Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Rumah sakit swasta semakin mantap dalam melayani peserta BPJS karena sistem pembayaran kapitasi dan INA CBGs membuat rumah sakit untung walaupun hanya sedikit pasien sakit. 2. Banyak rumah sakit bergabung dengan BPJS karena keuntungan ganda. Rumah sakit Siloam di Kupang fokus melayani pasien BPJS dengan 70% fasilitasnya.

1. Edisi XIV Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
RS Swasta
Makin Mantap Layani BPJS

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
BINCANG
5
SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
6
7
8
9
10
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI XIV TAHUN 2014
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Sebagai badan pengelolan keuangan, BPJS Kesehatan
diharapkan dapat menerapkan standar tata kelola
perusahaan yang baik (good governance/GG) yang
tinggi agar mampu menjaga diri dari krisis. Risiko krisis
keuangan baik yang terjadi pada tataran nasional ataupun
global merupakan bagian dari dinamika. Oleh karena itu,
diperlukan standar yang tinggi dalam penerapan GCG
terutama di institusi keuangan yang mengelola dana dari
masyarakat.
Merujuk pada ambruknya ekonomi Amerika Serikat akibat
krisis pada sektor keuangan, Kalla mengingatkan agar
prinsip-prinsip GCG di industri keuangan benar-benar
diterapkan. Jika sampai ambruk maka pengaruh buruknya
bisa ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia,
bahkan hingga 30 tahun.
institusi yang mengelola keuangan merupakan salah satu
institusi yang sangat rentan terpengaruh oleh gejolak
ekonomi global. Oleh karenanya, pengelolaan sektor ini
harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang-
orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Secara
khusus Info BPJS akan mendalami hal ini di rubrik FOKUS.
Memasuki edisi ke-13 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Salam, Redaksi
Good Governance Penting
Bagi BPJS Kesehatan
PembayaranAutodebet
Yth. Redaksi
Apakah pembayaran peserta bisa dapat
melakukan pembayaran dengan autodebet ?
Bagaimana caranya ?
Syarifah, banyuwangi
Jawab : Bisa, peserta dapat melakukan
pembayaran dengan sistem autodebet.
Adapun cara pendebetannya adalah :
a. Peserta harus memiliki rekening salah
satu bank mitra BPJS kesehatan.
b. Peserta mendaftarkan diri pada
petugas cabang bank mitra untuk
dilakukan autodebet.
c. Peserta telah menyelesaikan seluruh
kewajiban sebelumnya yang tertunggak
(jika ada)
d. Peserta menjaga saldo agar dapat
didebet untuk pembayaran iuran BPJS
Kesehatan.
Salam, Redaksi
Pembangunan Manusia
S
ejak tahun 2003 negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), sudah merintis lahirnya
suatu kawasan ekonomi baru yang akan menjadi salah satu barometer
ekonomi dunia yang dinamakan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dengan kekuatan pasar 680 juta modal manusia, 10 negara ASEAN ingin
meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN khususnya dari Tiongkok dan India
dalam hal aarus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas
modal dan arus bebas tenaga kerja terampil.
Pemberlakuan MEA pada 31 Desember 2015 tentu membawa kekhawatiran
sendiri bagi ekonom, pekerja dan pelaku pasar dalam negeri. Dengan
penduduk 242,3 juta atau 40% dari total populasi kawasan ASEAN, jangan
sampai Indonesia hanya menjadi target pasar bagi negara-negara ASEAN lain.
Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat berdasarkan data International
Finance Corporation beberapa indikator seperti infrastruktur, pendidikan dasar,
kesehatan, sistem keuangan dan peringkat melakukan bisnis di Indonesia
nyatanya masih berada di bawah negara-negara ASEAN. Dalam hal efisiensi
pasar tenaga kerja, Indonesia tercatat juga masih berada di peringkat 103.
Kemudian berdasarkan data UNDP tahun 2014 sekali lagi terungkap bahwa
nilai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih berada di angka 0,629.
Angka ini jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura (0.895),
Brunei Darussalam (0,855), Malaysia (0,769), Thailand (0.690) dan Filipina
(0.654). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index
(HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf,
pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan
untuk mengklasifikasi kapankah sebuah negara adalah negara maju, negara
berkembang atau negara terbelakang.
Dengan fakta-fakta ini, tentu dibutuhkan suatu keyakinan yang dibarengi dengan
kerja keras dari semua pihak untuk mengubah kekhawatiran tadi menjadi satu
peluang besar. Meskipun nyatanya dengan kondisi seperti saat ini pun, sesuai
data Bank Dunia 2014, Indonesia berhasil memasuki 10 besar ekonomi dunia
berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity). Dengan market share sebesar
2,3%, Indonesia sukses menempatkan diri setelah Amerika (17.1%), RRC
(14.9%), India (6.4%), Jepang (4.8%), German (4.8%), Federasi Rusia (3.5%),
Brazil (3.1%), Perancis (2.6%) dan Inggris (2.6%). Namun besarnya ekonomi
ini tentu akan menjadi kekuatan yang luar biasa jika dibarengi dengan kualitas
manusia yang handal, yaitu manusia Indonesia yang aktif menjadi subyek
penentu atas perilaku pasar ekonomi dunia.
Selama ini pemain besar ekonomi dunia di Asia adalah negara Jepang. Negara
Jepang adalah negara yang tidak begitu luas dibandingkan dengan Indonesia.
Luas Negara Jepang kurang dari 20% dari luas negara Indonesia. Karena
eksistensi Jepang dengan keberhasilan manufaturer-nya, sorotan dunia pun
tertuju ke Asia Timuryaitu negara yang telah tumbuh menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi baru. Apakah kuncinya ? ternyata Jepang sebagai negara pembuat
barang, menambahkan nilai (value added) ke dalam barang-barang yang
diciptakannya berdasarkan filosofi industry Jepang yaitu Monozukuri.
Konsep monozukuri secara harfiah berarti “membuat barang”, yaitu suatu
usaha untuk menciptakan barang melalui pembangunan manusia (hitozukuri).
Menurut Rachmat Gobel, monozukuri merupakan konsep sustainability, artinya
monozukuri menjadi arah pandang manusia dalam bekerja, yang tujuannya bukan
hanya untuk hasil produk saja tetapi juga memiliki atau menekankan proses
pembuatan dengan ketelitian, ketangguhan, kesungguhan yang terus menerus
serta layanan (service) yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Inilah yang
membentuk suatu kultur korporasi yang baik karena dengan monozukuri
maka dibangunlah standar atau acuan yang tinggi bagi pekerja sehingga dapat
memberikan hasil terbaik yang dapat diwariskan kepada keturunan atau generasi
selanjutnya.
Melakukan Monozukuri tidak dapat dipisahkan dengan hitozukuri ( “hito” berarti
manusia, dan “zukuri” berarti proses). Melalui Monozukuri, maka berarti industry
juga membangun sumber daya manusianya, membangun kultur hidup dan bukan
hanya sekedar mempekerjakan manusia semata. Hitozukuri adalah membentuk
manusia dalam arti secara terus menerus mengembangkan ketrampilan teknis
dan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan orang lain dalam suasana
saling percaya. Tidak heran bahwa banyak perusahaan Jepang menjadikan
karyawannya sebagai salah satu komponen pemilik saham, dimana dengan
cara ini selain mengikat secara materiil juga terlebih secara emosional, yaitu
rasa memiliki dan keinginan untuk terus memajukan perusahaan dengan karya
terbaiknya.
Kita tentu bisa meniru budaya baik negara Jepang ini ke dalam kehidupan
berbangsa kita sendiri. Pembangunan manusia yang kita kerjakan sudah
seharusnya tidak sekedar membangun fisik atau pun kepandaian semata, namun
lebih dari itu membangun nilai dan sikap mental. Sebagaimana Einstein katakan
seharusnya setiap manusia tidak hanya bercita-cita untuk sukses, melainkan
berupaya untuk menjadi manusia yang bernilai. Inilah makna pembangunan
manusia yang sesungguhnya, yaitu ketika setiap pribadi mmberikan sumbangsih
terbaik, kemudian terus memperbaiki diri dengan upaya terbaik sehingga sampai
pada suatu titik nanti manusia bukan hanya sekedar homo melainkan benar-
benar menjadi human yang memiliki prinsip, nilai dan kemanusiaan yang terus
melekat pada dirinya.
