SlideShare a Scribd company logo

Makalah pemilihan umum online

Puspa Sari
Puspa Sari
Puspa SariSMAN 1 INDRALAYA

Makalah pemilihan umum online

1 of 23
Download to read offline
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia



                                      BAB I


                                 PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang


          Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi berasal dari

bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.

Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat dimana kedaulatan tertinggi berada di

tangan rakyat.     Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan

dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu.


          Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu Umum (Bawaslu).


          Di Indonesia pemilu pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota

lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan

wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk

dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim

pemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih merujuk kepada pemilu

legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun

sekali.



                                                                               1
Muhammad Tajri dan Puspa Sari
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia



       Pemilu dinilai sangat penting.            Pemilu merupakan perwujudan

keikutsertaan rakyat dalam ketatanegaraan, rakyat mempunyai hak untuk memilih

dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan

pemerintahan. Pemilu juga penting bagi penguasa, setiap penguasa membutuhkan

dukungan dari rakyat untuk melegitimasi kekuasaannya. Oleh sebab itu pemilu

juga sering disebut alat legitimasi kekuasaan.


       Pada tahun 2009 di laksanakan pemilu di Indonesia yang merupakan

pemilu kesepuluah. Untuk menyelenggarakan pemilu tersebut dibutuhkan dana

yang tidak sedikit. Dilihat pada Pemilu 2009 bahwa anggaran dana pemilu

membengkak dari anggaran pemilu tahun 2004 lalu. Pembengkakan tersebut

terjadi akibat bertambahnya pemilih di Indonesia serta banyaknya pemekaran

daerah yang berimbas pada naiknya biaya logistik dan operasional pemilu 2009.

Idealnya keadaan tersebut tidak harus terjadi, karena seharusnya pemilu tidak

menguras APBN Indonesia. Apakah demokrasi di Indonesia itu sangat mahal?

Oleh sebab itu kami menganggap penting hal tersebut untuk dikaji ulang sehingga

kami    membuat     karya    ilmiah   dengan     judul   “Upaya   Meminimalisasi

Pembengakakan Biaya Pemilu di Indonesia”.


1.2 Rumusan Masalah


       Masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini adalah

bagaimanakah upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia?


       Adapun rincian-rincian masalah yang akan penulis bahas yakni:




                                                                              2
Muhammad Tajri dan Puspa Sari
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia



      a. Bagaimana       upaya   pemerintah     dalam     meminimalisasi   biaya

             pembengkakan pemilu?


      b. Bagaimana upaya lembaga terkait dalam miminimalisasi biaya

             pembengkakan pemilu?


      c. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat meminimalisasi

             pembengkakan biaya pemilu?




1.3 Tujuan


     Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca

tentang upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia.


     Berikut rincian dari tujuan penulisan makalah ini:


     a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam

        meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.


     b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam

        meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.


     c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca upaya yang dilakukan

        masyarakat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu




1.4 Manfaat



                                                                              3
Muhammad Tajri dan Puspa Sari
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia



     Makalah in diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak:


   a. Bagi penulis


       Diharapakan dapat menjadi media untuk melatih keterampilan menulis dan

       berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar.


   b. Bagi pembaca


       Diharapkan dapat menjadi sarana untuk membuka pola pikir pembaca agar

       lebih cerdas dalam menilai keadaan lingkungan sekitar.


   c. Bagi pemerintah


       Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai

       pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan metode pemilu

       selanjutnya.


1.5 Metode


     Dalam menulis makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka.


Studi pustaka dilakukan dengan cara mengambil data-data dari buku dan internet

yang berhubungan dengan upaya meminimalisasi biaya pembengkakan pemilu di

Indonesia.




                                                                             4
Muhammad Tajri dan Puspa Sari
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia




                                  BAB II


                          TINJAUAN PUSTAKA




     Dalam negara yang menganut sistem demokrasi.         Pemilihan umum

digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain

adalah memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin yang baru.




                                                                         5
Muhammad Tajri dan Puspa Sari
Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia



Adanya perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan bagi manusia ke

arah yang lebih baik, termasuk untuk melaksanankan pemilihan umum.


