3. A.PENGERTIAN
Hukum adat adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agrarian. Menurut
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) yang dimaksud dengan agrarian
adalah bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,bahkan sampai batas-batas tertentu
termasuk juga ruang angkasa.
Seluruh bumi,air,ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara,oleh karenanya negara berwenang untuk :
1. Mengatur,menyelanggarakan peruntukan,penggunaan dan pemeliharaan terhadapnya
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi,air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai
bumi,air dan ruang angkasa
4. B. SEJARAH HUKUM AGRARIA
Sebelum UUPA berlaku (sebelum tanggal 24 September 1960), Hukum Agraria di Indonesia bersifat
dualistis,karena Hukum Agraria pada waktu itu bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.
Pada tanggal 24 September 1960 diundangkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 melalui Lembaran
Negara 1960 No.104,yaitu undang-undang yang mengatur tentang agrarian, yang diberi nama Undang-
Undang Pokok Agraria(UUPA).
Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960 maka ada beberapa peraturan tertulis yang mengatur
tentang agraria yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. KUH perdata,khususnya yang mengatur tentang hak eigendom,hak erpacht,hak postal,dan hak lainnya
5. 2. Agrarische wet staatsblad 1870 No.55 sebagaimana yang termuat dalam pasal 51 IS.
3. Domein verlklaring, tersebut dalam keputusan agraria staatsblad 1870 No.118
4. Algemene domein verklaring,tersebut dalam staatsblad 1875 No.119 a
5. Domein verklaring untuk Sumatra,tersebut dalam Pasal 1 staatsblad 1874 No.94 f,dan
lain-lain.
Dengan berlakunya UUPA maka hilanglah dualisme Hukum Agraria dan terciptalah
unifikasi hukum dalam bidang Hukum Agraria di Indonesia.
Tujuan Hukum Agraria adalah :
a) meletakan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional,yang merupakan sarana
untuk mewujudkan kemakmuran,kebahagiaan,keadilan bagi rakyat dan
negara,terutama rakyat tani dalam rangka menuju ke masyarakat adil-makmur
b) Meletakan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum
pertahanan
c) Meletakan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi rakyat seluruhnya
6. C. ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA
Asas-asas Hukum Agraria terdapat dalam Bab 1 UUPA yang memuat tentang asas dan
ketentuan pokok,yaitu sebagai berikut :
1. Asas Ketentuan ; asas ini tampak dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) UUPA yang
mengatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat
Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia
2. Asas Kepentingan Nasional ; asas ini tampak dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3)
UUPA yang pada pokoknya menentukan bahwa seluruh wilayah Indonesia dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara demi kemakmuran rakyat Indonesia
seluruhnya
7. 3. Asas Nasionalisme ; asas ini tampak dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang
menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan
penuh dengan bumi,air dan ruang angkasa,dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
4. Asas Manfaat ; asas ini diketahui dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf
a,b,c,d,dan e, serta Pasal 15
8. D. HAK-HAK ATAS TANAH DALAM
UUPA
1. Hak Milik ; hak milik adalah hak turun-temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki
oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi social(Pasal
20 UUPA). Hak milik dapat diperoleh dengan beberapa cara,yaitu :
a. Dengan peralihan hak,misalnya dengan jual beli,pewarisan dan penghibahan
b. Dengan ketentuan menurut hukum adat
c. Dengan penetapan pemerintahan
d. Dengan ketentuan Undang-Undang
9. Hak Milik dapat dihapus karena beberapa sebab,yaitu :
a) Dicabut
b) Dengan sukarela diserahkan oleh pemegangnya kepada orang lain
c) Dilentarkan
d) Jatuh pada orang asing yang berkewarganegaraan rangkap
e) Tanhnya musnah
2. Hak Guna Usaha ; hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara dalam waktu tertentu, paling lama 25-30 tahun.
3. Hak Guna Bangunan ; hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah
bukan milik sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bila perlu
dapat di perpanjang 20 tahun lagi ( Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUPA.
Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat dihapus karena :
a) Jangka waktunya berakhir
b) Dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum
c) Tanah nya ditelantarkan ,dsb
10. 4. Hak Pakai ; hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh
negara atau tanah milik orang lain,yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya,yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang (Pasal 41 UUPA).
5. Hak Sewa ; hak seseorang atau suatu badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada
pemilik tanah yang bersangkutan ( Pasal 44 UUPA).
Hak sewa memiliki sifat khusus,yaitu :
1. Adanya kewajiban penyewa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemiliknya
2. Bersifat sementara.
Hak Pakai dan Hak Sewa,jika tanahnya adalah tanah negara,biasanya berjangka waktu 10 tahun.
Hak Pakai dan Hak Sewa dapat dimiliki oleh :
a) WNI
b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
c) Badan badan huum yang didirikan menurut hukum Indoneisa dan berkedudukan di Indonesia
d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 dan 45 UUPA)
11. 6. Hak Membuka Tanah ; hak yang berhubungan dengan hak ulayat,yaitu hak yang dimiliki oleh
warga atau anggota masyarakat hukum adat tertentu untuk membuka tanah
dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut.
7. Hak Memungut Hasil Hutan ; hak yang dimilki oleh warga atau anggota masyarakat hukum
tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah
masyarakat hukum tersebut.
Selain hak-hak atas tanah,UUPA mengenal pula hak atas air dan ruang angkasa. Menurut Pasal 16 ayat
(2) UUPA, hak-hak tersebut adalah :
1. Hak guna air
2. Hak guna ruang angkasa
3. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
