1. Dokumen tersebut membahas tentang hukum agraria Indonesia dan pengertian hukum tanah nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. 2. UUPA menetapkan tujuan dan asas-asas hukum tanah nasional seperti asas nasional, hak menguasai dari negara, pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, dan fungsi sosial setiap hak atas tanah. 3. Dokumen juga menj

1. HUKUM AGRARIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
1

2. CONTENTS
2
PENGERTIAN
1.
HUKUM TANAH NASIONAL
2.
HAK ATAS TANAH NASIONAL
3.

3. 3
PENGERTIAN
1.

4. LAND TIMELINE
4
Reformasi
Agraria
Sebelum UUPA
- Hk Adat (komunalistik – religius)
- Hk Perdata Barat (individualistik – liberal)
- bekas Pemerintahan Swapraja (feodal)
17 - 08 - 1945
UUPA 1960 1998 – now

5. 5
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP
• Kamus Latin Indonesia :
 Ager : tanah atau sebidang tanah
 Agrarius : perladangan, persawahan,
pertanian
• KBBI : urusan pertanian, tanah
pertanian, juga urusan
pemilikan tanah
• Black’s Law Dictionary :
 Agrarian : tanah, usaha pertanian
 Agrarian Laws : perangkat peraturan-peraturan
hukum yang bertujuan
mengadakan pembagian tanah-
tanah yang luas dlm rangka lebih
meratakan penguasaan dan
pemilikannya

6. 6
Agraria dipakai dalam arti yg sangat luas,
meliputi : BARA – K
Bumi  meliputi permukanan bumi (tanah), tubuh bumi di daratan, termasuk permukaan
bumi, tubuh bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut (Ps. 1 ayat 4 jo. Ps. 4
ayat 1 UUPA).
Tanah  meliputi permukaan bumi di daratan & permukaan bumi yang berada di
bawah air, termasuk air laut
Air  perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Ps. 1 ayat 5 UUPA).
Ruang Angkasa  ruang di a/ bumi & air yg mengandung tenaga & unsur-unsur yg dpt
digunakan u/ usaha-usaha memelihara & memperkembangkan kesuburan bumi, air,
serta kekayaan alam yg terkandung di dalamnya & hal-hal lainnya yg bersangkutan
dgn itu (Ps. 1 ayat 6 jo. Ps. 48 UUPA).
Kekayaan alam :
a. yg terkandung di dalam bumi  bahan-bahan galian  yaitu unsur-unsur
kimia, mineral, bijih, segala macam batuan termasuk batuan mulia yg mrpk
endapan alam
b. yg terkandung di dalam air  ikan & lain-lain kekayaan alam yg berada
di dalam perairan pedalaman & laut wilayah Indonesia
PENGERTIAN “AGRARIA” dalam UUPA

7. 7
“HUKUM AGRARIA” DALAM UUPA
• Hukum Agraria dalam arti luas  merupakan
suatu kelompok berbagai bidang hukum, yg
masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas
SDA ttt berkaitan dgn BARA – K, yg meliputi :
1.Hukum Tanah
2.Hukum Air
3.Hukum Penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur
dalam ruang angkasa
4.Hukum Pertambangan
5.Hukum Perikanan
Masing-masing secara mandiri merupakan Hukum
Agraria dalam arti sempit.

8. 8
HUKUM TANAH
• Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-
ketentuan hukum, yg tertulis maupun tidak
tertulis, yg semuanya mempunyai obyek
pengaturan yg sama, yaitu hak-hak
penguasaan a/ tanah sbg lembaga-lembaga
hukum & sbg hubungan-hubungan hukum
konkret, beraspek publik & perdata, yg dpt
disusun & dipelajari scr sistematis, hingga
keseluruhannya mjd 1 kesatuan yg mrpk 1
sistem
• Hukum Tanah hanya mengatur tanah dari satu
aspek yaitu aspek yuridis
• Aspek yuridis  hak-hak penguasaan atas
tanah

9. 9
HUKUM TANAH NASIONAL
2.

