SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
LISTIANA NURWATI 25416025
DIAN SURYANATA 25416045
SURYANI AFDANELLA 25416047
IRZAL AULIA 25416078
PL 5201 TEORI PERENCANAAN LANJUT
“
OUTLINE

COMMUNICATION

COLLABORATIVE

KESIMPULAN

CASE STUDY
COMMUNICATION

1
COMMUNICATION

FOUCAULT Bahasa – Power - Hubungan Kekuasaan
GIDDENS Jejaring Sosial – Hidup Berdampingan
HABERMAS Penguraian Dominasi
COMMUNICATIVE RATIONALITY
Communicative Action
•  Berorientasi pada kesepahaman
diantara subjek yang saling
berkomunikasi
•  Alat koordinasi tindakan melalui
diskusi
•  Alat bersosialisasi sesama anggota
komunitas (masyarakat)
Communicative Rationality
•  Bebas dari dominasi,
•  Bebas dari strategi salah satu actor
terlibat,
•  Bebas dari kecurangan,
•  Tidak ada larangan dalam berpartisipasi,
•  Seluruh actor berkompeten dalam
berargumen maupun melakukan kritik
terhadap argument lainnya.
Sumber: Dryzek 1990 dalam Almendinger, 2009
Communicative
Rationality
Representative
Democracy
Legitimizing existing
power
Sumber: Almendinger, 2009
COLLABORATIVE

1
Latar Belakang

•  Konsep dasar Perencanaan adalah Rasionalitas
•  Perencanaan adalah Menyusun tindakan untuk masa
depan
•  Pengertian Perencanaan berkembang sesuai masanya
•  Paradigma Perencanaan bergeser ke arah Perencanaan
berbasis Komunikasi
Latar Belakang

•  Perubahan pendekatan konsep perencanaan
•  Konsep Davidoff (advocacy planning)
•  Konsep Friedman (Perencanaan Transaktif)
•  Konsep Healey (Interpretatif berlandaskan rasionalitas
komunikatif)
•  Perencanaan Argumentatif, Perencanaan Komunikatif
dan Perencanaan Interpretatif
Perencanaan Kolaboratif (Healey)

•  Proses Pembuatan Keputusan melibatkan berbagai
stakeholder dengan sudut pandangnya masing-masing
untuk menghasilkan konsensus
•  Rasionalitas Komunikatif
•  Dapat memecahkan permasalahan yang melibatkan multi
stakeholder
•  Tidak terbatas tempat dan Waktu
Perencanaan Kolaboratif (Judith E. Innes)

•  Kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk memecahkan
masalah
•  Dialog yang otentik adalah inti dari Perencanaan
Kolaboratif
•  4 Syarat Dialog Otentik menurut : Habermas,	1981;	Fox	and	
Miller,	1996	
• 6	Hal	Penting	dalam	dialog	kolaboratif
Keunggulan dan Keterbatasan
Perencanaan Kolaboratif

•  Bermanfaat untuk memecahkan masalah Makro dan
Mezzo
•  Membutuhkan waktu yang lama
•  Kepastian rendah dan kurangnya komitmen
•  Hasil Keputusan mungkin bukan yang terbaik
•  Inbalace stakeholder
PRASYARAT
KEBERHASILAN
PROSES
KOLABORATIF

Sumber: diadaptasi dari Ansell & Gash, 2008; Innes & Booher, 2000
Perbandingan Perencanaan Transaktif, Komunikatif,
Partisipatif, Konsensus dan Kolaboratif

Dimensi
 Transaktif Komunikatif Partisipatif Konsensus Kolaboratif
Partisipasi
 Ekstensif Ekstensif Ekstensif Ekstensif Ekstensif
Subjek
Komunikasi

intersubjektif intersubjektif intersubjektif intersubjektif intersubjektif
Perencanaan
 Negosiator, Fasilitator Negosiator, Fasilitator Mediator Negosiator, Fasilitator Negosiator, Fasilitator
Penekanan
Utama

