LAND TENURE
•Download as PPT, PDF•
1 like•265 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kepemilikan tanah di Indonesia, termasuk definisi land tenure, kategori hak atas tanah menurut UUPA 1960, dan perkembangan kebijakan kepemilikan tanah di Indonesia."
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to LAND TENURE
Similar to LAND TENURE (20)
More from Listiana Nurwati
More from Listiana Nurwati (18)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
LAND TENURE
- 1. LAND RIGHT PL 5207 MANAJEMEN LAHAN PERKOTAAN LISTIANA NURWATI 25416025 SURYANI AFDANELLA 25416047 MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- 2. OUTLINE LARANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH LAND TENURE PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA ZAMAN PENDAFTARAN, PERALIHAN DAN PENGHAPUSAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS HAK PENGELOLAAN
- 3. “
- 5. DEFINITION OF LAND TENURE » Peraturan/hukum, kebiasaan (adat istiadat), dan praktek-praktek yg mengatur hak, kewajiban dan hubungan seseorang dgn lahan (McAuslan, 1985) » Land tenure adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem lokal. (Bruce, 1998) » Land and resource tenure mengacu pada relasi sosial yang ditentukan dalam setiap sistem penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan tanah dan sumber alam lainnya, baik yang diakui maupun yang tidak diakui oleh hukum Negara yang berlaku. (International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia, 2004) » Land tenure meliputi sekumpulan hak kepemilikan terhadap lahan, penempatannya, penggunaannya, peminjamannya, serta menjual atau melepaskan hak tersebut kepada pihak lain (Kivell, 1993) » LAND TENURE merupakan aturan yang mengatur hak, kewajiban dan hubungan seseorang dengan lahan seperti penggunaannya, peminjamannya serta pelepasan hak atas lahan tersebut
- 6. TENURE IS A BUNDLE OF RIGHTS » Tenurial sistem ini dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights ) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation).
- 7. FUNGSI LAND TENURE Sumber : Mc Ausland, Patrick, 1985
- 8. LAND TENURE CATEGORY (Sumber: Fenny. 1990 dalam Wahyono, Ary. 2005)
- 9. WHY LAND TENURE SO IMPORTANT? Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah : oPertumbuhan penduduk oBertambahnya kebutuhan setiap penduduk akan ruang oMeningkatnya kebutuhan kota terhadap daerah sekitarnya oTerbatasnya persediaan tanah yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oMeningkatnya pembangunan Kondisi akibat faktor-faktor tersebut: oBertambahnya daerah kumuh oPenduduk dan pengguna tanah secara illegal oKesulitan mendapat tanah oNaiknya harga tanah dan tumbuhnya spekulan oMasih adanya tanah-tanah kosong yang tidak termanfaatkan oPenguasaan tanah dengan bentuk batas-batas yang tidak teratur
- 10. Ukuran dan konfigurasi kepemilikan lahan berdampak pada morfologi kota Dimensi waktu penjualan lahan mempengaruhi sifat pembangunan perkotaan Kepemilikan lahan menyiratkan kekuasaan Pemilik lahan akan mempengaruhi kebijakan perencanaan kota Kepemilikan lahan adalah bagian integral dari ekonomi lokal dan nasional, yang dapat dilihat dari hubungan antara sektor produksi dan sektor konsumsi. Kepemilikan lahan erat kaitannya dengan konsepsi masyarakat Tujuan Pengaturan Kepemilikan Lahan: Mencegah pemecahan lahan (parcelling land) yg menurunkan produktivitas (terutama bagi pertanian). Menjamin ketersediaan lahan di perkotaan bagi pembangunan fasilitas publik. Mencegah spekulasi dan inflasi, krisis ekonomi Mencegah monopoli lahan Pendapatan bagi pemerintah WHY LAND TENURE SO IMPORTANT?
- 12. LARANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH 2.
- 13. LARANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH Sumber : AP. Parlindungan,1991.
- 15. HAK PENGELOLAAN PERATURAN METERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
- 16. HAK PENGELOLAAN Tanah Negara METERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; PT. Persero; Badan Otoritas; Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah selama tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolan tanah. KANTOR PERTANAHAN & KANTOR WILAYAH PEMOHON DITOLAK DITERIMA atau 1 2 3 4 5 6 7
- 17. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA ZAMAN 4.
- 18. KEPEMILIKAN LAHAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA Berdasarkan konstitusi dasar yang dianut oleh Negara Indonesia, tepatnya pada pasa 33 ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa bumi, air dan ruag angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. Melalui pasal diatas ditegaskan posisi Negara sebagai penguasa, yang mana secara teknis pengertian penguasa ini ditegaskan dalam UUPA pasal 1 ayat 2 yaitu: 1.mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 2.menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3.menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 19. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA TERKAIT PENGUASAAN TANAH Sumber : Pertanahan dalam era Pembangunan Indonesia, Dep Penerangan RI, 1982
- 20. HAK KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA SEBELUM UUPA Sumber: UUPA, 1960.
- 21. HAK KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA SEBELUM UUPA Sumber: UUPA, 1960.