10. HUKUM TANAH NASIONAL
UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria,
yang disahkan di Jakarta dan diundangkan pada tanggal
24 September 1960,
Lembaran Negara No. 104 tahun 1960, atau dikenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
10

11. SUMBER-SUMBER
HUKUM TANAH NASIONAL
Terdiri atas :
1. Sumber-sumber hukum yg tertulis
a. UUD 1945 Ps. 33 ayat (3)
b. UUPA
c. Peraturan-peraturan pelaksana UUPA
d. Peraturan-peraturan yg bukan pelaksana UUPA, yg
dikeluarkan setelah tgl. 24 September 1960 krn suatu
masalah yg belum diatur, ex : UU 51/Prp/1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
Atau Kuasanya
e. Peraturan-peraturan lama yg sementara masih berlaku,
berdasar ketentuan pasal-pasal peralihan  Hk. Tanah Positif
2. Sumber-sumber hukum yg tidak tertulis
a. Norma-norma Hukum Adat
b. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi & praktik
administrasi 11

12. TUJUAN POKOK UUPA
1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur.
2. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
rakyat seluruhnya.
12

13. ASAS-ASAS
HUKUM TANAH NASIONAL
13

14. 1. ASAS NASIONAL  HAK BANGSA
INDONESIA, TERDAPAT DALAM
PASAL 1 AYAT (1), (2), (3) UUPA
• pasal 1 (1)
seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa
Indonesia
• pasal 1 (2)
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah
bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional
• pasal 1 (3)
Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang
angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan
yang bersifat abadi 14

15. 2. ASAS HAK MENGUASAI DARI
NEGARA, TERDAPAT DALAM PS. 2
UUPA
Hak menguasai dari Negara ini sebagai pengganti
dari asas Domein Verklaring yang ada pada hukum
agraria barat. Penyelenggaraannya yang berupa
mengatur, memimpin penguasaan dan penggunaan
BARA-K dikuasakan pada negara Republik
Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat.
15

16. 3. ASAS PENGAKUAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT
• Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban
suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya
• Hukum Agraria Yang Berlaku Atas BARA-K Adalah Hukum Adat
Rumusan ini mengandung pengertian bahwa hukum tanah
nasional adalah hukum adat mengenai tanah
• Hukum Adat adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yg
mrpk hukum yg hidup dlm bentuk tdk tertulis dan mengandung
unsur-unsur nasional yg asli yaitu sifat kemasyarakatan dan
kekeluargaan yg berasaskan keseimbangan serta diliputi o/
suasana keagamaan.
• Tdp dlm : Ps. 3; Ps. 5, Penjelasan Umum angka III (1), Penjelasan
Ps. 5 & 16; Ps. 56 & 58
16

17. 4. ASAS SEMUA HAK ATAS TANAH
MEMPUNYAI FUNGSI SOCIAL,
TERDAPAT DALAM 6 UUPA
• Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan
kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang
mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan
Negara.
• Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria
memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.
17

18. 5. ASAS PERLINDUNGAN
• Ps. 9 (1) jo. pasal 21 ayat 1 : Hanya warga negara Indonesia dapat
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan
ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
Yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat
mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi maupun
usahanya.
• Ps. 11 (2) : Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan
hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis
lemah.
18

19. LANJUTAN … ASAS PERLINDUNGAN
• Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan
hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-
orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang
luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan
hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2).
Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-
badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena
badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi
cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang
cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-
usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan
41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang
bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas
maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).
19

20. LANJUTAN … ASAS PERLINDUNGAN
• Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mem-
punyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan
ma- syarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham
keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka
diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-
badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya
"escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan
hak milik bagi sesuatu atau macam badan hukum diberikan
dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan
hukum tersebut sebagai badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan
hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan
ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya
diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan
itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan
bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.
20

21. 6. ASAS TANAH UNTUK PERTANIAN
• Pasal 12.
(1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk
koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan
usaha bersama dalam lapangan agraria.
• Pasal 13.
(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan
agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan
kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta
menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai
dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria
dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli
swasta.
(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan
sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan
agraria.
21

22. 7. ASAS TATA GUNA TANAH
• Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan.
• Pasal 10 (1) : Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan.
• Pasal 11 (1) : Hubungan hukum antara orang, termasuk badan
hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-
wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan
diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3)
dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang
lain yang melampaui batas.
22

23. 8. ASAS PERSAMAAN HAK
ANTARA LAKI DAN PEREMPUAN
• Ps. 9 (2) : "Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki
maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat
manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya".
23

24. 24
HAK ATAS TANAH NASIONAL
3.