Logika Komunikasi Logika Komunikasi Logika Komunikasi Logika Komunikasi Logika Komunikasi
Kekuasaaan
 Terfragmentasi atau
terbagi
Tidak dibicarakan Terfragmentasi atau
terbagi
Terfragmentasi atau
terbagi
Terfragmentasi atau
terbagi
Tipe Rencana
 Hasil Dialog Hasil Komunikasi Hasil deliberasi Paket Komitmen Hasil Musyawarah
(deliberasi)
Efektivitas
 Terjadinya dialog Terjadinya Komunikasi Proses partisipasi-
deliberasi
Pencapaian
kesepakatan
Pelibatan pemangku
kepentingan
Lingkup
Perencanaan

Lebih luas, Masyarakat,
Komunitas,kota, wilayah
Mikro Komunitas, kota,
wilayah
Komunitas, kota,
wilayah
Komunitas, kota,
wilayah
Perbedaan
Utama

Dialog antara
Perencana dan Klien
Mementingkan
Informasi dalam
perencanaan
Mementingkan
Deliberasi-partisipasi
Konsensus Social institution
CASE STUDY

3
PERENCANAAN KOLABORATIF PADA PENATAAN PKL
DI SURAKARTA

Membangun	kepercayaan	
(1)	
Membangun	pemahaman	
bersama		
(2)	
Menyusun	pemecahan	
masalah	bersama	
(3)	
Membangun	
komitmen	bersama	
(4)	
Sumber: Sufianti, Ely. 2013.
PERMASALAHAN PENERTIBAN PKL SURAKARTA

😉PARTISIPASI KESETARAAN KEKUASAAN KOMPETENSI
IDEAL REALITA IDEAL REALITA IDEAL REALITA
Keterlibatan
seluruh
pemangku
kepentingan
sehingga
tingkat
partisipasi
tinggi
Partisipasi
PKL masih
rendah, masih
sebatas
kehadiran
Aktor-aktor
terlibat
memiliki
kesempatan
yang sama
salama
berpendapat,
saling
menghargai
dan informasi
tersebar
Dipengaruhi
feodalisme,
ada dominasi
kelompok
tertentu
Para aktor
memiliki
kompetensi
dalam
berkomunikasi
dan
menguasai
substansi
PKL di
Surakarta
umumnya
memiliki
tingkat
kompetensi
yang rendah
dilihat dari
tingkat
pendidikan.
Sumber: Sufianti, Ely. 2013.
PROSES KOLABORATIF

Pertemuan ke
15,
Penyampaian
Tuntutan
30 des 2005
Tatap Muka
1000 PKL di
Kediaman
Walikota
Persetujuan
Walikota atas
tuntutan PKL
yang telah
disampaikan
Sumber: Sufianti, Ely. 2013.
KESIMPULAN

Perencanaan Kolaboratif sangat bergantung kepada berjalannya
proses komunikasi. Proses ini memerlukan partisipasi tinggi,
kesetaraan kekuasaaan, dan para aktor yang kompeten.
Serangkaian tahapan tersebut terjadi melalui suatu proses dialog
tatap muka. Proses kolaboratif juga didukung oleh peran
kepemimpinan.
DAFTAR PUSTAKA

ü  Allmendinger, P. (2001) Planning in the Post Modern Times. London: Routledge.
ü  Allmendinger, P. (2002) Planning Theory. New York: Palgrave.
ü  Davidoff, Paul. (1965) Advocacy and Pluralism in Planning. In Andreas Faludi (Ed.) A
Reader in Planning Theory (1973), 277-296. Oxford: Pergamon Press Ltd.
ü  Innes, J.E. and Booher, D.E. (2010) Beyond Collaboration Democratic Governance for
a Resilient Society, in Planning with Complexity, An Introduction to collaborative
rationality or public policy. Oxon: Routledge.
PL 5201 TEORI PERENCANAAN LANJUT

More Related Content

What's hot

Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro JambiMateri Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambijoihot
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 

What's hot (20)

Pedoman Mereview Master Plan
Pedoman Mereview Master PlanPedoman Mereview Master Plan
Pedoman Mereview Master Plan
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro JambiMateri Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
 
