1. Pelatihan Koperasi Sebagai Gerakan Sosial
Diselenggarakan oleh Satunama dan KPPI, Yogya, 10-12
Februari 2016

2. Perkenalan
Nama : Gunawan, Kelahiran Yogyakarta, sekarang berdomisili di Kab. Bogor Jabar
Pekerjaan : Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights
Committee for Social Justice), Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan RI
Pengalaman Pekerjaan :
 Kadiv Kajian dan Kampanye PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
tahun 2005-2007;
 Konsultan Oxfam GB Makassar tahun 2009-2010;
 Tim Penelitian Hak atas Pangan dan Hak atas Perumahan Komnas HAM tahun 2007-
2009 dan 2013;
 Pokja Penyusunan Paper Kebijakan Hukum Pertanahan, Puslitbang BPN RI tahun
2010;
 Pokja Pelaksanaan Penelitian Penelitian Mekanisme Alternatif Penyelesaian Konflik
Pertanahan Berbasis Komunitas, Puslitbang BPN tahun 2011;
 Tenaga Ahli Bidang Politik Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012
 Pemateri Bimtek dan Peneliti Paralegal Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

3. Konstitusionalime Agraria
Pasal 33 UUD 1945 :
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
 Produksi yang Penting Bagi Negara
 Produksi yang Menguasai hajat hidup orang banyak
 Agraria
 Penguasaan Negara
 Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

4. Cabang Produksi yang Dikuasai
Negara
Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat
menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu
dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat
hidup orang banyak

5. Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang
Terkandung di dalamnya
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria sebagai Pelaksanaan ketentuan
pasal 33 UUD 1945
Pertanahan (permukaan tanah dan atas serta bawah
tanah seperlunya)
Pertambangan (perut bumi)
Air (laut, sumber –sumber air)
Ruang Angkasa (ruang di atas bumi)
Kekayaan alam (perbenihan, perikanan, migas,
minerba)

6. Pembaruan Hukum dalam rangka
Pembaruan Agraria
Hukum agraria kolonial yang menimbulkan dualime
hukum dan bertentangan dengan kepentingan rakyat
dan negara harus dirubah dengan hukum agraria
nasional
Hukum agraria nasional yang bersandar hukum adat,
sederhana memberi kepastian hukum dan tidak
mengabaikan hukum agama.
Hukum agraria nasional harus sesuai kepentingan
nasional dan permintaan zaman.
Hukum agraria nasional merupakan penjelmaan dan
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945

7. Rakyat sebagai pemilik
Menghapus azas domeign (tanah milik raja atau
negara)
Tanah adalah anugerah Tuhan menjadi milik
bersama oleh karenanya tidak boleh dipergunakan
menjadi alat mengeksploitasi manusia atas manusia
yang lain, tidak boleh dirusak dan memiliki fungsi
sosial
Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari
rakyat yang bersifat abadi. Oleh karenanya hanya
WNI yang bisa memperoleh hak milik, badan hukum
(kecuali diatur) dan WNA tidak boleh memiliki hak
milik.

8. Fungsi sosial tanah
 Larangan batas maksimum dan tercapainya batas minumum dalam
penguasaan kepemilikan tanah
 Hak yang sama bagi WNI lak-laki dan perempuan untuk memperoleh hak
atas tanah
 Kewajiban bagi perserorangan dan badan hukum mengusahakan tanah
sendiri secara aktif dan menghindari cara-cara pemerasan (Tanah bagi
penggarap)
 Hubungan hukum agraria dicegah menjadi penguasan atas kehidupan dan
pekerjaan orang lain yang melampaui batas
 Perlindungan bagi golongan ekonomi lemah
 Usaha di lapangan agraria didasarka atas kepentingan bersama dalam rangka
kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong
royong lainnya.
 Kewajiban perserorangan dan badan hukum memelihara dan mencegah
kerusakan tanah
 Hak atas tanah bisa dicabut untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa
dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat

9. Berdirinya Negara
Adanya penduduk, wilayah, pemerintah
Penduduk yang membentuk negara bangsa (alasan
berdirinya bangsa Indonesia (dari terbentuknya
nasionalisme hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia)
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas

10. Alasan berdirinya RI
 Tujuan Kemerdekaan : membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
 Bentuk Negara : berkedaulatan rakyat
 Dasar Negara : Pancasila

11. Wilayah Indonesia
Kesatuan tanah-air-rakyat sebagai bangsa
Negara kepulauan berciri nusantara
Agraria : perpaduan daratan dan maritim/bahari
Kebijakan pertanahan (pertanian, pemukiman,
indsutri) harus mempertimbangkan semesta air

12. Penguasaan Negara
 HMN bukanlah kepemilikan dalam konsepsi hukum
perdata, melainkan kepemilikan publik oleh rakyat
secara kolektif (prinsip kedaulatan rakyat: dari, oleh
dan untuk rakyat)
 HMN adalah mandat rakyat secara kolektif kepada
negara (kebijakan, pengurusan, pengaturan,
pengelolaan dan pengawasan
 HMN untuk melindungi kemakmuran rakyat
 HMN tidak dapat dikurangi atau ditiadakan oleh
pemberian hak atas tanah

13. Pelaksana HMN
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan
melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme
pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai
instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q.
Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. fungsi pengawasan
oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara

14. Kewenangan negara di pertanahan
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya itu pada ting-katan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
peliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat
2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat
dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat
dan Negara hukum Indo-nesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

15. Negara dapat bersama-sama dengan fihak lain menyelenggarakan
usaha-usaha dalam lapangan agraria.
meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi
setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan
martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria
dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli
swasta.
Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
Pemerintah berusaha untuk memajukan ke-pastian dan jaminan
sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan
agraria.
rencana umum mengenai persediaan, perun-tukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya

16. Rencana semesta tanah
untuk keperluan Negara;
untuk keperluan peribadatan dan keper-luan-
keperluan suci lainnya, sesuai de-ngan dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa;
untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat,
sosial, kebudayaan dan la-in-lain kesejahteraan;
untuk keperluan memperkembangkan produksi
pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan
dengan itu;
untuk keperluan memperkembangkan industri,
transmigrasi dan pertambangan.

17. Hak atas tanah
hak milik;
hak guna-usaha;
hak guna-bangunan;
hak pakai;
hak sewa
hak membuka tanah
hak memungut hasil hutan
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara seba-gai yang disebutkan dalam Pasal 53.
Pasal 53 Hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai, hak usaha-
bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur
untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-
undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam
waktu yang singkat.

18. Akses terhadap tanah
Pendaftaran tanah : pengukuran, pemetaan, pembukuan,
pendaftaran hak dan pemberian surat bukti secara
sistematis dan sporadis,
Pembaruan agraria :
Pendistribusian kembali dan pembatasan pemilikan luas
tanah pertanian
Pemerataan memperoleh hak atas tanah
Larangan penyewaan tanah negara oleh pemerintah kepada
petani penggarap

19. Gerakan
 PERGERAKAN menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan kebangkitan untuk perjuangan dan
perbaikan.
 Takashi Shiraishi melihat; gerakan rakyat yang tampil dalam bentuk-bentuk seperti surat kabar dan jurnal,
rapat dan pertemuan, serikat buruh dan pemogokan, organisasi dan partai, novel, nyanyian, teater, dan
pemberontakan, merupakan fenomena yang paling mencolok bagi orang Belanda untuk melihat
kebangkitan “bumiputra” pada awal abad XX. Fenomena tersebut sampai saat ini masih menyandang
sebutan “pergerakan”, di mana “bumiputra” bergerak mencari bentuk untuk menampilkan kesadaran politik
mereka yang baru, menggerakan pikiran dan gagasan, dan menghadapi kenyataan di Hindia dalam dunia
dan zaman yang mereka rasakan bergerak.
 Dalam Hidoep 1 Juli 1924, Mas Marco Kartodikromo menjelaskan: bahwa perkataan “hidoep” itoe ada doea
artinja, pertama nama asal jang bisa membikin doenia dan isinya: kedoea nama keadaan. Dari sebab itoe
tidak salah kalau ada orang berkata: Di mana ada hidoep, di sitoelah ada pergerakan, tiap-tiap pergerakan
mesti membawa korban: tiap-tiap korban mesti membawa kebaikan
 Pergerakan Rakyat kemudian berarti ketika rakyat berusaha menyelesaikan masalah yang menyelingkup di
sekitarnya, meski kenyataan historis ketika pergerakan rakyat adalah perlawanan terhadap kaum penindas.
Keberadaan rakyat, persoalan rakyat, dan siapa yang dilawan pergerakan rakyat inilah yang bisa untuk
mengidentifikasikan pergerakan rakyat.

