Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik memiliki cakupan yang berbeda. Studi perbandingan pemerintahan hanya membandingkan lembaga-lembaga pemerintahan antar negara, sedangkan studi perbandingan politik membandingkan lembaga-lembaga formal dan nonformal serta aktivitas politik seperti pemilu dan faktor-faktor luar negara yang mempengaruhi politik suatu negara.
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebuah konsep yang berbeda.docx
1. 1. Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebuah
konsep yang berbeda, buktikan kebenaran dari pernyataan tersebut!
Perbandingan pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkaji berbagai aspek dari
Lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka menemukan persamaan dan perbedaan.
Adapun menurut salah satu ahli Mariana Yuningsih, dan Paskarina (2009: 1.6-1.7)
mendefiniskan , perbandingan pemerintahan sebagai upaya untuk mensejajarkan unsur-
unsurpemerintahanbaikdalam arti sempit,untukmendapatkanpersamaan persamaandan
perbedaan perbedaam dari objek objek tadi dengan alat perbandingan.
Adapunstudi perbandinganpemerintahanyangmenjadi objekkajianuntukdiperbandingkan
adalahbentukpemerintahandari suatunegaratertentudengannegaralain.Perbandinganini
dalamrangkamencari perbedaandanpersamaan,sebagaicontohkitadapatmembandingkan
bentuk pemerintahan antara Rusia dan China.
Sedangkan Studi Perbandingan Politik memiliki cakupan kajian yang lebih luas, tidak hanya
membandingkan Lembaga formal antarnegara di dunia tetapi juga Lembaga nonformal dan
aktivitas politik, seperti pemilu, perilaku pemilih dan faktor faktor diluar negara yang
mempengaruhi jalannya politik di sebuah negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Franzese Jr (
2007:29) perbandingan politik adalah studi teoritik yang menekankan penelitian pada
masalah-masalah budaya politik dan opini public, institusi-institusi sosial, ekonomi dan
politik, dan struktur budaya dengan metode perbandingan yang dilakukan, baik di tingkat
internasional dengan membandingkan antar negara maupun yang dilakukan di tingkat
domestic ( satu negara).
2. Kelompok pluralis menggambarkan ilustrasi bagaimana sebuah kebijakan publik dibuat,
salah satu pakarnya adalah Jones dan Frohock a. Gambarkan model arus sistem politik
tersebut! b. Jelaskanmaksud dari arus sistem tersebut! c. Korelasikanmodel arus tersebut
dengan pembuatan kebijakan di Indonesia
a)
b) MenurutJones (1970) danFrohock (1979) yaitubentukyanglebih terperincitentang
berbagai kemungkinan bentuk dan input, kebijakan dan juga output. Output adalah
berkaitan dengan hasil dari implementasi kebijakan dan berkaitan dengan kegiatan
kegiatan apa saja yang dihasilkan dan/atau bagian dari konsekuensi kebijakan
tersebut.
2. c) Bilamodel tersebutdi korelasikandengan pembuatankebijakandi Indonesiamenurut
anilisis saya, dimana bentuk system pemerintahan merupakan system presidensial,
dengan system demokrasi langsung tentunya setiap kebijakan berawal dari INPUT
atau masukan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, namun dengan system
pemilihan langsung tentunya memiliki kelemahan dalam hal penyerapan INPUT
tersebut, karena tentu hasilnya tidak serratus persen objektiv, karena ada
kemungkinan akan lebih mendengar INPUT yang berasal dari pendukung, partai
politik dan golongan yang mendukung seorang Presiden, walaupun tentu tahapan
tahapan nya akan di putuskan Bersama sama Legislatif, namun tentunya di dalam
Parlemen tersebut berasal dari kalangan kalangan Partai Politik yang tentunya
mendukung Presiden terpilih , oleh karenanya sangat penting untuk seorang
Pemimpin Eksekutif dan legislative setelah menjabat sebagai pemimpinmelepaskan
atribut atribut kepartaian nya.
