abad
lagi mencapai usia emas.
Seiring pertumbuhan usia bangsa, banyak pula tantangan yang akan
dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga, perlu adanya adaptasi dan
transformasi dalam menyiapkan manusia Indonesia menyambut
Indonesia Emas 2045.
Salah satu tantangan menuju ke arah sana adalah bonus demografi
yang notabene bakal mempengaruhi SDM bangsa Indoenesia. Dengan
kata lain, upaya-upaya strategis pemerintah dalam menyiapkan atau
menyongsong bonus demografi, bakal mempengaruhi kualitas SDM
kita.
Diprediksi Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni
jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar
dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15
tahun dan di atas 64 tahun).
Pada bonus demografi tersebut, penduduk usia produktif diprediksi
mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan
sebesar 297 juta jiwa.
Ini tentu menjadi peluang bagi bangsa Indonesia. Jika kita mampu
mengkapitalisasi potensi ledakan demografi maka bakal berdampak
pada meningkatnya SDM-SDM berkualitas yang produktif. Mengapat
demikian? karena era persaingan antar bangsa makin ketat.
Seluruh negara di dunia, di era perkembangan teknologi yang amat
cepat, terus berlomba-lomba mendongkrak kualitas masyarakatnya.
Yakni bagaimana mencetak SDM yang adaptif terhadap perkembangan
zaman. Tak terkecuali Indonesia.
Untuk itulah, di edisi Agustus kali ini kami mengambil tajuk‘SDM
Unggul, Indonesia Maju’. Bertepatan dengan peringatan HUT Ke-75
Kemerdekaan Republik Indonesia.
Fokus Utama mengulas secara komprehensif sejumlah langkah strategis
pemerintah dalam melahirkan SDM Unggul. Mulai dari seputar visi
pendidikan dalam konteks SDM unggul, infrastruktur pendidikan,
hingga pentingnya pendidikan vokasi.
Kita tentu berharap segala kebijakan yang dilaksanakan pemerintah,
khususnya di sektor pendidikan, bisa terus menguatkan SDM bangsa.
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
Bonus Demografi,
SDM Adaptif

502/Agustus/VI/2020
Menko PMK RI Muhadjir Effendy
Jika kita lebih fokus
mengembangkan kualitas
SDM, kita yakin bonus
demografi menjadi bonus
lompatan kemajuan.
“
Tian Belawati
Pakar Pendidikan & Rektor UT 2009-2017
Foto: Dok. UT
Pengembangan sumber daya
manusia melalui pendidikan
sejak dini sangat penting
seiring dengan pesatnya
perkembangan ilmu,
teknologi, dan budaya.
Foto: BRAFO PMK
Foto: Dok. Raeni
Raeni
Influencer & Doktor Lulusan Birmingham University
Tumbuh itu tergantung masanya,
untuk anak sekolah misalnya,
belajar bukan hanya dalam kelas
saja. Bagaimana mengembangkan
potensi-potensi yang dimiliki.
Q U O T E S

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci bagi
lompatan ekonomi sebuah negara. Presiden Joko Widodo
mengingatkan pentingnya revitalisasi pendidikan guna
menciptakan link and match antara pendidikan dan dunia
kerja. Output-nya adalah lahirnya SDM-SDM unggul, inovatif,
dan berdaya saing.
“Peningkatan SDM adalah sebuah keniscayaan,”ujar Presiden
beberapa waktu lalu sebagaimana dilansir Presidenri.go.id
Kepala Negara menegaskan bahwa SDM memiliki peran
krusial bagi sebuah negara. Terutama dalam mendorong
percepatan ekonomi, di mana era sekarang sudah mengarah
pada digitalitasi di berbagai aspek.
“Ekonomi masa depan adalah industri kreatif dan digital.
ASEAN dan Korea memiliki potensi besar dalam industri
kreatif,”tutur Presiden Jokowi.
“Ekspor industri kreatif ROK menyumbang USD 5,79 miliar
ke perekonomian nasionalnya. ASEAN dengan lebih dari 647
juta penduduk merupakan aset bagi pengembangan industri
kreatif,”ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden menyebutkan bahwa penguatan
kerjasama ekonomi kreatif ASEAN dan Korea akan menjadi
lompatan besar.Dalam konteks tersebut, Indonesia telah
mengeluarkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk
membangun industri yang berdaya saing global di era digital.
“Industri kreatif dan digital adalah salah satu“The Next Big
Thing”Indonesia. Indonesia saat ini menjadi tuan rumah
perusahaan-perusahaan Decacorn, Unicorn dan Startups,”
ucap Presiden Jokowi.
Bank Dunia mengumumkan bahwa pendapatan nasional
bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia
naik dari posisi sebelumnya $3.840 menjadi $4.050. Dengan
demikian, Indonesia kini dikategorikan sebagai negara
berpenghasilan menengah atas (upper middle income
country) dari sebelumnya negara berpenghasilan menengah
bawah (lower middle income country).
Saat menyampaikan sambutannya pada peresmian
pembukaan konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) tahun
2020 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo
menyampaikan bahwa capaian kenaikan status Indonesia
tersebut patut disyukuri oleh seluruh bangsa.
“Capaian ini patut kita syukuri bahwa kita berjalan ke arah yang
benar, bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara
berpenghasilan tinggi. Dengan mengedepankan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia,”kata Presiden Jokowi dari Istana
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 4 Juli 2020.
Meski demikian, Presiden memandang bahwa menjadi negara
berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut
terlihat dari banyaknya negara-negara dunia ketiga yang sudah
puluhan tahun bahkan mendekati satu abad hanya berhenti
sebagai negara berpenghasilan menengah, atau terjebak pada
middle income trap.
“Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya, apakah kita
mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya
jawab tegas, kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar
untuk melewati middle income trap. Kita punya peluang besar
untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi,”tegasnya.
Kepala Negara melanjutkan, untuk mencapai hal tersebut tentu
dibutuhkan prasyarat. Beberapa di antaranya yaitu infrastruktur
yang efisien yang mulai dibangun oleh pemerintah, dan cara kerja
cepat yang kompetitif dan berorientasi pada hasil. Untuk itu, perlu
diupayakan peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif,
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres
I S TA N A
SDM Unggul
dan Krusialnya Peran
Perguruan Tinggi

inovatif, dan kompetitif.
“Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif yang
selalu berjuang untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan
Indonesia,”imbuhnya.
Tugas mulia pendidikan tinggi tersebut tentu tidak bisa
dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Menurut
Presiden, sudah sepatutnya dunia pendidikan tinggi
mengembangkan cara dan strategi baru yang smart-short-cut
dan out of the box, sehingga tidak hanya disibukkan dengan
urusan administrasi semata.
Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Wapres
menegaskan kalau peningkatan kapasitas SDM merupakan
salah satu prioritas utama dalam pembangunan pemerintah
yang dapat dicapai diantaranya melalui pendidikan.
“Dalam mengembangkan SDM unggul, sebuah lembaga
pendidikan tidak hanya cukup mengandalkan pembelajaran
teoritis semata, tapi juga harus dapat menangkap berbagai
dinamika dalam masyarakat dan menjadi katalisator
peningkatan kapasitas masyarakat,”ujar Wakil Presiden (Wapres)
K. H. Maruf Amin pada acara Wisuda Universitas Terbuka Periode
Kedua Tahun Akademik 2019-2020 secara virtual Selasa (21/07).
Lebih jauh Wapres menuturkan, selain penyempurnaan
kualitas pendidikan yang berbentuk hard skills atau pendidikan
pengembangan kemampuan teknis sesuai bidangnya, juga
perlu didorong pengembangan soft skills atau pendidikan untuk
meningkatkan kemampuan interpersonal.
“Pendidikan karakter juga menjadi landasan bagi generasi
muda untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-
nilai budaya bangsa Indonesia, seperti sopan santun, saling
menghargai dan menghormati, serta toleran,”urainya.
Oleh karena itu, tambah Wapres, pendidikan karakter perlu
dilaksanakan dalam porsi yang sama dengan pendidikan
kompetensi dan diberikan dengan cara-cara yang inovatif dan
kreatif.
“Akan tetapi metode pendidikan karakter tersebut haruslah lebih
inovatif dan kreatif agar tetap menarik dan efektif,”pesan Wapres.
(rls/*)
702/Agustus/VI/2020

Seorang warga menggendong siswa Sekolah
Dasar Negeri (SDN) 6 Tapa melintasi sungai
Polanggua bersama sejumlah guru usai mengikuti
pelajaran luar jaringan (luring) di Dusun III, Desa
Langge, Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo,
Rabu (29/7/2020).
Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
Siswa dan Guru Menyeberangi
Sungai untuk Belajar Mengajar
Yonas Kedeikoto (15) mengikuti proses belajar mengajar secara daring di Kota Jayapura, Papua,
Senin (10/8/2020).
Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH
Pelajar di Papua Wajib Berseragam Sekolah saat Belajar Daring
B I N G K A I

Wisuda ke-159 di
Universitas Diponegoro
(UNDIP) yang diikuti 2.561
lulusan itu menggunakan
teknologi robot peraga
yang menggantikan
kehadiran fisik para
wisudawan maupun
wisudawati karena
sejumlah kebijakan
protokol kesehatan
dalam upaya mencegah
penyebaran COVID-19,
Semarang, Jawa Tengah,
Senin (27/7/2020).
Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan
Wisuda UNDIP Menggunakan Teknologi Robot
902/Agustus/VI/2020
Sejumlah mahasiswa menggunakan sepeda ontel saat wisuda“drive thru”di
Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau di Kota Pekanbaru, Rabu (5/8/2020).
Wisuda
Drive Thru
Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro

BRAFOPMK - Pembuatan Vaksin
Covid-19 menjadi target selanjutnya
setelah berhasil menciptakan alat
Rapid Test inovasi anak bangsa belum
lama ini. Keseriusan pemerintah
dalam pembuatan vaksin dibuktikan
dengan jaminan insentif. Jaminan
tersebut berupa super deduction tax.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah
memberikan insentif sebesar 300 persen.
Hal tersebut diungkapkan langsung
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Pemerintah akan memberikan insentif
sebesar 300 persen saat vaksin itu bisa
diproduksi,”tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga
tengah memberikan fasilitas kepada
pengembang vaksin yang dilakukan oleh
PT Bio Farma dengan menggandeng
perusahaan asal China Sinovac Biotech.
BRAFOPMK - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan
pemerintah akan meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri
sipil (CPNS) tahun 2020.“Penerimaan CPNS tahun 2020 akan
kami tiadakan,”ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (08/07).
Vaksin tersebut kini memasuki fase uji
klinis tahap pertama pada awal Agustus.
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Penny Lukito mengaku,
pihaknya akan ikut mengawal uji klinis
ini agar sesuai dengan standar protokol
dalam negeri. Pihaknya juga yang
bertanggung jawab atas izin edar vaksin
tersebut jika sudah berhasil di produksi
agar pendistribusiannya lebih cepat.
“Kami langsung yang akan mendampingi
uji klinis ini agar izin edar juga bisa
cepat dikeluarkan. Kami berharap uji
klinis bisa usai Januari awal mendatang
dan memberikan hasil positif,”katanya.
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus
Putranto siap menggelontorkan
anggaran untuk pengembangan
vaksin.“Saya akan bicarakan dengan
kementerian keuangan, semoga
semuanya lancar,”imbuhnya.
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir
Effendy manambahkan, pemerintah
juga akan menghibahkan gedung
Laboratorium Avian Flu milik
kementerian kesehatan di Bandung,
Jawa Barat.“Gedung itu untuk Biofarma
nantinya, awalnya untuk pengembangan
vaksin flu burung, namun saat ini
terbengkalai,”ucapnya.
Dia juga memastikan, gedung yang akan
dihibahkan dengan skema penyertaan
Produksi Vaksin Covid-19, Pemerintah Hibahkan Lab Avian Flu
modal itu telah bebas dari masalah
hukum. Muhadjir meyakini, pemberian
gedung ini bisa menjadi modal untuk
pembuatan Vaksin Covid-19.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah
menyampaikan keseriusan untuk
melakukan pengembangan Vaksin
Covid-19 di Tanah Air. Berdasarkan
perhitungan pemerintah pusat, vaksin
yang dibutuhkan mencapai 347 dosis.
“Banyaknya dosis yang dibutuhkan
karena satu orang bisa saja tidak cukup
sekali imunisasi. Kadang yang sudah
divaksin bisa mental lagi,”kata dia.
Terkait penyebaran vaksin yang
ditargetkan bisa mulai diproduksi
awal Januari mendatang, penerimaan
vaksin diutamakan untuk masyarakat
yang rentan terpapar Covid-19. Seperti
masyarakat berusia lanjut, penderita
penyakit hipertensi, diabetes, jantung
serta tenaga kesehatan dan wilayah
dengan jumlah terpapar paling tinggi.
Pemerintah sendiri mengalokasikan
sebanyak Rp87,55 triliun untuk
penanganan covid-19 di bidang
kesehatan. Anggaran untuk belanja
penanganan covid-19 Rp66,8 triliun,
insentif tenaga medis Rp5,9 triliun,
santunan kematian Rp300 miliar,
bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus
tugas covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif
perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05
triliun. (rls/*)
Ilustrasi Laboratorium. Foto: ANTARA FOTO/
Ahmad Subaidi
Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan
masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan
SKB ini tertunda karena pandemi Covid-19.
Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi
CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi
Covid-19.
“SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan
menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan
BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas
Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar
pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol
kesehatan,”jelasnya.
Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan
dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta
verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah.
Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk
pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak
pandemi Covid-19.(rls/*)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) Tjahjo Kumolo. Foto: Humas KemenPAN RB
Rekrutmen CPNS 2020 Ditiadakan
N E W S F L A S H

