Makalah ini membahas apakah masa reses dapat dimanfaatkan sebagai kampanye pemilu dan relevansinya terhadap tindak pidana pemilu. UU Pemilu mengatur pelaksanaan kampanye pemilu namun tidak mengatur secara tegas mengenai penggunaan masa reses untuk kampanye. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya secara bebas sesuai prinsip demokrasi.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam salah satu pemikirannya, Thomas Hobbes mendeskripsikan
Bellum Omnium Contra Omnes sebagai keadaan dimana manusia hidup
dalam suasana kacau1. Suasana kacau ini terjadi karena adanya unsur
persaingan, membela diri dan keinginan individu untuk dihormati
sehingga manusia pada saat itu berada jauh dalam konteks aman, moral,
institusi serta undang-undang2. Selanjutnya, rasa takut yang masih berada
dalam diri manusia pada zaman itu terkait keadaaan kacau akibat Bellum
Omnium Contra Omnes menjadikan manusia menghendaki situasi yang
damai tanpa adanya kekacauan. Inilah yang menjadi tonggak berdirinya
manusia dalam mendirikan sebuah negara.
Berdirinya suatu negara sangat bergantung pada unsur rakyat,
wilayah serta pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Tanpa adanya
salah satu unsur tersebut, maka suatu negara tidak dapat berdiri3. Seperti
halnya unsur pemerintahan yang berdaulat layaknya alat penunjang inti
negara yang bertugas dalam hal memimpin serta mencapai tujuan negara.
Pemerintahan dalam konteks seperti ini juga seringkali disebut sebagai
personifikasi dari sebuah negara4.
Pembahasan mengenai pemerintahan tentu juga berfokus pada
bagaimana sebuah pemerintahan tersebut dapat berdiri hingga disebut
sebagai personifikasi negara. Hal ini dapat dijawab dengan menambahkan
1 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2013.Hlm 98.
2 Otto Gusti Madung, Filsafat Politik; Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis, Ledalero,
Maumere, 2013.Hlm 34.
3 Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, Dasar-Dasar Ilmu Negara, BPFH UNNES, Semarang, 2018.Hlm
31.
4 Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT Rineka Cipta,Jakarta,2001.
Hlm 64.

2. unsur rakyat dalam sebuah negara, oleh karena itulah rakyat merupakan
unsur lain dalam sebuah pembentukan negara. Syarat berdirinya negara
selain pemerintahan yaitu rakyat yang di Indonesia sendiri memiliki
tempat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar5”, menyatakan dengan jelas
jika Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Seperti halnya pendapat Abraham Lincoln yang menyebutkan bahwa
demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat yang mana secara tidak langsung memberikan makna kekuasaan
berada sepenuhnya di tangan rakyat6.
Mengenai bagaimana pemerintahan bisa berdiri lewat partisipasi
rakyat, hal ini bisa berbentuk pemilihan umum. Pemilihan umum sekaligus
merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia
atau disebut demokrasi perwakilan (representative democracy) dan
demokrasi tidak langsung (indirent democracy). Dalam praktik negara
yang menganut sistem demokrasi, yang bertugas menjalankan unsur
kedaulatan rakyat adalah para wakil rakyat yang bertugas di lembaga
perwakilan rakyat atau selanjutnya disebut sebagai parlemen. Para wakil
rakyat dalam hal ini bertugas atas nama rakyat serta menentukan corak dan
cara bekerjanya pemerintahan dalam suatu negara. Dalam upaya
memastikan para wakil rakyat bertugas sesuai atas nama rakyat sebagai
negara yang menganut demokrasi, maka para wakil rakyat tersebut harus
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau general election7.
Berdasarkan penjabaran tersebut, maka istilah pemilihan umum adalah
suatu cara yang dilaksanakan oleh negara demokrasi dalam hal memilih
wakil-wakil rakyat.
5 Pasal 1 Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6 Sunarso,Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia, Vflip Press,
2015.Hlm 10.
7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,2011.Hlm414.

3. Pentingnya kedudukan wakil rakyat dalam suatu tata negara
merupakan sebuah hal yang perlu dipandang serius, sebab wakil rakyat
dalam hal ini berperan dalam menentukan corak dan cara bekerjanya
pemerintahan. Oleh karena itu semua hal yang terkait dengan pemilihan
umum yang menyangkut wakil rakyat perlu dipandang serius. Dalam
negara Indonesia sendiri, peraturan mengenai pemilihan umum telah
tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pemilihan wakil-wakil rakyat yang dilaksanakan lewat pemilihan
umum tentu melalui berbagai tahap seleksi dari rakyat. Seleksi ini bisa
melalui kegiatan kampanye, lewat kampanye rakyat bisa menilai calon
wakil rakyat manakah yang dinilai berkualitas untuk kemajuan
pemerintahan negara kedepannya. Adapun pengertian mengenai kampanye
sendiri telah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 35, UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta
Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau
citra diri Peserta Pemilu”.8
Lebih lanjut waktu, tanggal dan tempat dalam pelaksanaan
kampanye pemilu ditetapkan sendiri oleh KPU melalui keputusan KPU
Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota9. Kegiatan kampanye yang
dilakukan oleh calon wakil rakyat ini menggunakan biaya dari masing-
masing pasangan calon. Salah satu sumber dana kampanye pemilu ini
berasal dari sumbangan kas partai oleh masing-masing pasangan calon10.
Walaupun sekarang sudah terdapat usulan mengenai kampanye pemilu
yang dibiayai oleh negara, namun hal tersebut belum terwujud
sepenuhnya.
8 Pasal 1 angka 35,UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
9 Hernimawati, dkk. Peningkatan Pemahaman Kampanye Di Kampung Sungai Limau Kecamatan
Pusako Kabupaten Siak. Hlm 7.
10 Ramlan Surbakti, Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia, Kemitraan Bagi
Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta,2015.Hlm 10.

4. Berbeda halnya dengan reses yang mana kegiatan tersebut
menggunakan biaya sepenuhnya yang ditanggung oleh negara11. Biaya
reses ini berasal dari APBD. Mengenai pelaksanaan kegiatan reses yang
terkadang berdekatan dengan jadwal kampanye pemilu menjadikan
kesempatan yang baik bagi para pasangan calon untuk memasukkan unsur
kampanye.
Dari uraian diatas, merupakan hal yang menarik untuk dikaji
apakah masa reses dapat juga dimanfaatkan sebagai suatu bentuk
kampanye pemilu. Mengingat waktu reses dan kampanye pemilu yang
berdekatan, didukung dengan biaya pada masa reses yang ditanggung oleh
negara tentu dapat memaksimalkan kinerja kampanye pasangan calon jika
dilakukan tanpa harus menggunakan biaya partai pribadi pada masing-
masing pasangan calon wakil rakyat. Selain itu, jika hal tersebut tidak
dibenarkan apakah ada peraturan tegas yang mengatur hal tersebut. Serta
langkah hukum apa yang dilakukan selanjutnya sebagai upaya
menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, makalah dalam penulisan ini
berjudul “RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM
PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG
BERUJUNG PADA TERBENTUKNYA TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM” dengan mengambil tema “Pemilu” yang menjadi
inti pembahasan pada makalah ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang terkait judul “RELEVANSI
PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA MASA RESES YANG BERUJUNG PADA TERBENTUKNYA
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM”, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam makalah ini yaitu:
1. Apakah masa reses dapat juga dimanfaatkan sebagai suatu bentuk
kampanye pemilihan umum?
11 Lusia Palulungan,dkk.Panduan reses Partisipatif,Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur
Indonesia (BaKTI),Makassar,2018.Hlm16.

5. 2. Apakah memanfaatkan masa reses sebagai kampanye pemilihan
umum mempunyai relevansi terhadap tindak pidana pemilihan umum?
C. Tujuan Penulisan
Sesuai jabaran pada pokok permasalahan, maka yang menjadi
tujuan penulisan dalam makalah yang berjudul “RELEVANSI
PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA MASA RESES YANG BERUJUNG PADA TERBENTUKNYA
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM” yaitu:
1. Untuk mengetahui apakah pada masa reses dapat juga dimanfaatkan
sebagai suatu bentuk kampanye pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui apakah memanfaatkan masa reses sebagai
kampanye pemilihan umum mempunyai relevansi terhadap tindak
pidana pemilihan umum.
D. Manfaat Penulisan
Berdasarkan uraian sebelumnya maka diharapkan penulisan makalah
yang berjudul “RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM
PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG
BERUJUNG PADA TERBENTUKNYA TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM” memiliki:
1. Manfaat Secara Teoritis
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan
ilmu hukum di masa yang akan datang serta dipergunakan sebagai
acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis dikemudian hari, dan
diharapkan dapat menambah referensi serta literatur kepustakaan di
bidang hukum.
2. Manfaat secara praktis
Hasil pemikiran yang terdapat dalam penulisan ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi pemikiran, dan pandangan kepada
masyarakat terhadap pengetahuan mengenai pemilu, terkhususnya
pada judul makalah ini.

6. BAB II
PEMBAHASAN
1) Memanfaatkan Masa Reses Sebagai Kampanye Pemilihan Umum
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi salah
satu pedoman yang harus ditaati oleh selingkup obyek pemilihan umum.
Mulai dari definisi pemilihan umum hingga seluk-beluk terkait pemilihan
umum tercantum dalam undang-undang tersebut. Seperti halnya definisi
pemilihan umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun
2017 yang berbunyi
“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Pewakilan Rakyat
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”12.
Pemilihan umum dalam konteks hak warga negara diartikan
sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan yang berisi
mekanisme yang bersifat prosedural bagi masyarakat dalam hal
menggunakan hak pilih13. Pemilu adalah salah satu pilar pokok dalam
negara yang menganut sistem demokrasi, dengan mekanisme penyaluran
pendapat yang diperoleh dari rakyat secara berkala melalui kegiatan
pemilihan umum ini menciptakan tersalurnya sarana hak asasi warga
negara yang bersifat sangat prinsipal14. Oleh karena itu, konsep pemilu
dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyatnya sebagai obyek
12 Pasal 1 ayat1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
13 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,
2013.Hlm 1.
14 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, PT Bhuana
Ilmu Popular,Jakarta,2007.Hlm 752.

7. pemegang kedaulatan tertinggi oleh negara yang menganut sistem
demokrasi15.
Pemilihan umum berperan sebagai indikator dimana rakyat
mendapatkan kedaulatannya yang bersifat bebas dan merdeka dalam
konteks memilih pasangan calon yang mereka inginkan. Hal ini
dimaksudkan ialah sebagai, rakyat tidak ingin rezim yang terbentuk selalu
berpegangan pada status quo dalam hal strutur pemerintahan yang
berujung pada kekhawatiran bagi rakyat yang hendak membangun sistem
demokrasi yang kemudian berubah menjadi pemerintahan feodal. Maurice
Duverger dalam hal ini menyebutkan bahwa jika dalam suatu daerah
terdapat pemilihan yang bersifat bebas dan merdeka, maka disitulah
demokrasi berkembang16.
Pelaksanaan kegiatan pemilu yang dilakukan di Indonesia haruslah
berpedoman pula pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
tepatnya dalam BAB II tentang asas, prinsip dan tujuan. Pada Pasal 2
disebutkan bahwa
2) Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.17
Selain itu, dijabarkan pula dalam Pasal 22E Ayat (1) Perubahan Ketiga
UUD 1945
1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.18
Lebih lanjut, jabaran mengenai maksud dari asas tersebut tercantum dalam
Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Jabaran tersebut antara lain:
15 Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,
Rajawali Pers,Jakarta,2017.Hlm45.
16 Bintar Siragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama,
Jakarta,1998.Hlm 169.
17 Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
18 Pasal 22EAyat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945

8. 1) Jujur
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau, Pemilihan Umum,
termasuk emilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Adil
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang
sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
3) Langsung
Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung
memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya,
tanpa perantara.
4) Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan
minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau telah/pernah kawin berhak ikut dalampemilihan umum Warga
negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak
dipilih.
5) Bebas
Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya
sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya.
6) Rahasia
Dalam meberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya
tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
Pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat
diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

9. Asasrahasia ini tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari
tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia
mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun19.
Jika asas-asas yang terkandung dalam pemilihan umum tersebut
terlaksana dengan sebagaimana mestinya, maka label demokrasi sudah
patut diletakkan dalam negara tersebut. Namun terdapat unsur lain yaitu
pesyaratan dalam pemilu. Persyaratan ini berjumlah lima, antara lain
pertama sebuah pemilu haruslah bersifat kompetitif, kedua dilaksanakan
dalam waktu yang berkala, ketiga sebuah pemilu haruslah inkusif, keempat
seorang pemilin pasangan calon harus mendapat hak keleluasaan dalam
hal mempertimbangkan serta mendiskusikan pilihan alternatifnya dalam
konteks yang bebas, tidak berada dibawah tekanan serta kebutuhan akan
akses memperoleh informasi yang tak terbatas dan yang kelima ialah
dalam obyek penyelenggara pemilu tidak berhak untuk memihak dan
dituntut untuk selalu independen.20
Dalam rincian diatas, indikator keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan pemilu tentu sangat bergantung kepada lembaga
yang menyelenggarakan kegiatan pemilu yang melaksanakan tugasnya
secara obyektif, independen serta profesional pada suatu sisi ataupun
melaksanakan tugasnya dengan cara berpihak pada salah satunya.21 Oleh
karena itu untuk menghindari sisi buruk dari pelaksanaan kegiatan pemilu
tersebut, dibentuklah KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E Ayat (5) Perubahan Ketiga
UUD NRI 1945
5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.22
19 Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
20 Marwani,Menjelang Pemilu 2009 : Quo Vadis Suara Perempuan?, 2009
21 Agus Pramusinto,dkk. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Gaya Media,
Yogyakarta, 2009.
22 Pasal 22EAyat (5) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945

10. Sangat jelas dalam konstitusi tersebut bahwa lembaga
penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum
yang memilki posisi legal konstitusional yang mana dalam konstitusi
menyatakan pentingnya keberadaan lembaga penyelenggaraan pemilu
yang hingga akhirnya terbentuklah KPU dengan sifat nasional, tetap serta
mandiri. Lebih lanjut mengenai KPU telah tercantum dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Salah satu tugas dan wewenang KPU adalah yang berkaitan dengan
kampanye pemilu oleh pasangan calon. Mengenai pengertian kampanye
sendiri telah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 35, UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.23
Terdapat banyak tugas dan wewenang KPU dalam hal kampanye
pemilu, salah satunya adalah mengenai pedoman pelaksanaannya. Terkait
hal ini telah diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan umum
1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu
secara nasional diatur dengan Peraturan KPU.24
Pedoman pelaksanaan ini tidak hanya mencakup waktu kampanye
pemilu oleh masing-masing pasangan calon saja. Namun di dalamnya
sudah mencakup waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu
itu sendiri yang ditetapkan dengan keputusan KPU setelah sebelumnya
23 Pasal 1 angka 35,UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
24 Pasal 279 Ayat(1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

11. KPU berkoordinasi dengan para peserta pemilu beserta tim kampanye
pasangan calon.
Berangkat dari kampanye pemilu, selanjutnya ialah pembahasan
mengenai masa reses yang dilakukan oleh anggota DPR. Sebelum
menjumpai definisi dari masa reses itu sendiri maka perlu dipahami
terlebih dahulu bahwa dalam satu tahun waktu kerja anggota DPR terbagi
dalam empat hingga lima masa persidangan. Pada setiap masa persidangan
tersebut terdiri dari dua masa, yaitu masa sidang dan masa reses.25 Masa
reses adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh wakil rakyat yang
memiliki bobot strategis dan penting. Dengan adanya kegiatan reses ini,
masing-masing anggota wakil rakyat seperti halnya DPR dapat
mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya tersebut.26
Berbeda halnya dengan kampanye pemilu yang mana semua diatur
dalam undang-undang lengkap beserta mekanisme serta keputusan yang
sebagian besar ditetapkan oleh KPU, pada reses hal tersebut tidaklah ada.
Walaupun sejatinya reses merupakan suatu kegiatan resmi yang diatur
dalam perundang-undangan, namun tidak dengan mekanisme ataupun
petunjuk mengenai teknis pelaksanaan reses.27 Hal inilah yang menjadikan
pasangan calon seringkali memanfaatkan masa reses sebagai bentuk
kampanye pemilu. Perilaku seperti ini seringkali dilakukan oleh anggota
DPR yang berniat mencalonkan kembali dirinya dalam pemilihan umum
atau disebut juga dengan calon incumbent.
Mengenai perihal benar atau tidaknya tindakan tersebut, maka cukup
berpedoman pada undang-undang pemilu yang menitikberatkan pada
kampanye. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Pasal
279 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pedoman
pelaksanaan kampanye yang salah satunya meliputi waktu pelaksanaan
25 Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana,Fungsi Reses Anggota DPRD DalamMengartikulasikan
Aspirasi MasyarakatKabupaten Bandung, Universitas Komputer Indonesia,Bandung,2021.Hlm
4.
26 Lusia Palulungan,dkk. Panduan Reses Partisipatif, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur
Indonesia (BaKTI),Makassar,2018.
27 Ibid

12. diatur dengan Peraturan KPU. Pasal ini secara tidak langsung juga
menjabarkan bahwa setiap pasangan calon yang telah mencalonkan dirinya
sebagai bagian dari pemilu legislatif haruslah menjalankan kebijakan
kampanye sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Seperti contohnya anggota DPR yang dalam hal ini juga
merupakan calon dari peserta pemilu legislatif tidak diperkenanankan
untuk melaksanakan kampanye diluar yang telah ditetapkan oleh KPU,
terlebih mengambil masa reses sebagai bagian dari kampanye.
B. Relevansi Memanfaatkan Masa Reses Sebagai Kampanye Pemilihan
Umum Dan Tindak Pidana Pemilihan Umum
Definisi mengenai tindak pidana pemilihan umum tercantum dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan derah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
“Tindak pidana Pemilu adalah tindak idana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur
dalam UU Pemilu”.28
Dalam definisi lain, setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana dalam konteks pemilu adalah tindakan diskriminalisasi
berdasarkan UU Pemilu. Secara singkat, tindak pidana dalam kategori
pemilu adalah suatu jenis pelanggaran terhadap suatu bentuk kewajiban
untuk selanjutnya pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana
seperti yang tertera dalam UU Pemilu.29 Pemilihan umum sebagai bagian
daripada sistem pengaturan penyelengaraan pemilu penting halnya
ditopang dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersifat jujur dan adil.
Arti penting dari adanya pengaturan mengenai tindak pidana pemilihan
umum dibagi menjadi dua hal yaitu yang pertama norma yang berada
28 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan derah,dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah
29 Topo Santoso,dkk. Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004,Kajian Pemilu 2009-2014,
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta,2006.Hlm 89.

13. dalam tindak pidana pemilihan umum sejatinya ditujukan dalam upaya
melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara serta pemilih.30 Selain
itu, norma yang berada dalam konteks tindak pidana pemilihan umum ini
tidak lain bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pemilu.
Pendapat Remmelink terkait hukum pidana yang masih satu rumpun
dengan hukum pidana pemilu menjabarkan bahwa tujuan dibentuknya
hukum pidana bukanlah untuk dirinya sendiri tetapi ditujukan dalam
rangka menegakkan tertib hukum serta melindungi masyarakat hukum31.
Oleh karena itu supaya hak yang ada pada masing-masing individu dalam
sistem pemilu dapat terlindungi maka hukum pidana menjadikan salah
satu instrumen dan memeliharanya.
Berangkat dari definisi pemilihan umum, variasi pasangan calon yang
dengan jalur ilegal memanfaatkan masa reses sebagai kampanye
didominasi oleh calon incumbent. Calon incumbent atau dalam bahasa
Indonesia-nya adalah petahana didefinisikan sebagai kandidat yang
menjabat sebagai wakil rakyat pada pemerintahan sebelumnya dan
mencalonkan diri sebagai wakil rakyat kembali dalam pemilu.32
Pada uraian pembahasan sebelumnya, memanfaatkan masa reses
sebagai kampanye pemilihan umum merupakan suatu hal yang tidak
dibenarkan. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 279 Ayat (1) UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang didalamnya menyatakan
bahwa waktu kampanye pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU
sehingga jika pasangan calon melakukan kampanye diluar waktu maka hal
tersebut termasuk ilegal. Ilegal disini dikarenakan adanya unsur materi
yang terlibat dalam kegiatan penggunaan masa reses sebagai kampanye.
Unsur materi ini jugalah yang menjadi faktor pasangan calon
30 Ramlan Surbakti,dkk. Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kerasama Kemitraan, Kingdom of The
Netherlands and Danish International Developmen agency, Jakarta,Jakarta,2011
31 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, PT Sofmedia,
Jakarta,2012.Hlm 36.
32 Noory Okthariza, Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa, Centre for Strategic and
International Studies,Jakarta,2019.Hlm 4.