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 

Similar to COLLABORATIVE PLANNING

Kelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdf
Kelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdfKelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdf
Kelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdfAstridMelanonia1
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
PR komunikasi (2).ppt
PR  komunikasi (2).pptPR  komunikasi (2).ppt
PR komunikasi (2).pptSTEFANOES
 
Sosiologi komunikasi
Sosiologi komunikasiSosiologi komunikasi
Sosiologi komunikasiIchan32
 
Tugas upload presentasi triyanto - 44310120036
Tugas upload presentasi   triyanto - 44310120036Tugas upload presentasi   triyanto - 44310120036
Tugas upload presentasi triyanto - 44310120036Tri Yanto
 
UAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docx
UAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docxUAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docx
UAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docxVivivanesa1
 
Proses Komunikasi dalam Sosial.pptx
Proses Komunikasi dalam Sosial.pptxProses Komunikasi dalam Sosial.pptx
Proses Komunikasi dalam Sosial.pptxVivivanesa1
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Difusi Inovasi PPT
Difusi Inovasi PPTDifusi Inovasi PPT
Difusi Inovasi PPTrandiramlan
 
Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...
Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...
Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...Kesuma Ningrum
 
Pertemuan 1 & 2
Pertemuan 1 & 2Pertemuan 1 & 2
Pertemuan 1 & 2dederaven
 
KONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptx
KONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptxKONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptx
KONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptxLaAl18
 
PPT Komunikasi Kerja.pptx
PPT Komunikasi Kerja.pptxPPT Komunikasi Kerja.pptx
PPT Komunikasi Kerja.pptxMimi Adian
 

Similar to COLLABORATIVE PLANNING (20)

Komponen komunikasi internasional
Komponen komunikasi internasionalKomponen komunikasi internasional
Komponen komunikasi internasional
 
Kelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdf
Kelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdfKelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdf
Kelompok 6 - Komunikasi Manusia (1).pdf
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
 
PR komunikasi (2).ppt
PR  komunikasi (2).pptPR  komunikasi (2).ppt
PR komunikasi (2).ppt
 
Sosiologi komunikasi
Sosiologi komunikasiSosiologi komunikasi
Sosiologi komunikasi
 
Model demokratik present 2013
Model demokratik present 2013Model demokratik present 2013
Model demokratik present 2013
 
Tugas upload presentasi triyanto - 44310120036
Tugas upload presentasi   triyanto - 44310120036Tugas upload presentasi   triyanto - 44310120036
Tugas upload presentasi triyanto - 44310120036
 
UAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docx
UAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docxUAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docx
UAS SOSIOLOGI KOMUNIKASI_KELOMPOK 1.docx
 
Pengenalan
PengenalanPengenalan
Pengenalan
 
Proses Komunikasi dalam Sosial.pptx
Proses Komunikasi dalam Sosial.pptxProses Komunikasi dalam Sosial.pptx
Proses Komunikasi dalam Sosial.pptx
 
pertemuan 1 & 2
pertemuan 1 & 2pertemuan 1 & 2
pertemuan 1 & 2
 
Komunikasi Politik
Komunikasi PolitikKomunikasi Politik
Komunikasi Politik
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
 
Difusi Inovasi PPT
Difusi Inovasi PPTDifusi Inovasi PPT
Difusi Inovasi PPT
 
document.pdf
document.pdfdocument.pdf
document.pdf
 
komunikasi
komunikasikomunikasi
komunikasi
 
Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...
Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...
Manajemen Internasional, Komunikasi antar budaya & Negosiasi dalam pengambila...
 