BRAFOPMK - Masuki adaptasi kebiasaan baru (ABK),
jumlah kasus Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)
di Indonesia masih meningkat. Menurut data Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per
17 Juli 2020, 83.130 kasus terkonfirmasi terpapar
Covid-19, meningkat sebanyak 1.462 kasus dari hari
sebelumnya, 81.668 kasus.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum
mematuhi protokol kesehatan seperti memakai
masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Untuk itu, peran ulama sangat diperlukan dalam
meningkatkan kedisplinan masyarakat tersebut.
“Ini ternyata dari berbagai penelitian sumbernya itu
disiplin masyarakat. Sikap sami’na wa‘atha’na (kami
dengar dan kami taat). Saya kira inilah makanya
peran ulama, pemuka umat, ini menjadi sangat
penting. Untuk kita semua, untuk kebaikan, untuk
li maslahatil ‘ammah, untuk kebaikan semua itu.
Dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat,”
tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin
pada acara silaturahim dan dialog bersama dengan
organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana
Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Nomor 6,
Jakarta Pusat, Jumat (17/7) sebagaimana dilansir
wapresri.go.id.
Wapres mengatakan, tren peningkatan kasus
Covid-19 ini sebagai permasalahan yang sangat
besar dan siapa pun bisa terpapar. Oleh karena
itu, diperlukan penanganan dan kewaspadaan
sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Wapres Ajak Ulama Masifkan
Sosialisasi Protokol Kesehatan
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Foto: Setwapres
“Kita harus benar-benar menjaga ritme, menjaga
langkah, menjaga umat ini dengan sebaik-baiknya,”
imbaunya.
Lebih lanjut Wapres meminta para ulama untuk
membantu dalam mensosialisasikan protokol
kesehatan sampai ke tingkat bawah. Hal ini
dilakukan, selain untuk menekan jumlah kasus
Covid-19, juga untuk memberikan semangat
kepada masyarakat dalam menghadapi situasi
pandemi ini.
“Jangan sampai kita mengalami puncak yang terlalu
tinggi. Dan kita juga harus bisa meyakinkan umat
supaya umat itu tidak putus asa dalam menghadapi
situasi kesulitan ekonomi, sudah Covid, sudah
kesulitan ekonomi, kemudian umat berputus asa,
ini menjadi penting. Dan kita harus meyakinkan
bahwa memang badai akan berlalu,”pesannya.
Wapres kembali meminta keterlibatan semua
ulama dalam melindungi umat dari kerusakan
dan bahaya yang ditimbulkan Covid-19, terutama
dalam meningkatkan kedisplinan masyarakat
melaksanakan protokol kesehatan.
“Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terima
kasih atas kehadirannya mudah-mudahan kita
bisa terus melakukan ini dan melakukan sosialisasi
sampai ke tingkat bawah. Dan supaya masyarakat
intinya cuma satu, sami’na wa ’atha’na terhadap
protokol kesehatan,”tandasnya.(rls/*)
1102/Agustus/VI/2020

JAKARTA Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan
terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM).
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah melakukan upaya-upaya cepat untuk dapat tetap
bertahan.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten
Masduki menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga
fase program pemulihan koperasi dan UMKM melalui Lembaga
Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Pertama, fase program survival. Fase awal ini kami telah
melakukan restrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk
penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan,”
ujarnya di acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi
Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar di
Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 23 Juli 2020.
Pihaknya telah melakukan restrukturisasi kepada 40 mitra
koperasi (100 persen) dengan fasilitas penundaan pokok,
perpanjangan jangka waktu, hingga penambahan fasilitas
pinjaman atau pembiayaan dengan total outstanding sebesar
Rp135,7 miliar.
“LPDB tidak mengenakan bunga selama masa penundaan
pembayaran sehingga secara langsung ini merupakan subsidi
bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun,”imbuh
Teten.
Fase kedua dari kebijakan ini ialah fase pemulihan ekonomi di
mana pemerintah menyediakan alokasi pembiayaan tambahan
sebesar Rp1 triliun yang khusus disalurkan kepada koperasi
untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggotanya.
“Sampai saat ini kami telah melakukan penyaluran pinjaman
atau pembiayaan baru dengan total pencairan sebesar Rp381,4
miliar,”ucapnya.
Pemerintah Siapkan 3
Fase Pemulihan Koperasi
dan UMKM
JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18
lembaga yang terdiri dari tim kerja, badan, komite maupun
satuan tugas. Lembaga itu berdiri berdasarkan keputusan
presiden (keppres).
Pembubaran lembaga-lembaga tersebut tercantum dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pasal 19 Perpres tersebut menyatakan pembentukan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,
maka 18 lembaga dibubarkan. Komite ini berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada presiden. Perpres tersebut
ditetapkan pada 20 Juli 2020 dan mulai berlaku pada tanggal
yang sama.
Berikut ini daftar tim kerja, badan, dan komite yang dibubarkan
oleh Jokowi:
1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk
berdasarkan Perpres No.26/2010
2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan
Perpres No.10/2011
3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk
4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan
Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan
Perpres No.86/2011
18 Lembaga
Dibubarkan
Adapun fase ketiga, penumbuhan ekonomi, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga menyiapkan
sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan
koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan
pendampingan.
“Ini juga bagian dari upaya kami untuk membangun
kelembagaan yang lebih mudah di UMKM untuk
memudahkan kami dalam pembinaan ke depan. Sebab,
jumlah UMKM sangat besar, 64 juta dan terpencar, kalau kita
tidak sederhanakan kelembagaannya maka akan berat di
pembinaannya,”ungkapnya.
Dalam acara tersebut, turut dihadirkan sejumlah koperasi
penerima program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui
LPDB sebanyak 6 koperasi penerima restrukturisasi berupa
penundaan pokok dan bunga serta 14 koperasi penerima
perluasan modal kerja. Sebagian besar penerima lainnya
mengikuti jalannya acara dari Gedung Smesco melalui
telekonferensi video.(rls/*)
Seorang pedagang mengemas kerupuk kulit dagangannya di
mobil sekaligus kios berjalan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa
(30/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro
N E W S F L A S H

BRAFOPMK - Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) memberlakukan kebijakan
baru terkait dokumen kependudukan.
Mulai 1 Juli kemarin, cetak dokumem
menggunakan kertas HVS sebagaimana
Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
“Kecuali e-KTP dan Kartu Identitas Anak
(KIA),”ujar Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil)
Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif
Fakhrulloh sebagaimana dilansir Kompas.
com, Selasa (7/7).
Menurut Zudan, hal itu bisa terwujud
berkat digitalisasi layanan administrasi
kependudukan (Adminduk) dan tanda
tangan elektronik (TTE) yang diterapkan
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
sejak periode awal 2019.
Meski dicetak dengan kertas HVS 80
gram , Zudan memastikan hal itu dijamin
keabsahan dan keamanannya. Selain itu,
pengecekan dokumen tersebut nantinya
akan lebih mudah.
“Mudah dicek dokumen tersebut asli atau
palsu. Cara mengujinya yakni dengan
memindai quick response (QR) code pada
dokumen menggunakan QR scanner di
smartphone,”lanjutnya menjelaskan.
Selain itu, bisa juga dicek menggunakan
aplikasi QR code reading yang bisa
diunduh di Playstore. Menurut Zudan,
kode QR pada dokumen kependudukan
yang dicetak di kertas HVS ini merupakan
tanda tangan elektronik yang merupakan
pengganti tanda tangan dan cap basah
yang dulu dicetak dengan security printing.
(kcm/*)
Mulai 1 Juli,
Cetak Dokumen
Kependudukan
Gunakan Kertas HVS
5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk
6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum yang
dibentuk berdasarkan Perpres No.90/2016
7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis
Elektronik (Road Map e-Commerce) tahun 2019-2019 yang dibentuk
8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk
berdasarkan Perpres No91/2017
9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air
minum yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 46/2019.
10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keppres
No.39/1991.
11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam
kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keppres
No.104/1999 yang telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir
dibentuk berdasarkan Keppres No.16/2022.
12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) PLN yang dibentuk
berdasarkan Keppres No 166/1999. Dimana diatur kembali di Keppres
No.133/2000.
13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keppres
No.177/1999. Terakhir diatur dalam Keppres No.53/2003.
14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan
Keppres No.80/2000.
15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
yang dibentuk berdasarkan Keppres No.54/2002. Kemudian mengalami
perubahan yang diatur dalam Keppres No.24/2005
16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk
berdasarkan Keppres No.3/2006. Telah mengalami beberapa perubahan.
Terakhir diatur dalam Keppres No.28/2010
17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan
Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.22/2006.
18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang
dibentuk berdasarkan Keppres No.37/2014.
Warga menunjukan akta kelahiran yang
dicetak menggunakan media kertas HVS di
Kantor Disdukcapil, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, Rabu (1/7/2020). Foto: ANTARA FOTO/
Yulius Satria Wijaya
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres

Juli 2020
17
Madiun,
Jawa Timur
Juli 2020
Jakarta
13
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) bersama Ketua Gugus Tugas
Nasional Doni Monardo (kiri) usai rapat terbatas Percepatan Penanganan
Dampak Pandemi Covid-19 bersama Presiden dan jajaran menteri
Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Foto: Humas Setkab
Pemerintah Perkuat
Penanganan Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy (kiri) mendapatkan penjelasan dari petugas Kantor
Pos saat meninjau proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos
Nglames, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020). Foto: Humas
Kemenko PMK
Tinjau Penyaluran
BST di Madiun
G I AT S E R E M O N I A L

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (ketiga kanan)
menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka
ke-59 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Rabu (2/8/2020). Foto:
Humas Kemenko PMK.
Agustus
2020
2
Jakarta
Menko PMK Hadiri
HUT Pramuka ke-59
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
(Eselon I) dan Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kemenko PMK, Jakarta,
Kamis (6/8/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Menko PMK Lantik
Pejabat Eselon I dan
Eselon II
6
Jakarta
Agustus
2020

BRAFOPMK - Akselerasi program pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM) terus digeber
pemerintah. Itu tak lepas dari terwujudnya sebuah
visi besar bernama‘Generasi Indonesia Emas 2045’.
Ya, cita-cita mulia tersebut tentu diharapkan segera
terealisasikan; SDM Berdaya Saing, Indonesia Maju.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Berkebudayaan (Kemenko PMK) bisa dikatakan
menjadi‘leader’terkait hal ini. Dalam konteks
pembangunan SDM, Kemenko PMK memiliki grand
design yang disebut‘Human Capital Life Cycle’, di
mana pembangunan SDM Unggul mencakup semua
tahapan kehidupan manusia dan berproses secara
terus-menerus.
“Ada 5 fase. Pertama, prenatal dan ASI, Dikdasmen
(Pendidikan Dasar dan Menengah), Angkatan Kerja
(Pendidikan Tinggi), Keluarga Muda/Baru, dan Lansia,”
ukar Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam sejumlah
kesempatan belum lama ini.
Dia mengatakan bahwa kelima fase tersebut
sejatinya merupakan penjabaran misi pemerintah
yang berkaitan langsung dengan pembangunan
SDM. Yakni peningkatan kualitas hidup manusia,
pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta
kemajuan budaya yang menerceminkan kepribadian
bangsa. Adapun visi presiden 2020-2025 adalah
terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
berkepribadian, dan gotong royong.
SDM UNGGUL,
INDONESIA
MAJU• Fase Krusial dan Human Development Trap
• Tantangan SDM Unggul
F O K U S U TA M A
Foto: Humas Setkab