14. menggunakan masa reses sebagai kampanye pemilu. Dengan adanya biaya
pendanaan yang menjadi rebutan tersebut menimbulkan perilaku koruptif
pasangan calon yang tidak memanfaatkan dana reses sebagaimana
mestinya.
Unsur materi yang dimaksud adalah mengenai pendanaan kegiatan.
Pada kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh pasangan calon
wakil rakyat, pendanaan kegiatan tersebut menggunakan biaya dari
masing-masing pasangan calon. Adapun salah satu sumber dana untuk
melaksanakan kampanye pemilu ini berasal dari sumbangan kas pada
masing-masing partai33. Walaupun dalam kenyataannya sekarang sudah
terdapat usulan mengenai pendanaan kegiatan pelaksanaan kampanye
pemilu yang dibiayai oleh negara, namun hal tersebut belum terwujud
sepenuhnya.
Berangkat dari pendanaan pada kampanye pemilu yang
menggunakan biaya pribadi partai, berbeda halnya dengan reses yang
mana dana dari pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan biaya
sepenuhnya yang ditanggung oleh negara34. Adapun biaya pendanaan
reses ini berasal dari APBD sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerinah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri tas penghasilan
yang pajaknya dibebankan pada:
a. APBD, meliputi:
1. Uang representasi;
2. Tunjangan keluarga;
3. Tunjangan beras;
4. Uang paket;
33 Ramlan Surbakti, Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia, Kemitraan Bagi
Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta,2015.Hlm 10.
34 Lusia Palulungan,dkk. Panduan Reses Partisipatif, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur
Indonesia (BaKTI),Makassar,2018.Hlm16.

15. 5. Tunjangan jabatan;
6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. Tunjangan komunikasi insentif; dan
2. Tunjangan reses.35
Dengan adanya tunjangan reses tersebut memberikan peluang
terjadinya tindakan pidana terkhusus pada tindak pidana pemilihan umum.
Pasangan calon dapat melaksanakan kampanye pemilu lewat masa reses
yang mana sejatinya hal tersebut adalah ilegal. Dengan inti pemikiran
bahwa masa reses adalah masa gemilang dalam hal berkampanye tanpa
mengeluarkan uang kas partai sebagai biaya pendanaan pemilu dan
menghemat biaya pengeluaran pasangan calon.
Pelaksanaan kampanye yang dilakukan pada masa reses dengan tujuan
mengambil dana reses tersebut sebagai biaya kampanye, ditindak tegas
dalam Pasal 304 ayat (1) UU No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden,
pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas
negara.36
Lebih lanjut, fasilitas negara yang dimaksud dalam pasal diatas bisa
berupa sarana mobilitas seperti halnya kendaaraan dinas, gedung kantor,
rumah dinas, sarana perkantoran serta fasilitas lainnya yang dalam hal ini
dibiayai oleh APBN. Dana resus yang berasal dari APBN merupakan
bentuk fasilitas negara yang selanjutnya dilarang untuk digunakan pada
masa kampanye.
Jika dalam penggunaan dana untuk menciptakan keamanan dalam
keuangan partai saja sudah salah dengan menggunakan reses sebagai
35 Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerinah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah
36 Pasal 304 ayat(1) UU No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

16. fasilitas negara menjadi milik pribadi, ditambah dengan melaksanakan
kampanye pada masa reses maka tindakan tegas akan diberikan kepada
pelaku tepatnya dalam Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu
di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.37
Ancaman kurungan penjara yang tercantum dalam pasal tersebut tidak
hanya dikarenakan penggunaan fasilitas negara pada unsur kampanye
tetapi tindakan seperti ini juga melanggar salah satu asas pemilu. Asas
tersebut adalah asas jujur. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum, Pengawas dan Pemantau, Pemilihan Umum, termasuk pemilih,
serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Definisi dari asas ini juga secara tidak langsung memberikan
peringatan bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku
tidak boleh dilanggar.
Berpindah dari pasal yang membahas terkait pelanggaran pemilu,
pembahasan mengenai mekanisme peradilan pidana pemilu juga
mengikuti sistem peradilan pidana dalam konteks pada umumnya. Dalam
hukum pidana pemilu terdapat beberapa subyek khusus seperti dari segi
hukum materil yang digunakan. Perihal mengenai tindak pidana pemilu
diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Banyak hal yang
ditetapkan sebagai suatu bentuk perilaku tindak pidana pemilu hanya dapat
dituntut sesuai dengan UU Pemilu, bukan berpijak pada pidana umum. Hal
ini sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali yang menyatakan
37 Pasal 492 UUNo. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