Pertemuan 1 & 2
Pertemuan 1 & 2Pertemuan 1 & 2
Pertemuan 1 & 2
 
KONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptx
KONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptxKONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptx
KONSEP – KONSEP KOMUNIKASI.pptx
 
PPT Komunikasi Kerja.pptx
PPT Komunikasi Kerja.pptxPPT Komunikasi Kerja.pptx
PPT Komunikasi Kerja.pptx
 

More from Listiana Nurwati

More from Listiana Nurwati (18)

BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
 
Praktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerahPraktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerah
 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONALPERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
 
Peradaban jawa
Peradaban jawaPeradaban jawa
Peradaban jawa
 
Pemilu 2004
Pemilu 2004Pemilu 2004
Pemilu 2004
 
Pelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandungPelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandung
 
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampauNegara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
KONFLIK MESO DAN MIKRO
KONFLIK MESO DAN MIKROKONFLIK MESO DAN MIKRO
KONFLIK MESO DAN MIKRO
 
RESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIKRESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIK
 
SUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISMSUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISM
 
Manajemen Konflik
Manajemen KonflikManajemen Konflik
Manajemen Konflik
 
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFERPEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
 
POLICY PAPER
POLICY PAPERPOLICY PAPER
POLICY PAPER
 
POLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSISPOLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSIS
 