Direktur Utama
Fachmi Idris
Fokus - RS Swasta MakinMantap
LayaniBPJS
Fokus - Bukan Hanya Mengedepankan
Kualitas Pelayanan PuskesmasKotabumi
BertekadTingkatkanKompetensi
Benefit - Ikuti Prosedurnya, Dapatkan
ManfaatJKN
Pelanggan - Sistem Rujukan Berjenjang
MemberiKenyamanan
Testimoni - Menyisihkan Rp25.500
Setiap Bulan, RaihManfaatJutaan
Rupiah
Sehat - KelelahandanPerubahanPola
MakanSebabkanDiabetesPenyakit
KadarGulaDarahBisaTimbulkan
Kebutaan
4
Kilas & Peristiwa - GandengDewan
MasjidIndonesiaSebagaiMitra
Sosialisasi,BPJSKesehatanGelar
Pelatihan
Bincang - Menkes, Nafsiah Mboi ,Puskesmas
danRSHarusTerusTingkatkanPelayanan

3. Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014
F kus
3
S
iapa bilang, rumah sakit atau klinik yang
bergabung atau kerjasama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, merugi. Sebaliknya,
pihak rumah sakit atau klinik justru sangat
diuntungkan.Sebab, sistem pembayarannya
menggunakan sistem kapitasi dan INA CBGs.
Artinya, jika sebuah klinik sudah ditentukan
jumlah kuota pelayanan peserta BPJS
Kesehatan, maka, akan sangat untung jika
klinik itu mampu memberikan langkah-
langkah agar anggotanya tidak sakit.Ya,
klinik itu, tetap diberikan dana sesuai jumlah
kuatanya, walaupun hanya sedikit yang sakit.
Begitu pun rumah sakit yang hingga sekarang tetap
mengggunakan pembayaran sesuai dengan tarif INA CGs.
Melihat keuntungan ganda, banyak rumah sakit antre untuk
bergabung dengan BPJS Kesehatan. Bagi yang sudah
bergabung, diharapkan, rumah sakit swasta memegang
komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat tanpa menarik biaya apapun, kecuali jika ada
peserta naik kelas perawatan sehingga peserta itu harus
membayar selisihnya.
Sejauh ini, memang belum seluruh rumah sakit swasta,
yang belum bergabung, karena masih ada beberapa
rumah sakit swasta yang belum memahami cara kerja
BPJS Kesehatan karena selama ini rumah sakit swasta
menerapkan pembayaran terpisah. Sebagai gambaran,
ketika pasien di laboratorium mereka harus membayar
dan ketika diperiksa oleh dokter maka mereka harus
mengeluarkan biaya lagi.
Bagi rumah sakit yang sudah bergabung, akan terus
memberikan pelayanan prima bagi peserta BPJS
Kesehatan. Misalnya, RS Siloam di Karawaci atau pun RS
Siloam, di Kupang. Siloam Hospital terus menghadirkan
fasilitas kesehatan dengan pelayanan berstandar
internasional ke seluruh daerah. Untuk memberikan
pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh masyarakat di
provinsi timur Indonesia itu. Rumah Sakit Umum Siloam
Hospital (RSUSH) Kupang adalah rumah sakit ke-19 yang
telah dibangun Lippo Group.
RS Swasta
Makin Mantap Layani BPJS
RS Siloam Kupang lebih fokus melayani pasien peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sebagian besar atau sekitar 70 persen fasilitas layanannya
diperuntukkan bagi pasien peserta JKN.
“Kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Cabang Kupang untuk melayani pasien JKN, termasuk
penerima bantuan iuran. Sekarang pun kalau ada pasien
JKN yang memerlukan layanan, kami siap,” kata Corporate
Secretary, Insurance, Legal and Safety Siloam Hospital, S
Budisuharto di Jakarta.
Sampai saat ini sebanyak 6 dari 19 Siloam Hospital fokus
memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Layanan
itu meliputi rujukan rawat inap di tingkat dasar dan rawat
inap tingkat lanjutan. Tahun depan, Siloam Hospital
memantapkan komitmen untuk secara keseluruhan
menerima peserta JKN. Budisuharto mengatakan untuk
mengantisipasi lonjakan pasian JKN di Siloam Hospital
Kupang, yang diperkirakan bisa terjadi, beberapa tenaga
dari rumah sakit telah dilatih oleh BPJS Kesehatan untuk
mengoperasionalkan sistem yang ada.
Keberadaan Siloam Hospital Kupang sendiri, menurut
Budisuharto, akan membantu pemenuhan kebutuhan
tempat tidur rumah sakit di NTT. RS ini, memiliki
5,2 juta jiwa penduduk dengan jumlah tempat tidur
kurang dari 3.000,maka masih terdapat kekurangan
bila berdasarkan rasio 1.000 penduduk membutuhkan
1 tempat tidur. Dari seluruh pasien di 34 RS, termasuk
Siloam Hospital, yang ada di NTT, 2,7 juta jiwa di antaranya
adalah pengguna JKN. Siloam Hospital Kupang memiliki
kapasitas 600 tempat tidur, namun untuk tahap awal mulai
dioperasionalkan 100.
Menurut Grace Frelita selaku Managing Director PT
Siloam Internasional mengatakan Siloam Hospital Kupang
termasukyang terbaik dari Silaom Hospital yang sudah
dibangun. Siloam Kupang memiliki gedung besar dan
kenyamanan dengan teknologi kesehatan canggih.

4. Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014
fokus
4 Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
S
ejak dioperasionalkan jaminan kesehatan nasional
(JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di
rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat
lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan,
dengan menganut prinsip managed care, yakni, Promotif,
Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
Prinsip inilah yang diberlakukan pelayanan kesehatan dan
difokuskan di Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes
Primer seperti di Puskesmas, klinik
atau dokter prakter perseorangan
yang akan menjadi gerbang utama
peserta BPJS Kesehatan dalam
mengakses pelayanan kesehatan.
Efek dari implementasi Jaminan
Kesehatan nasional ke depan, akan
mengakibatkan naiknya permintaan
(demand) masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan
karena kepastian jaminan sudah
didapatkan. Jika FKTP/faskes primer
tidak diperkuat, masyarakat akan
mengakses faskes tingkat lanjutan
sehingga akan terjadi kembali
fenomena rumah sakit sebagai
puskesmas raksasa.
Untuk itu, dalam memberikan
penguatan fasilitas kesehatan primer
ini, diharapkan tenaga-tenaga medis
yang berada di jenjang FKTP/Faskes Primer ini, harus
memiliki kemampuan dan harus menguasai hal-hal terbaru
mengenai prediksi, tanda, gejala, penegakan diagnosis
dan penatalaksanaan komprehensif mengenai berbagai
penyakit.
"Kita harus punya jejaring dengan rumah sakit umum untuk
memiliki salah satu atau beberapa tenaga kesehatan.
Agar Tidak datang ke kita aja," kata Dirut RS jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr Hananto.
Sebagai rumah sakit tersier yang menangangi khusus
penderita jantung, memang sengaja memberkan pelatihan
kepada dokter lain di rumah sakit lain. Selain pelatihan
juga dipasang peralatan yang bisa juga dibaca di RSJPD
Harapan Kita.
Kita tahu khan, FKTP/Faskes Primer memiliki fungsi
sebagai kontak pertama dari peserta BPJS Kesehatan,
dan peserta akan secara kontinyu mengakses pelayanan
kesehatan. FKTP/Faskes Primer juga akan memiliki peran
terhadap koordinasi dan komprehensivitas pelayanan
kesehatan bagi peserta. Sehingga bisa dikatakan FKTP/
Faskes Primer akan berdampak besar bagi peningkatan
status kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta
BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Sejumlah rumah sakit yang menjadi jejaraing RSJPD
Harapan Kita, atau sebanyak sekitar 40 rumah sakit, setiap
tahun selalu meningkatkan komitmen kuat untuk selalu
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta.
Ditanya tentang pelaksanaan Jambore Nasional Pelayanan
Primer, pihaknya menyetujuinya. Karena itu salah satu trik
BPJS dalam memberikan penghargaan kepada faskes yang
rajin. Pada kegiatan itu dipilih 3 (tiga) FKTP terbaik untuk
setiap jenis kategori Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan,
Klinik TNI dan Klinik Polri) dan seluruh FKTP yang
bermitra dengan BPJS Kesehatan di Indonesia dan untuk
selanjutnya FKTP terbaik pertama tingkat divisi regional
melanjutkan penilaian ke tingkat nasional.