Bilamelihatmodel aruspolitikdi atas,INPUTyang diserapolehpemerintahtentunya
mempertimbangkan jugasuarasuara kalangankalanganlaindi luar pendukungatau
partai politik pengusungnya, seperti organisasi organisasi besar di Indonesia yang
sangat berpengaruh sepert organisasi keagamaan NU, MUHAMADIYAH, organisasi
LIngkungan Hidup, Organisasi Hak Asasi Manusia dan organisasi organisasi lainnya
yang tidak terafiliasi pemerintah.
Kalangan Buruh, Petani, Nelayan pula menjadi pertimbangan pemerintah untuk
menyerap aspirasi aspirasi untuk membuat suatu kebijakan.
Selanjutya dalam pembuatan suatu kebijakan seperti yang saya terangkan di atas
maka dalam hal ini Eksekutif maupun Legislatif Bersama sama merancang suatu
kebijakan tentunya dengan mempertimbangkan semua faktor kebijakan tersebut,
baikdalamsisi hukum,sosial,politik,ekonomidanbudayaagar,suatukebijakanyang
dikeluarkan tidak menjadi pertentangan atau ada pihak pihak yang dirugikan oleh
suatu kebijakan yang dikeluarkan.
Selanjutnya dalam Tahap terakhir yaitu Output hasil dari INPUT yang melahirkan
suatu kebijakan maka harus segera di sosialisakan kepada masyarakat dan di
implementasikandalamsuatuaturanyangmengikatdanberkekuatanhukum.Namun
dalamperjalannya,OUTPUT yangdiimplementasikantidakmenjadi suatuyangtidak
bisa diubah, oleh karenanya Ketika di implementasikan maka pemerintah akan
menunggu reaksi dan tanggapan masyarakat apakah kebijakan tersebut disetujui
Sebagian masyarakat ataupun tidak oleh karenanya pentingnya pemerintah untuk
mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan nya, jika suatu kebijakan tersebut masih
banyak kekurangan maka kebijakan tersebut masih memungkinkan untuk di revisi,
bahkan jika suatu kebijakan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat maka
dimungkinkan kebijakan tersebut untuk dicabut.
3. Terdapat tiga tipelogi budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, yaitu
budaya politik parokial, subyek dan partisipan. Berdasarkan pernyataan tersebut, a. Apa
yang dimaksud budaya politik subyek? b. Apakah Indonesia pada masa reformasi saat ini
dapat digolongkan kedalam budaya politik subjek? Berikan penjelasan saudara!
3. a) Dalam budaya politik subyek, individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari
warga suatu negara, namun mereka melihat diri sendiri bukan sebagai bagian dari
partisipasi dalam proses politik. Individu yang berbudaya politik subyek
sesungguhnya memberi perhatian yang cukup atas politikakan tetapi sifatnya pasif.
Saat berhalangandenganinstitusinegaramerekajugamerasalemahdantidakdapat
mengubah keadaan, seperti masyarakt yang hidup dalam kediktatoran. Adapun
Karakter Budaya politik subyek yaitu masyarakat menyadari bahwa proses politik
seperti perumusan kebijakan menentukan kehidupan, mereka (aspek output dalam
system politik) Namun kesadaran tersebut tidak cukup menggerakan mereka untuk
melibatkan diri dalam proses politik ( aspek input ).
b) Menurut saya di masa reformasi dewasa ini, Indonesia bukanlah bagian dari politik
subyek, tetapi lebih kepada politik partisipan dimana setiap individu memiliki
kesadaran bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan system
maupun dipengaruhi system politik. Mereka juga menyadari akan sejumlah hak
maupun kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara untuk menyatakan
pendapat dan berserikat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan
disisi lain kewajibanuntuk membayar pajak. Individumerasa bebas mendiskusikan
masalah politik serta memiliki kesadaran dapat mempengaruhi jalannya proses
politik. Mereka terlibat dalam organisasi baik organisasi politik maupun organisasi
sukarela dalam kerangka membangun dukungan maupun posisi kritik terhadap
pemerintah yang berkuasa. Serta Karakter Budaya Politik di Indonesia jauh dari
Karakter budaya politik subyek dikarenakan budaya politik di Indonesia di era
reformasi ini masyarakat merasa politik mempengaruhi kehidupan mereka dan
mereka berpartisipasi dalam proses politik karena mereka merasa kompeten dan
memiliki cukup pengetahuan.