     Pada tahun 2009, Lukis Alam dalam karya ilmiahnya dengan judul “

Influinsasi media internet terhadap proses pemilu di Indonesia” mengkaji bahwa

pemanfaatan internet dalam pemilu akan lebih efektif bagi para politisi untuk

melakukan kampanye tanpa anarkis serta menjelaskan kemudahan mengakses

informasi politik Indonesia melalui internet. Sedangkan pada makalah ini lebih

menitikberatkan efisiensi dana pemilu dengan adanya internet.


Selanjutnya pada tahun yang sama Rijal Fadilah dan Djumadi menulis karya tulis

ilmiah dengan judul “Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN-IP-

MPLS untuk Pemilu”, dalam karya tulis ilmiah tersebut mereka menggunakan

metode studi pustaka dan observasi, sedangkan pada makalah ini hanya

menggunakan metode pustaka saja.


2.1.1 Definisi Pemilu


     Pemilu diselenggarakn dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan

memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana UUD NKRI 1945.          Pemilihan umum (pemilu) menurut Haris

(1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang

bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan

pemahaman     politik   dan   meningkatkan   kesadaran   masyarakat   mengenai

demokrasi.


                                                                             6
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

Recommended

Makalah Sistem Pemilu di Indonesia
Makalah Sistem Pemilu di IndonesiaMakalah Sistem Pemilu di Indonesia
Makalah Sistem Pemilu di IndonesiaRiyanto Kasnuri
 
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014ginanurulazhar
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatAmka Azril
 
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)David Adi Nugroho
 
Partisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitian
Partisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitianPartisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitian
Partisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitianMuhammad Salim
 

More Related Content

What's hot

Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014
Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014
Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014Tri Cahyono
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanReedha Williams
 
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di IndonesiaPeran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesiavina irodatul afiyah
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA vina irodatul afiyah
 
Hak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilihHak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilihSyaifOer
 
Hak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraHak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraMischaelle
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaYuca Siahaan
 
M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212
M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212
M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212MFajriHidayah
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanNirmala Fitri
 
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaNurul Hidayah
 
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaNurul Hidayah
 

What's hot (19)

Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014
Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014
Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
 
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di IndonesiaPeran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
 
Outline penelitian
Outline penelitianOutline penelitian
Outline penelitian
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
Hak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilihHak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilih
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Hak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraHak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negara
 
Skripsi heri
Skripsi heriSkripsi heri
Skripsi heri
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
 
M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212
M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212
M fajri hidayah 042605189 t2_isip4212
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
 
Presentation11
Presentation11Presentation11
Presentation11
 
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
 
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukumMakalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
 

Similar to Makalah pemilihan umum online

MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxSyaminaSyamina
 
“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...
“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...
“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...Alorka 114114
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaWarnet Raha
 
Perkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesiaPerkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesiaWahyuElfina
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptzulamirulhaq1
 
Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Novri
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluTrinandha Yudha
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaWarnet Raha
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaMuhamad Yogi
 
Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03Alfi Nugraha
 
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANSOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANAlfi Nugraha
 
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...Konsultan Pendidikan
 
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptxSistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptxRoyyanFirdausAlpha
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Succes Zen
 

Similar to Makalah pemilihan umum online (20)

MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
 
“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...
“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...
“RELEVANSI PERILAKU KORUPTIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA RESES YANG ...
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Perkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesiaPerkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesia
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.ppt
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
 
Print penindakan
Print penindakanPrint penindakan
Print penindakan
 
Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014
 
Bab i pengantar print
Bab i pengantar printBab i pengantar print
Bab i pengantar print
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemilu
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03
 
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANSOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
 
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
 
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptxSistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
 