“Pemerintah terus fokus pada pembangunan SDM demi
terwujudnya negara maju dan berdaya saing di era global,”
lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Fase Krusial dan Human Development Trap
Fase pertama yakni masa prenatal dan ASI amat krusial
dalam siklus pembangunan manusia. Pasalnya pada 1000
hari pertama kehidupan manusia, yakni 9 bulan masa
kandungan ditambah 24 bulan menyusui, menjadi penentu
bagaimana perjalanan anak atau manusia Indonesia
kedepannya.
Itu yang kemudian membuat pemerintah, dalam hal ini
Kemenko PMK dan kementerian di bawahnya, melakukan
berbagai intervensi untuk mengoptimalkan fase ini.
“Misalnya PMT (pemberikan makanan tambahan) ibu hamil,
pencatatan dan survilance gizi, serta yang terpenting adalah
bagaimana menurunkan angka stunting (kondisi gagal
pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi)”jelas
Menko PMK.
Dijelaskan Menko PMK, stunting merupakan salah satu
faktor penghambat pembangunan SDM. Maka dari itu,
masa 1000 hari kehidupan pertama betul-betul harus
dioptimalkan. Jangan sampai masyarakat terjebak pada apa
yang dinamakan‘Human Development Trap’atau Jebakan
Pembangunan Manusia. Di antara yang paling berbahaya
adalah kondisi stunting.
“Para Ahli Kesehatan Masyarakat sudah mewanti-wanti
bahwa ketika pada 1000 hari pertama kehidupan
perkembangan otak anak terhambat atau terkena stunting,
maka sulit untuk dikembangkan. Tidak bisa optimal. Maka
dari itu penurunan stunting adalah sebuah keniscayaan,”
beber Menteri Muhadjir.
Adapun merujuk data Kemenko PMK, persentase stunting
di Indonesia saat ini mencapai 27,6 persen. Artinya dari
tiap 10 kelahiram 3 diantaranya mengalami stunting.
Itu yang kemudian membuat Presiden Joko Widodo
menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera
menurunkannya.
“Pak Presiden meminta pada 2024 mendatang, persentase
stunting kita tinggal 14 persen. Ditekan sekecil mungkin,”
tegas Tokoh Muhammadiyah tersebut.“Ini adalah
tanggung jawab kita bersama. Terutama mereka yang
menggeluti bidang keahlian PLS (pendidikan luar sekolah).
Pendidikan formal tidak menjangkau ranah ini,”lanjut
Menteri Muhadjir.
Dia mengingatkan bahwa selepas 1000 hari kehidupan
pertama, masyarakat harus aware ketika anak memasuki
usia balita. Persisnya rentang usia tiga hingga lima tahun.
Sebab, tak sedikit balita yang mengalami mal nutrisi
pada masa ini.“Di usia ini juga harus mulai dibiasakan
pembiasaan nilai-nilai karakter pada PAUD dan pra SD. Kami
juga meminta guru-guru PAUD untuk turut memantau
dan membantu mengoptimalkan fase 1000 hari pertama
kehidupan anak,”kata Menko PMK.
Tantangan SDM Unggul
Dalam konteks pendidikan tinggi, tantangan yang tak kalah
hebat adalah bagaimana agar perguruan tinggi memiliki
regulasi yang sensitif terhadap perubahan. Ini sebagaimana
visi utama Presiden yaitu percepatan pembangunan
manusia. Tantangan besarnya adalah masalah produktivitas
Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu pendidikan
karakter dan pendidikan kompetensi harus seimbang agar
bisa mewujudkan SDM unggul dan produktif.
“PR-nya sekarang bagaimana lulusan SMA, SMK, Perguruan
Tinggi, memiliki kompetensi mumpuni di dunia kerja,”
lanjut Menko PMK.
Menko PMK memaparkan bahwa merujuk data BPS per
Agustus 2019, kondisi ketenagakerjaan nasional tercatat
sebanyak 2,55 juta pencari kerja baru. SDM angkatan kerja
sebesar 57,54% berpendidikan SD/SMP sederajat; 30,06%
berpendidikan SMA/SMK sederajat; dan 12,4% angkatan
kerja berpendidikan Diploma ke atas. BPS juga mencatat
kalau tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28% atau
7,05 juta orang.
“Ada dua hal penyebab terjadinya fenomena ini, yaitu
masih terbatasnya akses dan belum meratanya kualitas
pendidikan tinggi kita. Data lain juga memperlihatkan
bahwa pendidikan kita masih rendah dalam penguasaan
bidang ilmu sains dan teknologi. Terutama untuk generasi
milenial, ini satu catatan penting”tambahnya.
Saat ini, Kemenko PMK tengah menggenjot sejumlah
program peningkatan kualitas perguruan tinggi maupun
vokasi. Di antaranya melalui pembangunan dan revitalisasi
politeknik, e-learning, kerjasama industri, perbaikan
kurikulum, KIP kuliah, peningkatan kualitas dosen
infrastrukturnya.“Muaranya nanti adalah bagaimana
menghasilkan SDM berkualitas, unggul dan inovatif.
Khususnya golongan usia produktif,”kata Menko PMK.
Ketua Forum Rektor Indonsia (FRI), Arif Satria memaparkan,
di era revolusi industri 4.0, generasi milenial sangat
memerlukan kemampuan soft skill yang mumpuni.
Menurut Arif, penting untuk mengidentifikasi soft skill-soft
Jangan sampai masyarakat
terjebak pada apa yang
dinamakan ‘Human Development
Trap’ atau Jebakan Pembangunan
Manusia. Di antara yang paling
berbahaya adalah kondisi stunting.

skill apa yang diperlukan dalam menghadapi era terbuka,
era perubahan dan era ketidakpastian.
Dia pun memberikan contoh negara yang para
tenagakerjanya memiliki soft skill yang mumpuni, yakni
Jepang. Negara ini mampu mengabungkan komunikasi
dan kolaborasi, sedangkan Australia menempatkan critical
thinking dan flexsibility. Begitu pun dengan Indonesia,
menurutnya harus mampu menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM), dengan soft skill yang sama seperti negara-
negara maju.
“Nah 2030 yang terjadi adalah ketidakpastian, maka
kita siapkan orang-orang yg mampu menghadapi
ketidakpastian, yaitu orang-orang yang punya mental mau
belajar,”ungkap Rektor IPB University itu.
Hal senada diungkapkan Pakar Pendidikan Tian Belawati.
Tian, yang notabene Rektor Universitas Terbuka 2007-
2015, menekankan pentingnya pendidikan jarak jauh
(PJJ) dalam meningkatkan akses pendidikan perguruan
tinggi. Kapasitas PJJ, kata Tian, sangat luar biasa dan
fleksibel.“Karena memang tidak dibatasi dinding kelas,
ruang, jumlah dosen yang terbatas, hingga lokasi,”beber
akademisi bermurah senyum tersebut.
“Secara tidak langsung ini bisa mendongkrak APK (angka
partisipasi kasar) pendidikan tinggi kita. Saat ini masih
di kisaran 35 persen. Target pemerintah tahun depan
harusnya sudah 50 persen kalau merujuk era (Menteri) Pak
(Muhammad) Nuh,”jelas Tian.
Pandemi Covid-19, dalam perspektifnya, membuat trust
masyarakat terhadap pembelajaran jarak jauh meningkat.
Sebab, efek pandemi membuat pola pembelajaran
mahasiswa dilakukan secara online dan jarak jauh. Artinya
mahasiswa mulai terbiasa dengan PJJ.
“Tanpa mengoptimalkan PJJ, akan sulit bagi kita
meningkatkan APK secara signifikan. Karena memang
perguruan tinggi di kita belum bisa menampung. Ada
sekitar 4300-an, tapi mayoritas kecil-kecil. Tidak seperti UI,
UGM, dan kampus-kampus besar lainnya,”pungkas Tian.
(all/red)
BRAFOPMK - Perguruan Tinggi
(PT) memiliki posisi strategis dalam
menciptakan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang unggul dan inovatif.
PT juga merupakan pilar penting
mencetak generasi muda produktif dan
kompetitif yang selalu berjuang untuk
kemanusiaan dan kemajuan Indonesia.
Salah satu gagasan yang diusung
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim
adalah program Revolusi Belajar. Yakni
implementasi Kampus Merdeka dalam
menghadapi Revolusi Industri 4.0
demi terwujudnya SDM Unggul dan
Indonesia Maju.
Menteri Nadiem memaparkan bahwa
Kampus Merdeka memberikan
kesempatan luas bagi mahasiswa
untuk memperkaya dan meningkatkan
wawasan serta kompetensinya di dunia
nyata, sesuai dengan passion dan cita-
citanya.
“Output-nya adalah menyiapkan
mahasiswa menjadi sarjana yang
tangguh, relevan dengan kebutuhan
zaman, dan siap menjadi pemimpin
dengan semangat kebangsaan yang
tinggi,”ujar Mendikbud ketika berbicara
dalam Forum Rektor Indonesia (FRI)
beberapa waktu lalu.
Kemendikdbud meluncurkan
kebijakan Kampus Merdeka dengan
empat penyesuaian kebijakan di
lingkup pendidikan tinggi. Kebijakan
pertama adalah otonomi bagi
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan
Swasta (PTS) untuk melakukan
pembukaan atau pendirian program
studi (prodi) baru.
Otonomi ini diberikan jika PTN dan
PTS tersebut memiliki akreditasi A
dan B, dan telah melakukan kerja
sama dengan organisasi dan/atau
universitas yang masuk dalam QS Top
100 World Universities.“Pengecualian
berlaku untuk prodi kesehatan dan
pendidikan,”jelas dia.
Kebijakan kedua adalah program
reakreditasi yang bersifat otomatis
untuk seluruh peringkat dan bersifat
sukarela bagi perguruan tinggi dan
prodi yang sudah siap naik peringkat.
Ke depan, akreditasi yang sudah
ditetapkan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap
berlaku selama 5 tahun namun akan
diperbaharui secara otomatis.
Kampus Merdeka dan SARJANA TANGGUH
“Selanjutnya terkait kebebasan bagi
PTN Badan Layanan Umum (BLU)
dan Satuan Kerja (Satker) untuk
menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH).
Kemendikbud akan mempermudah
persyaratan PTN BLU dan Satker untuk
menjadi PTN BH tanpa terikat status
akreditasi,”beber Menteri Nadiem.
Adapun Kebijakan keempat
memberikan hak kepada mahasiswa
untuk mengambil mata kuliah di luar
prodi dan melakukan perubahan
definisi Satuan Kredit Semester
(SKS). Disisi lain, saat ini bobot sks
untuk kegiatan pembelajaran di
luar kelas sangat kecil dan tidak
mendorong mahasiswa untuk mencari
pengalaman baru.“Terlebih di banyak
kampus, pertukaran pelajar atau
praktik kerja justru menunda kelulusan
mahasiswa,”jelas Nadiem.
Dalam kesempatan itu, Nadiem juga
menyinggung ihwal pentingnya
membangun sistem pendidikan yang
lebih adaptif. Yakni terus membangun
inovasi dan penyesuaian-penyesuaian
yang berkaitan dengan mekanisme
manajemen perguruan tinggi saat ini
sangat penting dilakukan.(*)
F O K U S U TA M A

Human Capital
Life Cycle
G E R M A S
SISTE
M
JAMINAN SOSIAL NASI
O
NAL
PR
O
GRAM KELUARGA HARAP
AN
REVOLU
SI M
ENTAL & PEMBANGUNAN KEBU
DAYAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
H
U
M A N C A P I T A L
I N
V
E
S
T
M
E
N
T
H U M A N C A P I T
A
L
I
N
V
E
S
T
M
E
N
T
IN
VESTASILAPANGANPEKERJAAN
P E R G U R U A N T I N G G I V O K A S I
K E R J A usia remaja - dewasa
S M A / S M
K
SM
P
SD
USIA
DINI-ANAK
PRENATAL &
ASI
1000 Hari Pertama Kehidupan
> 65
LANSIA
18->65
USIAPRODUKTIF
Kursus Pernikahan
Peningkatan Kualitas Dosen dan Instruktur
Perbaikan Kurikulum; KIP Kuliah
Kerjasama Industri
E-Learning untuk Meningkatkan Akses
Pembangunan dan Revitalisasi Politeknik
Penyediaan
BOS&KIP;PenguatanPendidkanKarakter
PeningkatanKualitasSarpras&Pendanaan
Pem
anfaatanTIKuntukE-Learning
PenyelarasanKurikulum
GurudanDistribusinya
PemenuhanKebutuhan
Penurunan Stunting
Pencatatan & Survilance Gizi
MP ASI; PMT Ibu Hamil
Program 1000Hari PertamaKehidupan
Pem
biasaanNIlai-NilaiKarakter
Program
PAUDPraSD
BPPAUD
ProgramKeluargaBerencana
PendidikanPranikah
DanaDesa;KemitraanIndustri
ProgramPendidikanKeluarga
RevitalisasiLembagaPelatihan/Kursus
Pem
bangunan Infrastruktur
untuk Lansia
Pemberdayaan Lansia
Rehabilitasi Lansia
Pemerintah terus fokus pada pembangunan
SDM demi terwujudnya negara maju dan
berdaya saing di era global.

BRAFOPMK – Sekolah vokasi menjadi salah
satu program pemerintah di era Jokowi yang
paling gencar digojlok. Sekolah vokasi dipercaya
menjadi solusi untuk memangkas jumlah
pengangguran di Indonesia. Dibekali keahlian
sesuai minat dan bakat, sekolah vokasi konsen
dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan
Industri.
Peneliti dan Pengajar Program Vokasi Universitas
Indonesia (UI), Devie Rahmawati memaparkan,
pendidikan vokasi sejatinya merupakan
pendidikan yang sangat‘Indonesia”. Karena
pendidikan ini menekankan pada keahlian
yang bertumpu dari keragaman profesi dan
karakteristik wilayah.
Sebagai ilustrasi, daerah yang berada di pesisir
laut, tentu saja membutuhkan tenaga kerja yang
siap memberdayakan diri dengan kekayaan laut,
maka pendidikan vokasi yang berkaitan dengan
kelautan dan perikanan menjadi pilihan strategis.
“Begitu pula di wilayah dengan ciri khas
pertanian, maka pendidikan vokasi mengenai
pertanian harus tersedia. Keanekaragaman
wilayah bangsa, membutuhkan keanekaragaman
keahlian, dan pendidikan vokasi lah yang hadir
sebagai jawabannya,“ imbuh wanita yang juga
seorang peneliti bidang sosial.
Devie berharap pemerintah terus agresif
dengan melahirkan aturan-aturan percepatan
lahirnya pendidikan vokasi dari jenjang sekolah
menengah ke atas hingga doktor terapan.
“Langkah pertama yang harus ditempuh
pemerintah adalah memetakan berapa jumlah
Vokasi Ujung Tombak Industri
Pendidikan vokasi sejatinya
merupakan pendidikan yang
sangat ‘Indonesia’. Karena
pendidikan ini menekankan
pada keahlian yang bertumpu
dari keragaman profesi dan
karakteristik wilayah.
Ilustrasi Mahasiswa. Foto: Laman IPB
F O K U S U TA M A

profesi yang dibutuhkan di Indonesia, baru
kemudian membentuk lembaga pendidikan
vokasi yang menjawab kebutuhan profesi yang
ada di negeri ini,”tegasnya.
Sarjana Terapan dan Revitalisasi
Vokasi
Kepala Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi
IPB University, Wahyu Budi Priatna tak menampik
bahwa pemerintah sudah terlihat sangat
mendukung keberadaan sekolah vokasi. Namun
yang menjadi kendala adalah, masyarakat belum
banyak yang tahu apa yang dimaksud dengan
‘sekolah vokasi’.
“Ini menjadi PR bagi pemerintah kedepan setelah
kebijakan sudah mulai dijalankan,”beber dia
kepada redaksi BrafoPMK.
Terlebih, lanjut Budi, masyarakat masih
menganggap sarjana merupakan capaian
pendidikan paling tinggi dan bergengsi. Padahal,
di sekolah vokasi juga sudah terdapat D4 yang
setara dengan sarjana (S1 terapan). Diakui Budi,
IPB saat ini tengah menggojlok kajian-kajian
untuk melakukan inovasi-inovasi yang akan
dilakukan di masa mendatang.
“Kajiannya sebenarnya sudah lama. Hal yang
saat ini kami lakukan adalah bagaimana caranya
lulusan vokasi ini langsung diserap pelaku di
industri. Salah satunya dengan cara merekatkan
pelaku industri dengan sekolah vokasi,”bebernya.
Sarjana-sarjana terapan, tambah dia dilahirkan
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tak
hanya itu, dirinya juga menyinggung terkait
penyusunan kurikulum vokasi yang matang.
Bukan tanpa alasan, kerjasama yang ada saat
ini masih di atas kertas, dunia pendidikan dan
dunia industri harus kompak dengan tujuan
mengentaskan pengangguran.
“Karena lulusan yang sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha bisa langsung diberdayakan di
dunia kerja,”lanjut dia.
Disinggung mengenai persaingan di bidang
komunikasi yang semakin ketat, Budi
menangkapknya sebagai kompetisi yang positif.
“Dengan kompetisi yang positif ini kami terus
melakukan inovasi. Salah satunya dengan
menciptakan dunia kampus persis seperti dunia
kerja sesuai minat. Bahkan kami menganjurkan
kepada peserta didik untuk bisa dan mau
magang lebih lama di perusahaan yang sesuai
dengan minat atau bakat,”tutupnya.
Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus
Sartono mengatakan, salah satu strategi untuk
meningkatkan SDM dan layanan pendidikan
yang berkualitas, adalah dengan merevitalisasi
pendidikan vokasi.
“Supaya memang lulusan program vokasi
diharapkan bisa dengan mudah mendapatkan
pekerjaan,”ucap Agus belum lama ini.
Ia pun menambahkan setelah menjalani
pendidikan vokasi, anak-anak harus mempunyai
pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill),
nilai (value), dan perilaku (attitude) yang baik
agar mempunyai kompetensi. Artinya, anak didik
harus dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang
produktif.
“Oleh karena itu pengembangan SDM lebih
menekankan profesional, aspek inovasi, dan
aspek vokasi. Dengan adanya peningkatan
kualitas SDM diharapkan akan berdampak positif
pada kesejahteraan dan daya saing bangsa
terhadap kompetisi global,”pungkasnya.(*)
Masyarakat masih
menganggap sarjana
merupakan capaian
pendidikan paling tinggi
dan bergengsi. Padahal,
di sekolah vokasi juga
sudah terdapat D4 yang
setara dengan sarjana.
Wahyu Budi Priatna
Foto: agribisnis.ipb.ac.id
Devie Rahmawati
Foto: vokasi.ui.ac.id

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan
aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk
mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan
aman dari penularan Covid-19. Berikut rinciannya:
Protokol ini diatur dalam keputusan Menteri
(Kepmen) Desa PDTT Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Protokol Normal Baru Desa, yang diteken pada 2
Juli 2020.Panduan protokol normal baru desa itu
mencakup kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan,
kegiatan ibadah, pasar desa, kegiatan padat karya
tunai desa (PKTD), serta tempat wisata. 
Untuk protokol kegiatan sosial, keagamaan
dan hajatan, Kepmen itu mengatur
tentang penyelenggara dan tamu. Untuk
penyelenggara mempunyai kewajiban:
1. Membersihkan tempat kegiatan dengan
disinfektan
2. Menyediakan tempat khusus hadiah dari
tamu
3. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air
mengalir dan sabun
4. Menyediakan tempat sampah tertutup
5. Menata tempat duduk dengan jarak minimal
satu meter
6. Menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan
pengawas penerapan protokol
7. Mengatur jalur kedatangan dan kepulangan
tamu
8. Mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan
kegiatan
9. Jamuan makan dalam bentuk boks
(menghindari prasmanan)
Protokol Penyelenggaraan
Hajatan Hingga Tempat Wisata
Untuk pasar desa dan lokasi wisata, Kepmen
itu juga mengatur kewajiban bagi pengelola,
pedagang, dan pengunjung.
1. Membersihkan area pasar dengan
disinfektan 
2. Menyediakan tempat cuci tangan dengan
air mengalir dan sabun
3. Menyediakan tempat sampah tertutup
4. Mengatur jarak antarlapak pedagang
minimal satu meter
5. Menerapkan jarak fisik antarorang minimal
satu meter
6. Menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan
pengawas penerapan protokol
7. Mengatur jalur kedatangan dan kepulangan
pengunjung pasar
8. Selalu menggunakan masker dan hindari
menyentuh area wajah
9. Setiap lapak menyediakan tempat cuci
tangan dengan air mengalir dan sabun
10. Menghindari kontak fisik, seperti
bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan
lain-lain
11. Setelah melakukan pembayaran segera
mencuci tangan dengan sabun
I N F O P U B L I K

Istilah baru yang dimaksudkan adalah Kasus Probable, yaitu
orang yang diyakini sebagai suspek dengan penyakit infeksi
saluran pernapasan atas (ISPA) berat atau gagal napas akibat
aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS).
Probable bisa juga didefinisikan untuk penderita IPSA berat
yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan
terkena Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan
laboratorium terkait reverse transcriptase-polymerase chain
reaction (RT-PCR).
Istilah-istilah Baru
Dalam Penanganan
Covid-19
Kementerian Kesehatan awal pekan
ini mengumumkan istilah-istilah
baru dalam penanganan pandemi
Covid-19. Keputusan itu tertera dalam
Keputusan Menteri Kesehatan (KMK)
nomor HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19.
Istilah orang dalam pemantauan
(ODP), pasien dalam pengawasan
(PDP), dan orang tanpa gejala
(OTG) mengalami perubahan.
Perubahan istilah tersebut menjadi
Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi
(bergejala dan tidak bergejala), dan
Kontak Erat.
ODP
OTG
PDP
Kriteria Kasus Suspek:
1. Orang dengan ISPA dan pada
14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan atau tinggal di
negara atau wilayah Indonesia
yang melaporkan transmisi lokal.
2. Orang dengan salah satu gejala atau tanda
ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat kontak
dengan kasus konfirmasi atau probable
Covid-19.
3. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia
berat yang membutuhkan perawatan
di rumah sakit dan tidak ada penyebab
lain berdasarkan gambaran klinis yang
meyakinkan.
Kriteria Kasus Konfirmasi:
Dinyatakan positif terinfeksi
virus Covid-19 yang dibuktikan
dengan pemeriksaan
laboratorium RT-PCR. Kasus
Konfirmasi dibagi menjadi dua,
yakni kasus konfirmasi dengan gejala
(simptomatik), dan kasus konfirmasi tanpa
gejala (asimptomatik).
Kriteria Kontak Erat:
1. Kontak tatap muka atau
berdekatan dengan Kasus
Probable atau Kasus Konfirmasi
dalam radius 1 meter dan dalam jangka
waktu 15 menit atau lebih.
2. Sentuhan fisik langsung dengan Kasus
Probable atau Konfirmasi (seperti
bersalaman, berpegangan tangan, dan
lain-lain).
3. Orang yang memberikan perawatan
langsung terhadap Kasus Probable atau
Kasus Konfirmasi tanpa menggunakan alat
pengaman diri (APD) yang sesuai standar.
4. Situasi lainnya yang mengindikasikan
adanya kontak berdasarkan penilaian
risiko lokal yang ditetapkan oleh tim
penyelidikan epidemiologi setempat.
I N F O G R A F I S

1. Soekarno Sakit Jelang Proklamasi
Tak banyak yang tahu bahwa jelang Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus
1945, terdapat sejumlah momen-momen unik.
Bahkan, mungkin dari kita semua baru tahu jika ada
hal-hal unik saat momen bersejarah tersebut.
Berikut beberapa peristiwa unik ketika Proklamasi
Kemerdekaan RI sebagaimana dinukil dalam buku
berjudul Indonesia Poenya Tjerita.
Bung Karno, begitu presiden pertama Republik
Indonesia, Sukarno akrab disapa, ternyata
mengalami sakit sebelum membacakan teks
proklamasi. 2 jam sebelum pembacaan teks
proklamasi, Sukarno masih tertidur pulas di
kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56
Jakarta Pusat.
Sukarno ternyata terserang malaria tertiana. Suhu
badannya saat itu sangat tinggi. Dokter pribadi
Peristiwa-peristiwa Unik Jelang
Proklamasi Kemerdekaan RI
Sukarno datang dan memberikannya obat untuk
menurunkan panas tubuh Bung Karno.
Selain itu Seokarno juga diberikan madu oleh
seorang saudagar Yaman bernama Faraj Martak. Di
kemudian hari, Bung Karno mengakui jika madu
tersebut amat membantunya untuk pulih dari
sakitnya.
Bung Karno lalu bangun pukul 9.00 pagi dan
tepat pukul 10.00 Bung Karno membacakan teks
proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2. Naskah Asli Proklamasi Ditemukan di
Tempat Sampah
Siapa sangka naskah asli teks proklamasi ternyata
sempat ditemukan di tempat sampah. Naskah
tulisan tangan Bung Karno dan ikut ditandatangani
Muhammad Hatta mulanya ternyata tidak bisa
disimpan oleh pemerintah Indonesia.
S E L I N G A N
Bung Karno dan Bung Hatta proklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada hari Jumat, 17 Agustus 1945.
Foto: Arsip IPPHOS/ANRI

Siapa yang menyimpan naskah tersebut? Ternyata seorang
wartawan bernama B.M Diah.
Diah disebut menemukan naskah asli di keranjang sampah
di rumah Laksamana Maeda. Naskah tersebut ditemukan
pada 17 Agustus 1945 dini hari.
Ternyata dia memberikan naskah itu kepada Presiden
Soeharto setelah menyimpan naskah tersebut selama 46
tahun 9 bulan 19 hari.
3. Palestina Akui Kemerdekaan
Uniknya, negara Palestina ternyata secara de facto telah
mengakui Republik Indonesia sebagai suatu negara yang
merdeka setahun sebelum proklamasi kemerdekaan
dibacakan. Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia
pada 6 September 1944.
Pengakuan itu lantas disebarluaskan ke seluruh dunia Islam
oleh seorang Mufti besar Palestina, Syekh Muhammad
Amin Al Husaini. Palestina juga lantas mendesak
negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengakui
kemerdekaan Indonesia.
4. Negatif Foto-foto Detik Proklamasi
Disembunyikan di Dalam Tanah
Ada kejadian yang cukup menarik lainnya. France Mendoer,
fotografer Ipphos yang datang mengabadikan detik-
detik Proklamasi Kemerdekaan ternyata didatangi tentara
Jepang. Tentara Jepang ingin merampas negatif film dari
foto-foto tersebut.
Namun France memilih berbohong dan mengatakan
bahwa filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor.
Padahal France ternyata menanam negatif film momen
bersejarah itu di bawah pohon di halaman kantor harian
Asia Raja.
Hingga saat ini berkat jasanya seluruh rakyat Indonesia
dapat melihat suasana detik-detik proklamasi
kemerdekaan.
5. Teks Proklamasi Digandakan
Mohammad Hatta, atau yang akrab disapa Bung
Hatta ternyata sempat menugaskan B.M Diah
untuk menggandakan teks proklamasi tidak hanya
menggandakan teks proklamasi kemudian diperintahkan
untuk disebarluaskan.
B.M Diah merupakan sosok yang menemani Sayuti
Melik sang pengetik teks proklamasi ketika mengetik
teks proklamasi pada Jumat 17 Agustus 1945. Saat teks
proklamasi dibacakan ternyata merupakan hari kedelapan
Ramadan di tahun tersebut.
6. Tiang Bambu Bendera Dibuat Dadakan
Ternyata tiang bambu untuk menggerek dan mengibarkan
sang merah putih disiapkan hanya beberapa menit
sebelum pembacaan teks proklamasi. Tiang bambu
disiapkan oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh
Komandan PETA Shodancho Latif Hendraningrat dan
Shodancho Arifin Abdurachman.
Upacara proklamasi saat itu ternyata dilaksanakan dengan
sangat sederhana. Tanpa protokol, tanpa musik, tanpa
konduktor, dan tanpa pancaragam. Agenda upacara saat
itu hanya tiga. Pertama, pembacaan proklamasi; Kedua,
pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan
lagu Indonesia Raya; dan Ketiga, sambutan dari Walikota
Suwiryo dan Doktor Muwardi.
7. Suara Pembacaan Teks Proklamasi Awalnya
Bukan Suara Sukarno
Tahu gak sih? Ternyata pembacaan teks proklamasi yang
orisinal sempat tidak terekam lho. Hal ini membuat Bung
Karno harus mengulangi lagi pembacaan teks proklamasi.
Pengulangan pembacaan dilakukan setelah Yusuf
Ronodipuro berkenan melakukannya. Tepatnya pada 1951,
enam tahun pasca-proklamasi pertama kali.
Sedangkan pembacaan proklamasi yang diudarakan
melalui pemancar RRI khusus saluran luar negeri pada
17 Agustus 1945 malam adalah suara Yusuf Ronodipuro,
bukan suara Bung Karno pada pagi hari saat pembacaan
Latief Hendraningrat, anggota Pembela Tanah Air (PETA),
mengibarkan bendera Merah Putih usai Soekarno-Hatta
bacakan naskah proklamasi di Jakarta, 17 Agustus 1945.
Foto: Arsip IPPHOS/ANRI

Raeni
Milenial Harus Punya
R E V O L U S I M E N TA L
Foto: Instagram/Raeni
Growth Mindset
Menyandang
Gelar Doktor
dari University
Of Brimingham
Inggris
BRAFOPMK - Masih ingatkah dengan sosok
Raeni? Nama Raeni pernah viral dan mencuri
perhatian publik karena mahasiswi alumni
Universitas Negeri Semarang (UNNES)
pernah menggemparkan dan menjadi
sorotan lantaran diantarkan sang ayah
menggunakan becak. Tak hanya itu, yang
membuat masyarakat tambah kagum, Raeni
menyandang gelar sarjana dengan Indeks
Prestasi Komulatif (IPK) 3.96 pada 2014 lalu.
Terlahir sebagai anak tukang becak tak
membuat Raeni berkecil hati, menjadi
lulusan terbaik di UNNES dengan nilai yang

nyaris sempurna juga sempat membuat Presiden
RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepincut. Kini,
wanita yang berasal dari Langenharjo, Kecamatan
Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa tengah ini semakin
menginspirasi publik khususnya kaum milenial.
Nah, setelah kelulusan Raeni mendapatkan berbagai
tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2. Saat
itu berhasil mendapatkan beasiswa LPDP untuk
melanjutkan pendidikan S2 nya di University of
Birmingharm, Inggris. Setelah lulus dan wisuda di
University of Birmingharm pada Desember 2016
lalu, akhirnya Raeni berhasil mewujudkan salah satu
mimpinya untuk bekerja sebagai seorang dosen.
Raeni mendapat kesempatan untuk mengabdi di
almamaternya yaitu Universitas Negeri Semarang
sebagai dosen Pendidikan Ekonomi konsentrasi
Pendidikan Akuntansi (home-based).
Selain berprofesi sebagai dosen di Unnes, nyatanya
sekarang Raeni juga disibukkan dengan kegiatan-
kegiatan di luar mengajar yaitu mengisi seminar.
Beberapa topik yang seringkali dibahas oleh Raeni di
seminar-seminar seperti pentingnya pendidikan di
era kemajuan teknologi, kolaborasi dengan orang tua,
pentingnya belajar bahasa global, beasiswa-beasiswa
hingga ekonomi syariah.
Gadis cantik yang lahir pada tanggal 13 Januari 1993,
berhasil lolos dan mulai studi S3 di University of
Birmingharm 1 Oktober 2018 melalui beasiswa LPDP.
Kini Raeni berhasil merengkuh gelar Doktor di usia
yang sangat muda.
Disinggung mengenai revolusi mental, menurutnya,
anak muda saat ini harus memiliki growth mindset.
Kaum milenial dituntut untuk memiliki pola fikir yang
terus tumbuh. Karena, saat ini besarnya arus perubahan
memaksa siapapun harus mudah beradaptasi.
“Tantangan hidup saat ini cukup tinggi. Apalagi
keadaan tatanan sosial hari ini tidak mudah untuk
diprediksi,”kata dia kepada Redaksi BRAFOPMK
dihubungi via daring.
Kemauan anak muda, lanjut Raeni untuk berubah ke
arah yang lebih baik harus terus dipupuk. Untuk lebih
maju, memiliki pola fikir yang terus tumbuh alias ogah
merasa puas dengan suatu capaian.
“Tumbuh itu tergantung masanya, untuk anak sekolah
misalnya, belajar bukan hanya dalam kelas saja.
Bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang
dimiliki. Revolusi mental, harus dibarengi dengan
kemajuan dalam berfikir dan mudah beradaptasi,”kata
dia.
Sempat Viral Karena
Wisuda Diantar
Bapak Pakai Becak
Karena, tambah Raeni, pola fikir yang stagnan
akan tergerus kemajuan zaman.“Kita takkan bisa
menghadapi kompetisi di masa mendatang. Sehingga
haus ilmu itu menjadi sebuah keniscayaan,”tegasnya.
Apalagi di Indonesia yang diuntungkan demografi, jika
generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik maka
bisa jadi bencana tersendiri. Kedepan revolusi industry,
termasuk industry 4.0 merupakan tuntutan zaman
yang harus dihadapi oleh Sumber Daya Manusia (SDM)
yang memiliki daya saing.“Justru kita dituntut untuk
menjadi pelaku dari perubahan ini,”imbuhnya.
Raeni berharap, kaum milenial saat ini memiliki rasa
‘Kepo’yang tinggi terhadap pengetahuan. Terlebih,
segala sesuatu saat ini sangat mudah didapatkan
dengan perkembangan teknologi informasi.
“Kepo dalam arti positif, mau tahu dan haus ilmu
pengetahuan,”tutupnya. (*)
“
Foto: Dok. pribadi Raeni.

Kebangkitan SDM
Korea dan Jepang
Korea Selatan dan Jepang merupakan salah satu
negara yang sukses memanfaatkan potensi sumber
daya manusia (SDM) secara maksimal. Dalam satu
dasawarsa terakhir, perkembangan negara tersebut
amat pesat. Baik dari sisi ekonomi, IT, pendidikan,
hingga industri hiburan seperti film dan musik.
“Kita harus banyak belajar dari negara lain yang
menggunakan bonus demografinya, Korea Selatan
contohnya,”kata Menteri Riset dan Teknologi
Bambang Brodjonegoro dalam satu kesempatan
beberapa waktu lalu.
“Korea Selatan tahun‘50 sama-sama miskin, tahun
‘90 mereka high income, kita masuk middle income.
Mereka lari lebih cepat,”lanjut Bambang.
Dilansir dari berbagai sumber, salah satu kunci sukses
Korea Selatan adalah kemauan belajar bangsanya
yang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan ternama
Korea tidak segan mengirim kader-kadernya untuk
belajar dari negara-negara maju.
Salah satu contoh yang terkenal, misalnya, strategi
Samsung yang mengirimkan para pegawai terbaiknya
ke berbagai belahan dunia selama setahun melalui
sabbatical program, terbukti berhasil membawa
Samsung menjadi merek kelas dunia menyaingi
Apple.
Korea Selatan bisa maju juga berkat fokus pada
pengembangan kualitas sumber daya manusia
sebagai salah satu prioritas utama strategi
pembangunannya. Dengan terbatasnya sumber
daya alam yang dimiliki, memang logis jika strategi
nasionalnya bertumpu pada daya saing sumber daya
manusia.
Mungkin banyak pertanyaan kenapa dari negara
miskin bisa tiba-tiba menjadi negara maju? Kuncinya
adalah kualitas SDM. Terkait sumber daya Jepang dan
Korea Selatan jelas kalah dengan Indonesia.
Namun, mereka mampu mengembangkan SDM
dengan memanfaatkan bonus demografi. Indonesia
harus bangun dari mimpi, tidak hanya bangga dengan
kekayaan alamnya, tapi pembangunan SDM harus
diperhatikan.
“Jepang sama dengan Korea. Kalau kita jalan-jalan ke
sana nggak akan menemui tambang. Artinya mereka
nggak kaya. Kok Indonesia nasibnya sial ya, sering
ada bencana. Padahal Jepang kurang apa gempanya.
Model manusianya yang membuat mereka menjadi
negara maju,”imbuhnya
Kejadian bencana jangan dijadikan alasan untuk tidak
menjadi negara maju. Jepang bisa melaju dengan
cepat. Sementara di Indonesia untuk mengambil
keputusan membutuhkan perdebatan panjang
dengan ribut dulu di media sosial. Jepang menjadi
tuan rumah Olimpiade di tahun 1964, yang artinya 20
tahun setelah kotanya hancur karena bom.
Tahun 1960, Jepang membuat kereta cepat, ketika
income perkapita sama dengan Indonesia saat ini.
Meniru negara lain untuk menjadi negara maju
bukanlah masalah. Jepang saat membuat mobil
mencontoh dari Barat. Setelah mencontoh mereka
mengembangkan. Pun demikian dengan Korea
Selatan yang ternyata juga mencontoh Jepang.
“Nggak ada masalah selama niatnya bukan ngebajak,
bagaimana saat membuat sesuatu yang lebih hebat
dari kopian tadi,”terangnya.
Ilustrasi. Foto: Istimewa
I N T E R N A S I O N A L

BRAFOPMK – Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya (Eselon I) dan Pratama (Eselon II) di Lingkungan
Kemenko PMK dilantik Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy. Pejabat Eselon I yang dilantik
sebanyak sembilan orang, dan Pejabat Eselon II yang
dilantik sebanyak 22 orang.
Menko Muhadjir mengungkapkan, pelantikan Pejabat
Eselon I dan Eselon II dilakukan dalam rangka mutasi
dan rotasi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan
Kemenko PMK agar memberikan penyegaran dan
meningkatkan produktivitas.
“Ini adalah hal yang lumrah dalam suatu organisasi
dengan tujuan untuk memberikan penyegaran dan
memberikan suasana baru di lingkungan pekerjaan
sehingga diharapkan bisa lebih produktif,”ucapnya saat
memberikan amanat dalam pelantikan di Aula Heritage
Kemenko PMK, Kamis (6/8).
Pelantikan pejabat Eselon I dan Eselon II kali ini
sekaligus merupakan upaya perampingan birokrasi
karena ada beberapa kedeputian yang dilebur menjadi
satu. Kata Menko PMK, hal itu dilakukan sebagai upaya
mempercepat kinerja birokrasi seperti yang diarahkan
Presiden RI Joko Widodo.
“Perampingan perlu dilakukan agar lembaga
pemerintah semakin sederhana lincah gesit dan
memiliki daya tendang yang keras sehingga program-
program bisa diciptakan secepat mungkin sesuai
dengan visi Bapak Presiden,”ujarnya.
Menko PMK menekankan pada seluruh pejabat yang
dilantik agar tak serta merta merasa nyaman dengan
jabatan yang diperolehnya. Tetapi, dia meminta para
pejabat agar bertanggung jawab pada amanah yang
diemban dengan menunjukkan prestasi dan tidak
melakukan perbuatan tercela.
“Kalau memang ada nanti saya amati tidak ada tanda
berprestasi kemudian dedikasinya tudak bagus,
loyalitasnya tidak bagus, apalagi melakukan perbuatan
tercela, saya tentu saja harus melakukan langkah-
langkah yang diperlukan,”
Pelantikan pejabat Kemenko PMK mempertimbangkan
kebutuhan kelayakan, kecakapan, pengalaman dan
disertai loyalitas dan dedikasi. Unsur yang terpenting
bagi Menko Muhadjir adalah prestasi dari pejabat
Eselon I dan Eselon II yang dilantik. (*)
Lantik Pejabat Eselon I dan II,
Menko PMK : Jangan Merasa Nyaman dengan Jabatan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
(Eselon I) dan Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
K A B A R P M K

