salah satu prasyarat demokrasi yaitu, partai politik harus menjalankan prinsip demokrasi

1. Transfusi Partai Politik dan Pemilu Indonesia:
Merampingkan Parpol, dan Menggemukan Presidensial
(Syarief Aryfaid)
1. Pengantar
Pemilihan Umum, secara konseptual merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung dengan asas; umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang
berlandaskanpadakonstitusidandi regulasi sehinggamemiliki role of law dan role of the game.
Sebagai proses yang demokratik, maka pemilu juga difungsikan sebagai jalan alternatif
mengatursirkulasi kekuasaandankempimpinan. Dari proses tersebut partai politik merupakan
salah satu instrument politik strategis dalam rangka mengartikulasi dan mengagregasi
kepentingan masyarakat (konsep ideal).
Partai politik selalu menjadi prasyarat penting dalam pemilu, karena ia diberi mandat untuk
menjadi wadah interaksi antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, baik yang bersifat
idelogismaupunpragmatissebagai proseschekandbalancess.Namundemikian,secaraexisting
partai politikdi Indonesia, seringkali menegasikan suara dan kepentingan masyarakat, sifatnya
yang “politis”cenderungmenempatkanmasyarakatsebagai komodite politik, ketimbang tujuan
politik. Dengan katalain, bahwa partai politik di Indonesia mayoritas tatakelolanya bersifat
oligarki dan parokialisme. Hal ini tercermin dari struktur kekuasaan dan kekuatan dalam
manajemen organisasinya.
Konsekwensi logisnyaadalah,partai politikmengedepankankepentingankelompok oligarki dan
parokial-nya, (meskipun dikamuflase), daripada mengedepankan tujuan utama dalam
mewujudkantatananpolitik kebangsaan yang diorientasikan sebagai instrument mewujudkan
wellfare state. Alhasil,gambarpartai politikdi Indonesiaadalahstrukturpiramidkekuasaanyang
bersifat dinasti yang watak pengelolaanya berdasarkan insting individualis dan kelompok
keluarga.
Pratekpolitik-partai politikyang“sebagai pemburu rente” sudah menjadi rahasia umum, kasus
korupsi yangdilakukanolehaktor-aktorpartai politik(Bupati/Walikota,Gubernur,Pimpinandan
Anggota DPR/DPRD, sampai calon kepala Daerah menjadi pesakitan dalam rumah tahanan),
tidak saja mengejawantahkan jorok dan bobroknya mental dan moralitas politik, tetapi secara
bersamaan juga menjawab keraguan publik soal degredasi ideologi partai politik, dan parpol
dianggap sebagai wadah mencari kekuasaan dan uang.
Penyebab terjadinya hal tersebut di atas, tentu sangat banyak, diantaranya, mulai dari yang
bersifat rendahnya moralitas kebangsaan, sampai faktor yang disebabkan oleh design sistem
pemilu dan partai politik yang tidak kompatibel dengan tatanan sosial-ekonomi masyarakat
Indonesia.
Problematika Sistem Politik

2. Perdebatan soal sistem pemilu mana yang paling baik antara sistem proporsional atau sistem
distrik, telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Bahkan pada masa Orde Baru Berkuasa,
SistemProporsional yang sudah tujuh kali digunakan, yang mengokohkan Soeharto dan Golkar
sebagai pemilik tahta kekuasaan. Baik secara teoritik maupun secara empirik, kedua sistem
tersebutmemiliki kelebihan dan kelemahan. Maka untuk menemukan solusi alternatif sistem
mana yangdianggapkompatible adalahdengan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu
dari waktu ke waktu, khususnya pada variabel kualitas hasil pemilu tersebut.
Seperti halnyayangterjadi saatini,wacanauntukmerubahsistempemilukembalimencuat, ada
yang mengusulkan agar menggunakan sistem proporsional tertutup, proporsional terbuka,
sistem distrik, dan ada juga yang tetap mempertahankan sistem pemilu yang sedang berlaku
saat ini.