4. Jelaskan perbandingan sistem pemerintahan antara Negara Rusia dan Tiongkok, buat
dalam sebuah matrik perbandingan!
NO
TEMA RUSIA TIONGKOK
1.
Bentuk Negara Negara berbentuk fedrasi yang
menganut model republik
Negaraberbentukkesatuandan
menganut sistem republik
Sejarah Secara formal dibentuk
berdasrkan Konstitusi 1918.
Pada saat itu dibentuk Uni
Soviet Federal Sosialis. Yang
termasuk bagian dari
komunisme Unis Soviet. Pasca
Perang Dunia II Rusia
dikukuhkan dengan model
Republik melalui pembentukan
konstitusi 1993.
Berdiri sebagai NegaraMerdeka
pada 1 Oktober 1949 dengan
system politik dan
pemerintahan sosialis dan atau
komunis. Mao Zedong adalah
pendiri dan pemimpin
pertamanya Komunisme
Tiongkok banyak dipengaruhi
Komunisme Soviet.
Konstitusi Konstutusi rusia adalah
konstitusi 1993 yang disusun
melalui referendum. Konstitusi
ini bersifat tertulis dalam satu
dokumen yang memuat
sejumlah prinsip prinsip dasar
Konatituai RRT adlah konstitusi
yang diadopsi oleh Kongres
Rakyat Nasional kelima pada 4
Desember 1962 Konstitusi ini
telahdiamandemensebanyak4
kali ( 1998.1993,19991 dan
4. 2.
tentang pembagian kekuasaan
hak dan kewajiban dari setiap
level
pemerintahan,penyelenggaraan
pemilu dan pembahasan
kekuasaan presiden.
2004 ) Amandemennya
dilakukan melakukan reformasi
system politik dan ekonomi
yang memadukan komunisme
dan kapitalisme.
Hubungan
Pusat daerah
Hubungan antara pemerintah
pusat dan unit pemerintahan
bersifatkoordinatif dalamposisi
yang setara. Semua wilayah
yang tergabung dalam Federasi
Rusia oleh konstitusi diakui
sebagai entitas pemerintahan
tersendiri.Namun tidak dengan
Daulat penuh. Karena
kedaulatan penuh berada pada
negara federal
Hubungan antara daerah pusat
dan daerah dijalankan dengan
system sentralistik. Kekuasaan
terpusat pada pemerintahan
nasional di bawah dominasi
partai Komunis Tiongkok,
Namun setiap pemerintah local
diberi kedudukan yang berbeda
ada yang menjadi wilayah
administrative ada yang
mendapat otonomi husus.
Sistem
Pemerintahan
Rusia menganut system
pemerintahan semi
presedensial demokratik
RRT menganut system
pemerintahan parlementer di
bawah demokrasi diktatorsip
rakyat Tiongkok
Eksekutif Memakai system dwi eksekutif
dimanaPresidensebagai Kepala
negara sedangkan perdana
mentri sebagai Kepala
pemerintahan. Pengangkatan
PM memerlukan persetujuan
parlemennamunPresidentidak
perlu Presiden memiliki
kekuasaan tertinggi di eksekutif
yang dijalankan oleh PM.
Sedangkan PM memiliki
kekuasaan yang terbatas
Dewan Negara merupakan
organ admisnistratif dan organ
kekuasaan negara tertinggi
dalam struktur Pemerintahan
Tiongkok. Dewan Negara ini
memiliki wewenang dalam
mengatur dan mengendalikan
seluruh struktur administrative
dan Bersama sama dengan PKT
menjalankan Pemerintahan
Tiongkok.