FKTP terbaik yang telah terpilih dari setiap divisi regional
berkumpul untuk melakukan kegiatan antara lain sharing
session program unggulan serta inovasi pelayanan oleh
masing-masing faskes terbaik, menyusun Rencana Aksi
Pelayanan Primer (RAPP). "Bagus dan yang lain merasa
termotivasi," jelasnya.
Tenaga di Puskesmas, juga harus diberikan pelatihan
agar dalam melayani peserta BPJS dilakukan secara baik.
Tenaga medis yang berada di Puskesmas diharuskan
memiliki kemampuan dan harus menguasai hal-hal
terbaru mengenai prediksi, tanda, gejala, penegakan
diagnosis, dan penatalaksanaan komprehensif mengenai
berbagai penyakit. Lebih jauh dan yang terpenting adalah
kemampuan dalam hal pencegahan penyakit.
Penguatan Faskes Primer melalui fungsi promotif dan
preventif ini telah dicontohkan oleh Puskesmas Kotabumi
II, Lampung Utara, Puskesmas ini juga memperoleh
penghargaan “BPJS Kesehatan Primary Care Award”
kategori Puskesmas.
Kepala Puskesmas Kotabumi II, dr Yoane Lisa, saat
dihubungi, mengatakan, dalam memberikan pelayanan
kepada peserta BPJS Kesehatan, Puskesmas Kotabumi
II telah memiliki Klinik Poli PAL yang dapat menangani
empat penyakit serius, seperti Penyakit Paru Obstruktif
Kronik (PPOK), Pneumonia, suspect TB Paru, dan Asma
Bronchiale.
“Klinik Poli PAL kami sudah dilengkapi dengan peralatan
dan tenaga kesehatan terlatih, sehingga pasien yang
datang tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit karena bisa
kami tangani langsung,” ujar dr Yoane Lisa. Penyakit lainnya
yang bisa ditangani langsung adalah Infeksi Menular
Seksual (IMS) serta masalah gangguan kejiwaan. Bahkan
Puskesmas ini juga menerima pasien rujuk balik dari
rumah sajit jiwa atau psikiater. “Di Puskesmas ini ada
empat dokter umum dan satu dokter gigi yang dilengkapi
laboratorium dengan peralatan lengkap. Ada juga klinik
wajib lapor, yaitu klinik untuk pengobatan para pecandu
narkoba. Artinya mereka bisa ditangani di Puskesmas ini
dengan sistem rawat jalan,” jelasnya.
Puskesmas Kotabumi II juga memiliki Poli Lansia yang
khusus menangani pasien berusia lanjut. “Golongan lansia
itu pelayanannya harus cepat, makanya kita buatkan poli
khusus. Selain memberikan pelayanan kesehatan, di poli
ini juga ada kegiatan senam lansia dan posyandu lansia,”
tambahnya lagi.
Bersama BPJS Kesehatan, Puskesmas yang melayani
sebanyak 26.309 peserta BPJS Kesehatan ini juga
telah mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit
Kronis (Prolanis) untuk pasien Diabetes Melitus (PPDM)
dan Hipertensi (PPHT). Kegiatan yang dikembangkan
seperti senam diabetes, senam jantung sehat, edukasi,
pemeriksaan laboratorium, serta program "SMS Center".
Melalui program "SMS Center" ini, lanjutnya, para anggota
klub PPDM maupun PPHT bisa berkonsultasi kapan pun
tentang penyakitnya. “Kita juga bisa memberitahu kapan
waktunya kontrol, kapan periksa laboratorium, dan hal-hal
lain,” imbuhnya.
Mengenai penghargaan dari BPJS Kesehatan yang baru
saja diterimanya, dr Yoane berharap agar penghargaan
tersebut bisa memotivasi Puskesmas Kotabumi II untuk
terus meningkatkan kompetensi dan mengedepankan
kualitas pelayanan. “Penghargaan ini juga diharapkan bisa
menjadi inspirasi puskesmas lainnya dalam memberikan
pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan,” kata
dr Yoane.
Bukan Hanya Mengedepankan Kualitas Pelayanan
Puskesmas Kotabumi Bertekad Tingkatkan Kompetensi

5. Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014 5
BINCANG
C
ita-cita pemerintah agar semua masyarakat
mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata
dan tidak diskriminatif, sudah diatur dalam
undang-undang sejak tahun 2004, kemudian mulai
dioperasionalkan awal tahun 2014.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pengaturan
pengelolaan dana di fasilitas kesehatan. khususnya pada
fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Guna merinci permasalahan itu, Info BPJS mewawancarai
mantan Menkes, dr Nafsiah Mboi, Sp.A,MPH.berikut
petikannya:
Selama menjadi menteri, adakah persoalan yang
disampaikan perwakilan daerah terkait dengan
pelayanan primer ?
Banyak sekali. Salah satunya, pembahasan yang
mengemuka adalah persoalan pemanfaatan dana kapitasi.
Kalau, peserta selalu faskes bisa memberikan info yang
baik jika peserta menanyakan berbagai hal kaitannya
dengan JKN.
Sikap pemerintah saat itu, menerbitkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama milik Pemerintah Daerah.
Intinya, bahwa dana pelayanan kesehatan yang dibayarkan
BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan bertujuan
untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada peserta, terutama untuk biaya operasional dan jasa
pelayanan kesehatan.
Peraturan Presiden ini mengamanatkan bahwa
Puskesmas dapat menggunakan langsung Dana Kapitasi
yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Secara garis besar pengelolaan dana
kapitasi di faskes tingkat pertama
dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa
pelayanan kesehatan dan dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan.
Seperti apa rinciannya ?
Jasa pelayanan kesehatan ditetapkan
sekurang-kurangnya 60 persen dari total
penerimaan dana kapitasi JKN, meliputi
jasa pelayanan kesehatan perorangan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan.
Sedangkan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan meliputi biaya
obat, alat kesehatan, bahan medis habis
pakai, dan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan lainnya.
Jasa pelayanan merupakan salah satu
bentuk penghargaan atau apresiasi
kepada SDM di fasilitas kesehatan yang
telah memberikan pelayanan kesehatan,
baik secara langsung (tenaga kesehatan)
maupun secara tidak langsung (tenaga non
kesehatan).
Sudah saatnya jasa pelayanan kesehatan
diberikan dalam tatanan yang lebih baik agar
mendorong pemberian pelayanan kesehatan
semakin lebih baik.
Apakah mereka juga sudah memahami tarif
INA-CBGs ?
Belum semua tapi secara umum, sudah
diketahuinya.Ada juga tantangan yang
disampaikan dalam rapat koordinasi, berupa
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut masih
berkisar pada penerapan pola pembayaran Ina-
CBGs yang terkadang belum dipahami secara
utuh oleh seluruh jajaran direksi rumah sakit
dan para dokter atau klinis.
Dalam implementasi pola pembayaran Ina-
CBGs perlu disikapi oleh rumah sakit dengan
cara pandang yang berbeda dengan pola
pembayaran fee for services sebagaimana
dulu rumah sakit mendapatkan pembayaran
sebelum era JKN.
Tarif Ina-CBGs berupa tarif paket dan penerapannya
bertujuan untuk mengendalikan pembiayaan kesehatan
di rumah sakit. Rumah sakit, mau tidak mau perlu
melakukan perubahan agar tidak mengalami defisit
dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan pola
pembayaran INA-CBGs.
Bagaimana dengan respon masyarakat desa soal BPJS
Kesehatan?
Bagus. Karena di desa yang jauh perkotaan, masyarakat
desa bisa belajar dari website. Karena di desa sekarang
IT sudah cukup maju, sehingga pengetahuannya, tidak
ketinggalan dengan orang kota.hanya persoalan akses saja
membuat berbagai kegiatan terkesan lamban.
Tanpa ada BPJS, masyarakat sudah terbiasa berobat ke
Puskesmas, jika sakit. Bagi, yang kaya bisa langsung ke
rumah sakit. Cuma, sarana Puskesmas di sejumlah desa
masih jauh dari harapan kita semua. Ini perlu adanya
peningkatan.
Saat pertama turun ke desa, masyarakat desa ada yang
mengetahui peserta askes dan peserta jamsostek,
disatukan menjadi satu pengelolaan, yaitu Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Askes
adalah BUMN, sedangkan BPJS non profit. Kita ikut
bangga BPJS Kesehatan, tiap bulan menunjukkkan kinerja
yang baik sehingga memperoleh rapor biru.
Faskes yang ada perlu lagi ditingkatkan, baik sarananya
maupun pelyanan yang diberikannya agar dapat melayani
secara optimal. Tim medis perlu diberikan
pemahaman yang pasti soal BPJS Kesehatan,
agar mereka tidak salah ketika peserta bertanya
tentang obat, rawat inap, atau lainnya.
Berarti ada yang menyamapikan usulan
tentang rawat inap?
Ini, yang harus difahami banyak orang. Mereka
selalu menyalahkan BPJS ketika rumah sakit
menyampaikan kalau di rumah sakitnya tidak
ada tempat kosong untuk rawat inap.Kalau
penuh peserta BPJS Mandiri, bisa naik kelas,
asalkan mau membayar biaya selisihnya.
Pelayan kesehatan di Puskesmas atau rumah
sakit, harus bisa memberikan solusi jika
pihaknya tidak bisa menangani penyakit peserta
. Berikan saran secara damai, jangan hanya
menjawab "ruang rawat inap penuh, mohon
tunggu saja" berikan alternatif yang baik, agar
peserta tidak kecewa. Ini, harus disosialisasikan
dengan baik.Kita juga berharap agar Desember
2019, seluruh penduduk Indonesia telah
mempunyai suatu jaminan kesehatan.
Puskesmas dan RS Harus Terus
Tingkatkan Pelayanan
Menteri Kesehatan Periode 2009-2014
dr Nafsiah Mboi, Sp.A,MPH.

6. Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014
BENEFIT B
6
S
ejumlah peserta BPJS Kesehatan mengaku sangat
terbantu oleh program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Meskipun masih ada sebagian peserta yang
merasa “ribet” mengurus administrasi, namun secara
umum peserta merasa hal itu menjadi persyaratan agar
pelaksanaan program JKN justeru lancar.
Sri Murni misalnya, seorang peserta BPJS Kesehatan
eks peserta Askes tidak merasa keberatan untuk periksa
di Puskesmas dan ikut kegiatan Prolanis (program
pengendalian penyakit kronis). Selain itu, pengambilan
paket obat hipertensi yang biasanya diambil di RS Jantung
dan Pembuluh Darah Harapan Kita, sekarang diambil di
Puskesmas dekat rumahnya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat
pun tidak menjadi masalah.
“Kalau memang prosedurnya seperti itu ya kita ikuti saja.
Sekarang ambil obatnya malah dekat rumah, lebih mudah
kan? Tidak ketemu macet. Oya, kalau kita perlu kontrol
ke dokter spesialis juga mudah kok, pada kondisi tertentu
pasti dirujuk untuk konsultasi atau pemeriksaan lebih
lanjut,” kata Murni.
Begitu juga Ny Supriana, warga Labuhan Maringgai,
Lampung Timur, meskipun harus awalnya harus bersabar,
namun akhirnya dia merasa terbantu dengan kehadiran
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab,
dia tidak perlu mengeluarkan biaya selama bayinya yang
mengidap penyakit hydrocepallus (kepala membesar akibat
cairan) dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek
(RSUAM).
Bayi laki-lakinya, Caca Handika, saat berusia 40 hari itu
menjalani perawatan di RSUAM karena menderita penyakit
hydrocepallus. Selama berobat, pasien pemegang kartu
BPJS tersebut menempati ruang perawatan kelas III. Caca
Handika terdaftar sebagai peserta mandiri yang membayar
iuran premi sebesar Rp.25.000 perbulan.
Seorang warga asal Pulogadung, Jakarta Timur berinisial
HA, mengaku puas terhadap pelayanan yang diperolehnya.
Sebagai peserta kelas I BPJS Kesehatan dia tetap harus
melalui pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP), saat itu, dia periksa di Puskesmas Pulogadung.
Menurut dokter di sana, HA memerlukan penanganan
lebih lanjut, lalu dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta
Pusat, ternyata dia menderita tumor. Di rumah sakit itu, dia
menjalani cek laboratorium, MRI, dan kemoterapi secara
rutin. “Semuanya dijamin, jadi tidak perlu bayar apa-apa
lagi, meskipun saya menggunakan alat-alat cangghi seperti
MRI,” ujarnya.
Manfaat yang sangat berarti dari program JKN juga
dirasakan oleh keluarga Dewi, warga Jatimulya Bekasi.
Belum hilang dari ingatannya saat ayahnya dirawat di
RSJPD Harapan Kita, bulan April lalu. HA Sardjoko, ayah
Dewi dirujuk ke RSJPD Harapan Kita setelah mendapat
pertolongan pertama di RS Krakatau Steel, karena saat
itu ayah Dewi mengalami serangan jantung saat berada di
Cilegon, Banten.
“Ayah saya waktu itu belum menjadi peserta BPJS
Kesehatan. Lalu, saat itu segera didaftarkan sebagai
peserta BPJS Kesehatan, sehingga biaya yang harus
dibayar selama dua hari saja, waktu itu biaya dua hari
sebesar Rp7 juta-an. Seterusnya, 16 hari berikutnya sudah
dijamin BPJS Kesehatan. Jadi, hanya 18 hari saja ayah
saya dirawat di sana, karena harus menghadap Tuhan,” ujar
Dewi lirih.
Selama menjalani rawat inap, pelayanan yang diberikan
oleh RSJPD Harapan Kita sangat memuaskan. Sebagai
pasien kelas I dari peserta mandiri atau yang membayar
iuran sebesar Rp59.500 perbulan, Sardjoko awalnya
ditangani di IGD (instalasi gawat darurat) dan sempat
menunggu ruang ICCU yang kosong.
Berbeda pelayanan antara sebelum menjadi peserta dan
setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat statusnya
sebagai peserta yang tidak dijamin asuransi, keluarga
pasien diberi resep dan harus ditebus sendiri di instalasi
farmasi rumah sakit. Kemudian obat tersebut diserahkan
kepada petugas jaga ruangan.
Namun, setelah
menjadi peserta
BPJS Kesehatan,
keluarga tidak lagi
repot menebus
obat sendiri karena
pihak rumah sakit
sudah mengurusnya
secara otomatis.
Jika ada tindakan
medis yang harus
dilakukan, barulah
pihak keluarga
menandatangani
lembar inform
concern sebagai
persetujuan keluarga
atas tindakan medis
tersebut.
Setelah pasien mulai
stabil, maka dipindah
di ruang perawatan.
Saat itu, pihak pasien
diperbolehkan untuk
Ikuti Prosedurnya, Dapatkan Manfaat JKN
pindah naik ke kelas yang lebih tinggi. Karena Sardjoko
saat itu kelas I maka boleh naik ke kelas VIP atau VVIP. Itu
pun menunggu jika ada ruangan yang kosong. Untuk naik
ke kelas perawatan yang lebih tinggi, pasien dikenakan
biaya yang harus dibayar dari kantong sendiri, artinya tidak
ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Selama dirawat inap di RSJPD Harapan Kita, keluarga HA
Sardjoko merasakan pelayanan yang cukup bagus dan
petugas di sana selalu siap siaga. “Saya melihat pasien
lain juga dilayani dengan baik, tidak melihat dia itu peserta
kelas I atau penerima bantuan iuran, sama saja, semua
petugas bergerak cepat, di dalam ICCU itu petugas
bekerjasama dengan baik. Ayah saya meninggal karena
memang sudah sepuh, sudah 85 tahun, dan dokter sudah
memberitahu jika fungsi organ-organ tubuh ayah saya
sudah sangat lemah,” kenang Dewi.
Sejumlah pasien dan keluarga pasien dari peserta BPJS
Kesehatan mengaku terbantu dan tidak merasa kesulitan
saat harus memenuhi persyaratan administrasi. Di
sejumlah rumah sakit masih tampak penumpukan pasien
dan sejumlah pasien juga harus antre saat akan dioperasi.
Sehingga masih diperlukan kerjasama dari rumah sakit
swasta dan memperbanyak pelayanan di tingkat pertama
serta penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

7. Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014 7
PELANGGAN
D
alam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
(JKN) diberlakukan prinsip kendali mutu dan kendail
biaya dengan menerapkan konsep managehealth
care yaitu konsep yang mengintegrasikan sistem
pelayanan dan pembayaran kesehatan, agar terhindar dari
penyalahgunaan pelayanan, pelayanan berlebihan, dan
pelayanan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
Jika tidak menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali
biaya, program JKN bisa menelan biaya sangat tinggi
sehingga membebani anggaran negara. Penerapan prinsip
ini, seringkali membuat peserta menjadi tidak nyaman
karena harus mengikuti prosedur.