20. Tugas Sejarah
Belajar dari dinamika, dialektika dan romantika
pergerakan kebangsaan Indonesia merdeka, dapat
dinyatakan bahwa pergerakan tersebut bersendikan
pergerakan kaum tani dan perjuangan pembaruan
agraria
Menurut Sartino Kartodirjo: “Satu-satunya pokok
persoalan yang jelas-jelas memperlihatkan saling
ketergantungan yang aktual atau potensial antara
sejarah dan sosiologis adalah gerakan sosial.”

21. Aksi-aksi protes kaum tani, baik dengan
kekerasan maupun tanpa kekerasan, bukanlah
perwujudan nasionalisme yang kuat maknanya,
namun memang mewakili suatu pola dari protes
melawan pemerintah Hindia Belanda yang
segera diambil untuk digarap oleh para
pemimpin nasionalis yang kemudian
mengarahkan.
 George Mc. Turnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik,
Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press & Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, h: 56-57

22. makna dari kemerdekaan nasional adalah agar
sebuah negara bangsa (nation state) dapat mengelola
sumber-sumber agraria yang dimilikinya untuk
sebesar-sebesar kemakmuran rakyatnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana usaha-usaha
di lapangan agraria merupakan soko guru atau
fundamental ekonomi nasional, serta sebagai upaya
menghapuskan eksploitasi manusia ”yang kuat”
kepada manusia ”yang lemah” (exploitattion de
l-’homme par l’homme)

23. Demokrasi ekonomi
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara
1). Koperasi sebagai antitesa ekonomi kolonial
2. Penguasaan negara

24. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (UU 25/1992 tentang
Perkoperasian)
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. (UU
17/2012 Perkoperasian)
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU
Koperasi menyatakan, yang ditekankan adalah subyek atau pelaku
ekonomi sebagian dari sistem ekonomi, badan hukum mengandung
individualisme

25. Tanah untuk Koperasi
Pasal 12 (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria
didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan
nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong
lainnya.
HGU (untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan; 5 ha dan 25 ha
jika disertai modal dan teknik, 25/35 tahun dan bisa diperpanjang 25
tahun)
 HGB (untuk bangunan. 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun)
Hak Pakai (untuk memungut hasil, untuk jangka waktu tertentu)
HGU, HGB, HP hapus : 1. masa berlaku habis; 2. diterlantarkan; 3.
dicabut untuk kepentingan umum; 4. tanah hancur; 5. diserahkan
sebelum masa habis; 6. dicabut karena tidak terpenuhi perizinan

26. Pilihan perjuangan
Advokasi kebijakan (politik dan hukum serta
pembelaan HAM)
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Kombinasi
Perjuangan meliputi : hak atas tanah, hak atas
perumahan (tempat tinggal yang layak), hak atas
lingkungan pemukiman yang berkualitas baik
Standar hak atas perumahan : layak huni,
aksesibilitas, lokasi, kelayakan budaya

27. Gerakan agraria sekarang
Penyelesaian konflik agraria
Pelaksanaan pembaruan agraria
Pembaruan hukum
Hasilnya :
Pembaruan agraria menjadi Tap MPR, menjadi putusan
Mahkamah Konstitusi, menjadi progam Presiden SBY dan
SBY, masuk materi peraturan perundangan (UU
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan PP
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar