Dokumen tersebut membahas pentingnya pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM untuk mendukung perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM sebagai penopang ekonomi melalui dukungan pemerintah seperti pendanaan, perizinan, dan digitalisasi. Pengembangan kewirausahaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

1. MEMBANGUN PEREKONOMIAN KERAKYATAN MELALUI KEWIRAUSAHAAN
Oleh :
Dev yuliarti &M.albaroqah &M.Risky
Universitas jambi
Jl.jambi – muara bulian No.KM 15,Mendalo darat,kec.jambi luar kota,
Kabupaten muaro jambi,Jambi
Pendahuluan
Ekonomi kerakyatan berlandaskan pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan
sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan
bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah
pimpinan atau pemilikan anggotaanggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan bukan kemakmuran dari orang-seorang. Pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah
negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka,
bersahabat, dan damai. Pembangunan ekonomi Indonesia mencakup seluruh aspek kehidupan
bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku
utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi,
serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Seperti tercantum dalam trilogi
pembangunan yaitu, kemakmuran masyarakat dengan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya yang menuju 2 pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Dasar pemikiran di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak cocok dengan sistem
kapitalis-liberal, yang ironisnya malah berkembang pesat di Indonesia. Paham ini meletakkan
perekonomian seluruhnya di tangan orangseorang atau segolongan dengan sumber daya secara
penuh di berbagai bidang usaha. Dengan demikian, lambat laun pemahaman akan ekonomi
kerakyatan yang sesungguhnya mulai pudar dan ditinggalkan. Pada saat Indonesia mengalami
krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah yang
mengakibatkan masalahmasalah sosial mendasar belum terpecahkan. Perusahaan-perusahaan
besar yang bergantung kepada proteksi dari pemerintah dan luar negeri tidak mampu mandiri dan
akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar.
Ditengah kondisi dan keterpurukan sektor ekonomi pada saat itu, ada satu sektor yang
memungkinkan kurva pertumbuhan ekonomi akan naik. Dan sektor ini ternyata lebih tangguh
dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Sektor tersebut adalah sektor UKM (Usaha
Kecil dan Menengah). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang
mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada
masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas

2. nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi
nasional yang harus memperoleh 3 kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha
ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara
Kewirausahaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai
tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan
inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang pada pada akhirnya mendisrupsi
berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi.
Disrupsi tersebut dapat tercermin dari terjadinya perubahan yang cepat akibat
pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things, Human-Machine Interface, dan
merebaknya fenomena sharing economy. Hal ini menjadi momentum untuk menjadikan
kewirausahaan UMKM yang didukung kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan
memenangkan persaingan ekonomi global.
Era revolusi industri 4.0 semakin menjadikan pengembangan kewirausahaan UMKM
sebagai salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, utamanya dalam
memastikan pengembangan kebijakan yang kondusif dalam mendukung Indonesia
Maju.Kewirausahaan UMKM dilakukan dengan membangun sinergitas dalam pemetaan potensi
kewirausahaan, menciptakan iklim kewirausahaan, menumbuhkembangkan kewirausahaan dan
inkubasi kewirausahaan serta dukungan pembiayaannya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, terminologi kewirausahaan pertama kali muncul pada
abad 18. Diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, di mana
dalam awal sejarah perkembangannya kewirausahaan menjadi motor pertumbuhan dan perluasan
organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Lebih lanjut Schumpeter memaparkan bahwa kunci
utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu
masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Schumpeter juga
membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh
semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat
tanpa adanya perubahan ‘teknologi’ produksi itu sendiri. Sementara itu, pembangunan ekonomi
adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta.
Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas misalnya penemuan produk baru,
pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta untuk perbaikan
kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri.
Bagi Indonesia pengembangan kewirausahaan menjadi suatu keniscayaan mengingat saat
ini tingkat kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47%, lebih rendah dari negara negara