Misalnya, diberlakukan sistem rujukan berjenjang
seringkali membuat peserta kurang nyaman karena tidak
bisa langsung ke rumah sakit tetapi harus melalui fasilitas
kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik,
dan dokter keluarga yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Jika diperlukan tindakan medis lebih lanjut,
peserta BPJS Kesehatan dirujuk ke rumah sakit.
Sistem rujukan berjenjang ini bertujuan supaya masyarakat
bisa dan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan.
Kini, di Puskesmas sudah bisa melakukan 155 diagnosa
penyakit. Sehingga diharapkan fasilitas kesehatan tingkat
pertama bisa menapis penyakit-penyakit ringan agar tidak
pergi ke rumah sakit.
Sistem rujukan berjenjang ini mengatur pelimpahan tugas
dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal
balik yaitu secara vertikal maupun horizontal. Secara
vertikal pasien bisa dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan
atau ke rumah sakit dan secara horizontal bisa dirujuk ke
fasilitas kesehatan yang setara atau setingkat. Semua
rujukan dilakukan sesuai dengan indikasi medis.
Jika tidak ada penapisan penyakit dari pelayanan garda
terdepan ini atau pasien dengan keparahan penyakit yang
berbeda langsung berobat ke rumah sakit, maka rumah
sakit akan menjadi “Puskesmas Raksasa” dan akhirnya
pelayanan menjadi tidak maksimal karena pasien dengan
penyakit parah bisa saja tidak terlayani dengan baik.
Kini, peserta BPJS Kesehatan perlu memahmi sistem
rujukan berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas
kesehatan primer telah memiliki tenaga medis yang
memiliki kompetensi yang setara dengan dokter umum
di rumah sakit, dan sebagian faskes primer juga terus
berbenah diri untuk melayani peserta BPJS Kesehatan,
baik melalui pengobatan, pencegahan, promosi kesehatan,
maupun rehabilitatif.
Selanjutnya, jika penyakit masih belum dapat tertangani
di fasilitas kesehatan sekunder, maka Anda dapat dirujuk
ke fasilitas kesehatan tersier. Di tingkat ini, peserta BPJS
Kesehatan akan mendapatkan penanganan dari dokter
sub-spesialis yang menggunakan pengetahuan dan
teknologi kesehatan sub-spesialistik.
Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dapat
dirujuk langsung ke fasilitas kesehatan tersier, namun
hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan
rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang, dan
hanya tersedia di fasilitas kesehatan tersier.
Dirujuk ke Faskes yang lebih rendah
Peserta BPJS Kesehatan juga bisa dirujuk dari fasilitas
kesehatan yang lebih rendah jika permasalahan
kesehatannya dapat ditangani oleh tingkatan
fasilitaskesehatan yang lebih rendah sesuai dengan
kompetensi dan kewenangannya. Hal lain karena,
kompetensi dan kewenangan fasilitas tingkat pertama atau
tingkat kedua lebih baik dalam menangani peserta.
Alasan lainnya, karena peserta membutuhkan pelayanan
lanjutan yang dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan
yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi,
dan pelayanan jangka panjang, dan perujuk tidak dapat
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan peserta karena keterbatasan sarana, prasarana,
peralatan, dan atau ketenagaan.
Namun, saat ini masih banyak peserta BPJS Kesehatan
yang merasa tidak nyaman karena di rumah sakit masih
sering terjadi antrean panjang dalam pelayanan, bahkan
untuk operasi masih terjadi “waiting list” alias antre.
Guru Besar Tetap Penyakit Dalam di Fakultas
Univerisitas Indonesia, Prof dr Samsurizal Djauzi, SpPD,
menganalogikan dengan sebuah restoran yang memiliki
kapasitas melayani 300 pengunjung, tiba-tiba didatangi
1.200 pengunjung secara hampir bersamaan. Dengan
kapasitas dapur yang sama dan karyawan yang jumlahnya
sama, apa yang terjadi? Tempat duduk pasti kurang,
makanan tidak tepat waktu disajikan, atau pengunjung
tidak kebagian makanan.
Untuk itu, faskes primer perlu diperkuat diimbangi dengan
penyuluhan dan pencegahan penyakit yang kuat untuk
memelihara kesehatan peserta dan masyarakat. Serta
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas baik
di faskes primer maupun di tingkat lanjutan.
Pengelolaan Prolanis
Fasilitas kesehatan primer melakukan Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yaitu sistem
pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang
melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS
Kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan peserta
BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis, sehingga
dapat mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya
pelayanan kesehatan efektif dan efisien.
Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
ini bertujuan untuk mendorong peserta penyandang
penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal. Penyakit
kronis yang dimaksud adalah diabetes melitus tipe 2 dan
hipertensi.
Prolanis ini merupakan kelanjutan dari skrining kesehatan.
Jika hasil skrining riwayat kesehatan mengindikasikan
peserta memiliki faktor resiko diabetes melitus tipe 2 atau
hipertensi, peserta dapat turut serta dalam Prolanis.
Seperti yang dilakukan di Puskesmas Jati I, di Kelurahan
Jati, Pulogadung, Jakarta Timur. Peserta BPJS Kesehatan
bisa mendaftarkan diri menjadi peserta Prolanis. Namun,
sebelumnya, jika ada indikasi medis, maka peserta
menjalani cek laboratorium yang ada di Puskesmas
Kecamatan Pulogadung.
Aktifitas Prolanis ini meliputi berbagai hal, antara lain
konsultasi medis, edukasi, reminder melalui Sms Gateway,
dan home visit. Secara rinci, ini kegiatannya Prolanis:
Konsultasi Medis. Melalui kegiatan ini, peserta Prolanis
dapat membuat jadwal konsultasi yang disepakati bersama
dengan fasilitas kesehatan pengelola.
Edukasi Kelompok Peserta Prolanis. Edukasi Klub Risti
(Risiko Tinggi/Klub Prolanis) adalah kegiatan untuk
meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya
memulihkan penyakit dan mencegah timbulnya kembali
penyakit serta meningkatkan status kesehatan bagi
peserta Prolanis.
Reminder Melalui SMS Gateway. Langkah ini merupakan
bentuk kegiatan untuk memotivasi peserta supaya
melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan
pengelola. Melalui sms, peserta Prolanis akan mendapat
pengingatan jadwal konsultasi ke fasilitas kesehatan
pengelola tersebut.
Home Visit. Home visit adalah kegiatan pelayanan
kunjungan ke rumah peserta Prolanis untuk memberi
informasi atau edukuasi kesehatan diri dan lingkungan
bagi peserta Prolanis dan keluarganya. Sasaran kegiatan
ini meliputi peserta baru terdaftar, peserta tidak hadir
terapi di dokter praktek perorangan/klinik/puskesmas 3
bulan berturut-turut, peserta dengan gula darah puasa
(GDP)/ gula darah post prandial (GDPP) di bawah standar
3 bulan berturut-turut, peserta dengan tekanan darah
tidak terkontrol 3 bulan berturut-turut, dan peserta pasca
opname.
Pelayanan rujuk balik
Peserta BPJS yang sudah terkendali penyakitnya bisa
mendapat pelayanan rujuk balik yaitu pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada penderita di fasilitas kesehatan atas
rekomendasi/rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis
yang merawat.
Pelayanan Program Rujuk Balik (PRB) merupakan
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita
penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih
memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka
panjang yang dilaksanakan di Faskes tingkat pertama atas
rekomendasi/rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis
yang merawat.
Manfaat PRB bagi peserta BPJS Kesehatan adalah untuk
meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan,
meningkatkan pelayanan kesehatan yang mencakup
akses promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan
yang penting adalah meningkatkan hubungan dokter
dengan pasien dalam konteks pelayanan holistik, serta
memudahkan untuk mendapatkan obat yang diperlukan.
Jenis Penyakit yang termasuk Program Rujuk Balik adalah
diabetus mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit Paru
Obstruktif Kronik (PPOK), epilepsy, schizophrenia, stroke,
systemic Lupus Erythematosus (SLE).