Makalah pemilihan umum online

  • 1. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu Umum (Bawaslu). Di Indonesia pemilu pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 1 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 2. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Pemilu dinilai sangat penting. Pemilu merupakan perwujudan keikutsertaan rakyat dalam ketatanegaraan, rakyat mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pemilu juga penting bagi penguasa, setiap penguasa membutuhkan dukungan dari rakyat untuk melegitimasi kekuasaannya. Oleh sebab itu pemilu juga sering disebut alat legitimasi kekuasaan. Pada tahun 2009 di laksanakan pemilu di Indonesia yang merupakan pemilu kesepuluah. Untuk menyelenggarakan pemilu tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dilihat pada Pemilu 2009 bahwa anggaran dana pemilu membengkak dari anggaran pemilu tahun 2004 lalu. Pembengkakan tersebut terjadi akibat bertambahnya pemilih di Indonesia serta banyaknya pemekaran daerah yang berimbas pada naiknya biaya logistik dan operasional pemilu 2009. Idealnya keadaan tersebut tidak harus terjadi, karena seharusnya pemilu tidak menguras APBN Indonesia. Apakah demokrasi di Indonesia itu sangat mahal? Oleh sebab itu kami menganggap penting hal tersebut untuk dikaji ulang sehingga kami membuat karya ilmiah dengan judul “Upaya Meminimalisasi Pembengakakan Biaya Pemilu di Indonesia”. 1.2 Rumusan Masalah Masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini adalah bagaimanakah upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia? Adapun rincian-rincian masalah yang akan penulis bahas yakni: 2 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 3. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia a. Bagaimana upaya pemerintah dalam meminimalisasi biaya pembengkakan pemilu? b. Bagaimana upaya lembaga terkait dalam miminimalisasi biaya pembengkakan pemilu? c. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu? 1.3 Tujuan Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia. Berikut rincian dari tujuan penulisan makalah ini: a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca upaya yang dilakukan masyarakat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu 1.4 Manfaat 3 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 4. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Makalah in diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak: a. Bagi penulis Diharapakan dapat menjadi media untuk melatih keterampilan menulis dan berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar. b. Bagi pembaca Diharapkan dapat menjadi sarana untuk membuka pola pikir pembaca agar lebih cerdas dalam menilai keadaan lingkungan sekitar. c. Bagi pemerintah Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan metode pemilu selanjutnya. 1.5 Metode Dalam menulis makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengambil data-data dari buku dan internet yang berhubungan dengan upaya meminimalisasi biaya pembengkakan pemilu di Indonesia. 4 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 5. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan umum digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain adalah memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin yang baru. 5 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 6. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Adanya perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan bagi manusia ke arah yang lebih baik, termasuk untuk melaksanankan pemilihan umum. Pada tahun 2009, Lukis Alam dalam karya ilmiahnya dengan judul “ Influinsasi media internet terhadap proses pemilu di Indonesia” mengkaji bahwa pemanfaatan internet dalam pemilu akan lebih efektif bagi para politisi untuk melakukan kampanye tanpa anarkis serta menjelaskan kemudahan mengakses informasi politik Indonesia melalui internet. Sedangkan pada makalah ini lebih menitikberatkan efisiensi dana pemilu dengan adanya internet. Selanjutnya pada tahun yang sama Rijal Fadilah dan Djumadi menulis karya tulis ilmiah dengan judul “Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN-IP- MPLS untuk Pemilu”, dalam karya tulis ilmiah tersebut mereka menggunakan metode studi pustaka dan observasi, sedangkan pada makalah ini hanya menggunakan metode pustaka saja. 2.1.1 Definisi Pemilu Pemilu diselenggarakn dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD NKRI 1945. Pemilihan umum (pemilu) menurut Haris (1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. 6 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 7. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah: Saranan pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam NKRI berdasarkan pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Hutington (dalam Rizkiansyah, 2007:3) menyatakan bahwa “sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.” Sedangkan, Rizkiansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai saran terwujudnya demokrasi. Pemilihan umu adalah suatu alat yang penggunaanya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya pancasila dan diperhatikannya UUD 1945. 2.1.2 Jenis sistem pemilu Dalam melaksanakan pemilihan umum, Indonesia menggunakan dua sistem pemilihan umum yakni: 1)Sistem Distrik 7 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 8. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Calon yang dalam sistem distrik memperoleh suara yang terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecil selisih kekalahannya. Jadi, tidak ada sistem perwakilan berimbang. Misalnya, dalam distrik dengan jumlah suara 100.000, ada dua calon yakni A dan B. Calon A memperoleh 60.000 dan B 40.000 suara, maka calon A memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah suara 40.000 dari calon b dianggap hilang, sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan India. 2) Sistem Perwakilan Berimbang Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari system distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan sesuatu perimbangan, misalnya 1 : 400.000, yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu (dalam hal ini 400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Jumlah total anggota dewan perwakilan rakyat ditentukan atas dasar perimbangan (1 : 400.000) itu. Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis administrative dibagi dalam 8 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 9. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar dari pada distrik dalam Sistem Distrik), dimana setiap daerah pemilihan pemilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih dalam daerah pemilihan itu, dibagi dengan 400.000. Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang ditrima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem Perwakilan Berimbang dipakai di Negeri Belanda, Swedia, Belgia, Indonesia tahun 1955 dan 1971 dan 1976. 2.1.3 Dana pemilu 2.1.3.1 Dana Pemilu 2004 Dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp3,023 triliun, yaitu sebesar Rp48,6 miliar telah direalisasikan penggunaannya tahun 2002 dan sisanya sebesar Rp2,37 triliun dialokasikan pada tahun anggaran 2003; sebesar Rp601,4 miliar dianggarkan untuk tahun 2004. Dari jumlah Rp2,37 triliun tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebesar Rp526,5 miliar, yaitu Rp363,5 miliar pada tanggal 3 Januari 2003, Rp64,5 miliar pada tanggal 9 Januari 2003, dan Rp98,5 miliar pada tanggal 13 Maret 2003, dengan garis besar penggunaannya sebagai berikut: 9 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 10. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia (1) Dana sebesar Rp363,5 miliar merupakan sebagian biaya operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk keperluan pendaftaran pemilih dan pencatatan penduduk berkelanjutan (P4B), dengan rincian Rp63 miliar untuk biaya pelatihan petugas pendaftaran pemilih dan petugas pengolah, Rp231,7 miliar untuk biaya pelaksanaan P4B, dan Rp68,8 digunakan untuk membiayai pengolahan hasil P4B. (2) Dana sebesar Rp64,5 miliar merupakan dana operasional Sekretariat Umum KPU Pusat tahap II. Rinciannya, untuk biaya pegawai sebesar Rp1,2 miliar, biaya barang sebesar Rp3,4 miliar, dan biaya operasional sebesar Rp58,2 miliar. Sisanya sebesar Rp1,6 miliar untuk membiayai pergantian antarwaktu anggota MPR/DPR Pusat dan pengisian keanggotaan DPRD propinsi dan kabupaten/kota. (3) Dana Rp98,5 miliar merupakan biaya operasional Sekretariat KPU di 30 propinsi dan 438 kabupaten/kota serta biaya panitia pengawas pemilu bagi 30 propinsi. Rinciannya adalah Rp54,4 miliar merupakan biaya pegawai antara lain honorarium anggota KPU propinsi dan kabupaten/kota, Rp4,9 miliar untuk biaya barang termasuk biaya angkut cetakan dan ATK, biaya perjalanan dinas sebesar Rp9,3 miliar, dan biaya lain-lain Rp29,7 miliar. 2.1.3.1 Dana pemilu 2009 10 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 11. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp6,67 triliun dan untuk keperluan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp793,9 miliar. Dari dana sebesar Rp793,9 miliar untuk keperluan operasional KPU, terdapat dana yang sebesar Rp71,3 miliar untuk kegiatan renovasi gedung KPU pusat sebesar Rp12,8 miliar karena tidak ada data pendukung sampai dengan 4 Juli 2008. Sementara dari dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp6,67 triliun telah dicairkan sebesar Rp2,9 triliun untuk keperluan seleksi Calon Anggota Bawaslu, Calon Anggota KPU Provinsi, dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp126,7 miliar, dan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu sebesar Rp2,77 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,77 triliun sesuai kesepakatan KPU dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Dana tersebut terdiri dari pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu sebesar Rp2,19 triliun, biaya jasa logistik dan distribusi Pemilu sebesar Rp1,08 triliun, dan sisanya sebesar Rp498,5 miliar untuk kegiatan-kegiatan KPU di pusat maupun daerah. BAB III PEMBAHASAN 11 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 12. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Pemilu di Indonesia diselenggarakan sebagai wujud demokrasi yang di anut oleh Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika dilihat dari pelaksanaan pemilu 2004 dan pemilu 2009 terlihat jelas besarnya dana yang dihabiskan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yaitu 3,2 Triliun pada tahun 2004 dan 6,67 Triliun pada 2009, terlihat adanya pembengkakan biaya pemilu pada periode tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk meminimalisasikan pembengkakan biaya pemilu tersebut secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya dari berbagai pihak antara lain: 3.1 Upaya Pemerintah dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. Penyelenggaraan pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan di Indonesia patut di apresiasi mengingat jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah Indonesian sangat luas sehingga menimbulkan biaya dalam jumlah besar yang tidak bisa dielakkan. Namun, dewasa ini hal tersebut bukan merupakan suatu masalah seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hadirnya teknologi seperti internet telah menjadi media baru dan dijadikan sebagai hal penting bagi setiap orang. Jika kita kaitkan perkembangan teknologi internet dengan demokrasi indonesia dalam suatu pemilihan umum. Maka akan metode yang mutakhir yang disebut metode online. Metode online dalam hal ini seperti halnya penggunaan layanan atm oleh perbankan. Dimana dalam metode ini pemerintah menyediakan tempat 12 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 13. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia pemungutan suara disetiap daerah yakni berupa bilik dengan dilengkapi mesin voting, komponen mesin voting ini terdiri dari tombol angka, layer monitor dan kamera (optional), yang biasa nampak dari luar. Sedangkan didalamnya terdiri dari satu unit computer CPU, keyboard, modem, dan magnetic card reader. Syaratnya adalah pemilih harus memiliki kartu pemilih dilengkapi magnetic chip dan PIN (Personal Identification Number). Di dalam bilik suara pemilih cukup dengan memasukkan kartu tanda pemilih layaknya memasukkan kartu atm ke mesin atm, setelah kartu pemilih dimasukkan ke dalam mesin, maka kartu tersebut akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader adalah sebagai pembaca dan penerima data. Setelah data dibaca lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi KPU pusat. Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu pemilih, maka mesin akan meminta nomor PIN (Personal Identification Number). PIN ini tidak terdapat di dalam kartu pemilih melainkan kita harus memasukkannya sendiri. Kemudian setelah memasukkan nomor PIN, maka data PIN tersebut akan diacak (di-encrypt) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerasi di KPU Pusat. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data-data tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Setelah itu pemilih melakukan voting yakni cukup menekan foto/nama capres, caleg DPR dan calon perwakilan DPD dengan menggunakan telunjuk tangan. Tiap menekan foto/nama, bel berbunyi (untuk meyakinkan pemilih telah memilih). Didesain sedemikian rupa sehingga para tunanetra penyandang cacat berkursi roda bisa memilih dengan mudah. tidak dimungkinkan memilih lebih dari satu capres, caleg DPR dan calon perwakilan 13 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 14. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia DPD. Pemilu capres dan caleg bisa sekaligus. Capres yang tidak memenuhi kuota suara langsung tereliminasi. Setelah selesai melakukan voting, tarik kembali kartu pemilih tersebut. Metode ini harus ada jaminan database tunggal. Walaupun dalam pengadaan pemilu dengan metode ini memakan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi pembangunan kelengkapan pemilu ini akan berguna untuk tahun-tahun mendatang. Dengan menggunakan metode ini biaya pemilu bisa dilaksanakan secara sefektif dan efisien karena tidak perlu mencetak surat suara, tidak perlu kotak suara, pengadaan tinta, pendistributoran surat suara, penghitungan hasil pemilu yang lebih cepat, dan tentunya mengurangi jumlah tenaga panitia penyelenggaraan pemilihan umum. Disamping itu penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan lebih cepat, informasinya dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah selama 24 jam. 14 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 15. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 3.2 Upaya lembaga terkait dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu. Adanya hal baru dalam pemilihan umum adakalanya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Oleh karena itu, lembaga terkait yakni Komisi Pemilihan Umum yang selanjuntya disebut KPU ialah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Dan Bawaslu (Badan pengawas pemilu) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai keharusan membuat masyarakat bersikap pro, antusias, dan penuh rasa ingin tahu terhadap perubahan yang ada. Berikut upaya yang dapat dilakukan lembaga terkait untuk mewujudakan hal tersebut di atas: 15 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 16. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 1. KPU melakukan tugas dan wewenang sesuai pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. 2. Bawaslu melakukan tugas dan wewenang 16 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 17. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 3. Nasional, tetap, dan mandiri Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. 4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi KPU dalam hal ini dapat memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemilihan umum. Demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. 5. Memberikan pemahaman tentang metode pemilihan yang baru Mengingat metode yang diupayakan menggunakan media internet, maka peran serta KPU ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terhadap metode tersebut. Sosialisasi dapat juga disampaikan melalui media cetak (selebaran, koran, reklame, pamflet, brosur), media elektronik (televisi, radio, internet). Dengan melakukan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memahami cara pemanfaatan internet dalam pemilu. Sehingga pemilu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. 