SMART PRACTICES
SMART PRACTICESSMART PRACTICES
SMART PRACTICES
 

Recently uploaded

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

COLLABORATIVE PLANNING

  • 1. LISTIANA NURWATI 25416025 DIAN SURYANATA 25416045 SURYANI AFDANELLA 25416047 IRZAL AULIA 25416078 PL 5201 TEORI PERENCANAAN LANJUT
  • 2.
  • 5. COMMUNICATION FOUCAULT Bahasa – Power - Hubungan Kekuasaan GIDDENS Jejaring Sosial – Hidup Berdampingan HABERMAS Penguraian Dominasi
  • 6. COMMUNICATIVE RATIONALITY Communicative Action •  Berorientasi pada kesepahaman diantara subjek yang saling berkomunikasi •  Alat koordinasi tindakan melalui diskusi •  Alat bersosialisasi sesama anggota komunitas (masyarakat) Communicative Rationality •  Bebas dari dominasi, •  Bebas dari strategi salah satu actor terlibat, •  Bebas dari kecurangan, •  Tidak ada larangan dalam berpartisipasi, •  Seluruh actor berkompeten dalam berargumen maupun melakukan kritik terhadap argument lainnya. Sumber: Dryzek 1990 dalam Almendinger, 2009 Communicative Rationality Representative Democracy Legitimizing existing power Sumber: Almendinger, 2009
  • 8. Latar Belakang •  Konsep dasar Perencanaan adalah Rasionalitas •  Perencanaan adalah Menyusun tindakan untuk masa depan •  Pengertian Perencanaan berkembang sesuai masanya •  Paradigma Perencanaan bergeser ke arah Perencanaan berbasis Komunikasi
  • 9. Latar Belakang •  Perubahan pendekatan konsep perencanaan •  Konsep Davidoff (advocacy planning) •  Konsep Friedman (Perencanaan Transaktif) •  Konsep Healey (Interpretatif berlandaskan rasionalitas komunikatif) •  Perencanaan Argumentatif, Perencanaan Komunikatif dan Perencanaan Interpretatif
  • 10. Perencanaan Kolaboratif (Healey) •  Proses Pembuatan Keputusan melibatkan berbagai stakeholder dengan sudut pandangnya masing-masing untuk menghasilkan konsensus •  Rasionalitas Komunikatif •  Dapat memecahkan permasalahan yang melibatkan multi stakeholder •  Tidak terbatas tempat dan Waktu
  • 11. Perencanaan Kolaboratif (Judith E. Innes) •  Kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah •  Dialog yang otentik adalah inti dari Perencanaan Kolaboratif •  4 Syarat Dialog Otentik menurut : Habermas, 1981; Fox and Miller, 1996 • 6 Hal Penting dalam dialog kolaboratif
  • 12. Keunggulan dan Keterbatasan Perencanaan Kolaboratif •  Bermanfaat untuk memecahkan masalah Makro dan Mezzo •  Membutuhkan waktu yang lama •  Kepastian rendah dan kurangnya komitmen •  Hasil Keputusan mungkin bukan yang terbaik •  Inbalace stakeholder
  • 13. PRASYARAT KEBERHASILAN PROSES KOLABORATIF Sumber: diadaptasi dari Ansell & Gash, 2008; Innes & Booher, 2000
  • 14. Perbandingan Perencanaan Transaktif, Komunikatif, Partisipatif, Konsensus dan Kolaboratif Dimensi Transaktif Komunikatif Partisipatif Konsensus Kolaboratif Partisipasi Ekstensif Ekstensif Ekstensif Ekstensif Ekstensif Subjek Komunikasi intersubjektif intersubjektif intersubjektif intersubjektif intersubjektif Perencanaan Negosiator, Fasilitator Negosiator, Fasilitator Mediator Negosiator, Fasilitator Negosiator, Fasilitator Penekanan Utama Logika Komunikasi Logika Komunikasi Logika Komunikasi Logika Komunikasi Logika Komunikasi Kekuasaaan Terfragmentasi atau terbagi Tidak dibicarakan Terfragmentasi atau terbagi Terfragmentasi atau terbagi Terfragmentasi atau terbagi Tipe Rencana Hasil Dialog Hasil Komunikasi Hasil deliberasi Paket Komitmen Hasil Musyawarah (deliberasi) Efektivitas Terjadinya dialog Terjadinya Komunikasi Proses partisipasi- deliberasi Pencapaian kesepakatan Pelibatan pemangku kepentingan Lingkup Perencanaan Lebih luas, Masyarakat, Komunitas,kota, wilayah Mikro Komunitas, kota, wilayah Komunitas, kota, wilayah Komunitas, kota, wilayah Perbedaan Utama Dialog antara Perencana dan Klien Mementingkan Informasi dalam perencanaan Mementingkan Deliberasi-partisipasi Konsensus Social institution
  • 16. PERENCANAAN KOLABORATIF PADA PENATAAN PKL DI SURAKARTA Membangun kepercayaan (1) Membangun pemahaman bersama (2) Menyusun pemecahan masalah bersama (3) Membangun komitmen bersama (4) Sumber: Sufianti, Ely. 2013.
  • 17. PERMASALAHAN PENERTIBAN PKL SURAKARTA 😉PARTISIPASI KESETARAAN KEKUASAAN KOMPETENSI IDEAL REALITA IDEAL REALITA IDEAL REALITA Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sehingga tingkat partisipasi tinggi Partisipasi PKL masih rendah, masih sebatas kehadiran Aktor-aktor terlibat memiliki kesempatan yang sama salama berpendapat, saling menghargai dan informasi tersebar Dipengaruhi feodalisme, ada dominasi kelompok tertentu Para aktor memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dan menguasai substansi PKL di Surakarta umumnya memiliki tingkat kompetensi yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan. Sumber: Sufianti, Ely. 2013.
  • 18. PROSES KOLABORATIF Pertemuan ke 15, Penyampaian Tuntutan 30 des 2005 Tatap Muka 1000 PKL di Kediaman Walikota Persetujuan Walikota atas tuntutan PKL yang telah disampaikan Sumber: Sufianti, Ely. 2013.
  • 19. KESIMPULAN Perencanaan Kolaboratif sangat bergantung kepada berjalannya proses komunikasi. Proses ini memerlukan partisipasi tinggi, kesetaraan kekuasaaan, dan para aktor yang kompeten. Serangkaian tahapan tersebut terjadi melalui suatu proses dialog tatap muka. Proses kolaboratif juga didukung oleh peran kepemimpinan.
  • 20. DAFTAR PUSTAKA ü  Allmendinger, P. (2001) Planning in the Post Modern Times. London: Routledge. ü  Allmendinger, P. (2002) Planning Theory. New York: Palgrave. ü  Davidoff, Paul. (1965) Advocacy and Pluralism in Planning. In Andreas Faludi (Ed.) A Reader in Planning Theory (1973), 277-296. Oxford: Pergamon Press Ltd. ü  Innes, J.E. and Booher, D.E. (2010) Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society, in Planning with Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy. Oxon: Routledge.
  • 21. PL 5201 TEORI PERENCANAAN LANJUT