17. bahwa semua unsur pada suatu rumusan delik terdapat peraturan lain,
sedangkan peraturan khusus tersebut disamping semua unsur-unsur
peraturan umum memuat pula unsur lain.38
Aspek hukum formil pada hukum pidana pemilihan umum juga tunduk
pada peraturan yang berlaku dalam KUHAP. Contoh dari hal ini tercantum
dalam Pasal 2 262 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
1) Pengadilan negeri dalam tugasnya memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain
dalam UU Pemilu.39
Frasa “... kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu” merupakan
klausul yang memberikan kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan
dugaan tindak pidana pemilu. Salah satu bentuk kekhususan dalam tindak
pidana pemilu ini yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan. Hal ini tidak lain bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu. Tidak hanya itu saja, bentuk dari kekhususan tindak pidana pemilu
ini juga dapat dilihat dari terbatasnya upaya hukum yang bisa dilakukan
bagi orang yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana
pemilu.
5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat
dilakukan upaya hukum lain.40
38 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, PT Sofmedia,
Jakarta,2012. Hlm 618.
39 Pasal 262 ayat(1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
40 Pasal 263 ayat(5) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

18. Upaya hukum biasa yang tidak tersedia dalam kegiatan
pemeriksaaan tindak pidana pemilu dapat juga berupa putusan pengadilan
hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding yang
memiliki sifat terakhir.
Penegakan hukum pidana pemilu juga menyangkut institusi
penyelenggara pemilu yang dalam hal ini ialah Bawaslu beserta
jajarannya. Tahap penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan umum
terlebih dahulu harus disertakan dengan laporan ataupun rekomendasi
yang dibawa langsung dari Bawaslu Provinsi serta Panwaslu
kabupaten/kota. Dalam mekanisme ini, dugaan pelanggaran pemilu
terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana,
apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak
pidana penulis maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu
diteruskan pada pihak kepolisian.
Pemeriksaan perkara tindak pidana pada pemilihan umum
ditangani sendiri oleh majelis khusus yang sudah dibentuk pada
pengadilan tinggi yang dimana hakim khusus perkara pidana pemilu
harusn memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua MKRI.

19. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam Pasal 279 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan umum, pasal ini secara tidak langsung juga menjabarkan
bahwa setiap pasangan calon yang telah mencalonkan dirinya
sebagai bagian dari pemilu legislatif haruslah menjalankan
kebijakan kampanye sebagaimana mestinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya anggota DPR
yang dalam hal ini juga merupakan calon dari peserta pemilu
legislatif tidak diperkenanankan untuk melaksanakan kampanye
diluar yang telah ditetapkan oleh KPU, terlebih mengambil masa
reses sebagai bagian dari kampanye.
2. Pelaksanaan kampanye yang dilakukan pada masa reses dengan
tujuan mengambil dana reses sebagai biaya kampanye, ditindak
tegas dalam Pasal 304 ayat (1) UU No. Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
“Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden,
pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas
negara”.
Dana resus yang berasal dari APBN merupakan bentuk fasilitas
negara yang selanjutnya dilarang untuk digunakan pada masa
kampanye. Pelaksanaan kampanye pada masa reses juga ditindak
tegas dan akan diberikan kepada pelaku tepatnya dalam Pasal 492
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
B. Saran

20. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diambil dari
makalah ini antara lain:
1. Pasangan calon yang telah mencalonkan dirinya sebagai bagian
dari pemilu legislatif haruslah menjalankan kebijakan kampanye
sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2. Tindakan koruptif dalam pelaksanaan pemilu dapat ditindak tegas
dengan pidana penjara, oleh karena itu menaati peraturan
merupakan suatu kewajiban bagi setiap pasangan calon.