Pertama, secara konseptual, Sistem Distrik, bertujuan untuk mewujudkan wakil legislatif
memiliki moralitas politik dan tanggung jawab yang baik pada konstituennya, dan bukan
bertindak sebagai wakil partai. Namun yang faktual, mereka yang dilahirkan dari rahim sistem
distrik, seringkali mengangkangi konstituenya.
Kedua, Sistem Proporsional, juga mendapatkan kritikan dari para penganut sistem distrik,
dimanasistemini,memberikan otoritas penuh kepada partai politik untuk mengatur siapa saja
yang layak menempati kursi kekuasaan di parlemen. Sehingga dikhawatirkan mengabaikan
kepentingan dan aspirasi konstituen.
Ketiga, Pilihan menggabungkan dua sistem (distrik dan proporsional) sebagai jalan tengah,
merupakanbentukkompromi politikyang bersifat win-win solution, tetapi juga belum mampu
menyelesaikan persoalan kualitas pemilu, yang diukur dari integritas para pemimpin (wakil
rakayat) yang dihasil dari proses politik tersebut.
Keempat. Penerapan sistem multy partai masih terjebak pada argumentasi eforia demokrasi,
sehingganiatmendirikan banyak partai merupakan ekspresi hak-hak warga negara, dan bukan
pada cita-citayangbersifatideologi kebangsaan. Dengankatalainsemangatmendirikanpartai di
dasari semangat “pemburu rente”.
Malfungsing Partai Politik
Demokrasi memang mensyaratkan tumbuh kembangnya partai politik, degan harapan partai
politikmemberikansumbanganyangbesarbagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan
dengan jaminan kebebasan berseri keberlangsungan proses demokratisasi. Dan tidak dapat
dipungkiri pula bahwa reformasi telah mclahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya
jumlah partai merupakan asset politik yang tak temilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya
jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap.
Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan
pendidikan politik. Dan yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan
terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis
Narnun sebaliknya, banyaknya jumlah partai politik juga dapat memunculkan konflik dan
perpecahan dikalangan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa demokrasi parlementer.
Kondisi ini tentunya akan berakibat buruk pada proses demokratisasi. Untuk mencegah

3. munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai disuatu negara, yang perlu dilakukan
adalahmemaksimalkanfungsi yangdimiliki olehpartai politik.Maksimalisasi fungsi partai politik
merupakansyaratdasar dalammengeliminirside effectdari banyaknyajumlah partai. Berkaitan
dengan itu, berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi [yang harus
dimaksimalisasi] dari sebuah partai politik, yaitu;
pertama,partai politikberfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik
merumuskanusulan-usulankebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian
rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah
kebijakan. Proses ini menunjukan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat
dapar dijembatani oleh partai politik. Dan bagi partai politik mengartikulasikaii aspirasi rakyat
merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut
ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.
Kedua,partai politikberfungsi sebagai saranasosialisasi danpendidikanpolitik.Dalamkaitanmi,
partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat.
Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi. platform dan program
partai tersebut.Dengansosialisasi wacanapolitikini diharapkanmasyarakat akan menjadi sema
kin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan
masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.
Ketiga, partai politik, berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik, dimana partai politik
berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka mengisi posisi
dan jabatanpolitiktertentu.Denganadanya rekruitmen politik maka dimungkinkan te rjadinya
rotasi clan mobilitaspolitik.Tanparotasi danmobilitaspolitik pada sebuah sistem politik, maka
akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.
Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan
fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik hams peka dan tanggap
terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Dan karena partai politik
cenderung inklusif, menjadi kewajiban partai politik untuk meredam dan mengatur potensi
konflik tersebut agar tidak meledak menjadi sebuah riot.
Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya [seperti telah disebutkan
diatas]. maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah
partai politikmenjadi tidakberalasan.Dansebaliknya,ini akan menjadi 'energi pendorong' bagi
proses demokratisasi.
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, fungsi partai politik juga berpengaruh secara
signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan pemilu 1999. Sukses penyelenggaraan
pemiludimaksudadalahtmgkatkeberhasilan pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas
politik. Realisasi fungsi [keberfungsian] partai politik akan berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi politikmasyarakatdalampemilu.Keberfungsianpartai politik juga akan menentukan
apakah pemilu yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik dan
mendewasakanpolitikmasyarakat atau hanya pesta politik belaka. Korelasi yang terjadi antara
tingkat keberfungsian dari partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah;

4. semakintinggi tingkat partai politik[fungsi-fungsi partai politikterealisasi maksimal] cenderung
akan menyebabkansuksesnyapenyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, jika tingkat keberfungsian
partai politik rendah maka penyelenggaraan pemilu akan cenderung kurang sukses.
Pemilu dari tahun ke tahun, termasuk pemilu 2014 yang lalu, realitas politik menunjukan
sebagianbesarpartai politiktidakmenjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih
menerapkanpragmatismepolitiksemataketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang
dimilikinya.
Kondisi ini terutamaterlihatjelasdalam tahapan kampanye, dimana sosialisasi dan pendidikan
politik sangat minim sekali [bahkan nyaris tidak ada]. Partai politik masih berparadigma
konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan {show of forces}
ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi
masyarakat. Kondisi ini menunjukan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi
partai politik sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan politik tidak berjalan.
Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur
konflik.Partai politikbelumbisamenempatkandiri sebagai sebuahinstitusi politik yang inklusif
yang menampungaspirasi masyarakatdanmendeteksi secaradini potensi dangejalamunculnya
konflikdalammasyarakat.Bahkan,kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau
menjadi biangkeladimunculnyasebuahkonflik dalam masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas
dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memunculkan
konflik antar kelompok masyarakat. Peristiwa Purbalingga dan Ujung Pandang dapat dijadikan
contoh aktual tidalk berfungsinya fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik.
Mal-fungsi dan partai politik [terutama dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan
pendidikan politik serta sarana peredam dan pengatur konflik] ini terjadi sebagai akibat dari;
pertama,kemunculanpartai yanglebihdisebabkanoleheufona politik semata, bukan dilandasi
olehkebutuhandanpemikiranpolitikyangdewasa.Hal ini menyebabkan partai-partai tersebut
cenderung emosional dan reaktif dalam berpolitik. Kedua, sebagian besar partai politik tidak
memiliki visi, misi, platform, dan program yang jelas. Ini merupakan dampak turunan dari
kemunculan partai politik itu sendiri yang dilandasi oleh euforia politik. Akibatnya tidak ada
wacana politik yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, hanya konvoi dan arak-arakan saja.
Dalam kaitan itu, partai politik tidak melakukan pendewasaan politik tetapi melakukan
pembodohanpolitik kepada masyarakat. Keilga, struktur dan infrastruktur politik yang dimiliki
olehsebagianbesarpartai politik[baru] sangattidakmemadai bagi terealisasinya fungsi-fungsi
dari partai politik. Hal ini dimungkinkan karena usianya yang masih relatif muda, dibutuhkan
waktu yang panjang untuk mematangkan dan menguatkan struktur dan infrastruktur partai
politiksehinggadapatberfungsi sebagaimanamestinya.Keempat, sebagian partai politik masih
cenderung memiliki pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan pemilu
sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu hanya dilihat sebagai alat untuk
mendapatkan jatah kursi di legislatif. Fungsi lain dari pemilu diabaikan begitu saja. Akibatnya,
partai-partai politikterjebakpadapragmatisme dancenderung menghalalkan segala cara untuk
memperolehkekuasaan.Mal-fungsi dari partai politilt tersebut pada akhirnya akan mengurangi

5. kualitasdari penyelenggaraanpemilu,terutamaberkaitandenganpendidikandanpendewasaan
politik masyarakat
Era Transfusi Politik
Indonesia yang menganut sistem demokrasi, yang juga memiliki banyak pengalaman (sebagai
akibat uji coba sistem pemilu dan parpol), maka penulis mencoba mengkaji soal pentingnya
melakukantransfusi politik,yaitumengakomodirsistem two party ditengah eforiapraktikpolitik
multy party sebagai basis perubahan sistem politik.
Transfusi Politik yang dimaksud adalah proses menyalurkan gagasan politik atau ide berbasis
politik dari satu gagasan ke sistem politik yang sedang berlaku. Transfusi politik berhubungan
dengankondisi politik seperti kehilangan trustpolitikpubliksebagai akibat perilaku politik yang
buruk dan masif disebabkan figur-figur politik, tatakelola organisasi parpol dan tidak
berfungsinya partai politik dalam menjalankan tupoksinya: (edukasi, agregasi dan artikulasi).
Meminjam argumentasi Giovani Sartori (Parties And Party Systems,1976), bahwa sistem
kepartaian dapat berubah sesuai dengan variabel pembentukannya. Menurutnya ada empat
variabel yangmenentukkan: Pertama, Sistemdanmekanismepemiluyangberlaku, Kedua, Nilai
demokrasi pada tataran operasional yang dipahami suatu bangsa, ketiga, Pola mekanisme
pengambilankeputusanpolitikyangdikenaldalamnilai kultural yangberlakudan keempat, Kuat
atau tidaknya ideologi nasional.
Namun demikian terdapat variabel kelima, jika melihat praktek politiknya di Indonesia yaitu
dimana state berposisi sangat superior, yaitu peran dan intervensi birokrasi pemerintah yang
mendorong pergeseran sistem kepartaian. Hal ini bisa dilihat setiap ganti regime, dan bahkan
menjelang pemilu, regulasi pemilu selalu diubah (baca perubahan UU pemilu).
Transfusi Sistem Multy Party ke Sistem Two Party
Praktek sistem multipartai di Indonesia sudah pernah dilakukan pada tahun 1950-an, dan
kemudian muncul lagi setelah runtuhnya Orde Baru pada pertengahan tahun 1998, dan pada
pemilutahun1999, sistemmultypartai diterapkan kembali hingga saat ini. Sistem multy partai
mengakomodir bagi setiap warga negara untuk mendirikan partai politik (sesuai uu yang
berlaku). Namun demikian pada saat yang sama sesungguhnya masyarakat sedang
dikelompokanmenjadi kelompokpolitikyangrentanmengalami gesekan dan kohesi sosial. Hal
ini disebabkanpartai politik yang lahir dari kepentingan pragmatisme seringkali “kabur” dalam
persoalan ideologi. Kalaupun ada statement yang bersifat ideologis, itu merupakan retorika
politik yang lipservice.
Oleh sebab itu penting untuk “merampingkan” jumlah partai politik di Indonesia. Gagasan ini
tidak bermaksud membatasi hak wargaa negara untuk berserikat, berkumpul dan mendirikan
partai politik, akan tetapi sebagai upaya untuk membangun kesadaran kebangsaan ditengah
gencarnyaarus liberalisasi (sosial,politikdanekonomi). Kitabisabelajardari dinamikapolitik di

6. USA, dimana keberadaan partai Demokrat dan Republik, sebagai representasi “ideologis”
masyarakat USA (liberalisme). Kedua partai tersebut, tidak hanya sebagai simbol politik, akan
tetapi menjadi kanal dan wadah strategis dalam mengkampanyekan dan membela hak-hak
masyarakatUSA. Kondisi ini tentuberbeda dengan partai politik di Indonesia, yang setiap hari,
kita di pertontonkan dengan seria drama melankolis “kejahatan korupsi”, kerusuhaan sosial,
konflik dan lain sebagainya.
Mengacu pada hal tersebut,pentingbagi para pemangku kebijakan, agar dalam revisi UU partai
politikdanpemilu,kiranyamemasukanklausul tentangpembatasanjumlahpartai politik,seperti
meninggikanangkaparlementary treshold, 10-15 % (persen). Kita ketahui, bahwa pada Pemilu
2009 ambangbatas parlemensebesar2,5%. Di Pemilu 2014 angka ambang batas parlemen naik
menjadi 3,5%. Secara empiris, PT di bawah 5% tidak berhasil menyederhanakan sistem
multipartai ekstrem yang ada sekarang menjadi multipartai sederhana, dimana di DPR masih
terdiri atas sekitar 10 fraksi yang berkuasa.
