PPKN IE-B kelompok 8

1. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Makalah
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
― Pancasila dan Kewarganegaraan‖
Dosen Pengampu
Bakhrul Huda, M.E.I
Disusun oleh :
1 Adhin Berliana Charismahenny (G91219060)
2 Dewi Aminah (G71219038)
3 Wahyu Elfina (G71219059)
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

2. i
KATA PENGANTAR
Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya kami mampu menyelesaikan makalah berjudul ―PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI
INDONESIA‖. Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas perkuliahan mata kuliah Pendidikan
dan Kewarganegaraan, di bawah bimbingan Bapak Bakhrul Huda, M.E.I.
Kami menyadari bahwa selama penulisan makalah ini kami banyak kekurangan. Untuk
itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, kami mengharapkan kritik dan saran
yang sifatnya membangun untuk bahan penyempurnaan pembuatan makalah berikutnya. Dan
kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya, umumnya bagi
pembaca. Aamiin.
Surabaya, 27 Februari 2020
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................. i
DAFTAR ISI................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................. 1
C. Tujuan Penulisan Makalah..................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................ 3
A. Makna dan Hakekat Demokrasi ............................................ 3
B. Demokrasi sebagai Pandangan Hidup ................................... 5
C. Model-Model Demokrasi ...................................................... 8
D. Unsur Penegak Demokrasi..................................................... 9
E. Prinsip dan Parameter Demokrasi.......................................... 10
F. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Dunia Barat ............... 11
G. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia ................... 13
H. Konsep Islam dan Demokrasi ............................................... 16
BAB III PENUTUP ..................................................................................... 19
A. Kesimpulan ............................................................................ 19
DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 21

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangkaian sejarah dunia, memerdekakan manusia adalah alasan utama kenapa
istilah ―modern‖ lahir. Semangat renaissance mengamanatkan bahwa manusia harus
diberi kesempatan lebih baik untuk menlindungi dirinya. Manusia dijamin hak – haknya
sebagai individu dan sebagai komunitas sosial. Amanat penting pada momentum ini
adalah bahwa manusia harus bebas dari segala jenis penindasan.
Pada sejarah bernegara, diperkenalkanlah konsep demokrasi. Demokrasi ada untuk
semakin memantapkan dukungan atas kebebasan manusia. Demokrasi adalah prinsip
perlindungan hak manusia sebagai warga negara. Di Indonesia, demokrasi adalah bentuk
yang disepakati. Meski perjalanan demokrasi di indonesia cukup panjang, namun
kebutuhan untuk terus belajar tentangnya tidak boleh berhenti. Merawat dan memelihara
demokrasi adalah kewajiban semua warga negara Indonesia hingga demokrasi mencapai
titik kematangannya. 1
Saat ini, kebebasan dan demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi
antara sesama manusia. Sekalipun demokrasi dari tradisi barat, ia telah menjadi wabah
global. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sepi dari
tuntutan demokrasi. Meskipun penerapan demokrasi tidaklah seragam pada masing –
masing kawasan dunia, demokrasi telah menjadi media masyarakat dunia untuk
mengekspresikan kebebasan individu dan hak – haknya sebagai warga negara.2
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut.
1. Apa makna dan hakekat demokrasi ?
2. Apa yang dimaksud dengan demokrasi sebagai pandangan hidup ?
3. Bagaimana model – model demokrasi ?
4. Bagaimana unsur penegak demokrasi ?
5. Bagaimana prinsip dan parameter demokrasi ?
6. Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di dunia barat ?
1
Kunawi Basyir,Dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan (Penerbit IAIN Sunan Ampel Press:2013, Surabaya)
hal 73-74
2
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 65

5. 2
7. Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ?
8. Bagaimana konsep islam dan demokrasi ?
C. Tujuan Penulisan Makalah
Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat ditemukan suatu tujuan yang dapat
dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui makna dan hakekat demokrasi.
2. Untuk mengetahui yang dimaksud demokrasi sebagai pandangan hidup.
3. Untuk menjelaskan model – model demokrasi.
4. Untuk menjelaskan unsur penegak demokrasi.
5. Untuk menjelaskan prinsip dan parlementer demokrasi.
6. Untuk menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi di dunia barat.
7. Untuk menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.
8. Untuk menjelaskan konsep islam dan demokrasi.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Makna dan Hakekat Demokrasi
Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan
aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh.
Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai system bermasyarakat dan
bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai
asas yang fundamamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial
telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai
organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang
benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.3
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah
(terminologis). Secara epistemologis ―demokrasi‖ terdiri dari dua kata yang berasal dari
bahasa Yunani yaitu ‖demos‖ yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan
―cretein‖ atau ―cratos‖ yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa
demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara dimana dalam sistem
pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.4
Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para
ahli sebagai berikut:
1. Menurut Joseph A. Schemer
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan
polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara
perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah
yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan
mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3
Mohammad Hatta, Demokrasi Kita (Penerbit Sega Arsy: 2008, Bandung) hal 40.
4
Mohammad Hatta, Demokrasi Kita (Penerbit Sega Arsy: 2008, Bandung) hal 45.

7. 4
3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai
tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara,
yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para
wakil mereka yang terpilih.
4. Henry B. Mayo
Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu system yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-
wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala
yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasan politik. Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua
bentuk yaitu pemaknaan secara normatif ( demokrasi normatife) dan empirik (
demokrasi empirik):
a. Demokrasi Normatif, adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh
sebuahNegara.
b. Demokrasi Empirik, adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik
praktis.
Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung
pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah
mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan
Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.
Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. 5
Dari sudut organisasi,
demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas
persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat. Kesimpulan-kesimpulan dari
beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem
bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada
keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan
rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
5
Saiful Arif, Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa
(Penerbit Program Sekolah Demokrasi: 2013, Malang) hal 10

8. 5
1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)
Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui
(ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan
tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan
yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu
pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program
programnya.
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan
atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat
(sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung
(melalui DPR).
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada
pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin
adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik
melalui media persmaupun secara langsung.
B. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup
Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan
kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokasi adalah proses
menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-
nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). 6
Tujuh norma-norma dan pandangan hidup
demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:
a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.
Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk.
Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif
terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting
6
Saiful Arif, Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa
( Penerbit Program Sekolah Demokrasi: 2013, Malang) hal 13

9. 6
dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa,
budaya, agama dan potensi alamnya.
b. Musyawarah
Internaliasasi makna dan semangat musyawarah mengehendaki atau meharuskan
keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya
―partial finctioning of ideals‖, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus,
seluruh keinginan sepenuhnya.
c. Pertimbangan moral
Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah
sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus
diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak
terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral
(keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan.
d. Permufakatan yang jujur dan sehat
Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni
permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufaakatan yang juga jujur
dan sehat. Permufakatan yang dicapi melalui ‖engineering‖, manipulasi atau merupakan
permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan
pada nilai dan semangat musyawarah.
e. Pemenuhan segi- segi ekonomi
Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari
perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan
harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan
dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus
mempertimbangkan aspek keharmosian dan keteraturan sosial.
f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing.
Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian
jalinan dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan
kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan percaya pada

10. 7
iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude) mengharuskan adanya landasan
pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan
demokrasi.
Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini,
maka nilai- nilai dan pengertian – pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu
dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan
untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan
dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan.
Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik , melainkan telah
membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas.
Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology
yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan ―sekali dan untuk selamanya‖ (once
and for all), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (presept)
dirumuskan ― sekali dan untuk selamanya‖ sehingga cenderung ketinggalan zaman
(obsolete, seperti terbukti dengan ideology komunisme).7
Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideology Negara harus ditatap dan ditangkap
sebagai ideology terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945.
Penjabaran dan perumusan presept-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan
dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan
penafsiran hanya pada suatu lembaga ―resmi ― seperti di negeri- negeri komunis.
Karena itu, ideologi Negara Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan
konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses –proses ‗coba dan
salah‘ ( trial and error), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus
melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideology yang ada pada suatu
Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena
demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya
sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang
7
Saiful Arif, Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa (
Penerbit Program Sekolah Demokrasi: 2013, Malang) hal 14
( Penerbit Program Sekolah Demokrasi: 2013, Malang) hal 14

11. 8
dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila mensyaratkan ideology
tersebut sebagai ideology terbuka.8
C. Model – Model Demokrasi
Jika dipandang dari orientasnya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu
sebagai berikut.
1. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan dan
individualisme
2. Demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara,
dimana pemimpin negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah
mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya.
3. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang begitu menaruh kepedulian yang besar
terhadap keadilan sosial dan egalitarian.
Sementara kalau dipandang dari mekanisme pelaksanaannya, demokrasi
dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut.
1. Demokrasi langsung, yang dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya
yang dilakukan secara langsung.
2. Demokrasi tidak langsung, mekanisme penempatan rakyatnya diwakilkan kepada
lembaga perwakilan negara tersebut.9
Habermas mengklasifikasikan demokrasi ke dalam model:
1. Model Liberal, mengacu pada konsep liberal dari locke. Dalam model ini
terdapat jarak yang lebar antara negara disatu sisi dan warga negara disisi lain.
Tugas negara adalah menjamin kepentingan dan hak hak individu warga negara
dapat terlindungi.
2. Model Republik, yang menekankan adanya hubungan saling ketergantungan
(interdependency) antara pemerintah dan warganya. Keberhasilan dapat terukur
dari persetujuan warga dan hasil voting.
3. Model Proseduralis, menekankan pada aspek diskursus mlalui institusionalisasi
prosedur korespondensi dan komunikasi.10
8
Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (Penerbit Pustaka Pelajar: 2003, Yogyakarta) hal xii.
9
Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Penerbit PT Refika Aditama: 2010,
Bandung) hal 137
10
Kunawi Basyir,Dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan (Penerbit IAIN Sunan Ampel Press:2013, Surabaya)
hal 85

12. 9
D. Unsur Penegak Demokrasi
Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan system politik sangat
bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri, unsur-unsur tersebut
adalah:11
1. Negara Hukum ( Rechtsstaat dan Rule Of Law)
Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai
terjemahan dari rechtsstaat dan rule of law.12
Konsepsi perlindungan hukum bagi warga
Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan
peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah
rechtsstaat dan rule of law yang diterjemahkan menjadi Negara hukum menurut Moh.
Mahfud. MD pada haikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah rechtsstaat banyak
dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sisitem civil law,
sedangkan the rule of law banyak dikembangkan dinegara-negara Anglo Saxon yang
bertumpu pada Common Law. Civil law menitikberatkan pada administration law,
sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. Konsep rechtsstaat mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya perlindungan terhadap HAM
b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin
perlindungan HAM.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya peradilan administrasi.
Adapun the rule of law dicirikan oleh:
a. Adanya supremasi aturan- aturan hukum
b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum ( equality before the law).
c. Adanya jaminan perlindungan HAM
Dengan demikian konsep Negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep diatas
dapat dicirikan sebagai berikut:
a. Adanya perlindungan terhadap HAM.
b. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara.
11
K.H Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi (Penerbit PT Remaja Rasdakarya: 1999, Bandung) hal 8.
12
Save Dagun, Demokrasi dalam Tajuk (Penerbit Institut Ecata: 1997, Jakarta) hal 10.

13. 10
d. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
Selanjutnya dalam konfrensi Internasional commission of Jurists di Bangkok seperti
yang dikutip oleh Moh. Mahfud. MD disebutkan bahwa ciri-ciri Negara hukum adalah
sebagai berikut:
1) Perlindungan konstitusional: selain menjamin hak-hak individu, kostitusi harus pula
menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin.
2) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3) Adanya pemilu yang bebas.
4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5) Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6) Adanya pendidikan kewarganegaraan.
Menurut pembahasan diatas, bahwa Negara hukum baik dalam arti formal yaitu
penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan
Negara, maupun Negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum,
aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.13
2. Masyarakat Madani (Civil Society)
Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat
yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan
berpatisipasi aktif serta masyarakat egalier. Menurut Gellner, masyarakat madani bukan
hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam
masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang
inhern baik secara internal maupun secara external.
3. Insfrastruktur Politik
Infrastruktur politik terdiri dari partai politik(political party), yaitu kelembagaan
politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama.
Kelompok gerakan (movement group), merupakan sekumpulan orang yang berhimpun
dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan atau
kelompok kepentingan ( Pressure/inters group), yaitu sekelompok orang dalam wadah
organisasi yang didasarkan pada kriteria professionalitas dan keilmuan tertentu .
E. Prinsip dan Parlementer Demokrasi
Hendra Nurtjahjo mencatat beberapa pendapat ahli tentang indikasi dan prinsip
demokrasi. Dari buku tersebut dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengetahui
prinsip dan parameter demokrasi.
13
Marphin Panjaitan, Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi (Penerbit Restu Agung: 2001, Jakarta) hal 8-
11

14. 11
Pertama, dari William Ebenstein, demokrasi barat dapat disimpulkan dalam delapan
pikiran utama: 1) rasionalitas empiris, 2) individuasi, 3) negara sebagai instrument, 4)
prinsip kesukarelaan, 5) kepastian hukum, 6) berpusat pada sistem dan prosedur, 7)
kesepakatan sebagai dasar hubungan antar manusia dan, 8) prinsip bahwa semua manusia
sama.
Kedua, Henri B. Mayo berpendapat bahwa dasar demokrasi adalah 1) damai dan
terbuka dalam menyelesaikan konflik, 2) perubahan masyarakat terjadi secara damai, 3)
pergantian pemimpin diselenggarakan secara teratur dan damai, 4) kekerasan ditekan
seminimum mungkin, 5) tidak alergi terhadap keanekaragaman, 6) keadilan dalam arti
sesungguhnya bisa terwujud, 7) bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan, 8) kebebasan
dan, 9) menghasilkan nilai belajar dari kelemahan-kelemahan dari satuan atau hubungan
ketuju prinsip sebelumnya.
Ketiga, John Ishiyama menyederhanakan prinsip demokrasi, terutama demokrasi bagi
negara dengan karakter keragaman yang kuat dengan empat prinsip. Keempat prinsip
tersebut adalah toleransi, moderasi, kompromi, dan beradab.
Demokrasi memuat prinsip menjalin komunikasi yang baik. Beberapa persoalan
muncul karena komunikasi berjalan buruk. Model representasi didalam sistem demokrasi
kepulauan seperti Indonesia biasa menjadi alas an pertama masalah muncul. Komunikasi
tidak memadai pasti menimbulkan hilangnya unsur-unsur dan representasi. Komunikasi
harus dilakukan dan ketika dilakukan, komunikasi harus dilakukan secara memadai.
Melalui prinsip moderasi, setiap pribadi dalam negara demokrasi tidak akan menjadi
warga negara kepala batu. Setiap persoalan bisa dibicarakan dan kemudian diselesaikan
dengan tepat. 14
F. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Dunia Barat
Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan
hukum, yang dipraktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang
dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk
14
Kunawi Basyir,Dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan (Penerbit IAIN Sunan Ampel Press:2013, Surabaya)
hal 94

15. 12
membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara
berdasarkan prosedur mayoritas.
Demokrasi Yunani kuno berakhir pada Abad Pertengahan. Pada masa ini masyarakat
Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan
dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para
bangsawan.
Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang Abad Pertengahan, ditandai oleh
lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) di Inggris. Magna Charta adalah suatu perjanjian
antara kaum bangsawan dan Raja John. Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa Raja
mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Terdapat dua hal
yang sangat besar mendasar pada Piagam ini: pertama, adanya pembatasan kekuasaan
Raja; yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja.
Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa adalah
gerakan pencerahan (renaissance) dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang
menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Sebagian ahli, salah
satunya sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan pencerahan di Barat
merupakan buah dari Kontak Eropa dengan Dunia Islam yang ketika itu sedang berada di
puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan islam pada masa itu,
seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Al-Kindi, Umar Khayam, Al-Khawarizmi tidak
saja berhasil mengembangkan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan Yunani Kuno,
melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani.
Pemuliaan ilmuwan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata berpengaruh pada
bangkitnya kembal tuntutan demokrasi di masyarakat Barat.15
Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat,
setelah sempat tenggelam pada Abad Pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan
revolusi agama di Eropa pada Abad ke-16. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan
kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Selanjutnya, gerakan reformasi in dikenal dengan
gerakan Protestanisme Amerika. Selanjutnya, gerakan ini dimotori oleh Martin Luther
King yang menyeruakan kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan kritis terhadap
kemujudan gereja dan monarki absolut bertumpu pada rasionalitas yang berdasar pada
15
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 73

16. 13
hukum alam (natural law) dan kontrak sosial (social contract). Salah satu asas dalam
prinsip hukum yang timbul dari alam itu adalah pandangan bahwa dunia ini dikuasi oleh
hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip – prinsip keadilan yang
universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik Raja, bangsawan, maupun
rakyat jelata.
Politik tidak lagi berdasarkan kepatuhan absolut dari rakyat kepada raja, tetapi
didasarkan pada perjanjian (social contract) yang mengikat kedua belah pihak. Kontrak
sosial tidak lepas dari dua filsuf Eropa yaitu John Locke (Inggris) dan Montesquieu
(Perancis). Menurut Locke (1632-1704), hak – hak politik rakyat mencakup hak atas
hidup kebebasan dan hak kepemilikan, sedangkan menurut Montesquieu (1689-1744),
sistem pokok yang dapat menjamin hak – hak politik tersebut adalah melalui prinip trias
politica. Trias politica adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi
tiga bentuk kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.16
G. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Periode 1945-1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. System
parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Model
demokrasi parlementer ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya
demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang
sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.
Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan system demokrasi parlementer
ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama.
Akibatnya, pemerintahan yang berbasis kepada koalisi politik pada masa ini jarang
dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat mudah pecah. Hal ini
dapat mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang sedang dibangun. Persaingan
tidak sehat antara faksi faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah
pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.
16
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 74

17. 14
Faktor-faktor disintegratif diatas, mendorong presiden soekarno untuk
mengeluarkan Dekrit presiden pada 5 juli 1959, yang menegaskan berlakunya
kembali undang-undang dasar 1945. Dengan demikian masa drmokrasi parlementer
digantikan oleh demokrasi terpimpin yang memusatkan presiden soekarno menjadi
pusat kekuasaan negara.
2. Periode 1959-1965
Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin, ciri-ciri demokrasi ini
adalah dominasi politik preiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan
tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya
dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan
politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. UUD 1945 memberi
peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun,
ketetapan MPRS No.III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur
hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan
pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.
Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan
kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang dasar 1945.
Misalnya, pada tahun 1960 presiden soekarno membubarkan Dewan perwakilan
Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam undang-undang yang tertera bahwa
presiden tidak berwenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak
diberlakukan Dekrit presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh
presiden soekarno.
Dalam pandangan sejarawan Ahmad Syafi‘I Ma‘arif, demokrasi terpimpin
sebenarnya ingin menempatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah dikeluarga
besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada ditangannya.
Dengan demikian, kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin model
presiden Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam
kehidupan politik, peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol.
Bersandar pada Dekrit presiden 5 juli sebagai sumber hukum. Didirikan banyak badan
ekstra konstitusional seperti Front Nasional telah dimanipulasi oleh PKI untuk
menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan
pembentukan front nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat.

18. 15
Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari karisma presiden Soekarno
dengan cara mendukung pemberedelan pers dan partai politik misalnya, masyumi
yang dimintai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Perilaku politik PKI yang berhakuan sosialis Marxis tentu tidak dibiarkan begitu
saja oleh partai politik islam dan kalangan militer TNI, yang pada waktu itu
merupakan salah satu komponen politik penting presiden soekarno. Akhir dari system
demokrasi terpimpin soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis
antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30
Sebtember 1965.
3. Periode 1965-1998
Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden soeharto dengan orde
barunya. Sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya , orde
lama. Orde baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk
meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-undang dasar 1945 yang terjadi
pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah
diganti oleh elite orde baru dengan demokrasi Pancasila.
Beberapa kebijakan pemerintahan sebelumnya yang menetapkan masa jabatan
presiden seumur hidup untuk presiden Soekarno telah dihapuskan dan telah diganti
dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui
proses pemili.
Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi.
Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan
kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi dalam
bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga
negara. Ketiga, demokrasi pada bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan
perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.
Alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi
Pancasila yang dikampanyekan pleh orde baru, baru sebatas retorika politik belaka.
Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa orde baru bertindak jauh
dari prinsip-prinsip demokrasi. Ketidak demokratisan penguasa orde baru ditandai
oleh : (1) dominanya peranan militer(ABRI); (2) birokratisasi dan sentralisasi

19. 16
pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4)
campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan public; (5) politik
masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; dan (7) inkorporasi Lembaga
pemerintah.
4. Periode Pasca-Orde baru
Periode pasca orde baru serimh disebut dengan era reformasi. Periode ini erat
dengan Gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksamaam demokrasi dan HAM
secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari
tampuk kekuasaan orde baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun
berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara
Pancasila oleh penguasa orde baru berdampak pada sikap antipati sebagian
masyarakat terhadap dasar negara tersebut.
Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka,
inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh
reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada
pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang
hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim orde baru adalah demokrasi tanpa
nama dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan
pelaksanaan pemerintah yang demokratis.17
H. Konsep Islam dan Demokrasi
Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi, di antaranya
Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia islam
tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman
demokrasi yang cukup andalSanuel P. Huntington juga meragukan islam dapat berjalan
dengan prinsip – prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat. Kesimpulan para
ahli tersebut tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di
Indonesia, Negara Muslim terbesar di dunia. Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara
langsung telah berlalu tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pemilu 2004
17
A.Ubaedillah, Pancasila Demokrasi HAM dan masyarakat madani(Jakarta selatan,2003) hal 78

20. 17
dan 2009 di indonesia secara aman dan damai telah menjadi bukti di hadapan dunia
bahwa demokrasi dapat dipraktikkan di tengah – tengah masyarakat Muslim.18
Setidaknya terdapat tiga pandangan tentang islam dan demokrasi yaitu sebagai
berikut.
1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda.
2. Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara presedural
seperti dipahami dan dipraktikkan di negara – negara Barat.
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik
demokrasi seperti yang dipraktikkan negara – negara maju.19
Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa menjelaskan lambannya pertumbuhan
dan perkembangan demokrasi di duna Islam adalah sebagai berikut.
1. Pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Kebanyakan kaum muslim
menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Untuk
mengatasi hal itu perlu dikembangkan upaya liberalisasi dengan teori – teori modern
seperti demokrasi dan kebebasan.
2. Persoalan kultur. Demokrasi telah dicoba di negara – negara Muslim sejak paruh
pertama abad dua puluh, tetapi gagal karena warisan kultur masyarakat muslim sudah
terbiasa dengan autokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin
agama maupun penguasa. 20
3. Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tidak ada hubungan dengan
teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu
sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan di
atas segalanya adalah waktu.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, kesungguhan dan kesabaran dari kalangan elite
nasional untuk membangun demokrasi di negeri ini dengan cara berpolitik santun, bersih
dari unsur – unsur politik manupulatif serta berorientasi kesejahteraan rakyat. Bagi
kalangan elite Islam, kesungguhan dan kesabaran mereka diharapkan tercermin dalam
18
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 85
19
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 86
20
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 87

21. 18
songkongan mreka untuk menyerukan nilai – nilai Islam, seperti amanah dan terpercaya,
menjadi soko guru praktik berdemokrasi di Indonesia, sembari bersabar dengan hal – hal
negatif yang mungkin timbul dari sistem politik demokrasi.21
21
Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Penerbit Kencana:
2016, Jakarta) hal 88

22. 19
BAB III
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
1. Makna dan Hakekat Demokrasi
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah
(terminologis). Secara epistemologis ―demokrasi‖ terdiri dari dua kata yang berasal dari
bahasa Yunani yaitu ‖demos‖ yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan
―cretein‖ atau ―cratos‖ yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa
demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara dimana dalam sistem
pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.
2. Demokrasi sebagai Pandangan Hidup
Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan
kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokasi adalah proses
menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-
nilai demokrasi. Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan
oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:
a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.
b. Musyawarah.
c. Pertimbangan moral.
d. Permufakatan yang jujur dan sehat.
e. Pemenuhan segi- segi ekonomi.
f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing.
g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan
pendidikan demokrasi.
3. Model-Model Demokrasi
Habermas mengklasifikasikan demokrasi ke dalam model :
a. Model liberal.
b. Model republik.
c. Model proseduralis.
4. Unsur Penegak Demokrasi
Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan system politik sangat
bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri, unsur-unsur tersebut
adalah:

23. 20
a. Negara hukum (Rechtsstaat dan Rule Of Law).
b. Masyarakat Madani (Civil Society).
c. InsfrastrukturPolitik.
5. Prinsip dan Parameter Demokrasi
Hendra Nurtjahjo mencatat beberapa pendapat ahli tentang indikasi dan prinsip
demokrasi. Dari buku tersebut dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengetahui
prinsip dan parameter demokrasi.
Pertama, dari William Ebenstein, demokrasi barat dapat disimpulkan dalam delapan
pikiran utama: 1) rasionalitas empiris, 2) individuasi, 3) negara sebagai instrument, 4)
prinsip kesukarelaan, 5) kepastian hukum, 6) berpusat pada sistem dan prosedur, 7)
kesepakatan sebagai dasar hubungan antar manusia dan, 8) prinsip bahwa semua manusia
sama.
Kedua, Henri B. Mayo berpendapat bahwa dasar demokrasi adalah 1) damai dan
terbuka dalam menyelesaikan konflik, 2) perubahan masyarakat terjadi secara damai, 3)
pergantian pemimpin diselenggarakan secara teratur dan damai, 4) kekerasan ditekan
seminimum mungkin, 5) tidak alergi terhadap keanekaragaman, 6) keadilan dalam arti
sesungguhnya bisa terwujud, 7) bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan, 8) kebebasan
dan, 9) menghasilkan nilai belajar dari kelemahan-kelemahan dari satuan atau hubungan
ketuju prinsip sebelumnya.
Ketiga, John Ishiyama menyederhanakan prinsip demokrasi, terutama demokrasi bagi
negara dengan karakter keragaman yang kuat dengan empat prinsip. Keempat prinsip
tersebut adalah toleransi, moderasi, kompromi, dan beradab.
6. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Dunia Barat
Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan
hukum, yang dipraktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang
dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk
membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara
berdasarkan prosedur mayoritas.
7. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
a. Periode 1945-1959, Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan
demokrasi parlementer.

24. 21
b. Periode 1959-1965, Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin.
c. Periode 1965-1998, Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden
soeharto dengan orde barunya.
d. Periode Pasca-Orde baru, Periode pasca orde baru sering disebut dengan era
reformasi.
8. Konsep Islam dan Demokrasi
Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi, di antaranya
Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia islam
tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman
demokrasi yang cukup andal Sanuel P. Huntington juga meragukan islam dapat berjalan
dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat.

25. 22
DAFTAR PUSTAKA
Kunawi Basyir,Dkk. 2013. Pancasila dan Kewarganegaraan . Surabaya : IAIN Sunan Ampel
Press.
Ubaedillah dan Abdul Rozak,. 2016. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.
Jakarta : Kencana
Mohammad Hatta. 2018. Demokrasi Kita. Bandung : Sega Arsy.
Saiful Arif. 2013. Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam
Kehidupan Bernegara Bangsa. Malang : Program Sekolah Demokrasi.
Georg Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
K.H Abdurrahman Wahid. 1999. Membangun Demokrasi. Bandung : PT Remaja Rasdakarya.
Save Dagun. 1997. Demokrasi dalam Tajuk. Jakarta : Institut Ecata.
Marphin Panjaitan. 2001. Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi. Jakarta : Restu
Agung.
Muhammad Erwin. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung : PT Refika
Aditama.
A.Ubaedillah,. 2003. Pancasila Demokrasi HAM dan masyarakat madani. Jakarta Selatan.