Legislatif Bernama Majelis Federal (
Federal Assembly ) menganut
system 2 kamar terdiri dari
majelis tinggi dan majelis
rendah.Majelisfederalmemiliki
anggota 178 orang yang
mewakili 89 wilayah yang
menjadi komponen federal
sedangkan duma memiliki
anggota 45 orang yang dipilih
secara rutin dalam 4 tahun
sekali.
Menganut system unicameral
yaitu National People’s
Congress yaitu Lembaga negara
yang mempunyai kekuasaan
paling penting dalam struktur
pemerintahan Tiongkok. Para
anggota KRN dipilih 5 tahun
sekali melalui pemilihan tidak
langsung oleh Kongres Provinsi.
Jumlah anggota KRN sekitar
3000 s.d 3500 orang.
Yudikatif
Terbagi menjadi 3 yakni
Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung, dan
Mahkamah Agung Arbitrase.
HakimketigaYudikatif menjabat
seumur hidup . Hakim hakim
Mahkamah Rakyattertinggi dan
bawahannya adalah Kejaksaan
Rakyat Tertinggi. Kedua
Lembaga diatur untuk
menyelidiki kasus kasus dan
5. 3.
federal tersebut ditunjuk
Presiden dan disetujui oleh
Dewab Negara Bagian
memberikan putusan
pengadilan.
Sistem Pemilu PemiluNasional diadakanuntuk
memilih Presiden dan anggota
parlemen yang berjumlah 450
orang ( majelisrendah).Pemilu
Presiden menggunakan system
proposional representation.
Sedangkan pemilihan anggota
duma diselenggarakan setiap 4
tahun sekali dengan system
parallel penggabungan antara
first past the post system dan
proportional represantion.
Diadakan 5 Tahun sekali untuk
memilih anggota parlemen di
semua tingkatan dan memilih
pimpinan eksekutif di tingkat
kabupaten/kota/provinsi dan
nasional/ untuk anggota
kongres dilaksanakan hirearkis.
Kongres rakyat tingkat
kabupaten/kota dipilih secara
langsung sedangkan provinsi
dan eksekutif dipilih secar tidak
langsung.
Sistem
Kepartaian
Menggunakan system multi
partai dengan satu partai
dominan saat ini terdapat 4
partai di parlemen
Menerapkan system partai
tunggal yaitu PKT sejak
berdirinya negara tahun 1949.
Tahapan
pembuatan
Kebijakan
Setiap kebijakan public draft
rancangan uu dikoordinasi dan
disusun oleh ekdekutif federal.
Kemudiandrafttersebutdikirim
ke parlemen untuk dibahas tiga
kali di duma. Setelah itu dicari
persetujuan dari majelis tinggi
untuk dicarikan masukan
dengan cara konsultasi kepada
kelompok atau LSM yang
selanjtnya dikirim ke Presiden
Proses pembuatan kebijakan
dilakukan dengan mekanisme
top down dan sanagat elistis
da;am 6 tahapan.
Aktorutama
pembuat
kebijkan
Eksekutif ( Presiden),perdana
mentri dandeputi perdana
mentri,elitdumaparaketua
komisi dankelompokkorporasi
bisnis.
Komite tetapPoltobiro( PSC
dan DewanNegara)
4.
Budaya Politik Jika melihat budaya
politikdi Rusiamemang
dari konstruksi yang
terbentuk adanya
rezim yang sudah lama
memimpin pada
pemerintahan memang
memberikan cukup
besar
pengaruh di
dalamnya. Budaya
politik di Rusia
memang merupakan
warisan sejarah,
perubahan politik
yang tidak cukup
China(Tionghoa) saatini
merupakannegarasosialis-
leninisyangpadaawalnya
berbentukAutoritarian.Budaya
politikTionghoamengalami
perkembangandari yang
awalnyaberupaAutoritarian
menjadi Anarki hingga
kemudianmenjadiTotalitarian.