Sesuai dengan rekomendasi Perhimpunan Peneliti Hati
Indonesia dan Komite Formularium Nasional, penyakit
sirosis tidak dapat dilakukan rujuk balik ke Faskes Tingkat
Pertama karena sirosis hepatis merupakan penyakit yang
tidak curabe, tidak ada obat untuk sirosis hepatis, setiap
gejala yang timbul mengarah kegawatdaruratan (misal
: eshopageal bleeding) yang harus ditangani di faskes
rujukan tingkat lanjutan, karena tindakan-tindakan medik
untuk menangani gejala umumnya hanya dapat dilakukan
di Faskes tingkat lanjutan.
Sistem Rujukan Berjenjang Memberi Kenyamanan

8. Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014
TESTIMONI
8
T
ak ada satu pun orang yang mau menderita sakit,
apalagi harus menjalani pengobatan yang lama.
Selain merasa tersiksa fisik, rugi waktu karena tidak
bisa menjalani aktivitas, bahkan bisa menguras tabungan
untuk biaya pengobatan yang sangat mahal. Bagi keluarga
yang kondisi ekonominya pas-pasan, sangat rentan
menjadi miskin karena terpaksa menjual harta benda demi
untuk menyelamatkan nyawa.
Kondisi yang serba “kepepet” atau terjepit, seringkali
dialami oleh pasien, karena tidak ada pilihan kecuali pasrah
dan sepenuhnya diserahkan kepada dokter. Sehingga biaya
berapa pun akan diusahakan, meskipun harus meminjam
“kesana-kesini” dan minta bantuan kepada sanak famili.
Jika tidak ada yang memberi bantuan, akhirnya hanya
pasrah dan hanya berharap mukjizat dari Tuhan Yang Maha
Kuasa agar bisa sembuh.
Begitulah kisah nyata yang sering dialami oleh masyarakat
yang tidak mempunyai asuransi atau jaminan kesehatan
dan masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Oleh
karena itu, setelah hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan membawa angin segar dan
memberi harapan dapat menyehatkan masyarakat
Indonesia.
Pasangan suami istri, Akhmad Mukhibun dan Riyanti,
warga Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kebumen,
Jawa Tengah merasakan manfaat JKN yang luar biasa
dibandingkan dengan iuran premi Rp25.500 yang
dibayarnya setiap bulan. Untuk mengetahui sejauhmana
manfaat yang diperoleh dari JKN, berikut kutipan
wawancaranya dengan Akhmad Mukhibun yang akrab
disapa Ibun.
Sebagai peserta BPJS Kesehatan apa yang sekarang
dirasakan Pak Ibun?
Ya…, saya bersyukur sekali, ada program jaminan
kesehatan dari BPJS. Karena bener-bener membantu
sekali. Kalau tidak ada BPJS ya enggak tahu lagi harus cari
uang kemana untuk berobat. Berat lah, apalagi saya tidak
bisa bekerja berat karena kondisi kesehatan saya yang
tidak memungkinkan.
Sejak ada BPJS Kesehatan saya bayar iuran setiap bulan
Menyisihkan Rp25.500 Setiap Bulan,
Raih Manfaat Jutaan Rupiah
Rp25.500 di Bank BRI. Itu untuk kelas 3 ya. Saya sudah
keluar masuk rumah sakit sejak tahun 2010. Waktu itu
saya tidak punya asuransi, jadi biaya pengobatan dari uang
tabungan. Nah, tabunganya lama-lama habis juga karena
buat berobat dan kebutuhan sehari-hari, karena saya tidak
bisa bekerja lagi.
Pak Ibun, bekerja di mana?
Saya dulu sebelum menikah pernah bekerja di Korea
dan Malaysia, dan pernah di perkapalan. Tetapi setelah
menikah, saya punya usaha genteng, ya kecil-kecilan
saja. Tapi setelah sakit begini ya tidak bisa apa-apa.
Alhamdulillah istri masih bisa usaha, sekarang jual lotek
(sejenis pecel – Red), lumayan buat hidup sehari-hari.
Apakah istri dan anak-anak juga sudah menjadi
peserta BPJS Kesehatan?
Belum. Hanya saya saja yang jadi peserta BPJS.
Mengapa, bukankah manfaatnya sudah dirasakan
pak? Anggota keluarga lainnya juga perlu dilindungi
jaminan kesehatan, bukankah begitu pak?
Ya benar, kalau saya punya uang, pasti sudah saya
daftarkan semua. Tetapi sekarang ini belum cukup. Untuk
berobat jalan saya saja perlu uang banyak. Setiap minggu
harus mondar-mandir ke rumah sakit. Saya berobat di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sruweng, Kebumen.
Setiap kontrol ke rumah sakit, saya naik bentor (becak
motor), pulang pergi habis Rp60.000.
Mungkin, seharusnya saya bisa dapat bantuan iuran
ya. Tapi saya tidak tahu caranya. Kalau seperti saya ini
mestinya menjadi peserta PBI (penerima bantuan iuran)
karena saya benar-benar jatuh. Nanti kalau saya sudah
mampu lagi, ya bayar dan keluar dari PBI. Sebetulnya, lebih
bangga kalau bisa bayar premi. Tapi, kalau kondisi seperti
saya memang masih berat karena anak saya ada tiga dan
masih memerlukan biaya banyak.
Bisa diceritakan, bapak menderita sakit apa?
Awalnya pada tahun 2010 saya merasakan sakit perut,
seperti sakit maag. Lalu saya periksakan ke RS PKU
Muhammadiyah di Sruweng. Dokter mendiagnosa saya
sakit usus buntu, lalu usus buntunya diambil. Saya operasi
usus buntu, biayanya sekitar Rp3juta-an. Namun, setelah
operasi usus buntu, saya masih merasakan tidak enak di
bagian perut.
Saya berobat jalan, tapi tidak sembuh-sembuh. Setelah
diperiksa beberapa kali, lalu dirontgen, ternyata saya
mengalami radang usus besar. Lalu dirawat beberapa hari,
biayanya sekitar Rp6 juta. Tapi untung, sudah jadi peserta
BPJS Kesehatan.
Obatnya ada tujuh macam diminum setiap hari selama
enam bulan. Harga obatnya sekali tebus Rp300.000
sampai Rp400.000. Obatnya ini untuk satu minggu saja,
jadi setiap minggu saya harus kontrol ke dokter, ya di RS
PKU Muhammadiyah Sruweng, langsung tidak melalui
Puskesmas. Katanya memang masih rawat jalan diawasi
dokter.
Selama menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah tiga kali
keluar masuk rumah sakit, dirawat sekitar 10 hari. Yang
terakhir ini, saya baru pulang kemarin, seharusnya belum
boleh, tetapi saya ingin dirawat di rumah saja. Saya dirawat
karena HB (haemoglobin) 2,2, jadi saya harus transfusi
darah, darahnya habis lima kantong. Sekarang, ya, masih
lemes.
Apa saran dokter untuk menjaga untuk
mengendalikan penyakit bapak?
Makanan semua direbus, minum obat teratur, istirahat
cukup, belum boleh bekerja yang berat, dan tidak boleh
merokok. Intinya, menjalani hidup bersih dan sehat. Ini
sebagai pelajara juga untuk yang belum sakit, sangat
penting menjaga pola makan dan kebiasaan hidup bersih
dan sehat bagi orang yang belum sakit.
Menurut bapak, bagaimana pelayanan kesehatan yang
diberikan untuk bapak, apakah sudah memuaskan?
Sudah cukup bagus, saya tidak dipersulit. Karena masih
pengawasan dokter, saya tidak perlu ke Puskesmas tetapi
langsung ke rumah sakit dan ditangani dokter spesialis
penyakit dalam. Saya dirawat di kelas 3, sesuai dengan
iuran yang saya bayar yaitu Rp25.500 perbulan. Di RS PKU
Muhammadiyah Sruweng, ruangan kelas 3 berisi 6 tempat
tidur, antartempat tidur disekat oleh pembatas korden.
Menurut saya, jaminan kesehatan itu penting sekali.
Jadi, saya menyarankan teman-teman yang belum jadi
peserta BPJS Kesehatan dan mampu bayar iuran, segera
saja mendaftar jadi peserta. Bener loh, repot banget
kalau sudah sakit seperti saya ini. Saya bukan pegawai
(karyawan) jadi tidak punya jaminan apa-apa. Kalau badan
ini sudah tidak bisa melakukan pekerjaan, repot kan,
darimana dapat duitnya. Nah, jadi ruwet kan?.
