Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

1. Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk PercepatanReformasi Birokrasi

2. 2
Apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia Sesuai dengan harapan???

3. 3
Data/Indeks Lokal dan Global Menunjukkan...

4. 4
Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2013
Masih sedikit instansi Pemerintah yang memperoleh hasil memuaskan/ sangat baik pada evaluasi LAKIP di tahun 2013.
Keterangan:
AA= Memuaskan
A= Sangat Baik
B= Baik, perlu sedikit perbaikan
CC= Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C =Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar
D = Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
Sumber data: Kementerian PANRB
0
6
33
40
3
2
AA
A
B
CC
C
D
JumlahK/L dalam
Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah 2013
0
0
9
19
5
0
AA
A
B
CC
C
D
Jumlah Provinsi dalam Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2013

5. 5
Sources: World Bank, World Governance Indicators 2010
Efektivitas kinerjaPemerintah Indonesia belum memuaskan, Indonesia masih tertinggal di Kawasan ASEAN.
1st
28th
34th
62nd
72nd
80th
85th
122nd
130th
N/A
N/A
Singapore
Malaysia
Brunei
Thailand
Philipines
Indonesia
Vietnam
Kamboja
Laos
Myanmar
Timor Leste
GovernmentEffectivenessIndex-Asia Tenggara
(2010)
Indonesia Peringkat Ke-80 dari 141 Negara
Government Effectiveness Index (2010)

6. 6
Ease of Doing Business (Until June 2013)
Sources: DoingBusiness, World BankGroup, http://www.doingbusiness.org/rankings
1st
6th
18th
59th
99th
108th
120th
137th
159th
172nd
182nd
Singapore
Malaysia
Thailand
Brunei
Vietnam
Philipines
Indonesia
Kamboja
Laos
Timor Leste
Myanmar
Ease Doing Of Business
(June 2013)
Indonesia Peringkat Ke-120 dari 189 Negara
Indonesia menempati peringkat ease of doing business ke-120 dari 189 negara atau berada pada peringkat ke-9 dari 11 negara ASEAN. Padahal Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi investor global.

7. 7
Survei Integritas Sektor Publik -KPK (2013)
Sources: KPK, 2013 -http://www.kpk.go.id/images/pdf/Pengumuman/Siaran_Pers_Survey_Integritas_2013.pdf
•Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara nasional terjadi kenaikan rata-ratanilai indeks integritas dibandingkan pada 2012.
•Namun, indikator Pencegahan korupsi serta sub indikator Pemanfaatan Teknologi Informasidinilai masih lemah.

8. 8
Paradoks e-Government Indonesia
Meski investasi TIK di Pemerintahan naik tiap tahun dan masyarakat adaptif terhadap TIK, peringkat e-GovernmentIndonesia masih belum naik signifikan, bahkan peringkat Indonesia masih belum terdepandi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

9. Percepatan Reformasi Birokrasi Indonesia: Perlu Terobosan?

10. Visi dan Misi RBI
•Visi: Menjadi Pemerintah Kelas Dunia tahun 2025.
•Misi:
–Peraturan dan Perundang-undangan
–Tatakelola
–Mekanisme Kontrol
–Sangketa Administrasi

11. Area Perubahan
•Organisasi yang tepat fungsi dan tepat waktu
•Tatalaksana dg good governance
•Peraturan dan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih
•Pengawasan yang bebas KKN
•SDM yang berkinerja tinggi
•Akuntabel
•Pelayanan publik
•Mindset dan cultural

12. LESSONLEARNEDFROMOTHERCOUNTRY
12

13. 13Pengalaman Korea Selatan
Korea Selatan Dulu (1960-an)
Korea Selatan Sekarang (2000-an)

14. 14Statistik Korea Selatan 1970 -2010

15. 15Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan?
Sources: SungGulHong, KookminUniversity–diambil dari paparan ICT Development ExperienceinKorea, Drs. TinoLew
Pemerintah Korea Selatan secara konsisten dan berkesinambungan menyusun perencanaan TIK yang terukur dan sistematis

16. 16
Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan? (2)
Korea Selatan ICT Masterplan:
•1996-1999:1st BasicPlan for Information
•1999-2000:2nd BasicPlan, CyberKorea21
•2002-2006:3rd BasicPlan E-KoreaVision 2006
•2004-2007:BroadbandIT Korea 2007
•2008:National ICT Masterplan2008
•2009:IT Korea FiveFutureStrategies2009, National StrategyandFive-YearAction Plan (Green IT)

17. PemanfaatanTIK diNegara-2 Asean
•Singapore menjadikanTIK sebagaifaktorpenentunomor#1 dalampertumbuhanekonominya(lihatICT Master Plan of Singapore 2015).
•Malaysia menjadikanTIK untukmenjadikannegaranyamenjadinegarayang berpendapatantinggisecaraberkelanjutanuntuksemuarakyatnya(lihatICT Master Plan of Malaysia 2010).
•Thailand mengunakanTIK sebagaifaktoruntukmeningkatkandayasaingbangsanya(lihatThailand ICT Policy Framework: 2011-2020)
•Indonesian E-Gov Master Plan, 2014 and PerpresE- Gov (proposed, 2014).

18. Sudah terbukti di berbagai negara, intervensi sistem TIK dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya.
September 21, 2011
ICT investment holds key to growth, says study
By Daniel Thomas, Telecoms Correspondent

19. The Role of Bureaucratic Reform and E- government in Eradicating Corruption and Improving Public Service Delivery in Indonesia (A Strategic Action to Create Harmonious Society in Indonesia) by: Ayuning Budiati Lecturer of University of Sultan Ageng Tirtayasa

20. BAGAIMANA DENGAN KONSEP E- GOVERNMENTDI INDONESIA?
20

21. 2011
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

22. 22
Perjalanan Panjang Rencana TIK di Indonesia
•Di Indonesia, inisiatif pengembangan e-Government sudah dilakukan sejak lama:
–Sistem Informasi Manajemen Nasional/Simnas (1980-an)
–Nusantara 21 (1997)
–National Information Technology Framework/NITF (1998)
–Program Pengembangan Infrastruktur Informasi/IIDP (1998)
–Sistem Informasi Nasional/Sisfonas (2002)
–Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government.
Namun berbagai perencanaan/konsep di atas, hanya sebatas pekerjaan di atas kertas → minim Implementasi di lapangan.

23. RANCANGAN PERPRES E- GOVERNMENTTAHUN 2014
23

24. 24
Tantangan Utama e-Government IndonesiaAspek Kepemimpinan
Visi belum terpadu
Kebijakan & regulasi belum lengkap
Belum ada komitmen anggaran
Ego sektoralAspek Teknologi
Sistem terpisah-pisah
Kesenjangan digital
Kurangnya keamanan informasi
Aspek Manajemen dan Budaya
Tantangan Utama
e-GovernmentNasional

25. 25Sistem Kepegawaian
Sistem AdministrasiSistem .... Portal Satu Pintu
Virtualisasi
IntegratedNetwork
Kependudukan
Kewilayahan
...
UbiquitousServices
Proyeksi e-Government Masa Depan
Sumber: Rancangan Perpres e-Gov, 2014
KepegawaianAdministrasi.... Kepegawaian
Administrasi.... Kepegawaian
Administrasi
....
Organisasi A
Portal A
Portal B
Portal C
Organisasi B
Organisasi NKependudukanHW/SW
HW/SWHW/SWNetwork
Network
Network
Kewilayahan
...
Kependudukan
Kewilayahan
...
Kependudukan
Kewilayahan
... Online ServicesInfrastrukturData Dasar
Aplikasi
Generik
AplikasiSpesikSaluran AksesLayanan
Kondisi Saat Ini
Kondisi di masa mendatang
Organisasi A
Organisasi B
Organisasi C
SektoralRegional
SektoralRegional