3. tetangga, seperti Singapura dengan tingkat kewirausahaan 8,5%, Thailand dan Malaysia 4,5%.
Padahal untuk menjadi negara maju setidaknya dibutuhkan minimal 4% dari proporsi jumlah
penduduk.
Pandemi Momentum Pengembangan Kewirausahaan
Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong yang antara lain dijabarkan melalui peningkatan kualitas manusia, struktur ekonomi yang
produktif mandiri dan berdaya saing, dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan,
menjadikan pengembangan kewirausahaan menjadi semakin strategis dalam memastikan visi dan
misi Indonesia Maju dapat diakselerasi capaiannya.
Bonus Demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada tahun
2030 membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha-wirausaha muda. Mengingat setiap tahunnya
terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak-anak muda yang baru masuk ke pasar
kerja, tentunya kebutuhan atas lapangan kerja baru harus disiapkan dan pengembangan
kewirausahaan menjadi jawabannya.
Transformasi spirit kewirausahaan pada ekonomi kerakyatan yakni Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi
nasional setelah terdampak pandemi Covid-19, yang terbukti tangguh terhadap goncangan akibat
pandemi Covid 19. Hal itu terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus
meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi.
Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai
96,99% – 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku
usaha nasional. Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional sejatinya mencerminkan
peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM diharapkan dapat menjadi garda
terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan
kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial
dan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterkaitan antara
kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja menjadi semakin relevan
merujuk pada berbagai penelitian menunjukkan keterkaitan positif antara kewirausahaan dan
pertumbuhan ekonomi.
Hasil studi Ogunlana (2018) menemukan kewirausahaan dapat memainkan peran penting
dalam mencapai pertumbuhan ekonomi bagi negara untuk mengatasi krisis ekonomi.Ia
menegaskan kewirausahaan dapat menghasilkan lapangan kerja, inovasi, meningkatkan
produksi, dan diversifikasi sumber pendapatan ekonomi dengan mendorong pengembangan
UMKM. Kita patut bersyukur keberpihakan pemerintah RI dalam mengembangkan ekosistem
yang kondusif terhadap pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM semakin meningkat
dalam dekade terakhir, yang semakin mendapatkan momentumnya pada kondisi pandemi Covid
19. Payung Hukum UU Cipta Kerja dan produk turunannya sebagai bukti nyata keberpihakan
kepada UMKM, ditandai dengan adanya kemudahan, mendorong dari sektro mikro, sektor