Akhmad Muhibun

9. 9
SEHAT
D
alam berbagai pertemuan kecil, atau pun
pertemuan serius seperti dalam sebuah seminar.
Banyak orang yang mengetahui, jika gara-gara
terkena diabetes (darah tinggi) semua organ tubuh
terganggu hingga menimbulkan kematian. Penyebab
utamnya, bisa disebabkan karena obisitas (kegemukan),
pola makan berlebihan. Obesitas itu telah menjadi problem
mendunia, salah satu konsekuensi seriusnya adalah
penyakit Diabetes tipe 2- juga menjadi pandemi.
Sehingga, terdapat kekhawatiran yang meningkat
sehubungan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan
dengan diabetes, termasuk penyakit mata, karena jika
dibiarkan tanpa perawatan, bisa menyebabkan kebutaan.
Apalagi, dalam sebuah studi, tahun lalu, Dr David Friedman
dari Johns Hopkins School of Medicine di Baltimore
memimpin studi mengenai kebutaan, mengatakan,faktor
utama penyebab meningkatnya kebutaan adalah apabila
seorang menderita diabetes selama 10 tahun atau lebih,"
tuturnya.
Karena obesitas telah menjadi problem mendun.
Pihaknya juga mengkhawatirkan melihat jumlah
yang terus meningkat dan masalah penglihatan juga
meningkat karena diabetes.Penyebab utama kebutaan
karena diabetes. Ini adalah kondisi yang disebut diabetic
retinopathy.
Ini disebabkan oleh pembuluh darah di retina, bagian
mata yang mengubah cahaya menjadi impuls-impuls saraf
yang membuat kita bisa melihat. Pada sebagian orang,
pembuluh-pembuluh darah itu membengkak dan bocor.
Ada juga yang mengalami pertumbuhan pembuluh darah
abnormal di permukaan retina. Kebanyakan penderita
diabetic retinopathy ini tidak menyadari hal ini sampai
pandangan mereka menjadi kabur.
Perubahan terjadi sedikit demi sedikit, dan itu tidak
berdampak pada penglihatan. Kita mungkin tidak
merasakan apa-apa awalnya, sampai kita merasakan
ada sesuatu yang tidak beres, dan saat itu penyakit itu
mungkin sudah sangat parah.
Penyakit diabetes tidak bisa dianggap remeh. Oleh
karena itu, masyakarat harus lebih peduli sedini mungkin
mengetahui kadar gula dalam darah. Demikian, Dirjen BUK
Kementerian Kesehatan, Prof Dr. dr Akmal Taher, Sp. U
(K). Menurutnya, pola gaya hidup merupakan penyebab
timbulnya penyakit diabetes.
"Ini sangat penting diperhatikan terutama ketika
mengkonsumsi makanan. Kebanyakan, masyarakat
urban di kota - kota besar banyak disajikan
makanan cepat saji karena efesiensi
waktu. Hal itu sebagai salah
satu faktor pemicu adanya
penyakit diabetes.
Ketika mengkonsumsi makanan
yang kurang baik, banyak yang
tidak mengimbanginya dengan
olahraga yang cukup," tuturnya.
"Gaya Hidup artinya semua
pencetusnya itu. Selain dari
genetik ada faktor gaya hidup,
artinya apa, faktor pola makan,
aktivitas dan olahraga kurang.
Yang bisa dikerjakan saat ini
adalah deteksi dini," ujarnya.
Jika tidak diantisipasi sejak
dini, tambah Akmal, penyakit
diabetes akan mengganggu organ
tubuh lainnya. Hal ini sangat
membahayakan dan perlu jadi
perhatian."Karena orang diabet
itu kalau komplikasi repot tuh.
Hampir semua organ kena.
Jantung bisa kena, membuat
kegemukan, membuat ginjal. Dan
itu bukan hanya di kota loh, baik
di desa juga gitu. Gaya hidupnya
juga gitu. Sudah berubah. Apalagi
dengan pengaruh informasi
iklan - iklan makanan banyak,"
tambahnya.
Perubahan gaya hidup itu,
misalnya, orang lebih memilih
makanan cepat saji dibandingkan
makanan masakan sendiri.
Menurut penelitian, anak-anak
yang menyantap makanan cepat
saji ditemuikan memiliki skor
yang lebih buruk dalam tes
matematika, ilmu pengetahuan
dan membaca.
Salah satu teori peneliti adalah
kekurangan zat besi terkait makanan cepat saji mengarah
ke perlambatan pengembangan proses tertentu dalam
otak. Itu seperti ketika tinggi lemak dan gula yang
berdampak negatif pada proses pembelajaran.
Namun, perubahan gaya hidup yang semula serba
menu cepat saji menjadi makanan olahan tradisional,
menyelematkan sekitar 80.000 orang dari serangan
demensia setiap tahun. Studi menunjukkan, orang
yang sanggup membuat perubahan gaya hidup tercatat
mampu mengurangi risiko pengembangan penyakit otak
saat bertambah tua. Satu penelitian besar menemukan,
berolahraga pikiran menyelesaikan teka-teki atau bermain
catur dan beolahraga fisik dapat mengurangi risiko
berkembangnya demensia. Itu berdasarkan hasil studi
1.200 pria dan perempuan berusia 60-an hingga 70-an.
Ahli bedah Lord Darzi mengatakan orang harus
bertindak cepat mengubah pola makan dan olahraga,
serta merangsang otak dengan mengisi teka-teki.
Darzi mengatakan itu bisa membantu mencegah
'gelombang penderitaan', dan
menyelematkan sekitar
800.000 orang dari
serangan demensia.
"Kondisi otak
degeneratif tersebut
adalah salah satu
yang paling ditakuti
dari semua penyakit
yang menimpa
manusia. Itu adalah
salah satu tantangan
kesehatan terbesar
yang kita hadapi,"
ungkap nya.
Jadi, mengkonsumsi makanan sehat, menghindari
obesitas, dan mendapatkan banyak olahraga penting untuk
kesehatan otak karena apa yang baik untuk jantung kita,
juga baik untuk kepala kita," imbuhnya.
Contoh lainnya, kesibukan seeprti yang ada di Jakarta,
membuat orang cepat lelah. Kelelahan ini, bisa
meningkatakan risiko diabetes.
"Saat ini banyak orang terlalu banyak kerja, terlalu stres dan
kelelahan pada masyarakat, sehingga kesehatan menurun
karena asal konsumsi makanan," kata pakar kesehatan dan
Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr Muhammad
Kartono di Jakarta.
Tiga masalah kesehatan utama yang sering dialami
adalah diabetes sebanyak 26 persen, obesitas 23 persen
dan jantung 21 persen. Masyarakat Indonesia dari
survei Jakarta, tercatat memiliki diabetes yang tinggi,
menempatkan penyakit ini pada gangguan kesehatan
kedua yang mematikan."Umumnya kesibukan ini ada
pada usia 25-55, sehingga perlu mewaspadai gangguan
kesehatan pada usia ini," ujar Dr Muhammad Kartono.
Indonesia juga merupakan perokok terberat di Asia,
21 persen mereka merokok lebih dari satu kali sehari.
Akibatnya, masalah pernapasan sering muncul dan
menjadikan kualitas udara yang buruk. Penelitian ini
dilakukan di daerah Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya
dan Medan, mengenai gangguan kesehatan. Oleh karena
itu masyarakat diimbau untuk meningkatkan tentang
kesadaran masyarakat melalui waktu luang untuk sedikit
berolahraga dan konsumsi makan yang sehat.
Kelelahan dan Perubahan Pola Makan Sebabkan Diabetes
Penyakit Kadar Gula Darah Bisa Timbulkan Kebutaan
Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014

10. Q&A Question and Answer
Pelayanan Gawat Darurat
Info BPJSKesehatan edisi13Tahun201410
Kilas&Peristiwa
1. Bolehkah peserta dapat ke fasilitas kesehatan yang
tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam
kondisi gawat darurat?
Dalam kondisi gawat darurat, peserta dapat berobat ke
fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan
baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama.
Kriteria gawat darurat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Bagaimana prosedur pelayanan gawat darurat?
Peserta dapat langsung ke fasilitas kesehatan tingkat
pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang
bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan
A. Pelayanan gawat darurat di faskes yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan yang
berlaku.