17 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 18. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, lembaga tersebut harus berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. 3.3 Upaya masyarakat dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu di Indonesia. Masyarakat mempunyai andil yang sama besar dengan pihak-pihak, seperti pemerintah dan lembaga terkait. Karena masyarakat adalah subjek pemilu, pihak yang akan menyalurkan aspirasinya. Tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakat pemilu akan sia-sia, apalagi dengan wacana pemilu online, yang masih belum dimengerti oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan wacana pemilu online akan di 18 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 19. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia dominasi penggunaan teknologi yang canggih yaitu internet utamanya, internet dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat di bilang tabu maka dari itu masyarakat harus mengerti sebelumnya tentang apa itu internet dan bagaimana penggunaannya. Sosialisasi pemilu ini akan terhambat jika masyarakat belum mengerti tentang penggunaan mesin voting pemilu yang berbasis internet dan komputerisasi. Disinilah peran yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat, masyarakat harus lebih cerdas dalam memahami teknologi. Maksudnya disini masyarakat mau tidak mau harus lebih tanggap ketika dilakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi, yang nantinya akan diselelenggarakan oleh KPU. Masyarakat harus memastikan dirinya mampu mengopersikan mesin voting yang di harapkan mampu menjadi penyalur hak suara mereka. Besar kemungkinan terjadi pro atau kontra dalam masyarakat tentang penggunaan alat mesin pemilu yang baru ini, hal ini wajar terjadi mengingat keterbatasan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari- hari. Ini menjadi baik ketika pro dan kontra ini menjadikan masyarakat lebih peduli dan penasaran tentang apa dan bagaimana alat voting yang nantinya akan di sosialisasikan dan digunakan untuk pemilihan umum. Dengan adanya rasa ingin tahu ini diharapkan memacu keinginan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi dan akhirnya mendapatkan pemahaman akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum yang menggunakan internet. 19 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 20. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Setelah masyarakat mampu dan mengerti tentang penggunaan teknologi e-voting yang akan digunakan, akan terjadi tanda tanya besar di masyarakat tentang ke efektifan cara ini, tanda tanya ini pasti terjadi mengingat penggunaan alat berbasis internet merupakan hal baru dalam ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebenarnya tanda tanya ini tidak perlu terjadi karena alat ini menjadi prioritas pelaksanaan pemilu Indonesia, di keluarkannya metode ini sebagai solusi dan pengganti metode pemilihan umum di Indonesia yang kurang efektif, dan sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemilu. Alat ini tentu sudah diuji coba berulang kali, dan sudah dilakukan penyempurnaan oleh kalangan IT, dan juga sudah di sosialisasi penggunaannya BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 20 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 21. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia Demokrasi memang memerlukan ongkos finansial dan sosial yang mahal serta ketersediaan prasyarat-prasyarat yang tidak mudah. Salah satu prasyarat tersebut adalah adanya pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, menjaga agar pemilu 2014 menjadi pemilu yang lebih baik dan berkwalitas merupakan kewajiban bagi semua pihak. Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya pembengkakan biaya pemilu yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga pemilihan umum dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. 4.2 Saran Dari penelitian makalah ini, pemerintah sebaiknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dalam pemungutan suara pada pemilihan umum. Dengan cara pengadaan perangkat metode e-voting berbasis internet serta kerja sama dengan lembaga terkait dalam mensosialisasikan metode tersebut. Untuk memaksimalkan metode ini, pemerintah sebaiknya mencontoh Negara maju yang telah menerapkan e-voting dalam pemilunya. Dengan menggunakan metode e-voting dalam pemilu diharapkan dapat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu di Indonesia. 21 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 22. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia DAFTAR PUSTAKA Isma, Bayu, dkk. 2011. Pengaruh Perkembangan teknologi terhadap masyarakat. (http://bayusembilahblog.fisip.uns.ac.id/files/2011, di akses tanggal 3 Juli 2012) Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SMU.Jakarta: Yudhistira. Alam Lukis.2009. Influinsasi Media Internet Terhadap Proses Pemilu di Indonesia.Dipublikasikan dari Internet (pdf, diakses tanggal 3 Juli 2012) Fadilah, Djumadi.2009. Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN- IN MPLS untuk Pemilu.Dipublikasikan dari internet (pdf, diakses tanggal 3 Juli 2012) 2008. Dana Pemilu 2009 Rp 6,67 Triliun , Operasional KPU Rp. 793,9 Miliar Nisca Flamers: 2 Tugas / Wewenang dan Kewajiban Lembaga-lembaga PEMILU 22 Muhammad Tajri dan Puspa Sari
  • 23. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia 23 Muhammad Tajri dan Puspa Sari