Olehsebabitujikamerujukpadaefektivitas sistem presidensial, maka ambang batas parlemen
sekitar 10% sampai 15%. Dengan demikian, jumlah partai politik yang mampu menempatkan
wakil di DPR tidaklebihdari empat. Itu artinya, DPR hanya terdiri atas empat fraksi. Menaikkan
angka PT 10-15%, akan mendorongpartai politik bekerjadan berkompetisi untuk mendapatkan
simpati dan dukungan masyarakat. Selain itu, perampingan parpol tersebut, setidaknya
mendorong terjadinya fusi ideologi partai. Penaikan angka ambang batas parlemen bukan
semata-mata bertujuan menghasilkan pemerintahan yang efektif, tetapi sebagai proses
konsolidasi demokrasi yang subtantif.
Dua Partai dan memperkuat Sistem Presidensial
Repotnya sistem multy party yang dipraktekan di Indonesia, tidak hanya mengaburkan sistem
politik (umum), namun demikian juga berdampak pada praktek sistem presidensial yang
beraromaparlementary.Sistempresidensial harus menghasilkanpemerintahanyangefektif dan
jugaproduktif (tidaksalingsandera),yaitu pemerintahan yang kebijakan mereka mendapatkan
dukungan dari mayoritas anggota parlemen, meskipun tetap ada mekanisme kontrol.
Hal ini-lahyangterjadi selamaJokoWidodomemimpinpemerintahan, meskipun berada dijalur
presidensial,namunseringkali banyakkebijakanyangtidakefektif,akibat politik saling sandera.
Kondisi ini tentusajamembuka”kanal lobi” antarakeduabelahpihak(eksekutif dan legislatif)..
secara faktual, tidak mudah bagi pemerintah Joko Widodo (diawal kekuasaan) mendapatkan
dukungan mayoritas dari anggota parlemen, selain karena faktor jumlah fraksi (partai politik)
yang banyak, juga kaburnya identitas ideologi dari masing-masing partai tersebut.
Dipertengahan masa kekuasan Joko Widodo, situasi politik mengalami pergeseran, hal ini,
karena Joko Widodo menjalankan politik akomodatif, yaitu mengajak sebanya-banyak partai
politikuntukbergabungdanmendukungpemerintahan. Tentu saja hal tersebut tidak ‘GRATIS”,
PPP, GOLKAR dan PAN merupakan partai yang diajak kompromi dan diakomodasi untuk
mendukung pemerintah.

7. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut dan tidak dievaluasi, maka transisi demokrasi
Indonesia,hanyaakanmenghasilkanliberalisasi politik.Apalagi menjelangPemilu 2019, dimana
pemilulegislatif dilakukanbersamaandenganpemilupresiden.Jikamasingmenggunakansistem
multypartai,maka presidenhasilPemilu 2019, akan menjadi “presiden sandera partai” (karena
jumlah fraksi tetap banyak).
Oleh sebab itu, penting kiranya segera melakukan transfusi politik, yaitu dengan
merubah/merevisi regulasi yang mengatur tentang partai politik, dan regulasi tentang pemilu
(legislatif/eksekutif). Kanal utamanya jelas ada pada parlemen saat ini, mendorong dan
menyadarkanmeraka(DPRD),agar dalam pembahasan perubahan UU pemilu, didasarkan pada
konsensi nasional membangun demokrasi kebangsaan yang lebih baik. Sehingga usualn
menyederhanakan konfigurasi fraksi di DPR dengan menerapkan ketentuan ambang batas
parlemen (parliamentary threshold/PT), merupakan keputusan bersama dalam rangka
memperkuat demokrasi Indonesia.
Penulisadalah Direktur Eksekutif LSN dan pemerhatipolitik dan kebijakan
WA/Email:081328370083/syariffaid92@gmail.com