B. Pelayanan gawat darurat di faskes yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan:
1. Peserta harus segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah
keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam
kondisi dapat dipindahkan, Fasilitas Kesehatan tidak
diperbolehkan menarik iur biaya ke pasien.
2. Apabila setelah keadaan gawat daruratnya
teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan
tetapi peserta tidak bersedia dirujuk ke faskes yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka biaya
pelayanan selanjutnya tidak ditanggung oleh BPJS
Kesehatan.
3. Bagimana jika peserta ingin mengajukan klaim
perorangan biaya pelayanan kesehatan ke BPJS
Kesehatan?
a. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan di faskes
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka biaya
pelayanan kesehatan tersebut ditagihkan langsung oleh
fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan sehingga
tidak ada klaim perorangan dari peserta ke BPJS
Kesehatan.
b. Apabila peserta tidak sesuai prosedur pelayanan JKN
maka pelayanan kesehatan tidak dijamin BPJS Kesehatan
dan biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan tersebut
menjadi tanggungan peserta dan tidak dapat di klaim
perorangan ke BPJS Kesehatan.
c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas
Kesehatan yang tidak bekerjasama tidak dapat dijamin,
kecuali dalam keadaan darurat, biaya pelayanan
ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada
BPJS Kesehatan.
4. Dalam keadaan emergency, peserta dapat
mendatangi faskes terdekat meskipun tidak bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan. Namun pada umumnya
faskes tersebut mengharuskan peserta membayar
karena tidak mau mengajukan klaim ke BPJS
Kesehatan. Bagaimana prosedur penyelesaiannya?
a. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat
dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas
kesehatan
b. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan gawat
darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke
Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan
pasien dalam kondisi dapat dipindahkan
c. Pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah
sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku
d. Pasien yang tidak dalam kondisi gawat darurat, maka
biaya pelayanan pasien tidak dapat dijamin oleh BPJS
Kesehatan
e. Klaim gawat darurat dilakukan oleh Fasilitas kesehatan
kepada BPJS Kesehatan wilayah setempat
f. Apabila fasilitas kesehatan tersebut tidak bersedia
menagihkan ke BPJS Kesehatan dan menagihkan kepada
peserta maka peserta dapat menghubungi kantor cabang
BPJS Kesehatan wilayah setempat.
Jakarta - Sebagai langkah untuk memperluas sosialisasi
program jaminan sosial dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),
BPJS Kesehatan melakukan pelatihan kepada anggota
Dewan Masjid Indonesia (DMI), Sabtu (6/12) lalu. Pelatihan
yang bertajuk “Training of Trainers Jaminan Kesehatan
BPJS Kepada Dewan Masjid Indonesia” tersebut
diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta
Pusat.
“Program BPJS Kesehatan ini untuk masyarakat. Karena
itu kita butuh dukungan tokoh-tokoh masyarakat dan
salah satu yang kita nilai efektif adalah Dewan Masjid
Indonesia. Bapak dan ibu di DMI pastinya sering menerima
pertanyaan seputar BPJS Kesehatan. Kami ingin mereka
bisa membantu kami untuk menjelaskan,” ujar Sri Endang
Tridarwati Wahyuningsih, Direktur Kepesertaan dan
Pemasaran BPJS Kesehatan usai membuka program
pelatihan.
Lebih lanjut Endang menyampaikan bahwa pelatihan
ini merupakan kelanjutan dan langkah nyata dari MOU
kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Dewan Masjid
Indonesia. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur
Utama BPJS Kesehatan DR. dr. Fahmi Idris dan Jusuf Kalla
sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia tahun 2013 silam.
Sebanyak 250 anggota Dewan Masjid Indonesia yang
terdiri atas pengurus masjid, kader program Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), guru PAUD dan tokoh
terpandang di masjid diundang untuk hadir dalam pelatihan
ini. Mereka datang dari berbagai wilayah seperti Jakarta,
Lebak, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bekasi.
Adapun materi yang disampaikan adalah mengenai
kepesertaan dan iuran anggota BPJS Kesehatan, hak dan
kewajiban yang dapat diperoleh anggota hingga manfaat
jaminan kesehatan BPJS. Selain itu, mengenai mekanisme
program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan
program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan
memberi perlindungan terhadap masyarakat miskin di
Indonesia.
Melalui pelatihan ini diharapkan anggota Dewan Masjid
Indonesia sebagai tokoh masyarakat dapat menjadi
sumber informasi yang akurat mengenai program
jaminan kesehatan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Jika setiap masyarakat dapat memperoleh informasi
yang mudah mengenai program tersebut diharapkan
kedepannya semakin banyak lagi anggota masyarakat yang
menjadi peserta dan terlindungi BPJS Kesehatan.
“DMI memiliki peran sebagai katalisator atau jembatan
antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal
mensosialisasikan program jaminan kesehatan ini. Masjid
adalah tempat dimana orang berkumpul dan berinteraksi.
Kita punya 300.000 masjid, dan misalkan saja setiap Jumat
ratusan juta orang berkumpul di masjid. Sehingga masjid
dan tokoh-tokoh pengurusnya dapat jadi media yang baik
untuk sosialisasi,” ujar Sekjen Dewan Masjid Indonesia,
Imam Addaruqutni.
Untuk mendukung terlaksananya program jaminan
sosial dan jaminan kesehatan pemerintah, Dewan
Masjid Indonesia telah memiliki sejumlah kegiatan di
300 Kabupaten yang menjadi cakupannya. Beberapa di
antaranya adalah program Pengembangan Perilaku dan
Kebiasaan Hidup Sehat berbasis masjid, pelatihan kader
kesehatan masjid dan pelatihan kepada guru PAUD yang
diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan setempat.
Pelatihan tersebut juga seringkali digunakan untuk
mensosialisasikan program jaminan kesehatan BPJS
Kesehatan. Usai pelatihan ini Dewan Masjid Indonesia
mengusahakan agar pengurus masjid dapat menjadi
sumber informasi mengenai BPJS Kesehatan dan
membantu pendaftaran bagi siapa saja ingin menjadi
anggota BPJS.
“Harapan kita sama dengan BPJS Kesehatan yaitu
lebih banyak lagi masyarakat yang sadar untuk menjaga
kesehatan, sadar manfaat jaminan kesehatan dari jauh-
jauh hari. Dengan konsep gotong royong BPJS Kesehatan
secara tidak langsung kita menjadi dermawan. Membantu
yang sedang membutuhkan ketika kita tidak sedang
menggunakan dana BPJS yang kita iurkan. Anggap saja
dana tabbarukh,” lanjut Imam.
Saat ini sebanyak 131,8 juta penduduk Indonesia telah
menjadi anggota BPJS Kesehatan. Namun, kegiatan
sosialisasi tidak akan berhenti sebab BPJS Kesehatan
mentargetkan pada tahun 2019 seluruh penduduk
Indonesia memiliki jaminan sosial dan kesehatan dari
BPJS. “Kami berharap DMI dapat menjadi mitra sosialisasi
kami untuk seterusnya. Jadi masyarakat kalau butuh
informasi tahu larinya ke mana,” ujar Endang.
Agar masyarakat yang telah menjadi anggota dapat
terlindungi dengan baik, BPJS Kesehatan juga telah
melakukan banyak perbaikan. Mulai Oktober 2014 lalu,
BPJS menambah jumlah titik layanan seperti divisi
regional, kantor cabang dan KLUK untuk melayani
pendaftaran offline dan mengurusi kebutuhan keanggotaan
lainnya.
Selain itu BPJS juga mempermudah proses pembayaran
iuran melalui kerjasama sinergis dengan sejumlah
perusahaan perbankan seperti bank mandiri, BNI dan
BRI. Sementara untuk mempercepat respon terhadap
keluhan dan pertanyaan masyarakat saat ini BPJS tengah
menambah jumlah armada customer service untuk
melayani di Pusat Layanan Informasi BPJS. “Jujur kami
juga sangat mengharapkan masyarakat sadar untuk daftar
BPJS. Tetapi dari jauh-jauh hari jangan setelah sakit supaya
tertangani dengan baik,” lanjutnya.
Gandeng Dewan Masjid Indonesia Sebagai Mitra Sosialisasi, BPJS Kesehatan Gelar Pelatihan

11. 11

12. * Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 6
w w w. b p j s - k e s e h a t a n . g o . i d