26. 26Visi
Kerangka Strategis Sistem Elektronik Pemerintah Nasional
Sumber: Rancangan Perpres e-Gov, 2014
Visi Pembangunan Nasional
Misi
Terselenggaranya SistemElektronikPemerintah yangTerpadu,Responsif dan Berkelanjutan
Indonesia yangMandiri, Maju, Adil, Dan MakmurG2C
Citizen-Centric
Meningkatkan Kenyamanan Publik
G2B
Business-EnablementMendukung Iklim Usaha
G2G
Effective & Transparent
Efektivitas dan Transparansi
G2E
SustainableDevelopment
Pengembangan Berkesinambungan
Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia
Visi Reformasi Birokrasi
Tujuan
Strategi
StrategiProgram danPetaJalan
Program
TersedianyaLayananPublikyang Berkualitas
Terwujudnya Manajemen dan Tata Kelola TIK yang Baik
Terselenggaranya Layanan Intra Pemerintah yang Efektif danEfisien
Prinsip
Pendekatan, Prinsip Dasar,Prasyarat Keberhasilan

27. 27
Arsitektur TIK Pemerintah
•Arsitektur TIK Pemerintah merupakan cetak biru sistem yang menggambarkan interaksi antara komponen-komponen pendukung terselenggaranya sistem elektronik pemerintah nasional.
•Arsitektur ini menggambarkan hubungan dan kedekatan antara komponen suprastruktur, infrastruktur, data dan aplikasi yang berperan dalam membangun keseluruhan sistem TIK.

28. 28
Model e-Government
Infrastruktur
1
Jaringan intra pemerintah (GSN)
Pusat data elektronik terpadu (GIDC)
Sistem penghubung layanan pemerintah (GSB)
Infrastruktur kunci publik (PKI) Konsolidasi Aplikasi Generik
23
4
1
Data Kependudukan
2
Data Spasial
3
Data Kepemerintahan
Integrasi Data Dasar
1
Sistem Persuratan (e-Office)
2
Sistem Kepegawaian (Simpeg)
3E-MailSystem
Konsolidasi Aplikasi Strategis1
INSW
2
SPAN (e-Budgeting)
3
SPSE (E-Procurement)
Portal Satu Pintu
1
G2C
2
G2B
3
G2G
4G2E
4E-Health
5
E-Education
6
E-CulturalHeritage
7
E-Agriculture

29. 29
Prasyarat Keberhasilan
Kepemimpinan TIK yang KuatPerubahan Pola Pikir & Budaya Kerja
Partisipasi Aktif PublikPenyediaan Infrastruktur TIK Dasar
SDM TIK yang Kompeten
•Kebijakan & Regulasi
•Komitmen
•Keteladanan
•Berbagi Sumber daya (data, aplikasi, infrastruktur)
•Business Process Alignment
•Public Private Partnership
•R & D
•Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat
•Pusat Data Terpadu
•Jaringan Intra Pemerintah
•IKP
•GSB
•Jenjang Fungsional
•Pelatihan
•Sertifikasi

30. EvolusiPemerintahanTerhadapTIK
I. Government
II. E-Government
III. M-Government
IV. U-Government
Maturity
Time
Pemerintah Republik Indonesia sedang menuju ke stage II.

31. PEMDARSUD
Perusahaan 1Perusahaan nAPOTIK
PENDIDIKAN
PUSAT
LAYANAN
MASY. BANK
Masyarakat
KondisiSaatini…... DATABASELAYER
PRESENTATION
LAYERKondisiYang Diharapkan...
KementerianA
KementerianBLPNK1LPNK n

32. 32
Kesimpulan
•Pemerintah Indonesia mengalami sejumlah permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, baik hubungan yang bersifat G2C, G2B, G2G serta G2E.
•Diperlukanterobosandan inovasi dari pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan publik serta akuntabilitaskinerjaorganisasi pemerintah.
•Intervensi TIK di Pemerintahan merupakan solusi yang efektif dan efisien guna menciptakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
•Diperlukan suatu konsep atau perencanaan pengembangan e-Governmentyang sistematis, terukur serta implementatif.

33. AKHIRDARIPRESENTASI…
33