BRAFOPMK - Pemerintah memang tak main-main dalam
menghempaskan Covid-19 di Tanah Air. Hal ini dibuktikan
dengan peluncuran alat rapid test buatan anak bangsa
yang diberi nama RI-GHA pada Kamis (9/7/20) bertempat di
Ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaparkan,
alat rapid test saat ini menjadi penting untuk membantu
pemerintah dalam mengentaskan Pandemi Covid-19.
Dengan adanya alat rapid test buatan anak negeri tak
hanya dinilai mampu mempercepat penuntasan Pandemi
Covid-19, tapi juga ongkos yang lebih murah karena dibuat
di dalam negeri. RIH-GHA Covid-19 Rapid Diagnostic Test
IgG/IgM ini telah mengantongi izin edar dari Kementerian
Kesehatan pada 19 Mei lalu.
“Kami sangat menyambut baik dengan lahirnya RI-GHA,
ini merupakan bukti bahwa Negara sangat serius dalam
memerangi Covid-19,” tegasnya. Seperti diketahui, lanjut
Muhadjir, keberadaan alat rapid test sangat dibutuhkan.
Hal ini juga sejalan dengan intruksi Presiden Jokowi yang
memerintahkan untuk mengutamakan belanja di dalam
negeri agar memacu pertumbuhan ekonomi. “Intruksi pak
presiden jelas, kita harus mengutamakan produk-produk
dalam negeri,”imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri Riset dan Teknologi
(Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Bambang
Brodjonegoro menambahkan, alat rapid test inovasi dalam
negeri init juga memiliki keunggulan. Mulai dari keakuratan
hasil dan harganya yang lebih terjangkau.
Tak hanya itu, pembuatan alat rapid test ini juga ternyata
hanya membutuhkan waktu dua bulan bagi Kemenristek
khususnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) dalam mneyusun prototype hingga menjadi sebuah
alat yang sempurna.
“Dari desain hingga hasil final dan produksi yang dilakukan
hanya butuh waktu dua bulan. Ini waktu yang sangat
singkat, tapi kami bisa,” jelasnya. Salah satu keunggulan,
lanjut Bambang, RI-GHA hanya membutuhkan waktu 15
menit untuk mengetahui hasil tes.
“Tanpa alat tambahan, hanya 15 menit. Ini sangat singkat
dan efisien. Level spesifitasnya sendiri mencapai 96 persen
dan level sensivitasnya mencapai 98 persen,”paparnya lagi.
Kerennya lagi, alat rapid test ini memiliki desain yang praktis
dengan dapat menguji sampel darah whole blood, serum
dalam mendeteksi ODP, PDP, OTG hingga usai terinfeksi.
Pada saat perkenalan, harga per tes dibanderol Rp75 ribu.
Sementara alat rapid test dijual perboks berisi 20 kaset tes
cepat, 20 pipet dan satu botol buffer untuk 20 tes.
Tak tanggung-tanggung, kata Bambang, dalam kurun waktu
dua bulan kedepan, alat rapid tes buatan anak bangsa ini
akan diproduksi sebanyak 600 ribu. “Ini dilakukan untuk
mempercepat mengisi kebutuhan alat rapid test. Hingga
akhir Agustus total kami akan produksi sebanyak 600 ribu.
Kami juga sudah menggandeng mitra produksi untuk
memenuhi target ini,”tutupnya. (*)
Menko PMK
Kenalkan
Alat Rapid Test
Buatan Anak
Bangsa
Petugas medis menunjukkan alat tes cepat (rapid test) COVID-19 buatan dalam negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Foto: BRAFO PMK
K A B A R P M K

BRAFOPMK - Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
(Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman melakukan
kunjungan kerja ke Luwu Utara.
Dalam kunjungan kerja tersebut, dilaksanakan rapat
koordinasi percepatan penanganan banjir bandang
Luwu Utara, yang bertempat di Aula Kantor Bupati
Luwu Utara pada Jumat, 31 Juli 2020 lalu.
Rombongan Menko PMK dan Wagub Sulsel
sebelumnya telah mengunjungi lokasi pengungsian
di Kapuna dan Radda. Menko PMK, Muhadjir Effendy
menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah
pusat akan terus berjalan. Seluruh kemeterian di
bawah naungan Kemenko PMK terus bergerak
mengatasi seluruh bencana yang ada di Indonesia,
salah satunya di Luwu Utara.
“Saya turun ke lapangan langsung untuk mengecek
apa seluruh kegiatan normalisasi pasca banjir
bandang sudah sesuai dengan perencanaan,”
ujar Muhadjir. Ia berharap, secepatnya dapat
melakukan normalisasi dengan perencanaan
yang sematang mungkin.“Salah satunya hunian
permanen, saya sangat mendukung. Lebih baik
segera membangun hunian tetap,”tegasnya.
Sementara itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman
Sulainan menuturkan kehadirannya bersama
Menko PMK untuk memberi semangat
kepada warga yang terdampak banjir. Ia juga
menjelaskan kunjungan tersebut sekaligus
menegaskan bahwa pemerintah bersama
mereka.
“Tadi juga rapat koordinasi untuk membahas
solusi jangka pendek dalam pemulihan dan
jangka panjang untuk restorasi hutan, air dan
sungai serta menata segala aktivitas terkait
keseimbangan untuk meminimalisir potensi
bencana,”jelasnya. (*)
Terjun Langsung, Dukung Penuh Pemulihan
Luwu Utara Pasca Banjir Bandang
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri) saat mengunjungi lokasi
pengungsian di Desa Radda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (31/7/2020). Foto: Humas Kemenko PMK.

BRAFOPMK - Pejabat pemerintah daerah Pulau
Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menandatangani
kesepakatan menolak praktik‘Kawin Tangkap’demi
meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
Kesepakatan itu dibuat setelah muncul video viral pada
akhir Juni lalu yang memperlihatkan seorang perempuan
di Sumba dibawa secara paksa sekelompok pria dalam
sebuah praktik yang dikenal masyarakat setempat
dengan sebutan‘Kawin Tangkap’, atau penculikan untuk
perkawinan.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan
Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra menyatakan
bahwa kasus tersebut terjadi sebagai pergesekan dalam
aspek budaya. Menurut dia, kasus di video viral itu
bukanlah tradisi kawin tangkap, melainkan kasus penculikan
dan kekerasan terhadap perempuan.
”Penculikan merupakan tindakan kriminal bukan merupakan
bagian dari adat masyarakat Sumba. Istilah‘Kawin Tangkap’
yang menggambarkan adat perkawinan Sumba tidak sesuai
nilai budaya. Maka dari itu perlu dikaji ulang,”kata Ghafur
saat menghadiri forum dialog yang diadakan sebagai
bagian Kunjungan Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak ke Waingapu, Sumba Barat, pada
Kamis (2/7) silam.
Penandatanganan nota kesepahaman, lanjut dia, sebagai
wujud titik awal perlindungan perempuan dan anak
seutuhnya.“Rencana dan aksi harus segera dilakukan
dengan menyusun strategi dan program yang terarah,”
tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan
prihatin.“Sejumlah pegiat perempuan mendorong
pemerintah daerah untuk tegas menanggapi praktik‘Kawin
Tangkap’. Alasannya, hal itu dianggap sebagai bentuk
ketidakadilan yang berlapis bagi perempuan dan juga
menimbulkan stigma bagi korban yang berhasil keluar dari
penculikan,”katanya.
Forum dialog tersebut turut diikuti oleh tokoh agama,
tokoh adat, akademisi, penyintas kekerasan kawin tangkap,
pendamping LSM, pemerhati perempuan dengan Pemprov
NTT, Pemda Kabupaten dan Kapolres se-Sumba. Forum
dialog itu dilakukan untuk merespon kasus penculikan yang
berulang sejak Desember tahun lalu dan terakhir pada Juni
2020. (*)
Teken MOU Kecam Praktik Kawin Tangkap
‘Penculikan Merupakan Tindakan Kriminal’
BRAFOPMK – Penyerapan dana BOP PAUD dan Pendidikan
Kesetaraan Tahun 2020 terus dikawal. Tak hanya memastikan
dana tersalurkan, Kemenko PMK juga memastikan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan
sesuai peruntukannya.
Hal tersebut diungkapkan langsung Asisten Deputi
Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmas Femmy Eka Kartika Putri
pada rakor penyaluran dan pengelolaan dana BOP PAUD
dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020 di Harris Vertu
Hotel, Senin (8/7). Dirinya mengaku prihatin dari pagu
penyesuaian Perpres 54/2020, anggaran BOP PAUD tahun
2020 sebesar Rp4 Triliun terserap 80 persen pada tahap 1
untuk 6.691.207 anak di lembaga satuan pendidikan dan
dana cadangan Rp20 milyar juga baru terserap Rp3 milyar.
“Akhirnya penyaluran BOP PAUD ke RKUD tahap 1 per-
Belum Terserap Maksimal, Kawal Penyaluran BOP PAUD
tanggal 8 Juli 2020 telah tersalur 99 persen dan 1 persen
belum tersalur karena terhambatnya pelaporan dan
administrasi di lima daerah kabupaten dan kota,”imbuhnya.
Lima daerah tersebut antara lain, Manokwari Selatan, Intan
Jaya, Puncak Jaya, Maybrat dan Tambraw. BOP Kesetaraan
dari anggaran 2020 sebesar Rp1,9 Triliun, lanjut dia, untuk
719.547 peserta didik, terserap 80 persen tersalur ke RKUD
per tanggal 8 Juli 2020 . Dari 509 kabupaten-kota sasaran, 21
kabupaten-kota belum menyerahkan laporan di tahun 2019
kepada kementerian keuangan.
Di tempat yang sama, Direktur Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri,
Bahri mengaku, rencananya tahun depan penyaluran akan
dilakukan seperti dana BOS yang langsung ditransfer ke
satuan pendidikan.“Namun, rencana itu perlu payung
hukum dari Kemendagri,”tutupnya. (*)
K A B A R P M K

BRAFOPMK - Kementerian Koordinator Bidang
(Kemenko PMK) meminta masyarakat untuk
pede menggunakan produk buatan anak
bangsa. Hal ini diungkapkan langsung Menko
PMK Muhadjir Effendy saat memperkenalkan alat
rapid test buatan dalam negeri, Kamis (9/7/20) di
Ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta.
Percaya diri menggunakan produk dalam negeri
merupakan salah satu wujud revolusi mental
yang digaungkan pemerintah.“Kenapa kita
harus pakai produk luar negeri kalau produk
dalam negeri juga ada. Soal kualitas saya
rasa sama. Bahkan untuk alat rapid test yang
kami perkenalkan saat ini memiliki tingkat
akurasi yang tinggi, hasil tes yang cepat hanya
membutuhkan waktu 15 menit dan harga yang
Penggunaan Produk Buatan Anak Negeri
Bentuk Revolusi Mental
lebih murah,”bebernya.
Jika terdapat perbedaan pada kemasan, lanjut
dia, hal tersebut merupakan hal yang sangat
lumrah, yang terpenting adalah kegunaan alat
yang diinginkan.“Nah ini yang kita sebut revolusi
mental, salah satunya pede menggunakan atau
membeli produk dalam negeri. Dengan membeli
produk dalam negeri kita turut serta dalam
membangun pertumbuhan ekonomi bangsa,”
tegasnya.
Sama halnya dengan penggunaan alat rapid test
buatan anak bangsa ini, Muhadjir menghimbau
kepada setiap rumah sakit di seluruh tanah air
untuk menggunakan alat rapid test buatan
dalam negeri.“Lebih murah, tingkat akurasi juga
canggih,”tutupnya. (*)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menunjukkan alat tes cepat (rapid test)
COVID-19 buatan dalam negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Foto: Humas Kemenko PMK

BRAFOPMK - Pemerintah saat ini tengah berupaya keras
melakukan pengembangan vaksin Covid-19 atau SARS-
CoV-2. Vaksin yang tengah dikembangkan itu bakal diberi
nama‘Vaksin Merah Putih’. Tak hanya itu, pihaknya juga
tengah melakukan uji terhadap Vaksin Sinovac buatan
China.
Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof
Amin Soebandrio yang bertugas memimpin tim
untuk pengembangan vaksin tersebut mengakui jika
pengembangan vaksin sudah mencapai 30-40 persen.
Amin menuturkan capaian tersebut merupakan pondasi
dari pengembangan vaksin yang bersifat krusial dan
mendasar. Sehingga jika sudah melewati tahap itu dengan
baik, maka ke depannya akan lebih mudah.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pengembangan vaksin
sedang dalam tahap menyiapkan protein rekombinan.
Selanjutnya protein rekombinan itu disiapkan untuk diuji
coba pada hewan.
“Kami mengidentifikasi virus yang ada di Indonesia,
mengklasifikasi bagian dari virus menjadi bagian spike.
Sudah berhasil mengembangkan bagian S dan N itu juga
proses yang cukup membutuhkan waktu,”kata Amin.
LBM Eijkman
Beberkan Perbedaan
Vaksin Merah Putih
dan Sinovac
Ia mengatakan, peneliti di LBM Eijkman telah berhasil
mengklasifikasi Gen S dan Gen N yang saat ini sedang
diperbanyak serta dimasukkan ke sel mamalia yang berasal
dari hewan menyusui.
Sementara itu, masih kata dia, vaksin yang dikembangkan
perusahaan China Sinovac dan Vaksin Merah Putih memiliki
beberapa perbedaan. Amin mengatakan salah satu
perbedaannya adalah platform dari vaksin tersebut.
Vaksin Sinovac menggunakan virus utuh untuk antigennya,
setelah dimatikan kemudian dimurnikan virusnya
yang langsung digunakan sebagai antigen. Sementara
vaksin merah putih yang dikembangkan Eijkman
hanya menggunakan dua bagian virus penting dalam
patogennya, yakni S protein dan M protein yang diberikan
pada subjek.
“Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dengan menggunakan hanya bagian tertentu dari virus,
kami harapkan bisa mengurangi efek yang tidak diinginkan
akibat protein langsung dari virus ini. Inilah harus
dibuktikan oleh uji klinis 1,2, dan 3,”imbuhnya.
Jika vaksin Sinovac harus disuntikan dua kali, Amin
mengatakan Eijkman juga mengantisipasi hal tersebut
Ilustrasi Vaksin Corona Virus 19. Foto: Pixabay
H U M A N I O R A

pada vaksin merah putih karena menggunakan protein
yang lebih kecil. Hanya beberapa bagian dari virus nanti
akan digabungkan elemen lain untuk meningkatkan
imunibilitas dan respon ini diharapkan akan sama dengan
memberikan molekul protein yang lebih besar.
Dia mengatakan dalam pemberian vaksin melalui
suntikan biasanya akan terjadi reaksi cepat dalam jangka
pendek, seperti rasa tidak nyaman di daerah suntikan dan
Hampir seluruh Negara di
dunia tengah berlomba lomba
menciptakan Vaksin Covid-19
tak terkecuali Indonesia.
Pembuatan Vaksin
Membutuhkan Waktu
Paling Tidak 1 Tahun
Lembaga Biologi Molekuler
(LBM) Eijkman telah membangun
fondasi pembuatan vaksin dari
suatu zat protein atau disebut
dengan protein rekombinan
LBM Eijkman memimpin proses
pengembangan vaksin Covid-19
yang dinamai dengan vaksin
Merah Putih.
Vaksin memasuki tahap uji
coba dengan menggandeng
Laboratorium Biosafety
Level-3 (BSL-3) Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Eijkman terus bekerja sama
dengan perusahaan farmasi
nasional seperti PT Bio Farma
dan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (POM).
Berikut progress
pengembangan vaksin
covid-19 di Indonesia.
pembengkakan. Hal ini dikabarkan menjadi salah satu efek
samping dari vaksin sinovac. Namun menurutnya reaksi
cepat ini wajar terjadi, jika tidak ada perubahan tertentu
kemungkinan imun tubuh tidak terangsang dengan
baik.“Tetapi kami harapkan responnya tidak sampai
mengganggu seperti infeksi atau luka besar, dan misalnya
ada peradangan, terjadinya dalam skala yang bisa diterima,”
tandasnya. (*)
I N F O G R A F I S