25. MACAM – MACAM HAT NASIONAL
Hierarki HAT menurut UUPA :
• Hak Bangsa Indonesia  Ps. 1
• Hak Menguasai Negara  Ps. 2
• Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  Ps. 3
• Hak-hak perorangan/individual :
1. hak-hak a/ tanah  Ps. 4 :
 primer  HM, HGU, HGB, HP, yg diberikan o/
Negara  Ps. 16
 sekunder  HGB, HP yg diberikan o/ pemilik
tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, Hak Sewa, dll  Ps. 37, 41, 53
2. Wakaf  Ps. 49
3. Hak Tanggungan  Ps. 25, 33, 39, 51 & UUHT
25

26. HAK MILIK
• Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah
• Dasar Hukum : 20 s.d. 27 UUPA
• Sifat :
 turun-menurun, terkuat dan terpenuh
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus
didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
• Subyek HM : (1) warga negara Indonesia (2) badan-badan hukum yang memenuhi
ketentuan PP 38/1963
tentang PENUNJUKAN BADAN BADAN HUKUM YANG DAPAT
MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH, yi :
a.Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
b.Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yg didirikan berdasar UU
79/1958;
c.Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria,
setelah mendengar Menteri Agama;
d.Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
26

27. LANJUTAN HAK MILIK
• Hak milik hapus bila:
a. tanahnya jatuh kepada negara,
1.karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA;
2.karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3.karena diterlantarkan;
4.karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
UUPA ttg tdk
terpenuhinya syarat selaku subyek HM.
b. tanahnya musnah.
27

28. HAK GUNA USAHA
• Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu ttt, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
• Dasar Hukum : 28 s.d. 34 UUPA jo. Ps. 2 s.d. 18 PP 40/1996
• Sifat :
 ada jangka waktunya, yi maks 35 th & dapat diperpanjang
maks 25 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir
dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-
hak lain harus didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan
• Subyek HGU : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
28

29. LANJUTAN HAK GUNA USAHA
• Hak Guna Usaha hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau
perpanjangannya;
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka
waktunya berakhir
karena:
(1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya
(2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku
subyek HGU
29

30. HAK GUNA BANGUNAN
• Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
• Dasar Hukum : 35 s.d. 40 UUPA jo. Ps. 19 s.d. 38 PP 40/1996
• Sifat :
 ada jangka waktunya, yi maks 30 th & dapat diperpanjang maks
20 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat
diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak
lain harus didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
• Subyek HGB : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
30

31. LANJUTAN HGB
• HGB hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau
perpanjangannya;
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya
berakhir
karena:
(1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya
(2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku
subyek HGB
31

32. HAK PAKAI
• Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA
• Dasar Hukum : 41 s.d. 43 UUPA jo. Ps. 39 s.d. 56 PP 40/1996
• Sifat :
 ada jangka waktunya, yi maks 25 th & dapat diperpanjang maks
20 th atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. ; &
setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat diberikan
pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak
lain harus didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
32

33. LANJUTAN HAK PAKAI
• Subyek HP :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia;
c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah;
d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia;
g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan
Internasional.
33

34. LANJUTAN … HAK PAKAI
• HP hapus karena :
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian
pemberiannya;
b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan
atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena:
1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau
2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang
Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak
Pengelolaan; atau
3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktu berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 40/1996 ttg tdk terpenuhinya syarat
selaku subyek HP
.
34

35. 35