Budayapolitikautoritarian
dimuTionghoalai ketika
awalnyadaratanTionghoa
dikuasai olehsebuah
kekaisarandimanaterdapat
kerajaanyangmenguasai
sebuahdinasti yang
6. besar, serta yang
paling penting adalah
kondisi
perekonomian negara
yang membawa
dampak kehidupan
sehari-hari sebagai
salah satu faktor
untuk mengeluarkan
rezim pada
pemeritahan tersebut.
Dalam partisipasi politik
merupakan
sebagai tingkat
keberhasilan prinsip
demokrasi di dalam
negara tersebut
sehingga bisa terlihat
dengan tingkat
keberhasilan demokrasi
yang diciptakan untuk
negara tersebut
membawa
dampak yang positif
atau masih tetap sama
seperti sebelumnya.
Yang terakhir dalam
dimensi budaya politik
adalah interpersonal
trust dari masyarakat
Rusia. Interpersonal
trust melihat
kepercayaan seseorang
terhadap
pemerintahan, karena
masyarakat Rusia
memangsudahterbiasa
dengan pemerintahan
otoriter. Mereka
kurang
peduli dengan sistem
yang diterapkan oleh
pemimpin mereka.
MasyarakatRusiahanya
menginginkan
kemajuan untuk
Rusia, terutama dalam
bidang perekonomian
dan
kesejahteraan
rakyatnya terlepas dari
mempunyai kekuatandan
legitimasiyangbesar
dikarenakaniadianggap
sebagai “Sonof Heaven.
Taoisme menjadi pahamutama
dalamkehidupandi Tionghoa
saat itu,dimanapemujaan
terhadapkerajaanadalah
sebuahtradisi yangselalu
dilakukan.Terdapattotal 24
dinasti padamasa autoritarian,
sebelumTionghoagempa
dahsyatkemudian
menghancurkanBeijingpada
tahun1976 dan membuat
kematianMao Zhedong
menjadi tandaberakhirnya
masa authoritarianisme-empire
TionghoaSelanjutnya,
Confucianismelahirmenjadi
sebuahfilosofi yang
mempengaruhi budayapolitik.
Sistemimperealisme
diterapkandanpenguasabaru
dipilihberdasarkanseleksi
masyarakatatas beberapa
kriteriaseperti kompetensi,
merit,danprofesionalisme.
Kandidatpemimpinimperial ini
kemudiandipilihberdasarkan
kemampuandan
pengetahuannyaatasajaran
Confucius.Hanyakandidatyang
lolosprovincial examination
saja yangdapat menjabat
sebagai pejabatpemerintah
terendah.Confucianism
sebagai ideologinegarapada
masa itudianggaplebih
berpengaruhterhadap
kebijakanpolitikkaren
Tionghoaa Confucianismdapat
disebutjugasebagai
authoritarianism.Keduanya
sama-samamementingkan
legitimasibenardansalah
daripadaanggapanmengenai
’mandate of heaven’seperti
yang dipergunakanoleh
pemerintahpadamasa
sebelumnya.Padamasaini juga
7. cara yang dilakukan
oleh pemimpin untuk
membuat
negara menjadi lebih
baik. Sama halnya
dengan pandangan
Catherine Danks yang
mengatakan budaya
politik Rusia didominasi
oleh otoriterian dan
masyarakat Rusia pun
ercaya bahwa
kepemimpinan yang
otoriter diperlukan
untuk mencegah
anarki dan
kekacauan politik.
Seperti itulah adanya
interpersonal trust
yang terkonstruk di
dalam
masyarakat Rusia.
Masyarakat Rusia
memang tidak peduli
dengan sistem
pemerintahan yang
otoriter ataupun
demokrasi. Budaya
yang tercipta tersebut
mengakibatkan
partisipasi politiik
masyarakat Rusia tidak
memberikan hasil yang
baik. Oleh karena itu,
Rusia memerlukan
negara yang kuat yang
bisa menjamin hak
individu dan
masyarakat. Selama ini
hak individu
dan kebebesan hanya
tertanam secara
kolektif saja.
menjalinhubungandengan
orang asing(westerners)
namundengancara
mengisolasikeberadaan
merekadiwilayahpelabuhan.