1. Stadion Utama Gelora Utama
Bung Karno (Jakarta)
Stadion Utama Gelora Bung Karno merupakan
stadion paling megah di Indonesia. Kapasitas
tempat duduknya mampu mencapai 77 ribu
penonton.
Stadion ini pertama kali dibuka pada tahun
1962 dengan memiliki kapasitas tempat duduk
sebesar 110.000, sebagai venue Asian Games
1962.
Kapasitas: 77.193
Kandang Klub: Persija Jakarta
Event Internasional: venue Asian Games
2. Stadion Manahan (Solo)
Sebuah stadion sepak bola yang tepat berada
di Surakarta. Stadion Manahan menjadi
stadion pertama di Indonesia yang menjadi
tuan rumah event difabel terbesar di Asia
Tenggara ASEAN Para Games 2011.
Stadion ini diresmikan pada tanggal 21
Februari 1998 oleh presiden Repulik Indonesia,
Soeharto. Saat ini stadion Manahan digunakan
sebagai kandang Persis Solo.
Stadion yang mampu menampung 25.000
penonton ini sempat ditutup pada September
2008 akibat renovasi yang menelan 1,6 miliar
rupiah. Venue ini pernah dijadikan acara
PORPROV JATENG 2009, dan masih banyak
event nasional lain nya.
Kapasitas: 25.000 
Kandang: Persis Solo
Profil Stadion Piala Dunia U-20 2021
BRAFOPMK - Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20
yang akan berlangsung pada 24 Mei-12 Juni 2021. Ajang kompetisi
sepak bola kelompok umur terbesar itu akan diikuti oleh 24 negara
peserta. Berikut profil stadion yang akan menggelar Piala Dunia U-20 :
Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Foto: Dok. GBK
H U M A N I O R A

3. Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya)
Stadion Gelora Bung Tomo diresmikan pada 6 Agustus
2010. Stadion ini digunakan untuk pertandingan
sepakbola dan menjadi kandang untuk Persebaya
Surabaya menggantikan Stadion Gelora 10 November.
Stadion Gelora Bung Tomo mampu menampung 55.000
hingga 60.000 penonton.
GBT belum pernah menggelar ajang internasonal sejauh
ini. Piala Dunia U-20 2021 akan menjadi debut GBT
disorot dunia.
Kapasitas: 55.000 (maksimal 60.000)
Kandang: Persebaya Surabaya
4. Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali)
Stadion multifungsi yang utamanya digunakan untuk
sepakbola yang terletak di Gianyar, Bali. Kapasitas stadion
ini mampu menampung hingga 25.000 penonton. Pada
tahun 2014 Stadion Dipta merupakan markas Bali United
yang bermain di Liga 1.
Kapasitas: 25.000 
Kandang: Bali United FC
5. Stadion Gelora Sriwijaya
Stadion Gelora Sriwijaya (lebih di kenal dengan nama
Stadion Jakabaring) adalah stadion multifungsi terbesar
ketiga di Indonesia.
Stadion dengan luas lahan sekitar 40 hektare ini dapat
memuat hingga 38.000 - 45.000 orang dengan 4 tribun (A, B,
C dan D) bertingkat mengelilingi lapangan. Tribun utama di
sisi barat dan timur (A dan B) dilindungi atap yang ditopang
2 pelengkung (arch) baja berukuran raksasa. Bentuk atap
stadion merupakan simbol kejayaan kemaharajaan.
Kapasitas: 38.000 - 45.000
Kandang: Sriwjaya FC
6. Stadion Si Jalak Harupat
Si Jalak Harupat merupakan stadion terbesar di Jawa Barat
dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung.
Nama Si Jalak Harupat diambil dari nama julukan Oto
Iskandar Di Nata, seorang pahlawan kenamaan Jawa Barat
dari Bojongsoang, Bandung.
Kapasitas: 27.000-40.000
Kandang: Persib Bandung
BRAFOPMK – Teknologi Hybrid Energi
One Pole (HEOP) berhasil membuat
Dusun Bondan, Desa Alang, Kecamatan
Kampung Laut, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah yang dihuni 74 Kepala
Keluarga (KK) kini tak lagi gelap. Heop
adalah teknologi listrik terbarukan yang
menggabungkan panel surya dan kincir
angin. Istimewanya, warga mendapat
jaringan listrik yang lebih aman dan gratis.
Sebelum adanya HEOP, pada malam
hari warga menghidupkan teplok alias
lampu berbahan bakar minyak untuk
penerangan. Dusun
Bondan memang belum
mendapat layanan listrik
dari jaringan PLN secara
resmi.
Sejak 2010, sebagian
wargayangmenggunakan
listrik PLN harus menarik
kabel sejauh 5 kilometer
(km) dari dusun sebelah.
Jauhnya jarak antara
sumber listrik dan
pengguna berdampak
daya listrik tak bisa stabil.
Dusun Bondan yang terletak di areal
hutan mangrove membuat akses ke
dusun tersebut harus menggunakan
moda tranportasi perahu yang dapat
ditempuh selama 2,5 jam dari Dermaga
Sleko, Cilacap.
Harapan untuk memiliki listrik secara
mandiri bahkan gratis, muncul pada
Februari 2017, saat Serikat Pekerja Patra
Wijayakusuma (SP PWK) Pertamina
Refinery Unit (RU) IV Cilacap membawa
teknologi Hybrid Energi One Pole (HEOP)
ke Dusun Bondan.
Teknologi itu sangat pas untuk daerah
pesisir seperti Dusun Bondan, karena
energi listrik dihasilkan dari sinar matahari
dan tiupan angin. Teknologi HEOP
sendiri lahir dari sebuah ajang kompetisi
karya ilmiah mahasiswa tentang inovasi
teknologi terapan untuk masyarakat
pesisir.
Salah satu pemenangnya adalah STT PLN
Jakarta yang mengusung teknologi panel
surya dan kincir angin. SP PWK menantang
mereka menerapkan temuannya di Dusun
Bondan.
Fase pemasangan pertama, teknologi
itu mampu menghasilkan listrik untuk
dua fasilitas umum, masjid dan balai
pertemuan termasuk tiga rumah
penduduk. Melihat perkembangan, SP
PWK Pertamina meminta manajemen
Pertamina RU IV untuk ikut andil dalam
memperbanyak teknologi tersebut
sehingga menjangkau lebih luas lagi
rumah warga.
Manajemen menyambut baik ide dari SP
PWK. Lewat dukungan dana Corporate
Social Responsibility (CSR) Pertamina, ada
14 titik lagi yang bakal dibangun instalasi
HEOP. Desa Bondan telah mendapat akses
listrik dari energi terbarukan yang mampu
menerangi seluruh rumah warga. (*)
Inovasi Teknologi HEOP, Dusun Bondan Cukupi Listrik Sendiri
Teknologi HEOP di Dusun Bondan,
Desa Alang, Kecamatan Kampung Laut,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Foto: Humas Kemendes

BRAFOPMK - Sejak dulu daun katuk memang dikenal
sebagai sayuran yang bagus untuk menambah cairan Air
Susu Ibu (ASI). Daun katuk seringkali dijadikan sayuran
kaum ibu yang baru melahirkan agar kandungan susu
melimpah. Petani di Desa Cirangkong, Kecamatan
Cijambe, Kabupaten Subang, jawa Barat melakukan
pengembangan daun katuk untuk pakan sapi perah.
Hasilnya sangat luar biasa, produk ini mampu menambah
volume susu sapi. Tak pelak, kini BUMDes Jaya Aulia Desa
Cirangkong tengah membudidayakan katuk seluas 20
hektare. Pengembangan produk berbahan baku daun
katuk dipelopori Badan Usana Milik Desa (BUMDes) Jaya
Aulia.
BUMDes Jaya Aulia mengembangkan produk katuk
kering sebagai pencampur pakan untuk ternak sapi
perah. Pengalaman para peternak, pemberian 100 gram
produk katuk kering perhari, bisa menambah volume
susu hingga 35 sampai 40 persen.
Ada empat varietas katuk yang berhasil dikembangkan
yakni varietas Zanzibar, Kebo, Bastar dan Paris. Jenis katuk
yang banyak dijual di pasar adalah varietas Bastar dan
Kebo. Bahkan, Kebun Percobaan Manoko Lembang sudah
melakukan pengujian penggunaan katuk untuk sapi
perah.
Katuk varietas Kebo cocok untuk bahan baku pakan
ternak, sementara katuk varietas Bastar dan Parisuntuk
memiliki tekstur daun yang lembut sangat cocok
dikonsumsi sebagai sayur untuk meningkatkan sumber
ASI bagi para ibu menyusui.
Sebelum dilakukan pengembangan katuk kering,
BUMDes Jaya Aulia Sukses Kembangkan
Katuk Untuk Pakan Sapi
Katuk biasanya langsung dijual setelah dipetik dengan
harga Rp3.000 hingga Rp3.500 perkilogram. Namun,
setelah BUMDes Jaya Aulia memperkenalkan produk
katuk kering, harga jualnya semakin tinggi. Untuk satu
kilogram katuk kering dibanderol dengan harga Rp40
ribu. Sementara untuk mendapatkan satu kilogram katuk
kering hanya membutuhkan empat kilogram katuk segar.
Saat ini, permintaan produk katuk kering dalam skala
cukup besar datang dari Kabupaten Malang, Bandung,
dan Surakarta. Kemampuan BUMDes untuk memenuhi
permintaan pasar tersebut memang masih kecil karena
minimnya luasan lahan. BUMDes Jaya Aulia baru
menanam 87.000 batang katuk dalam lahan seluas 5.000
meter persegi sehingga baru mampu memproduksi
produk katuk kering 500 kg perbulan.
Ke depan, volume produksi ini akan terus meningkat,
dengan semakin bertambahnya luas tanam katuk di Desa
Cirangkong. Pada 2018, BUMDes Jaya Aulia memperluas
lahan untuk budidaya menjadi 20 hektar berkat
dukungan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Cirangkong dari Dana Desa (DD) sebesar
100 juta.
Sistem pengeringan yang diterapkan oleh BUMDes Jaya
Aulia ini masih sangat sederhana, namun hasilnya cukup
bagus. Warna hijau dari daun yang dikeringkan itu masih
tetap terjaga.
Cara pengeringan yang modern menggunakan
teknologi simplisia yang telah dikembangkan oleh
Balitrro. Simplisia ini mampu menjaga bahan aktif yang
bermanfaat yang terkandung di dalam katuk tersebut
dan daunya tetap hijau.(*)
Budidaya tanaman katuk di Desa
Cirangkong, Kecamatan Cijambe,
Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Foto: Humas Kemendes
H U M A N I O R A