4. informal ke formal dan mendorong UMKM naik kelas, dan semakin mudahnya perizinan dan
akses pembiayaan.
Dari sisi permodalan, alokasi dana berkisar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk UMKM
dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian Koperasi dan UKM akan
menyalurkan kembali Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap 2 pada
Juni 2021. Bantuan ini ditujukan untuk 3 juta penerima yang masing-masing akan mendapat
hibah dana Rp 1,2 juta. Sebagaimana diketahui BPUM tahap 1 telah disalurkan kepada 9,8 juta
penerima dengan total bantuan sebesar Rp 11,76 triliun.
Dengan beragam keberpihakan pemerintah diharapkan kewirausahaan berbasis
UMKM dapat naik kelas, langkah selanjutnya adalah memasifkan go digital sehingga dapat
meningkatkan daya saing UMKM, tidak lagi hanya sebagai pasar bagi produk-produk asing
ditengah laju perekonomian digital yang tidak terbendung. Dengan potensi jumlah
penduduk yang besar, Indonesia sangat berpeluang besar mengisi ceruk pasar digital yang
tumbuh pesat khususnya di masa pandemi Covid 19. Digitalisasi merupakan kunci karena baru 8
juta atau 13% dari 64 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan integrasi menuju teknologi
digital.
Pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM yang dituju diharapkan akan dapat
meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global sehingga UMKM dapat
terintegrasi dengan Global Value Chains (GVC) dan semakin banyak UMKM yang naik
kelas (Scalling Up) yang ditandai dengan peningkatan volume usaha, pertumbuhan ekspor dan
pertumbuhan tenaga kerja UMKM. Kita tentunya berharap komitmen dari para pemangku
kepentingan harus dapat terus ditingkatkan guna lebih melibatkan pelaku UMKM, mengisi
rantai pasok di sejumah sektor seperti konstruksi, otomotif, hingga telekomunikasi dan terus
diperluas dengan memberikan ruang yang lebih besar lagi bagi pelaku UMKM di sentra-sentra
ekonomi produktif di Tanah Air sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan.
Pelaku bisnis harus dapat menjadikan produk-produk UMKM menjadi primadona dalam
etalase produk-produk lokal dan unggulan daerah setempat dengan menyediakan fasilitas dan
ruang yang diberikan untuk mereka berkembang, misalnya produk kuliner lokal dan kerajinan
lokal di rest area tol, bandara stasiun kereta api dan lainnya. Di samping itu upaya sinkronisasi
dan koordinasi kebijakan dan implementasi antar K/L pusat dan daerah harus dapat terus
ditingkatkan sehingga kondusif terhadap ekosistem bisnis UMKM yang mendapat dukungan
optimal melalui one gate policy, sehingga pemberdayaan UMKM betul-betul terintegrasi,
terpadu, baik dalam menentukan sektor prioritas, langkah-langkah strategis, maupun desain
pembiayaan.
Kemitraan strategis antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan
korporasi perlu terus ditumbuhkembangkan di seluruh daerah Indonesia dengan mengandalkan
produk unggulan lokal dan memperhatikan keragaman potensi yang ada, untuk meningkatkan
kualitas kewirausahaan UMKM di Tanah Air sehingga melalui kerja sama ini bisa
meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Kemitraan strategis merupakan strategi dalam
menumbuhkan pengusaha baru dan UMKM yang kuat sesuai dengan spirit Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, Pasal 90 yang menyebutkan bahwa setiap
pemerintah daerah atau pusat wajib memfasilitasi UMKM dalam rantai pasok demi
meningkatkan kompetensi usaha.

5. Beragam strategi tersebut dapat disinergikan dengan market place digital yang
menghubungkan simpul-simpul produksi dengan masyarakat sebagai konsumen sehingga dapat
meningkatkan supply dan demand serta menjangkau secara luas pelaku UMKM agar terjadi
pemerataan ekonomi. Pada tingkat desa semangat kewirausahaan dipastikan dapat menyebar
secara merata pada beragam wilayah dengan potensi ekonominya masing-masing yang ditandai
dengan meningkatnya badan usaha milik desa (BUMDes) atau koperasi produktif yang akan
menjadi aktor penggerak ekonomi lokal.
Kewirausahaan berbasis UMKM pada industri pengolahan skala kecil menengah seperti
pengeringan dan pengilingan padi, pembuatan bahan makanan berbahan dasar buah, pemurnian
susu, rumah potong hewan, atau gudang penyimpanan berpendingin di pesisir perlu menjadi
“target intervensi massif “ yang terus digelorakan sehingga keadilan dan pemerataan ekonomi
dapat terus ditingkatkan. Pengembangan kewirausahaan UMKM yang berbasis ekonomi
kerakyatan seyogyanya dapat menjadi jawaban untuk mengatasi potensi ledakan pengangguran,
sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tidak merosot ditengah kondisi Pandemi Covid
19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa
usaha menengah kecil mikro atau UMKM, mampu bertahan dan menjadi penyelamat
perekonomian di tengah krisis besar, seperti pada tahun 1997-1998, demikian pula sekarang
sejarah pun berulang, ketika perekonomian global dan nasional lesu akibat pandemi Covid-19,
sektor UMKM masih bertahan dan terus bergerak. Kita tentunya berharap dengan pengembangan
kewirausahaan UMKM akan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus
menjawab permasalahan penyerapan tenaga kerja dan penyelamat ekonomi nasional di tengah
kondisi pandemi Covid 19.