Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia                                      BAB I                                 ...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia       Pemilu dinilai sangat penting.            Pemilu merupakan perwujudan...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia      a. Bagaimana       upaya   pemerintah     dalam     meminimalisasi   b...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia     Makalah in diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak:  ...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia                                  BAB II                          TINJAUAN P...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di IndonesiaAdanya perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan bagi manusia kearah...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia     Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2007 tentang PenyelenggaraanPemi...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia     Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan at...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia   beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar dari pada distrik ...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia(1) Dana sebesar Rp363,5 miliar merupakan sebagian biaya operasional Komisi ...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia       UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 mengalokasikan danauntuk kep...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia      Pemilu di Indonesia diselenggarakan sebagai wujud demokrasi yang di an...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesiapemungutan suara disetiap daerah yakni berupa bilik dengan dilengkapi mesinv...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di IndonesiaDPD. Pemilu capres dan caleg bisa sekaligus. Capres yang tidak memenuhi kuot...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia3.2 Upaya lembaga terkait dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.   ...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia   1. KPU melakukan tugas dan wewenang sesuai pasal 10 Undang-undang      No...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia   3. Nasional, tetap, dan mandiri       Sifat nasional mencerminkan bahwa w...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia   Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dankredi...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesiadominasi penggunaan teknologi yang canggih yaitu internet utamanya, internet...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di IndonesiaSetelah masyarakat mampu dan mengerti tentang penggunaan teknologi e-votingy...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia      Demokrasi memang memerlukan ongkos finansial dan sosial yang mahalsert...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia                              DAFTAR PUSTAKAIsma, Bayu, dkk. 2011. Pengaruh ...
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia                                                                  23Muhammad...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah pemilihan umum online

39,198 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
39,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
765
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah pemilihan umum online

  1. 1. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi berasal daribahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengandilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakansecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RepublikIndonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu Umum (Bawaslu). Di Indonesia pemilu pada awalnya ditujukan untuk memilih anggotalembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden danwakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untukdilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezimpemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih merujuk kepada pemilulegislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahunsekali. 1Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  2. 2. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Pemilu dinilai sangat penting. Pemilu merupakan perwujudankeikutsertaan rakyat dalam ketatanegaraan, rakyat mempunyai hak untuk memilihdengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatanpemerintahan. Pemilu juga penting bagi penguasa, setiap penguasa membutuhkandukungan dari rakyat untuk melegitimasi kekuasaannya. Oleh sebab itu pemilujuga sering disebut alat legitimasi kekuasaan. Pada tahun 2009 di laksanakan pemilu di Indonesia yang merupakanpemilu kesepuluah. Untuk menyelenggarakan pemilu tersebut dibutuhkan danayang tidak sedikit. Dilihat pada Pemilu 2009 bahwa anggaran dana pemilumembengkak dari anggaran pemilu tahun 2004 lalu. Pembengkakan tersebutterjadi akibat bertambahnya pemilih di Indonesia serta banyaknya pemekarandaerah yang berimbas pada naiknya biaya logistik dan operasional pemilu 2009.Idealnya keadaan tersebut tidak harus terjadi, karena seharusnya pemilu tidakmenguras APBN Indonesia. Apakah demokrasi di Indonesia itu sangat mahal?Oleh sebab itu kami menganggap penting hal tersebut untuk dikaji ulang sehinggakami membuat karya ilmiah dengan judul “Upaya MeminimalisasiPembengakakan Biaya Pemilu di Indonesia”.1.2 Rumusan Masalah Masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini adalahbagaimanakah upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia? Adapun rincian-rincian masalah yang akan penulis bahas yakni: 2Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  3. 3. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia a. Bagaimana upaya pemerintah dalam meminimalisasi biaya pembengkakan pemilu? b. Bagaimana upaya lembaga terkait dalam miminimalisasi biaya pembengkakan pemilu? c. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu?1.3 Tujuan Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembacatentang upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia. Berikut rincian dari tujuan penulisan makalah ini: a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca upaya yang dilakukan masyarakat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu1.4 Manfaat 3Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  4. 4. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Makalah in diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak: a. Bagi penulis Diharapakan dapat menjadi media untuk melatih keterampilan menulis dan berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar. b. Bagi pembaca Diharapkan dapat menjadi sarana untuk membuka pola pikir pembaca agar lebih cerdas dalam menilai keadaan lingkungan sekitar. c. Bagi pemerintah Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan metode pemilu selanjutnya.1.5 Metode Dalam menulis makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka.Studi pustaka dilakukan dengan cara mengambil data-data dari buku dan internetyang berhubungan dengan upaya meminimalisasi biaya pembengkakan pemilu diIndonesia. 4Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  5. 5. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan umumdigunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lainadalah memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin yang baru. 5Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  6. 6. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di IndonesiaAdanya perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan bagi manusia kearah yang lebih baik, termasuk untuk melaksanankan pemilihan umum. Pada tahun 2009, Lukis Alam dalam karya ilmiahnya dengan judul “Influinsasi media internet terhadap proses pemilu di Indonesia” mengkaji bahwapemanfaatan internet dalam pemilu akan lebih efektif bagi para politisi untukmelakukan kampanye tanpa anarkis serta menjelaskan kemudahan mengaksesinformasi politik Indonesia melalui internet. Sedangkan pada makalah ini lebihmenitikberatkan efisiensi dana pemilu dengan adanya internet.Selanjutnya pada tahun yang sama Rijal Fadilah dan Djumadi menulis karya tulisilmiah dengan judul “Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN-IP-MPLS untuk Pemilu”, dalam karya tulis ilmiah tersebut mereka menggunakanmetode studi pustaka dan observasi, sedangkan pada makalah ini hanyamenggunakan metode pustaka saja.2.1.1 Definisi Pemilu Pemilu diselenggarakn dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakildaerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, danmemperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalsebagaimana UUD NKRI 1945. Pemilihan umum (pemilu) menurut Haris(1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yangbersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskanpemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenaidemokrasi. 6Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  7. 7. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2007 tentang PenyelenggaraanPemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum,selanjutnya disebut pemilu, adalah: Saranan pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam NKRI berdasarkan pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Hutington (dalam Rizkiansyah, 2007:3) menyatakan bahwa “sebuah negarabisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umumyang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.” Sedangkan, Rizkiansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satupranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah adademokrasi tanpa pemilihan umum. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai saranterwujudnya demokrasi. Pemilihan umu adalah suatu alat yang penggunaanyatidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkanmenimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknyapancasila dan diperhatikannya UUD 1945.2.1.2 Jenis sistem pemilu Dalam melaksanakan pemilihan umum, Indonesia menggunakan duasistem pemilihan umum yakni: 1)Sistem Distrik 7Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  8. 8. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Calon yang dalam sistem distrik memperoleh suara yang terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecil selisih kekalahannya. Jadi, tidak ada sistem perwakilan berimbang. Misalnya, dalam distrik dengan jumlah suara 100.000, ada dua calon yakni A dan B. Calon A memperoleh 60.000 dan B 40.000 suara, maka calon A memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah suara 40.000 dari calon b dianggap hilang, sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan India. 2) Sistem Perwakilan Berimbang Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari system distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan sesuatu perimbangan, misalnya 1 : 400.000, yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu (dalam hal ini 400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Jumlah total anggota dewan perwakilan rakyat ditentukan atas dasar perimbangan (1 : 400.000) itu. Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis administrative dibagi dalam 8Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  9. 9. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar dari pada distrik dalam Sistem Distrik), dimana setiap daerah pemilihan pemilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih dalam daerah pemilihan itu, dibagi dengan 400.000. Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang ditrima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem Perwakilan Berimbang dipakai di Negeri Belanda, Swedia, Belgia, Indonesia tahun 1955 dan 1971 dan 1976.2.1.3 Dana pemilu 2.1.3.1 Dana Pemilu 2004 Dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp3,023 triliun, yaitu sebesar Rp48,6 miliar telah direalisasikan penggunaannya tahun 2002 dan sisanya sebesar Rp2,37 triliun dialokasikan pada tahun anggaran 2003; sebesar Rp601,4 miliar dianggarkan untuk tahun 2004. Dari jumlah Rp2,37 triliun tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebesar Rp526,5 miliar, yaitu Rp363,5 miliar pada tanggal 3 Januari 2003, Rp64,5 miliar pada tanggal 9 Januari 2003, dan Rp98,5 miliar pada tanggal 13 Maret 2003, dengan garis besar penggunaannya sebagai berikut: 9Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  10. 10. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia(1) Dana sebesar Rp363,5 miliar merupakan sebagian biaya operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk keperluan pendaftaran pemilih dan pencatatan penduduk berkelanjutan (P4B), dengan rincian Rp63 miliar untuk biaya pelatihan petugas pendaftaran pemilih dan petugas pengolah, Rp231,7 miliar untuk biaya pelaksanaan P4B, dan Rp68,8 digunakan untuk membiayai pengolahan hasil P4B.(2) Dana sebesar Rp64,5 miliar merupakan dana operasional Sekretariat Umum KPU Pusat tahap II. Rinciannya, untuk biaya pegawai sebesar Rp1,2 miliar, biaya barang sebesar Rp3,4 miliar, dan biaya operasional sebesar Rp58,2 miliar. Sisanya sebesar Rp1,6 miliar untuk membiayai pergantian antarwaktu anggota MPR/DPR Pusat dan pengisian keanggotaan DPRD propinsi dan kabupaten/kota.(3) Dana Rp98,5 miliar merupakan biaya operasional Sekretariat KPU di 30 propinsi dan 438 kabupaten/kota serta biaya panitia pengawas pemilu bagi 30 propinsi. Rinciannya adalah Rp54,4 miliar merupakan biaya pegawai antara lain honorarium anggota KPU propinsi dan kabupaten/kota, Rp4,9 miliar untuk biaya barang termasuk biaya angkut cetakan dan ATK, biaya perjalanan dinas sebesar Rp9,3 miliar, dan biaya lain-lain Rp29,7 miliar.2.1.3.1 Dana pemilu 2009 10Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  11. 11. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 mengalokasikan danauntuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp6,67 triliun dan untukkeperluan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp793,9 miliar. Dari dana sebesar Rp793,9 miliar untuk keperluan operasional KPU,terdapat dana yang sebesar Rp71,3 miliar untuk kegiatan renovasi gedung KPUpusat sebesar Rp12,8 miliar karena tidak ada data pendukung sampai dengan 4Juli 2008. Sementara dari dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu sebesarRp6,67 triliun telah dicairkan sebesar Rp2,9 triliun untuk keperluan seleksi CalonAnggota Bawaslu, Calon Anggota KPU Provinsi, dan Calon Anggota KPUKabupaten/Kota sebesar Rp126,7 miliar, dan untuk pelaksanaan tahapan Pemilusebesar Rp2,77 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,77 triliun sesuaikesepakatan KPU dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen KeuanganDana tersebut terdiri dari pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu sebesarRp2,19 triliun, biaya jasa logistik dan distribusi Pemilu sebesar Rp1,08 triliun,dan sisanya sebesar Rp498,5 miliar untuk kegiatan-kegiatan KPU di pusatmaupun daerah. BAB III PEMBAHASAN 11Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  12. 12. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Pemilu di Indonesia diselenggarakan sebagai wujud demokrasi yang di anutoleh Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia membutuhkan dana yangtidak sedikit. Jika dilihat dari pelaksanaan pemilu 2004 dan pemilu 2009 terlihatjelas besarnya dana yang dihabiskan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.Yaitu 3,2 Triliun pada tahun 2004 dan 6,67 Triliun pada 2009, terlihat adanyapembengkakan biaya pemilu pada periode tersebut. Yang perlu kita lakukanadalah bagaimana cara kita untuk meminimalisasikan pembengkakan biayapemilu tersebut secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya dariberbagai pihak antara lain:3.1 Upaya Pemerintah dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. Penyelenggaraan pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan diIndonesia patut di apresiasi mengingat jumlah penduduk yang tinggi dan wilayahIndonesian sangat luas sehingga menimbulkan biaya dalam jumlah besar yangtidak bisa dielakkan. Namun, dewasa ini hal tersebut bukan merupakan suatu masalah seiringperkembangan teknologi yang semakin pesat. Hadirnya teknologi seperti internettelah menjadi media baru dan dijadikan sebagai hal penting bagi setiap orang. Jika kita kaitkan perkembangan teknologi internet dengan demokrasiindonesia dalam suatu pemilihan umum. Maka akan metode yang mutakhir yangdisebut metode online. Metode online dalam hal ini seperti halnya penggunaan layanan atm olehperbankan. Dimana dalam metode ini pemerintah menyediakan tempat 12Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  13. 13. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesiapemungutan suara disetiap daerah yakni berupa bilik dengan dilengkapi mesinvoting, komponen mesin voting ini terdiri dari tombol angka, layer monitor dankamera (optional), yang biasa nampak dari luar. Sedangkan didalamnya terdiridari satu unit computer CPU, keyboard, modem, dan magnetic card reader. Syaratnya adalah pemilih harus memiliki kartu pemilih dilengkapi magneticchip dan PIN (Personal Identification Number). Di dalam bilik suara pemilih cukup dengan memasukkan kartu tandapemilih layaknya memasukkan kartu atm ke mesin atm, setelah kartu pemilihdimasukkan ke dalam mesin, maka kartu tersebut akan dibaca oleh magnetic cardreader yang ada di dalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader adalah sebagaipembaca dan penerima data. Setelah data dibaca lalu data tersebut dikirim kesistem komputerisasi KPU pusat. Saat mesin berhasil membaca data dalam kartupemilih, maka mesin akan meminta nomor PIN (Personal Identification Number).PIN ini tidak terdapat di dalam kartu pemilih melainkan kita harusmemasukkannya sendiri. Kemudian setelah memasukkan nomor PIN, maka dataPIN tersebut akan diacak (di-encrypt) dengan rumus tertentu dan dikirim kesistem komputerasi di KPU Pusat. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agardata-data tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Setelah itu pemilih melakukan votingyakni cukup menekan foto/nama capres, caleg DPR dan calon perwakilan DPDdengan menggunakan telunjuk tangan. Tiap menekan foto/nama, bel berbunyi(untuk meyakinkan pemilih telah memilih). Didesain sedemikian rupa sehinggapara tunanetra penyandang cacat berkursi roda bisa memilih dengan mudah. tidakdimungkinkan memilih lebih dari satu capres, caleg DPR dan calon perwakilan 13Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  14. 14. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di IndonesiaDPD. Pemilu capres dan caleg bisa sekaligus. Capres yang tidak memenuhi kuotasuara langsung tereliminasi. Setelah selesai melakukan voting, tarik kembalikartu pemilih tersebut. Metode ini harus ada jaminan database tunggal.Walaupun dalam pengadaan pemilu dengan metode ini memakan waktu dan jugabiaya yang tidak sedikit. Akan tetapi pembangunan kelengkapan pemilu ini akanberguna untuk tahun-tahun mendatang. Dengan menggunakan metode ini biaya pemilu bisa dilaksanakan secarasefektif dan efisien karena tidak perlu mencetak surat suara, tidak perlu kotaksuara, pengadaan tinta, pendistributoran surat suara, penghitungan hasil pemiluyang lebih cepat, dan tentunya mengurangi jumlah tenaga panitiapenyelenggaraan pemilihan umum.Disamping itu penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan lebih cepat, informasinyadapat diakses oleh masyarakat dengan mudah selama 24 jam. 14Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  15. 15. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia3.2 Upaya lembaga terkait dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. Adanya hal baru dalam pemilihan umum adakalanya menimbulkan pro dankontra dari masyarakat. Oleh karena itu, lembaga terkait yakni Komisi Pemilihan Umum yangselanjuntya disebut KPU ialah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugasmelaksanakan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.Dan Bawaslu (Badan pengawas pemilu) yang merupakan lembaga penyelenggarapemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai keharusan membuatmasyarakat bersikap pro, antusias, dan penuh rasa ingin tahu terhadap perubahanyang ada. Berikut upaya yang dapat dilakukan lembaga terkait untuk mewujudakanhal tersebut di atas: 15Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  16. 16. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 1. KPU melakukan tugas dan wewenang sesuai pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. 2. Bawaslu melakukan tugas dan wewenang 16Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  17. 17. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 3. Nasional, tetap, dan mandiri Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. 4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi KPU dalam hal ini dapat memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemilihan umum. Demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. 5. Memberikan pemahaman tentang metode pemilihan yang baru Mengingat metode yang diupayakan menggunakan media internet, maka peran serta KPU ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terhadap metode tersebut. Sosialisasi dapat juga disampaikan melalui media cetak (selebaran, koran, reklame, pamflet, brosur), media elektronik (televisi, radio, internet). Dengan melakukan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memahamicara pemanfaatan internet dalam pemilu. Sehingga pemilu dapat berjalan lancardan sesuai dengan apa yang diinginkan. 17Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  18. 18. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dankredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, lembaga tersebut harus berfungsisecara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor pentingbagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakanaspirasi rakyat.3.3 Upaya masyarakat dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu diIndonesia.Masyarakat mempunyai andil yang sama besar dengan pihak-pihak, sepertipemerintah dan lembaga terkait. Karena masyarakat adalah subjek pemilu, pihakyang akan menyalurkan aspirasinya. Tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakatpemilu akan sia-sia, apalagi dengan wacana pemilu online, yang masih belumdimengerti oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan wacana pemilu online akan di 18Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  19. 19. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesiadominasi penggunaan teknologi yang canggih yaitu internet utamanya, internetdalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat di bilang tabu maka dari itumasyarakat harus mengerti sebelumnya tentang apa itu internet dan bagaimanapenggunaannya. Sosialisasi pemilu ini akan terhambat jika masyarakat belummengerti tentang penggunaan mesin voting pemilu yang berbasis internet dankomputerisasi.Disinilah peran yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat, masyarakat haruslebih cerdas dalam memahami teknologi. Maksudnya disini masyarakat mautidak mau harus lebih tanggap ketika dilakukan sosialisasi tentang penggunaanteknologi, yang nantinya akan diselelenggarakan oleh KPU. Masyarakat harusmemastikan dirinya mampu mengopersikan mesin voting yang di harapkanmampu menjadi penyalur hak suara mereka.Besar kemungkinan terjadi pro atau kontra dalam masyarakat tentang penggunaanalat mesin pemilu yang baru ini, hal ini wajar terjadi mengingat keterbatasanmasyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi baik ketika pro dan kontra ini menjadikan masyarakat lebihpeduli dan penasaran tentang apa dan bagaimana alat voting yang nantinya akandi sosialisasikan dan digunakan untuk pemilihan umum. Dengan adanya rasaingin tahu ini diharapkan memacu keinginan masyarakat untuk menghadirisosialisasi dan akhirnya mendapatkan pemahaman akan pentingnya berpartisipasidalam pemilihan umum yang menggunakan internet. 19Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  20. 20. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di IndonesiaSetelah masyarakat mampu dan mengerti tentang penggunaan teknologi e-votingyang akan digunakan, akan terjadi tanda tanya besar di masyarakat tentang keefektifan cara ini, tanda tanya ini pasti terjadi mengingat penggunaan alat berbasisinternet merupakan hal baru dalam ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia.Sebenarnya tanda tanya ini tidak perlu terjadi karena alat ini menjadi prioritaspelaksanaan pemilu Indonesia, di keluarkannya metode ini sebagai solusi danpengganti metode pemilihan umum di Indonesia yang kurang efektif, dan sudahdipertimbangkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaanpemilu. Alat ini tentu sudah diuji coba berulang kali, dan sudah dilakukanpenyempurnaan oleh kalangan IT, dan juga sudah di sosialisasi penggunaannya BAB IV PENUTUP4.1 Kesimpulan 20Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  21. 21. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Demokrasi memang memerlukan ongkos finansial dan sosial yang mahalserta ketersediaan prasyarat-prasyarat yang tidak mudah. Salah satu prasyarattersebut adalah adanya pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, menjaga agarpemilu 2014 menjadi pemilu yang lebih baik dan berkwalitas merupakankewajiban bagi semua pihak. Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya pembengkakan biayapemilu yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga pemilihan umum dapatberjalan lancar, efektif, dan efisien.4.2 Saran Dari penelitian makalah ini, pemerintah sebaiknya memanfaatkankecanggihan teknologi yang ada dalam pemungutan suara pada pemilihan umum.Dengan cara pengadaan perangkat metode e-voting berbasis internet serta kerjasama dengan lembaga terkait dalam mensosialisasikan metode tersebut. Untukmemaksimalkan metode ini, pemerintah sebaiknya mencontoh Negara maju yangtelah menerapkan e-voting dalam pemilunya. Dengan menggunakan metode e-voting dalam pemilu diharapkan dapatmeminimalisasi pembengkakan biaya pemilu di Indonesia. 21Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  22. 22. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia DAFTAR PUSTAKAIsma, Bayu, dkk. 2011. Pengaruh Perkembangan teknologi terhadap masyarakat. (http://bayusembilahblog.fisip.uns.ac.id/files/2011, di akses tanggal 3 Juli 2012)Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SMU.Jakarta: Yudhistira.Alam Lukis.2009. Influinsasi Media Internet Terhadap Proses Pemilu di Indonesia.Dipublikasikan dari Internet (pdf, diakses tanggal 3 Juli 2012)Fadilah, Djumadi.2009. Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN- IN MPLS untuk Pemilu.Dipublikasikan dari internet (pdf, diakses tanggal 3 Juli 2012)2008. Dana Pemilu 2009 Rp 6,67 Triliun , Operasional KPU Rp. 793,9 MiliarNisca Flamers: 2 Tugas / Wewenang dan Kewajiban Lembaga-lembaga PEMILU 22Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  23. 23. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 23Muhammad Tajri dan Puspa Sari

×