BRAFOPMK - Presiden Jokowi memberi arahan agar
pemerintah memberikan dukungan secara optimal. Pemerintah
mengalokasikan anggaran Rp75 triliun untuk sektor kesehatan.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat-alat
kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, reagen,
ventilator, hand sanitizer, insentif tenaga medis, dan lainnya.
Namun, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh
negara di dunia membuat ketersediaan alat-alat kesehatan
menjadi sangat terbatas.
Sebab itu, Jokowi meminta agar industri dalam negeri bisa
memproduksi alat kesehatan untuk menangani Covid-19.
Konsorium Riset dan Inovasi Covid-19
Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN)
mengkoordinasikan berbagai pihak mulai dari kementerian,
lembaga pemerintah, rumah sakit, industri, dan perguruan tinggi
yang tergabung dalam Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.
Sejak pembentukan konsorsium pada Maret 2020, Menristek/
Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menyatakan sejumlah
inovasi dalam berbagai bentuk produk dan pengkajian untuk
penanganan Covid-19 telah dihasilkan.
Berikut Inovasi-inovasi Kesehatan Besutan Anak Bangsa:
1. Alat Rapid Test Inovasi Anak Bangsa
Proyek kolaborasi ini digarap bersama Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, dan Laboratorium
Hepatika Bumi Gora Mataram Nusa Tenggara Barat.
Alat rapid test yang dinamakan RI-GHA Covid-19 ini memiliki
kepanjangan Republik Indonesia Gajah Mada Hepatika
Airlangga.
Dalam proyek kolaborasi ini, Laboratorium Hepatika bertugas
memproduksi RI-GHA Covid-19, sementara Universitas Gajah
Mada dan Universitas Airlangga bertugas untuk menguji validasi.
RI-GHA Covid-19 dijual dengan harga Rp 75.000,- per paketnya.
2. Ventilator Buatan Dalam Negeri
Setelah mengantongi izin edar, kelima ventilator tersebut segera
memasuki tahap produksi massal, dan bahkan beberapa sudah
menghasilkan ratusan produk yang sudah dimanfaatkan oleh
rumah sakit dalam membantu menyelamatkan pasien Covid-19.
Kelima jenis ventilator yang segera memasuki tahap produksi
massal, yakni :
1. BPPT3S-LEN yaitu ventilator berbasis Ambu Bag dan Cam
dikembangkan BPPT bersama PT LEN. Ventilator ini telah
Konsorsium Riset Hasilkan Inovasi
Kesehatan Tangani Covid-19
mengantongi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes
RI ADK 20403020870 dan saat ini PT LEN sedang proses
produksi 100 unit ventilator.
2. GERLIP HFNC-01 yaitu ventilantor ini dikembangkan LIPI
bekerja sama dengan PT Gerlink Utama Mandiri. Sampai
saat ini, ventilator tersebut sudah diproduksi 5 unit dan
telah mengantongi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan
Kemenkes RI ADK 20403020951.
3. Vent-I Origin yang merupakan model ventilator Continuous
Positive Airway Pressure (CPAP) dikembangkan Yayasan
Pembina Masjid Salman ITB bersama Unpad dan ITB.
Vent-I telah mengantong Nomor Izin Edar Alat Kesehatan
Kemenkes RI ADK 20403020696. Saat ini, ada sebanyak 139
unit Vent-I produksi pertama yang telah didistribusikan
kepada RS yg membutuhkan. Adapun, total target produksi
Vent-I sekitar 800-900 unit.
4. COVENT-20 yang merupakan ventilator hasil kolaborasi
dari para peneliti di Fakultas Teknik UI (FTUI) dan Fakultas
Kedokteran UI (FKUI), Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
(RSCM), RSUP Persahabatan Jakarta, Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta II Jurusan Teknik
Elektromedik. COVENT-20 telah mengantongi Nomor Izin
Edar Alat Kesehatan Kemenkes AKD 20403021003 dan
telah diproduksi sekitar 300 unit oleh beberapa mitra
Produsen Alat Kesehatan (Alkes) diantaranya PT Enesers
Mitra Berkah, PT Graha Teknomedika, dan PT Pindad dan
dikalibrasi oleh beberapa mitra Perusahaan Kalibrasi Alkes.
5. DHARCOV-23S yaitu ventilator Emergency CMV dan
CPAP berbasis pneumatic DHARCOV 23S. Ventilator ini
dikembangkan oleh BPPT bekerja sama dengan PT Dharma
Precission Tools dan telah mengantongi Nomor Izin Edar
Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20403020892. DHARCOV-
23S telah memasuki fase produksi massal. Total unit dalam
tahap pertama yang akan diproduksi adalah sebanyak 200
unit ventilator.
3. Ina United
Tidak hanya peralatan kesehatan, Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa saat ini Indonesia
juga telah mampu memproduksi alat pelindung diri (APD).
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Dokter Reisa Broto Asmoro menjelaskan Ina United
adalah nama merek nasional yang sudah ditetapkan pemerintah
untuk APD yang diproduksi massal.
“Kita pantas berbangga melihat prestasi anak-anak bangsa yang
saat ini mampu memproduksi alat pelindung
diri bernama Ina United yang sesuai dengan standarisasi
internasional, standar yang ditetapkan organisasi kesehatan
dunia,”kata dia. (*)

BRAFOPMK - Perubahan kurikulum baru di madrasah ramai
dibicarakan warganet di media sosial setelah diberlakukannya
KMA 183 Tahun 2019 dan KMA 184 Tahun 2019. Kabar
tersebut sempat membuat riuh khususnya di jagad media
social (medsos).
Plt Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan,
KMA 183 tahun 2019 tidak mengubah secara total isi
kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam KMA 165
tahun 2014.“Kurikulum pada KMA 183 Tahun 2019 hanya
menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD),”tegasnya di Jakarta, Senin (13/07).
Ada tiga persamaan kedua KMA ini, lanjut dia, pertama,
persamaan mata pelajaran. Kurikulum madrasah terdiri atas
Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam
(SKI), dan Bahasa Arab.
“Mata pelajarannya persis sama tidak ada yang ditambah atau
bahakan dikurangi,”kata Kamaruddin. Kedua, tetap berprinsip
pada Kurikulum Nasional 2013.“Ketiga, menggunakan prinsip
penilaian yang berlaku pada kurikulum Nasional 2013 yang
disempurnakan,”tambahnya lagi.
Dijelaskan Kamaruddin, penyempurnaan kurikulum antara
lain didasarkan pada hasil penelitihan Pendidikan Agama
dan Keagamaan Kemenag. Bukan tanpa alasan, pasalnya
Puslitbang Kemenag RI menemukan adanya materi antar
jenjang dan kelas yang tumpang tindih. Belum lagi temuan
Bahasa Arab yang terlalu strukturalis. Dari temuan tersebut,
Kemenag merasa perlu adanya penyesuaian kurikulum di
madrasah untuk memenuhi kebutuhan perkembangan
pendidikan.“Kebutuhan pembentukan karakter bangsa
Indonesia sebagai warga dunia, serta pencapaian visi
Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur,”tandasnya. (*)
Berikut 8 Fokus Penyempurnaan :
1. Penataan kembali distribusi materi yang tumpang tindih
antar jenjang dan antar kelas.
2. Perumusan level kompetensi yang ditingkatkan untuk
membekali peserta didik lebih tinggi dalam berfikir kritis
dan inovatif. Sehingga level kompetensi MI ditingkatkan
hampir 30 % Kompetensi Dasar (KD) berlevel C4, MTs 70
% dan MA 90% level C4 hingga C6.
3. Penataan kesinambungan dan keselarasan perumusan
antara KD1 Sikap spiritual, KD 2 Sikap Sosial , KD 3
Pengetahuan dan KD 4 Keterampilan.
4. Penguatan Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada
aspek sikap dan keterampilan beragama dibanding
pengetahuan atau kognitif.
5. Penguatan Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab untuk
menghasilkan keyakinan dan penghargaan siswa dalam
membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat
relevan dengan kemajuan kehidupan zaman.
6. Penguatan Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab sebagai
pengantar siswa menjadi warga bangsa Indonesia yang
hidup dalam keberagaman.
7. Perubahan pada Materi Bahasa Arab terutama
penyempurnaan dalam penyajian dan metode
pendekatan yang digunakan sehingga lebih
menekankan pada pendekatan fungsional dari
pada struktural.
8. Penyempurnaan kedalaman materi kurikulum
mata pelajaran PAI pada Madarasah Aliyah
Peminatan Keagamaan, serta penggunaan pengantar
Bahasa Arab pada pembelajaran PAI dan Bahasa Arab
pada MA Program Keagamaan (MAPK).
Pelajaran PAI dan Bahasa Arab
Disempurnakan, Bukan Dihapus!
Siswa kelas VI SDN 4 Kertasari
mengikuti kegiatan belajar
mengajar di masjid Jami Al
Muhajirin, Kertasari, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat, Selasa
(21/7/2020). Foto: ANTARA FOTO/
Adeng Bustomi
H U M A N I O R A

Tarif
Maksimal
Rapid
Test
Kementerian Kesehatan menetapkan besaran biaya
Rapid Test antibody sebesar Rp150 ribu. Hal ini
bertujuan agar bisa menjadi acuan rumah sakit atau
laboratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan.
1. Kementerian Kesehatan menetapkan batas
maksimal Rapid Test antibodi Rp150.000.
2. Tertuang dalam Surat Edaran Nomor
HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan
Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi
ditandatangai Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Bambang Wibowo Senin (6/7/2020).
3. Hasil uji cepat antibodi ditetapkan sebagai
syarat bepergian dengan transportasi udara
dan laut. (Surat Edaran (SE) Menkes Nomor
HK.02.01/Menkes/382/2020)
4. Tarif tersebut memberi jaminan kemudahan
dalam memperoleh layanan kesehatan.
5. Ketentuan tarif berlaku bagi masyarakat yang
mengajukan pemeriksaan secara mandiri.
“Harga yang bervariasi untuk menjalankan rapid
test menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam
masalah tarif pemeriksaan rapid test agar masyarakat
tidak merasa dimanfaatkan untuk memperoleh
keuntungan,” Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Bambang Wibowo.
COVID-19
I N F O G R A F I S
NegativeIgM
Positive
IgG
Positive
Positive
10 min

JAKARTA - Pandemi Covid-19 membuat aktivitas
keseharian menjadi sedikit terbatas. Masyarakat lebih
banyak berkegiatan di rumah. Dengan kata lain, interaksi
antar anggota keluarga makin intensif, terutama anak-anak
bertemu dengan orang tua yang juga sebagai dampak
sekolah dari rumah.
Kondisi tersebut bisa merupakan sesuatu yang positif.
Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk makin
menguatkan ketahanan keluarga. Demikian diungkapkan
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina saat menanggapi
peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati tiap
23 Juli.
Menurut Nevi, saat ini anak-anak adalah generasi penerus
bangsa, buah hati orang tua dan keluarga, sangat penting
agar masa depan mereka terjamin dan selamat dari
pandemi. Keadaan warga masyarakat disarankan tetap di
rumah akan berlangsung terus hingga obat dan vaksin
Covid-19 yang hingga kini belum ditemukan.
“Peringatan HAN dimaknai sebagai kepedulian seluruh
bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia
agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan
Pandemi Momentum Menguatkan
Ketahanan Keluarga
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Dok. DPR RI
Peringatan Hari Anak
Nasional di masa
pandemi Covid-19 ini
adalah momentum untuk
meningkatkan kepedulian
semua pilar bangsa
Indonesia, baik orangtua,
keluarga, masyarakat,
dunia usaha, media massa
dan pemerintah terhadap
pemenuhan hak dan
perlindungan khusus anak.
S E N AYA N

mendorong keluarga Indonesia menjadi
lembaga pertama dan utama dalam
memberikan perlindungan kepada anak.
Upaya ini akan menghasilkan generasi
penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria,
berakhlak mulia dan cinta tanah air di masa
pandemi Covid-19,”ucap Nevi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
menambahkan, peringatan HAN di masa
pandemi Covid-19 ini adalah momentum
untuk meningkatkan kepedulian semua pilar
bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga,
masyarakat, dunia usaha, media massa
dan pemerintah terhadap pemenuhan
hak dan perlindungan khusus anak.
Melalui kepedulian dalam menghormati,
menghargai, dan menjamin hak-hak anak
tanpa diskriminasi.
Ia sangat menekankan kepada orang tua,
bahwa sering bertemunya orang tua dan
anak jangan dijadikan beban yang malah
akan mengganggu keharmonisan keluarga.
Jangan sampai ada kecenderungan
meningkatnya kekerasan terhadap anak
karena pandemi Covid-19. Di beberapa
provinsi, ada indikasi kenaikan kekerasan
kepada anak dimasa pandemi hampir sekitar
25 persen. Tapi harus disisir terus untuk
validasi data ini.
“Pandemi ini sangat berimplikasi pada
semua aspek, mulai dari ekonomi, gaya
hidup, cara bekerja, cara belajar hingga
tumbuh kembang anak yang berubah
drastis akibat aktivitas sosialnya. Kurangnya
kesempatan bermain dan belajar serta
meningkatnya kasus kekerasan selama
pandemi sebagai akibat diterapkannya
kebijakan jaga jarak maupun belajar dan
bekerja di rumah. Tumbuh kembang anak
sangat ditentukan dengan kegembiraan
mereka. Jadi mesti kita jaga betul anak-anak
kita untuk tetap tumbuh menjadi generasi
unggul untuk berkompetisi di masa depan,”
jelas legislator dapil Sumatera Barat itu.
Ia menyarankan agar setiap otorita
memperkuat layanan-layanan korban
kekerasan terhadap anak agar lebih
profesional. Setiap daerah perlu memiliki
fasilitas yang memadai dan dikelola oleh
orang-orang yang profesional di bidang
tumbuh kembang anak. Nevi juga berpesan
kepada institusi publik yang melayani anak
agar harus menerapkan prinsip-prinsip
yang ramah anak sehingga institusi sekolah
menjadi sekolah ramah anak, Puskemas
ramah anak, dunia usaha ramah anak, hingga
taman bermain ramah anak.
“Untuk itu saya berharap kepada kita semua
untuk dapat memperkuat Kabupaten/
Kota layak anak menuju Provinsi layak anak.
Perlindungan anak harus dimulai dari keluarga
intinya. Jadi penguatan ketahanan keluarga
mesti menjadi pondasi untuk melindungi
anak bangsa dari kekerasan. Dengan kuatnya
pondasi keluarga yang harmonis, diharapkan
kasus kekerasan pada anak dapat berkurang
drastis,”pungkasnya.(*)
bertemunya orang tua dan
anak jangan dijadikan beban
yang malah akan mengganggu
keharmonisan keluarga. Jangan
sampai ada kecenderungan
meningkatnya kekerasan terhadap
anak karena pandemi Covid-19.
“
Poster layanan masyarakat Kemeterian PPPA tentang program
BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), imbauan menghindari
tindakan KDRT. Foto: IG @kemenpppa
Nevi Zuairina

BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020

BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020

Similar to BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

BRAFOPMK Edisi 02 Agustus 2020