- 22. HAK KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA MENURUT UUPA 5/1960 DEFINISI JANGKA WAKTU SUBJEK CONTOH HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI HAK SEWA BANGUNAN Hak turun- temurun, terkuat, terpenuh serta bisa dialihkan Selama belum dihapuskan dan beralih kepemilikannya Kepemilikan Rumah Tinggal Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara Membuka usaha pertanian, perikanan atau peternakan Paling lama 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi selama 25 tahun WNI dan Badan- badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia • WNI • Badan- badan hukum yang ditetapkan Pemerintah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri Paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi selama 20 tahun WNI dan Badan- badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Membeli unit di apartemen A. Hak menggunakan, memungut hasil tanah yg dikuasai Negara atau tanah milik orang lain yang bukan perjanjian sewa- menyewa melainkan secara Cuma-Cuma. Selama jangka waktu yg tertentu / selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yg trtentu WNI, orang asing yg tinggal di Ind, dan badan” hukum yg didirikan mnurut hukum Ind & berkedudukan/ punya perwakilan di Ind. Memanfaatkan ruangan kosong di perusahaan untuk dijadikan tempat membuka usaha. Hak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang atau barang sebagai sewa. Sesuai perjanjian WNI, orang asing yg tinggal di Ind, dan badan” hukum yg didirikan mnurut hukum Ind & berkedudukan/ punya perwakilan di Ind. Menyewa satu unit pertokoan untuk keperluan usaha Sumber: UUPA, 1960.
- 23. HAK MEMBUKA TANAH DAN HAK MEMUNGUT-HASIL HUTAN Pasal 46 Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah HAK GUNA AIR, PEMELIHARAAN DAN PENANGKAPAN IKAN Pasal 47 (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. (2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. HAK GUNA RUANG ANGKASA Pasal 48 (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah. HAK-HAK TANAH UNTUK KEPERLUAN SUCI DAN SOSIAL Pasal 49 (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sumber: UUPA, 1960. HAK KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA MENURUT UUPA 5/1960
- 24. HAK KEPEMILIKAN LAHAN DI INDONESIA MENURUT UUPA 5/1960 Sumber: UUPA, 1960. dan
- 25. KONVERSI HAK-HAK ATAS TANAH KE DALAM UUPA HAK ASAL HAK KONSERVASI Hak Eigendom Hak_milik Hak eigendom kepunyaan pemeritah Negara asing Hak pakai Hak eigendom kepunyaan orang asing (privat) Hak Guna Bangunan Hak eigendom yang dibebani hak erfpacht dan hak opstal Hak guna bangunan yang membebani hak milik selama sisa waktunya, atau maksimum 20 tahun Hak erfpacht perkebunan besar Hak guna usaha selama sisa waktunya atau maksimal 20 tahun Hak erfpacht pertanian kecil Dihapus menurut ketentuan yang diadakan Menteri Agraria Hak Opstal dan hak erfpacht untuk perumahan Hak guna bangunan selama masa waktunya atau maksimal 20 tahun Hak bengkok, anggaduh, lungguh, pituwas (adat) Hak pakai Sumber: UUPA, 1960.
- 26. PENDAFTARAN, PERALIHAN DAN PENGHAPUSAN HAK ATAS TANAH 5.
- 27. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Tujuan pendaftaran tanah diantaranya: kepastian hukum dan perlindungan hukum Informasi tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah meliputi proses: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. PENDAFTARAN TANAH Sumber: UUPA, 1960.
- 28. PERALIHAN HAK ATAS TANAH Sumber: PP 24 Nomor 1997
- 29. Hak milik • tanahnya jatuh kepada negara, • karena pencabutan hak • karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya • karena diterlantarkan • tanahnya musnah. HGU • jangka waktunya berakhir; • dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; • dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; • dicabut untuk kepentingan umum; • diterlantarkan; • tanahnya musnah; HGB • jangka waktunya berakhir; • dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; • dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; • dicabut untuk kepentingan umum; • diterlantarkan; • tanahnya musnah PENGHAPUSAN HAK DI INDONESIA Sumber: UUPA, 1960.
- 30. STUDI KASUS 6.
- 31. PENGATURAN HAK ULAYAT/ADAT INDONESIA VS BOLIVIA, BRAZIL DAN COLUMBIA Sumber: Laporan World Resources Institute Lahan Adat yang Dilindungi Kepemilikannya Memiliki Angka Deforestasi yang Rendah
- 32. PENGATURAN HAK ULAYAT/ADAT INDONESIA VS BOLIVIA, BRAZIL DAN COLUMBIA Sumber: Laporan World Resources Institute Manfaat dari Lahan Adat yang Dilindungi Kepemilikannya Lebih Besar Dari Biaya Perlindungan Penguasaan Tanah yang Dikeluarkan
- 33. PENGATURAN HAK ULAYAT/ADAT INDONESIA VS BOLIVIA, BRAZIL DAN COLUMBIA Sumber: WWF Indonesia, 2010 Laju Deforestasi Indonesia 1985 - 2008
- 34. DAFTAR PUSTAKA
- 35. TERIMA KASIH MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Editor's Notes
- LAND TENURE LAND TENURE SYSTEM WHY LAND RIGHT IMPORTANT? CRITERIA OF LAND TENURE POLICY FORMS OF LAND TENURE LAND TENURE ACCORDING TO ISLAMIC PRINCIPLES
- State Property full/absolute private ownership Konsep state property ini jelas paralel dengan pengertian kategori property owned by government, yang pada prinsipnya adalah hak kepemilikan sumberdaya yang ditetapkan secara eksklusif oleh pemerintah melalui keputusan yang mengatur tingkat eksploitasi agar terjadi persamaan hak pemanfaatan setiap warga Communal (comState property restricted private ownership Private property mon) property Open access: Ini artinya, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur pemilikan lahan tersebut. Setiap orang berhak memanfaatkan lahan.
- Cost mereformasi kebijakan untuk memberikan perlindungan penguasaan tanah.